Ini Lima Sikap Resmi PKS Soal Koalisi

Pasca kegagalan penggunaan hak angket perpajakan, muncul gonjang-ganjing di Sekretariat Gabungan (Setgab). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung penuh usul hak angket perpajakan pun terancam dikeluarkan dari koalisi. Menyikapi hal tersebut, DPP PKS dan F-PKS menggelar rapat dengan Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin di Lembang, Jawa Barat.

Hasilnya, ada lima sikap resmi PKS terkait gonjang-ganjing koalisi.

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan hasil pertemuan tersebut. Pertama, "PKS, sesuai pidato Presiden SBY akan menunggu apa keputusan SBY tentang memformat kembali koalisi."

Ironi Koalisi dan Perombakan Kabinet

KOMPAS. Dari satu kontradiksi ke kontradiksi lain, dan mungkin akan berakhir dengan pepesan kosong. Itulah yang mungkin terjadi dalam wacana tentang koalisi dan perombakan kabinet belakangan ini.

Kontradiksi ini mulai terlihat saat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan partainya tetap berada di koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan ini disampaikan Aburizal setelah bertemu Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3).

Meski sudah diduga sebelumnya, pernyataan Aburizal itu seperti antiklimaks dari peringatan Presiden Yudhoyono, Selasa pekan lalu di Istana Kepresidenan. Saat itu, seusai rapat kabinet, Presiden menyatakan, ada satu-dua partai koalisi yang melanggar kesepakatan.

Setelah menyampaikan pernyataan itu, Presiden Yudhoyono memanggil sejumlah petinggi partai koalisi pemerintahannya, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu pekan lalu. Hingga saat ini, diduga hanya petinggi Partai Keadilan Sejahtera yang belum bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan.

[wawancara] J Kristiadi: Pepesan Kosong Reshuffle

Wawancara Republika dengan J Kristiadi, peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS)

"Mudah-mudahan PKS yang lebih memiliki karakter merasa tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mau di dalam ataupun di luar pemerintahan, mereka akan tetap sama saja." (J Kristiadi)

Apa artinya wacana reshuffle yang sekarang menggaung lagi?

Isu reshuffle ini seperti ajang cari aman saja oleh pemerintah. Sebenarnya inilah yang menjadikan isu-isu reshuffle menjadi dangkal. Semua melihatnya hanya sebatas Golkar keluar, PKS keluar, Golkar masuk atau apakah PKS masih masuk dalam koalisi. Ini dangkal.

Rakyat seharusnya disuguhkan pengertian reshuffle agar pemerintahan bisa lebih efektif berjalan. Kalau cuma soal keluar-masuk parpol, ya reshuffle tidak ada gunanya untuk rakyat.

PKS akan Blak-blakan di Depan SBY

"...kami akan menyampikan apa pandangan kami atas jalannya koalisi dengan mengacu pada piagam koalisi," Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq.

"Yang ngajak berkoalisi pertama adalah SBY pada Juni 2008 karena elektabilitas SBY di bawah Mega. Ketika PKS putuskan dukung SBY, itu pertaruhan besar. Kalau sekarang mau dikeluarkan, silakan," tandas Anis kepada wartawan di DPR, Rabu (2/3/2011).

“Kalau kemudian PKS dianggap tidak sejalan dan dikeluarkan, sejarah yang akan menilai. Apakah memang yang lebih baik itu tetap berada dikoalisi atau justru tetap konsisten menegakkan hukum dengan memberantas mafia pajak sekalipun risikonya harus berada di luar koalisi,” ujar mantan Presiden PKS itu kepada wartawan di Gedung DPR RI Rabu (3/3/2011).

Bila pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah digelar, PKS akan mendengarkan penilaian dan gagasan SBY selaku ketua koalisi atas perjalanan dan solusi atas persoalan yang dialami koalisi selama ini.

"Tapi kami juga akan menyampaikan apa pandangan kami atas jalannya koalisi dengan mengacu pada piagam koalisi," kata Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 1/3).

Batalkan Angket, Demokrat Gagal Basmi Korupsi

KORUPSITERUS menghantui negeri ini. Pemberantasan korupsi terlihat melemah karena tidak ada ketegasan dan kesungguhan untuk melaksanakannya. Bahkan kubu Demokrat begitu getol menolak hak angket pajak untuk membongkar mafia pajak yang membelenggu Indonesia.

Teten Masduki, Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) melihat KONSOLIDASI KORUPSI justru terjadi di tingkat elite dan oligarki yang membuat kepercayaan pasar dan publik pada pemerintah makin merosot.

Ia menambahkan, demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah telah dikuasai para elit-elit negeri ini yang berwatak korup. Hal ini sangat sulit mencari solusi teknis pemberantasan korupsi di Tanah Air, karena masalah korupsi sudah sangat erat dengan politik dan birokrasi.

Dalam kaitan ini, inisiator hak Angket Pajak yang juga Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, penolakan usulan hak angket dalam rapat paripurna menunjukkan gagalnya pemerintah Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi. Situasi ini menambah suram prospek pemberantasan KKN.

PKS: Pemerintah Paranoid Soal Angket

Yogyakarta. PKS masih punya peluru untuk pemerintahan SBY. Setelah membelot, PKS menyebut pemerintah paranoid. Ini terkait hak angket mafia pajak yang gugur semalam.

"Kita menilai sebenarnya pemerintah paranoid soal angket," kata Sekjen PKS Anis Matta di sela-sela makan makan bareng tukang becak di Kantor DPW PKS DIY, Jl Gambiran, Yogyakarta, Rabu (23/2/2011).

Menurut Anis, jika hak angket mafia pajak sampai gol, hal itu justru akan menguntungkan pemerintah. Banyak pajak tidak tertagih dan lewat pansus masalah ini akan diselesaikan.

Tak Masalah Menteri PKS Dicopot!

INILAH.COM, Jakarta. Sidang paripurna DPR terkait pengambilan keputusan usulan hak angket atas mafia pajak menimbulkan komplikasi baru di tubuh koalisi. Sikap Partai Golkar dan PKS yang berbeda dengan koalisi dinilai sebagai pembangkangan. Apa reaksi PKS?

Pasca sidang paripurna DPR, rumor ihwal pencopotan sejumlah pos menteri milik PKS mencuat ke permukaan. Hal ini tidak terlepas dari sikap PKS yang kerap berbeda dengan koalisi.

Ketua Majelis Syura DPP PKS KH Hilmy Aminuddin menegaskan jika pun pada akhirnya empat kursi menteri PKS dicopot presiden, pihaknya sama sekali tak merisaukan.

"Berjuang untuk kepentingan negara tidak mesti di dalam pemerintahan. Jadi tidak ada soal bagi kami," cetusnya kepada INILAH.COM melalui saluran telepon, Rabu (23/2/2011). Berikut wawancara lengkapnya: