PKS: Pemerintah Harus Tunjukkan Kesungguhan Tuntaskan Kasus Nazaruddin

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, mengatakan pemerintah harus menunjukkan kesungguhannya untuk menuntaskan kasus Nazaruddin. Caranya adalah dengan memberi dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan segala yang telah dilontarkan oleh Nazaruddin, sebagaimana dilansir yang bersangkutan dalam sejumlah wawancara dengan media.

Luthfi mengapresiasi upaya pemerintah atas tertangkapnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu di Kolombia. Ini, katanya di sela acara buka puasa bersama PKS dengan tokoh masyarakat Gorontalo, Selasa (9/8), menunjukkan bahwa pemerintah telah bekerja sungguh-sungguh dalam memulangkan Nazaruddin.

Ia berharap kasus ini segera tuntas, agar energi masyarakat dan bangsa tidak terkuras hanya untuk membicarakan kasus Nazaruddin. “Masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Masalah tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan harga-harga yang terus membumbung tinggi merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” ujarnya dalam rilis PKS.

Sejak Awal PKS Ngaku Ingatkan KPK Agar Tak Jadi Alat Kekuasaan

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tamparan keras.

Pihak yang menampar KPK kali bukan politisi, penegak hukum lainnya, atau pihak-pihak yang tersangkut kasus hukum. KPK ditampar oleh publik yang selama ini mempercayainya.

Kemarin (Minggu 7/8), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis laporan survei bahwa kepercayaan publik terhadap KPK sudah masuk zona merah. Publik yang masih percaya KPK tinggal 41, 6 persen, atau turun 17 persen lebih dari tahun 2005.

“Saya kira survei tersebut cukup mewakili kondisi dan persepsi masyarakat tentang KPK. Ini tamparan keras buat KPK,” kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 8/8)

Anis Matta: Soal Nazaruddin, Partai Lain Jangan Ikut Campur!

Kasus suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games di Pelembang yang diduga melibatkan beberapa politisi Demokrat, salah seorang di antaranya adalah Muhammad Nazaruddin, merupakan persoalan internal partai berlambang bintang mercy itu.

Meski politisi Demokrat itu adalah anggota DPR, hal itu tidak serta merta citra wakil rakyat secara keseluruhan akan tercoreng.

"Menurut saya ini masih merupakan masalah internal Partai Demokrat. Sebaiknya kita tidak ikut campur. Lebih bagus kita ngopi ngopi saja," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di gedung DPR, Senayan, Jakarta, (Jumat, 17/6).

Kader PKS Pun Kena Getah Isu Mr 'A'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tidak hanya Partai Golkar yang terkena imbas dampak isu 'Mr A' yang dilontarkan Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Kader PKS pun juga ikut-ikutan kena getah. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar merasa ikut terganggu atas isu 'Mr A' yang dilontarkan Ramadhan Pohan kepada media beberapa waktu lalu, karena itu politisi Partai Demokrat itu harus kesatria mengungkap siapa yang dimaksudnya.

"Banyak konstituen yang bertanya apakah saya yang dimaksud 'Mr A' oleh Ramadhan Pohan, karena saya satu komisi dengan Nazaruddin (anggota FPD yang juga mantan Bendahara Umum DPP PD -red)," di Jakarta, Senin (6/6).

Terkait dengan berbagai pertanyaan itu, Aboe menambahkan, dirinya terpaksa harus menjelaskan satu persatu, bahwa 'mengobok-obok' partai lain bukanlah jalan perjuangan PKS sebagai partai dakwah dan ia tidak merasa sebagai 'Mr A' itu. Sebelumnya Ramadhan Pohan mengatakan bahwa ada politisi berinisial 'Mr A' yang sengaja mengobok-obok Partai Demokrat.

Demokrat Bisa Belajar dari PKS

INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat bisa belajar dari PKS dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi yang kini menjerat kadernya. Berbeda dengan PKS yang bertindak rapi, cepat dan sigap, justru Partai Demokrat babak belur karena tidak cepat bertindak dan mencoreng citranya.

Publik belum lupa bahwa Arifinto, anggota Fraksi PKS yang tertangkap kamera wartawan Media Indonesia, Mohamad Irfan, ketika sedang menonton video mesum dalam sidang paripurna DPR, akhirnya didesak mundur DPP PKS dalam waktu yang cepat.

"Arifinto sudah selesai, sudah mundur," kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di gedung DPR, Jakarta, Senin 9 Mei 2011, sebagai langkah cepat mengatasi kasusnya. Arifinto telah mengajukan surat pengunduran diri dan Fraksi PKS sudah menindaklanjuti pengunduran diri itu.