jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Kamis, 26 Mei 2011

Verifikasi honorer tipe B ditarget sampai akhir bulan

Sukoharjo (Solopos.com)–Komisi I DPRD dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo memberi batas waktu sampai akhir bulan Mei 2011 ini untuk menyelesaikan proses verifikasi tenaga honorer tipe B di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Anggota Komisi I DPRD Sukoharjo, Sunarno, menyebutkan SKPD diminta melakukan verifikasi ulang data honorer setelah ada temuan 181 tenaga itu yang tidak memenuhi syarat.

Seperti diatur Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, honorer yang didata adalah mereka yang diangkat setelah 2005.

Jadilah Wakil Rakyat Yang Aspiratif

Akhirnya keterwakialan perempuan dalam parlemen Gayo Lues terpenuhi juga, dengan terpilihnya Nurhayati. S.Pd.I kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota legislatif, kendatipun belum mencukupi jumlah Quota yang disyaratkan Undang-undang.

Namun demikian diharapkan nuansa perpolitikan akan mewarnai setiap langkah dan aksi dalam menyoroti ketimpangan yang bermuara merugikan kepentingan umat.

Setelah diambil sumpah anda bukan lagi milik partai atau golongan semata, tetapi sudah menjadi milik rakyat.

Oleh karena itu Jadilah Wakil Rakyat yang Aspiratif, yang harus siap menampung dan menyuarakan aspirasi rakyat dari manapun datangnya.

Anda bukan saja mewakili kepentingan kaum intelektual, berjuis dan kapitalis, tetapi juga mewakili kaum bodoh miskin, dhuafa, gelandangan dan pengemis, yang hak-haknya dikebiri.

Menuju Jama’atul Muslimin

Judul Buku : Menuju Jama’atul Muslimin; Telaah Sistem Jama’ah dalam Gerakan Islam
Penulis : Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, MA
Penerjemah : Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc
Penerbit : Robbani Press
Cetakan Ke : 7
Tahun Terbit : Juni 2009
Tebal Buku : xix + 427 halaman

dakwatuna.com – Tidak pernah ada peradaban yang berkembang tanpa dukungan struktural yang kokoh. Setiap peradaban hampir selalu melalui tiga fase besar untuk berkembang. Pertama, fase perumusan ideologi dan pemikiran; kedua, fase strukturalisasi; dan ketiga, fase perluasan (ekspansi). Ideologi-ideologi besar semuanya mengalami tiga fase tersebut. Lihatlah Komunisme, Kapitalisme Barat, dan tak boleh dilupakan: Zionisme Internasional.

Jika kebangunan (peradaban) Islam modern telah dimulai secara individu oleh para tokoh dan pemikir seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Dr. Muh. Iqbal, Muh. Abduh, Muh. Rasyid Ridha, dan seterusnya, maka rintisan pemikiran yang bersifat individual itu disambut secara lebih tertata, di antaranya dua tokoh pemuka dakwah yang tidak bisa dilupakan jika berbicara tentang kebangkitan Islam, yaitu Abul A’la Maududi dengan Jama’at Islaminya, dan asy-Syahid Hasan al Banna dengan Ikhwanul Musliminnya.

Serial (4): "Durar As-Suluk fi Siyasat Al-Mulk"

KAJIAN KITAB DURAR AL-SULUK FI SIYASAT AL-MULUK
(Petuah-petuah Taujih Siyasi Untuk Para Raja dan Pemimpin)

Karya: Imam Abu al-Hasan ‘Ali bin Habib al-Mawardi

Oleh: Ustadz Musyaffa Ahmad Rahim, M.A.
Ketua Bidang Pembinaan Kader DPP-PKS

Petuah_06

وَلِحُسْنِ الظَّنِّ بِهَا أَسْبَابٌ؛ فَمِنْ أَقْوَى أَسْبَابِهِ اَلْكِبْرُ وَاْلإِعْجَابُ، وَهُوَ بِكُلِّ أَحَدٍ قَبِيْحٌ، وَبِالْمُلُوْكِ أَقْبَحُ، لِأَنَّهُ دَالٌّ عَلَى صِغَرِ الْهِمَّةِ، مُخْبِرٌ بِعُلُوِّ الْمَنْزِلَةِ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ ذَمًّا أََنْ تَكُوْنَ هِمَّتُهُ دُوْنَ مَنْزِلَتِهِ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَشْرَافِ السَّلَفِ: لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يَرَى شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ خَطَرًا فَيَكُوْنُ بِهِ تَائِهًا

وَالْمُلُوْكُ أَعْلَى النَّاسِ هِمَمًا وَأَبْسَطُهُمْ أَمَلاً، فَلِذَلِكَ كَانَ الْكِبْرُ وَاْلإِعْجَابُ بِهِمْ أَقْبَحُ

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيْقَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُوْلُ:

(إِِذَا أَرَدْتَ شَرِِيْفَ النَّاسِ كُلِّهِم ... فَانْظُرْ إِلَى مَلِكٍ فِي زِِيِّ مِسْكِيْنٍ)

(ذَاكَ الَّذِيْ حَسُنَتْ فِي النَّاسِ رَأْفَتُهُ ... وَذَاكَ يَصْلُحُ لِلدُّنْيَا وَالدِّيْنِ)

Empat Alamat Celaka dan Bahagia

Rasulullah saw bersabda:

Tanda orang celaka itu ada empat:
1. Melupakan dosa-dosa masa lalu, padahal semuanya tercatat dg rapi dan detail di sisi-Nya.
2. Selalu mengenang kebaikan masa lalu, padahal belum diketahui diterima Allah atau tidak.
3. Dalam soal duniawi selalu memandang yg lebih di atas.
4. Dalam soal agama selalu memandang yg dibawahnya.

