KS dan Reshuffle Kabinet Jilid II

Pembaca yang budiman,

Saya ingin mengajak anda berfikir dan memberikan pendapat sejenak melalui tulisan (opini) saya pagi ini mengenai PKS dan Reshuffle Kabinet Jilid II.

Pembaca yang budiman,

Baru-baru ini, kita menyaksikan rangkaian pemberitaan di dalam negeri yang mengulas dan menampilkan rangkaian pelaksanaan perombakan kabinet Pemerintahan Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudoyono bersama Wakilnya Bapak Budiono.

Seperti yang di cantumkan dalam Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan : “Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan reshuffle. Yang merupakan hak Presiden yang dijamin Undang-undang."

Selama tiga pekan pemberitaan, akhirnya hasil reshuffle kabinet keluar. Kabinet baru hasil reshuffle bentukan pemerintahan SBY-Budiono terbentuk. Adanya pergantian dan pergeseran menghiasi reshuffle kali ini. Penambahan jumlah wakil menteri dalam komposisi kabinet juga terlaksana. Meskipun dalam perjalanannya, pergantian dan penambahan jumlah wakil menteri mendapatkan kritikan dan sorotan dari publik sejumlah pengamat dan elit politi. Hingga akhirnya Presiden SBY mampu dengan berani melakukan hak amanat UU tersebut.

Wawancara Suharna: Saya Legowo dan Kembali Urus Partai

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kabinet Indonesia Bersatu II. Ia digantikan oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Gusti Muhamad Hatta.

Sebenarnya apa yang menjadi penyebab Suharna Surapranata yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dicopot dari jabatannya? Berikut kutipan penjelasan Suharna yang dihubungi Yohanes Seo dari Tempo melalui telepon, Rabu, 19 Oktober 2011.

Bapak tahu kenapa dicopot sebagai Menrsitek?
Pergantian itu kebijakan Presiden. Saya ditugaskan oleh partai untuk membantu Bapak Presiden, alhamdulilah selama dua tahun bisa membantu Bapak Presiden. Beliau telah memilih penggantinya untuk melanjutkan sebagai Menristek.

Menurut Bapak pergantian ini sudah sesuai atau tidak?
Jabatan itu adalah amanah. Saya legowo. Saya akan kembali urus partai.

'Secara Etis PKS Sudah tidak Lagi Terikat dengan Kontrak Politik'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsyi menilai reshuffle yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran sejumlah nama menteri dari jabatannya dan dipindahkan ke jabatan lain.

"Bila memang diperuntukkan untuk meningkatkan performance mengapa beberapa menteri hanya bergeser kursi saja. Misalkan dari menteri pariwisata ke ESDM atau dari menteri perdagangan ke pariwisata, lantas apakah orang-orang ini memang memiliki double side kapabilitas profesionalisme," katanya kepada Republika, Rabu (19/10).

Menurutnya, sejarah telah mencatat tindakan presiden yang telah menyalahi kontrak politik yang dibuatnya sendiri. Hal tersebut menjadi preseden tidak baik dalam etika perpolitikan di Indonesia. PKS, lanjutnya, masih tetap menjalankan kontrak politik dengan penuh integritas. Bahkan hingga pukul 20.10 WIB kemarin sebelum pengumuman perombakan kabinet oleh Presiden SBY, PKS masih memegang integritas tersebut.

Ini Isi Kontrak Politik Khusus PKS dengan SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PKS menjelaskan maksud kontrak politik yang dinilai khusus dengan PKS. Kontrak ini dinilai tidak main-main, karena dinilai memiliki nilai tawar yang tinggi, sehingga SBY harus menjaga sikapnya dalam berpolitik.

"Kontrak politik itu adalah dukungan kita sebagai partai Islam kepada SBY pada saat Pilpres 2009 lalu. Kita adalah parpol pertama yang mendukung disaat parpol-parpol lain menjagokan capres-capres lain," jelas Kepala Humas PKS yang kini menjadi anggota Komisi V DPR, Mardani, di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Menurutnya hal ini sangat khusus sekali, sehingga SBY harus matang membuat sikap terhadap PKS. Mardani menyatakan pernyataan dukungan kepada SBY ketika itu banyak menuai protes, namun PKS ketika itu berijtihad pasangan SBY-Boediono adalah yang terbaik, karena dinilai mampu memperbaiki memperbaiki kondisi bangsa ini menjadi lebih baik.

