PKS Optimis Biaya Haji 2013 Bisa Turun

Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menhub EE. Mangindaan dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI Anggito Abimanyu (Selasa, 6/3) dalam rangka persiapan pelayanan transportasi dan penerbangan haji tahun 2013.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini, menyoroti dua hal yaitu kemungkinan menekan dan mengefisiensi biaya penerbangan sehingga dapat meringankan BPIH 2013 serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan penerbangan haji.

“Komponen biaya ibadah haji yg paling besar adalah transportasi udara, jika bisa di-efisien-kan maka akan terjadi penurunan yang signifikan pada BPIH tahun ini(2013). Hal ini sangat mungkin karena tahun 2010 pernah terjadi penurunan BPIH yang sangat signifikan. Inilah yang sangat diharapkan oleh jamaah haji,” kata Jazuli.

2 Fraksi Minta Jaket Haji Dianggarkan

SUKOHARJO. Dua fraksi di DPRD Sukoharjo meminta suvenir haji berupa jaket dialokasikan dalam anggaran perubahan, karena sejauh ini belum dicantumkan dalam penetapan APBD 2010. Pasalnya, baju haji jaket tersebut akan digunakan bagi para jemaah haji.

Kedua fraksi yang mengusulkan hal itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Anggota Fraksi PAN, Sunoto mengatakan, di dalam penetapan APBD 2010 tidak ada anggaran khusus untuk jaket jemaah haji.

Hal itu disayangkan karena pemberian jaket merupakan tradisi sejak beberapa tahun lalu, di mana musim haji dimulai. Menurut Sunoto, pada saat musim haji tahun ini, antara September hingga Oktober diperkirakan jumlah jemaahnya mencapai 600 orang. Apabila satu jaket dianggarkan senilai Rp 100.000, maka perkiraan dana yang dibutuhkan untuk 600 orang sekitar Rp 60 juta. (mal)


Sumber: Harian Joglosemar Online

FPKS: Pemerintah Langgar Hak-Hak Jamaah Haji

PK-Sejahtera Online, Jakarta. Pemerintah mengingkari hak-hak jamaah haji untuk memperoleh akomodasi berstandar layak kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kemudahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 37 Undang-Undang No 13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dua anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis MA dan Nurhasan Zaidi S.Sos menyimpulkan hal tersebut usai melaksanakan tugas mengawasi jalannya pelaksanaan pelayanan ibadah haji di Saudi Arabia.

"Setidaknya soal perumahan dan transportasi masih jadi masalah. Jika tidak ada perbaikan ini bisa jadi pelanggaran serius," kata Nurhasan Zaidi, Rabu (18/11).

Nurhasan mencontohkan, kontrak penyewaan perumahan yang dilakukan PPIH Depag RI ternyata tak memiliki tasrih (izin) yang masih berlaku dari Pemerintah Saudi. Dalam kontrak perumahan itu juga tidak menyebutkan pemilik perumahan harus menyelesaikan izin sebelum pelaksanaan haji.

Calhaj Melahirkan di Madinah, Indikator Buruknya Pelayanan Kesehatan Haji

Jakarta. Kasus calon haji yang melahirkan di Madinah mengundang keprihatinan dari sejumlah kalangan. Insiden tersebut dinilai sebagai bukti buruknya pelayanan kesehatan haji di Indonesia.

“Kami merasa sangat prihatin terhadap kejadian adanya calon haji dari Indonesia yang melahirkan di Madinah. Hal ini menjadi indikator buruknya pelayanan kesehatan haji di Indonesia," kata Anggota Chairul anwar dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (10/11/2009).

Chairul menjelaskan, kejadian tersebut membuat semua pihak terheran-heran. Pasalnya, mana mungkin seseorang yang sedang hamil 7 bulan bisa lolos dari pemeriksaan tim kesehatan yang berlapis.

“Kami menilai ini adalah bentuk keteledoran dari petugas kesehatan haji di Indonesia dan di Saudi Arabia,” tegas Chairul.