jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Tampilkan postingan dengan label Komisi VI DPR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Komisi VI DPR. Tampilkan semua postingan

Senin, 28 Desember 2009

Gilas Koruptor, PKS Ngaku Tak Berkhianat Pada SBY-Boediono


Jakarta, RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak merasa berkhianat kepada Partai Demokrat maupun SBY-Boediono sebagaimana dituduhkan sebagian pengamat dan politisi Partai Demokrat.
Menurut Ketua DPP PKS, Mantri Agoeng, sikap kritis PKS terhadap pemerintahan SBY-Boediono merupakan bagian dari kontrak politik PKS dan SBY-Boediono untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Sebagaimana diketahui, dua orang kader PKS yang kini duduk di Pansus Centurygate termasuk yang lantang mengimbau agar Wakil Presiden Boediono menonaktifkan diri.

“Ini bukan masalah khianat atau tidak. Ini masalah kontrak politik, bahwa kita komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih. Siapapun yang korup harus kita gilas,” kata Mantri Agoeng, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Rabu, 23/12).

Pro Pasar, PKS Tuding Mari Elka Pangestu Jalan Sendiri

PASAR BEBAS


Jakarta, RMOL. Seminggu lagi, tepatnya 1 Januari 2010, Indonesia akan memberlakukan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) dan membuka lebar-lebar produk dari negeri tetangga dan China untuk masuk ke wilayah Indonesia.
Hal ini dikhawatirkan Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Mantri Agoeng. Menurut Mantri, pemberlakuan ACFTA akan menghancurkan produk dalam negeri. Menurut Mantri, Komisi VI secara kolektif juga telah mengirimkan surat pada pemerintah untuk membatalkan ACFTA.

“Kita memang belum siap untuk bersaing dengan pelaku pasar lain. Kita akan kebanjiran produk dari luar, mematikan pelaku usaha pribumi, dan memperbanyak pengangguran. Waktu rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdangan Mari Elka Pangestu, kita kritik kebijakan tersebut. Sebab Indonesia belum siap masuk dalam pasar bebas. Tapi Mari Elka Pangestu jalan sendiri. Pasar bebas tak bisa dibendung. Tapi kalau pro pasar di saat Indonesia belum siap, itu membahayakan. Kalau ACFTA itu tetap diberlakukan, nanti tidak ada lagi jeruk Medan atau apel Malang, semua diganti dengan buah-buahan dari China,” kata Mantri, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Rabu, 23/12).