Menurutnya, tidaklah salah jika sebelumnya PKS selalu menekankan harus berhati-hati betul dalam mengambil sikap politik, karena PKS sendiri ketika berijtihad mendukung SBY-Boediono sudah dipikirkan secara matang.

Liputan6.com, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meradang. Salah satu menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Menteri PKS yang dicopot yakni Menristek Suharna Surapranata. PKS kini hanya memiliki sisa tiga menteri yang duduk dalam kabinet. Keputusan ini mengagetkan PKS. Merespon putusan itu, pks menggelar rapat pimpinan nasional akhir pekan lalu.

Ketua DPP PKS Abubakar Al Habsy kepada SCTV, Kamis (20/10), menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanggar kontrak koalisi. Dalam kontrak tersebut disebutkan dengan jelas PKS mendapat jatah empat menteri. Presidenpun tidak mengkomunikasikan pengurangan jumlah menteri kepada Presiden PKS.

Menurut Abubakar, menteri yang jelas-jelas melakukan tindakan tak terpuji seperti korupsi justru dipertahankan Presiden Yudhoyono. "Menteri yang diduga terlibat kasus korupsi justru tetap dipertahankan. Mereka itu sakti apa" ucap Abubakar, mempertanyakan. Karena itu, PKS sedang mempertimbangkan respon yang pantas untuk reshuffle kali ini. (JUM)

Sumber: Yahoo

Suharna Surapranata, Teladan di Semua Mihwar Dakwah

Oleh: Cahyadi Takariawan

Gonjang-ganjing reshuffle kabinet banyak mendapatkan sorotan media akhir-akhir ini. Banyak media menilai PKS emosional mensikapi reshuffle ini lantaran seorang menterinya terkena dampak, harus meninggalkan kursi kementrian untuk diganti personal lain. Benarkah ada sikap emosional menghadapi reshuffle tersebut, dan bagaimana sikap Menteri yang terkena reshuffle ?

Menteri dari PKS yang terkena reshuffle itu adalah Suharna Surapranata. Apakah ia emosional menghadapi peristiwa ini ? Ah, berlebihan pertanyaan itu. Kang Harna, panggilan akrab sang menteri, ternyata biasa saja. Bersikap sangat arif dan tenang, sama sekali tidak ada kesan emosional.

Belum Pengumuman, Sudah Berpamitan

Bagi banyak kalangan, jabatan menteri dianggap sebagai sebuah posisi yang prestis dan terhormat, maka banyak orang berebut mendapatkannya. Oleh karena itu, bagi sebagian menteri, reshuffle sungguh merupakan tamparan dan menjadi momok yang sangat menakutkan. Namun tidak demikian dengan Kang Harna. Mantan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS ini menganggap posisi menteri adalah amanah dakwah. Maka sebagai bagian utuh dari proses dakwah, ia siap ditempatkan dimanapun pos-pos yang bisa menjadi lahan baginya untuk berkontribusi secara optimal.

Besar Kemungkinan PKS Keluar Koalisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pencopotan Menristek, Suharna Surapranata dianggap sudah melanggar kontrak koalisi antara PKS dan Presiden SBY. Karena itu PKS dinilai harus segera keluar dari koalisi.

"PKS menghargai keputusan Presiden SBY. Tapi saya sebagai orang PKS dan juga pengurus DPP PKS mengusulkan keluar dari koalisi," ujar Ketua Departemen Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat PKS Refrizal kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Menurut Refrizal dalam kontrak koalisi khusus yang telah ditandatangani oleh Presiden SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin disebutkan, kuota kursi Menteri PKS ada 4 dan berlaku hingga tahun 2014.

