Menteri PKS Diminta Kembalikan Mobil Mewah

INILAH.COM, Jakarta. Sejumlah LSM meminta kepada pejabat yang menerima mobil Dinas Toyota Royal Saloon untuk mengembalikannya. Mereka akan mendatangi para Pejabat itu agar mengembalikannya, terutama pejabat dari PKS.

"Kami meminta para pejabat untuk mengembalikan mobil dinas tersebut ke sekretariat negara," ujar peneliti dari Indonesia Budget Center (IBC) Roy salam di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/1).

Alasan mereka akan mendatangi pejabat dari PKS, adalah karena PKS merupakan partai yang selama ini dikenal bersih. "Ini penting kita akan dorong PKS untuk mengembalikan mobil. Karena katanya partai bersih partainya PKS," sambung Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Ranguti.

Menurut mereka, adanya mobil dinas mewah pejabat itu menggambarkan tidak ada kepekaan pemerintah terhadap rakyatnya. "Masyarakat ternyata hanya benar-benar dijadikan sebagai jualan," kata Ray. [mut]


Sumber: Inilah.Com

Pengadaan Mobil=Biaya 184 Ribu Siswa SMP

JAKARTA. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan, anggaran pengadaan 150 mobil mewah bagi pejabat dapat menggratiskan biaya pendidikan 184 ribu siswa setingkat SMP. Rinciannya, biaya satu mobil Rp 1,325 milyar dapat menggratiskan biaya pendidikan sekitar 2.300 siswa setingkat SMP dalam setahun.

"Pengadaan mobil mewah bagi pejabat negara merupakan bentuk pengingkaran janji pemerintahan SBY jilid II kepada rakyat untuk mendorong efisiensi belanja negara diawal pemerintahannya," kata Roy dalam pernyataan tertulis, Rabu (30/12).

Dia mengatakan, pengadaan mobil mewah tidak memenuhi rasa keadilan publik. Sejatinya, ujar Roy, APBN digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Namun faktanya, APBN justru digunakan untuk menggemukkan birokrasi dan foya-foya pejabat dengan seribu alasan good governance," katanya. Padahal, dengan logika itu, anggaran mestinya lebih diefisienkan.

Menkominfo: Mobil Mewah Tak Pantas Diterima

KOMPAS.com. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai para menteri tidak pantas untuk mengambil mobil dinas, apabila mobil tersebut terlampau mewah dan tidak mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang sedang berkembang. Walau demikian, Tifatul mengaku belum tahu mobil jabatan menteri yang akan dibagikan tersebut adalah mobil mewah.

"Saya rasa kalau mewah ya tidak pantas. Tetapi kata Pak Hatta (Hatta Rajasa, Menko Perkonomian) mobilnya tidak mewah, lebih sempit dari Camry," kata Tifatul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/12/2009).

Tifatul yang menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengaku belum tahu bahwa mobil dinas para menteri yang segera dibagikan tersebut bermerk Toyota Crown atau varian mewah produksi Toyota. Harga mobil tersebut sebesar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta, plus pajak harga mobil itu menjadi antara Rp 1,2 miliar dan Rp 1,3 miliar.

Adapun harga Toyota Camry yang menjadi mobil dinas para menteri saat ini memiliki harga hanya setengah dari Toyota Crown. "Selama dua bulan saya menjadi menteri belum pernah pakai mobil dinas. Yang saya pakai adalah Toyota Fortuner, saya beli dengan hasil keringat sendiri," tandasnya.

Tifatul juga menyatakan dalam pandangan pribadi bahwa mobil dinas untuk para menteri adalah mobil milik negara sehingga hanya boleh dipakai pada saat tugas-tugas negara. Mobil tersebut tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi seperti untuk jalan-jalan yang bukan merupakan tugas dinas atau dipakai oleh keluarga. "Itu adalah aset negara, jadi harus dipakai untuk tugas-tugas negara," tandasnya.

Saat ditanya apakah dia akan menolak Toyota Crown sebagai mobil dinasnya, Tifatul mengaku belum tahu. Dia akan mencari tahu dulu apa benar Toyota Crown itu mobil mewah atau bukan.

Ada 79 Mobil Dinas Baru, Mobil Lama Dilelang

JAKARTA. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengatakan bahwa jumlah mobil baru yang disediakan untuk menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pejabat tinggi negara adalah 79 unit. "Ada 79 unit yang keluar (mobil baru)," kata Sudi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima para peserta Musabaqah Hafalan Al Quran dan Hadits tingkat ASEAN.

Menurut Sudi, seluruh menteri dan pejabat tinggi akan menerima mobil dinas baru itu. "Semua dapat, kalau belum terima berarti karena dia sedang dinas luar belum kembali," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa mobil dinas yang lama akan dilelang oleh pemerintah dan uang hasil lelang dimasukkan ke dalam kas negara. Saat ditanya apakah pembelian mobil itu telah dikonsultasi dengan DPR, Sudi mengatakan bahwa anggaran itu telah dikonsultasikan melalui Menteri Keuangan dari anggaran Departemen Keuangan kepada DPR. "Itu proses (konsultasi) dimulai sejak awal pertengahan 2009 sebelum pemilu dan pemilihan presiden dan niatnya disiapkan untuk kabinet yang akan datang," katanya seraya mengatakan bahwa harga setiap mobilnya tidak mencapai Rp 1 miliar.