Allah berfirman:
“Aku menghendaki dia tetapi ia tidak menghendaki Aku, maka Aku tinggalkan dia”.

Survei: PKS Jagokan Rano Karno Sebagai 'Penguasa' Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - DPD PDIP DKI Jakarta merilis survei kandidat dalam pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta pada 2012. Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengatakan bahwa PDIP menggandeng lembaga survei independen, Rekode, untuk melakukan survei guna mengukur persepsi publik terhadap pilkada dan para bakal calon.

Mengacu partai, ungkap Rio, Rano Karno banyak dipilih pemilih PDIP dan PKS. Sementara, Fauzi Bowo mayoritas dipilih Demokrat dan Golkar. “Dari berbagai aspek, Fauzi Bowo dan Rano Karno mendapat posisi tertinggi di mata masyarakat,” ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut.

Berdasarkan potensi kandidat secara popularitas Rano Karno dan Fauzi Bowo sama-sama populer dengan masing-masing meraih suara 98 persen. Posisi berikutnya ditempati oleh Sutiyoso 95 persen, Tantowi Yahya 93 persen, dan Adang Darajatun 76 persen.

Rabu, 25 Mei 2011

LPSE diharapkan bisa cegah KKN

Penerapan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) diharapkan mampu menekan peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena, kesempatan bertatap muka antara pejabat publik pengguna anggaran dan pihak rekanan dalam layanan pengadaan bisa memicu terjadinya KKN.

Kabag Pembangunan Setda Sukoharjo, Adji Arianto, mengakui ada peluang terjadinya praktik KKN di antara pengguna anggaran dan rekanan. Ia mengatakan LPSE diharapkan mampu menekan peluang itu. Namun, ia enggan menjelaskan tentang ada tidaknya kasus konkret praktik KKN dalam layanan pengadaan yang selama ini dilakukan. “Saya tidak bisa bilang. Tapi harapannya, melalui program ini sudah tak ada lagi main mata,” ujarnya setelah acara sosialisasi LPSE di Lantai III Gedung Setda Sukoharjo, Rabu (25/5).

Untuk mencegah terjadinya praktik KKN tersebut, Pemkab Sukoharjo mulai menyosialisasikan LPSE, di Setda Sukoharjo, Rabu. Menurut prosedur sebelum berlakunya Perpres No 54/2010 tentang LPSE tersebut, layanan pengadaan dilakukan dengan pemilihan dan pelelangan terhadap rekanan. Hal itu dilakukan untuk pengadaan yang nilainya lebih dari Rp 100 juta. “Jika maksimal nilai pengadaan Rp 100 juta kan dilakukan lewat penunjukan. Nah melalui LPSE ini, sistem pengadaan di atas nilai itu diganti,” jelasnya.

Per Tahun, Gaji Honorer Butuh Rp 35 Miliar

Total tenaga honorer mencapai 7.500 orang yang tersebar di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keberadaan tenaga honorer dipandang sudah terlalu membengkak, bahkan untuk gaji per tahunnya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 35 miliar. Diduga rekrutmen yang dilakukan menyalahi aturan sehingga menyebabkan tenaga honorer tidak terkontrol.

Bupati Wardoyo Wijaya mengatakan secara prosedural rekrutmen tenaga honorer tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme aturan yang diberlakukan. Akibatnya Pemkab mengalami pembengkakan anggaran khusus untuk gaji tenaga honorer per tahun mencapai Rp 35 miliar. “Uang Rp 35 miliar tidak ukuran kecil dan itu jumlah yang sangat besar untuk ukuran membayar gaji tenaga honorer,” ujar Wardoyo, Rabu (25/5).

Dikatakan Wardoyo, Pemkab tidak ada larangan mengangkat tenaga honorer, akan tetapi itu dilakukan sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Irwan Prayitno : Dana Bantuan Gempa Sumbar 3,4 T Tak Menentu

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan, dana bantuan gempa bumi untuk pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat sebesar Rp3 triliun dari Rp6,4 triliun menguap.

"Awalnya ada dan terdapat dalam APBN untuk dana bantuan kepada Sumbar sebanyak Rp6,4 triliun. Dari Rp6,4 triliun, sekitar Rp3,3 triliun untuk bantuan rumah masyarakat itu sudah turun dan telah disalurkan,"
kata Irwan usai bertemu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat.

Ketika Pemda Sumbar meminta sisanya (Rp3,4 triliun) guna membangun infrastruktur berupa pembangunan 19 gedung perkantoran Pemerintah Daerah Sumatra Barat, dana tersebut tidak ada.

Ia menceritakan, sebagai gubernur, dirinya meminta sisa dana tersebut dengan berbicara kepada Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dakwah Fardiyah, Sasaran dan Targetnya

Dakwah fardiyah merupakan jenis dakwah yang pertama kali Rasulullah terapkan dalam dakwahnya. Rasulullah pernah berpidato dibukit Shofa, Rasulullah pernah melakukan dakwah dengan tulisan (bil qolam) melalui pengiriman surat kepada para raja di sekitar Arab, tapi yang pertama Rasulullah praktekkan adalah dakwah dengan pendekatan personal, dakwah fardiyah.

Bagi pelakunya, dakwah fardiyah terasa seperti sebuah seni yang indah. Mengatur strategi, mencoba menyentuh hati, berbahagia kala objek dakwah mulai berubah baik, dan cemburu saat objek dakwah melakukan hal yang negatif. Silakan praktekan sendiri untuk membuktikan.

Dakwah fardiyah memerlukan strategi dan perhitungan. Memahami sasaran dan target akan membantu efektifitas dakwah fardiyah. Berikut ini sumbang saran mengenai sasaran dan target dalam dakwah fardiyah.