Pantun Pak Suharna saat serahkan jabatan menteri

Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata, tampak segar dan penuh canda dalam serah terima jabatan dengan penggantinya, Gusti Muhammad Hatta, di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta Pusat.

Suharna bahkan sempat menyelipkan pantun yang sebelumnya pernah diucapkan oleh Menkominfo, Tifatul Sembiring, beberapa waktu lalu. “Saya pinjam pantun Pak Tifatul, ‘Ayu Ting Ting naik Kopaja, yang penting kita tetap bekerja,” kata Suharna diiringi derai tawa para pejabat dan pegawai Kemenristek yang menghadiri acara sertijab itu.

Dalam kesempatan itu, Suharna mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa melepas jabatan menteri yang ia emban ke tangan Gusti Hatta.

Kang Harna yang Saya Kenal

Berikut penuturan Bung Mabruri (staf ahli Pak Tifatul Sembiring) tentang sosok Suharna Surapranata (mantan) Menristek yang lebih akrab disapa Kang Harna.

* Kader pks yg muda mungkin tak terlalu kenal dengan Suharna Surapranata mantan Menristek yg dicopot SBY. Saya kenal sejak 3 SMP. #kangHarna
* #kangHarna waktu itu msh kuliah di FMIPA UI Salemba dan sy thn '83 ikut training islam di masjid ARH UI Salemba.
* #kangHarna ini irit omong banyak kerja murah senyum handsome pintar kalem dan sunda pisan lah. Namanya mirip babe saya Suharno ;-)
* Mesjid ARH UI sama rumah saya di Bearland relatif dekat. hampir tiap pekan saya ngaji di ARH. #kangHarna salah satu mentornya.
* Memang #kangHarna beda dng mentor lain. Jarang kasih ceramah tapi sibuk bikin bimbingan belajar buat anak SMA yg mau test sipenmaru.

Dicopot, Mantan Menristek Ucapkan Syukur

KOMPAS - Kendati tak mengetahui alasan pasti terkait pencopotannya, mantan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata mengaku legawa. Tak lupa, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengucapkan syukur karena telah memiliki kesempatan mengabdi kepada negara.

"Saya juga merasa bersyukur bisa membantu Presiden selama dua tahun ini," kata Suharna kepada para wartawan di sela-sela upacara pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Ketika ditanya lebih rinci terkait detik-detik pencopotannya, Suharna enggan menceritakannya. Pencopotannya dipandang hak prerogatif Presiden sepenuhnya. Dirinya hanya mengaku menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Menristek Luncurkan Kapal Survei “Tanjung Perak” BAKOSURTANAL

Negara Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Seperti diketahui bahwa luas laut Indonesia meliputi ±6,279 juta km2 terdiri dari laut Nusantara seluas ±3,9 juta km2 dan luas laut ZEE seluas ±2.9 juta km2 dengan panjang garis pantainya lebih dari 100.000 km. Selain potensi luasnya, NKRI juga didukung dengan kekayaan alam dan laut yang begitu melimpah.

Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, prakiraan nilai ekonomi potensi dan kekayaan laut Indonesia adalah sebesar 149,94 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.994 triliun. Kekayaan tersebut di antaranya adalah potensi dan kekayaan perikanan sebesar 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari (56 miliar dollar AS), bioteknologi laut (40 miliar dollar AS), wisata bahari (2 miliar dollar AS), minyak bumi (6,64 miliar dollar AS), dan transportasi laut (20 miliar dollar AS).

Semua ini menunjukkan perlunya perencanaan pembangunan dan pengelolaan kelautan terpadu, ujar Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata dalam sambutannya saat peluncuran Kapal Survei Tanjung Perak BAKOSURTANAL di pantai Marina Ancol pada tanggal 25 Maret 2010. Selanjutnya Suharna mengatakan agar kita bisa mengelola sumber daya alam kita dengan baik, maka perencanaan terpadu ini haruslah dibuat berdasarkan analisis data sumber daya alam yang kita miliki, sehingga keberadaan data dan proses pengumpulannya, atau yang kita kenal dengan istilah survei dan ini merupakan hal yang sangat esensial.