Mobil Mewah Potensial Diikuti Pejabat Daerah

JAKARTA. Pengadaan mobil mewah untuk para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II dinilai dapat membuat para pejabat daerah melakukan hal serupa. Karena, ungkap pakar administrasi negara UI, Eko Prasojo, pejabat pusat masih merupakan teladan pejabat daerah termasuk dalam hal gaya hidup.

Eko mengatakan, kepala daerah seperti gubernur, wali kota, atau bupati dapat mengadakan mobil mewah. "Sehingga APBD dapat terserap ke pengadaan mobil mewah tersebut," ungkapnya saat dikonfirmasi Republika pada Rabu (30/12). Begitupula pejabat setingkat eselon 1 atau 2. Menurut Eko, trend untuk menggunakan mobil mewah ini dapat menular ke pejabat negara yang ada di bawah menteri. "Kalau menteri Rp 800 juta, dirjen Rp 700 juta," jelas Eko.

Sebenarnya, ungkap Eko, ia tidak mempermasalahkan pengadaan mobil dinas untuk para menteri tersebut. Karena, mobil itu untuk mendukung kegiatan operasional menteri. Akan tetapi, jelasnya, yang menjadi masalah adalah ketika nominal untuk pengadaan mobil tersebut begitu besar, sehingga tidak mencerminkan kesederhanaan pejabat di mata rakyat.

PKS: Toyota Crown Rp 1,3 M Masih Terlalu Mewah

Jakarta. Keputusan pemerintah mengganti seluruh mobil pejabat tinggi negara dengan Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc seharga Rp 1,3 miliar dikritik. PKS menilai mobil itu masih terlalu mewah.

"Toyota Crown seharga Rp 1,3 miliar memang mewah untuk ukuran sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk warga PKS," kata juru bicara PKS Mabruri di Jakarta, Senin (28/12/2009).

Namun menurutnya, bagi menteri PKS untuk menerima atau tidak diserahkan kepada masing-masing individu.

"PKS belum ada keputusan, ijtihad masing-masinglah. Biar urusan seperti ini mereka putuskan sendiri," terangnya.

Menteri Harusnya Tolak Mobil Mewah

JAKARTA. Rencana pengadaan mobil mewah bagi para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II mendapat keprihatinan. Pakar administrasi negara dari UGM, Miftah Toha, menganjurkan agar para menteri menolak saja fasilitas mobil mewah tersebut.

"Kalau saya jadi menteri akan saya tolak," tegas Miftah saat dikonfirmasi republika pada Selasa (29/12). Miftah mengatakan untuk ukuran pejabat yang kinerjanya masih awal dan belum maksimal, fasilitas mobil mewah tidak pantas diberikan.

Menurut Miftah, mobil Toyota Camry warisan menteri kabinet terdahulu sebenarnya sudah cukup untuk mendukung operasional menteri. Mobil mewah, ungkapnya, hanya akan menambah biaya lain seperti pajak mobil mewah untuk para menteri tersebut yang dapat mencapai Rp62,805 Miliar.

Ia pun mengingatkan bahwa program 100 hari pemerintahan SBY adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi seharusnya para menteri fokus kepada pekerjaan untuk menyejahterakan rakyat.

Mobil Dinas Baru Disetujui DPR 2004-2009

JAKARTA. Penggantian mobil dinas para menteri dan pimpinan lembaga negara dari Toyota Camry menjadi Toyota Royal Saloon merupakan program dari pemerintah sebelumnya dengan menggunakan anggaran tahun 2009. Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru itu sudah disetujui oleh DPR periode 2004-2009. Pihaknya juga membantah harga satuan mobil ini mencapai Rp 1 miliar.

"Itu sesuai program, jauh sebelum kabinet berakhir. Kita yang kerja pada saat itu berkewajiban persiapkan kabinet yang akan datang, siapa pun kabinetnya. Dulu mensesneg-nya bukan saya, tapi ketika itu, sudah dirancang dan sudah dibawa ke DPR dan sudah disetujui," kata Sudi di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/12) siang.

Karena sudah disetujui anggarannya oleh DPR, sdambungnya, maka program ini diproses dan baru direalisir sekarang. Urgensi penggantian itu dilakukan karena usia pakai kendaraan selama lima tahun itu sudah menunjukkan ketidakefektifan lagi. "Apalagi kemarin kelasnya Camry. Saya merasakan seringkali ke bengkel. Yang lama kita kembalikan. Saya kira tidak berlebihan. Mobilnya juga bukan mobil mewah, Toyota juga. Pokoknya satu grade di atasnyalah."

Saat ini, beberapa menteri sudah mengganti Toyota Camry-nya dengan jenis baru itu. Menteri-menteri yang tampak sudah berganti kendaraan dinasnya, antara lain Menperin MS Hidayat, Mentan Suswono, dan Menristek Suharna Suryapranata. Jumlahnya sendiri, dikatakan Sudi, kurang lebih mencapai 150 unit. Jumlah sekian itu untuk seluruh Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pimpinan lembaga negara yang mempunyai hak untuk itu. "Yang berhak untuk itu terbatas, tidak semua."