Kekeringan Terus Meluas, PKS Bantu Air Bersih

SUKOHARJO - INDEPNews ; Kesulitan mendapatkan air bersih bergitu dirasakan warga Kecamatan Weru dan Bulu Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk mendapatkan air satu jerigen harus berjalan cukup jauh ke kampung tetangga.

Guna meringankan beban masyarakat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukoharjo memberikan bantuan 27 tanki air. Bantuan dikirim ke warga langsung di Weru dan Bulu. Seperti yang dilakukan pengurus DPD PKS mengedrop air di Desa Alasombo dan Karangmojo, Weru, Kamis (20/9) lalu.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh pimpinan DPD PKS Sukoharjo Hasman Budiadi yang juga Anggota DPRD Sukoharjo kepada warga di Desa Alas Ombo, Kecamatan Weru.

Waduh..Pembangunan Pasar Ir Soekarno Makin 'Ruwet'

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Komisi II memberikan kesimpulan atas pertemuan denganb Pemkab Sukoharjo terkait kasus pembangunan pasar Ir Soekarno. Kesimpulan tersebut didapat setelah keduabelah pihak melakukan pertemuan menindaklanjuti keresahan para pedagang yang berniat ingin segera pindah dari pasar darurat ke pasar utama Ir Soekarno.

Ketua Komisi II Hasman Budiadi kepada wartawan, Minggu (24/02/2013) mengatakan bahwa pertemuan dengan pemkab sudah dilakukan dengan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santoso dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sukoharjo Sriyono, Sabtu (23/02/2013).

Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa pertama Pemkab Sukoharjo wajib membuat kepastian waktu penyelesaian pembangunan pasar Ir Soekarno. Hal tersebut wajib dilakukan menginggat sampai saat ini tidak ada kejelasan sehingga membuat pedagang resah. Padahal pembangunan pasar tersebut direncanakan bisa diselesaikan sampai akhir Desember 2012 atau maksimal awal Januari 2013.

Pemkab Sukoharjo Segera Buka Pendaftaran Rusunawa

SUKOHARJO–Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) segera membuka pendaftaran bagi warga Kota Makmur yang berminat menempati rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo.

Pendaftaran itu akan dibuka setelah pemkab secara resmi menerima penyerahan pengelolaan rusunawa dari pemerintah pusat ke Pemkab Sukoharjo.

Kepala DPU Sukoharjo, Achmad Hufroni, baru-baru ini  mengatakan Desember lalu pihaknya menerima kabar bahwa pengelolaan rusunawa Joho akan diserahkan ke pemkab. Sebelumnya, rusunawa itu dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melalui Ditjen Cipta Karya, 2008 lalu.
 

Pasar Nguter Akan Menjadi Pasar Jamu Terbesar di Indonesia

Menyusul rencana Pembangunan Pasar Nguter, Komisi II DPRD Sukoharjo melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Nguter, Senin (11/2). Mereka ingin mengetahui kesiapan pedagang maupun pengelola pasar menjelang pembangunan Pasar Nguter.

Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi mengatakan, sesuai rencana Pemkab Sukoharjo, pada 2013 Pasar Nguter akan dibangun sebagai pasar jamu terbesar di Indonesia. Dana yang dialokasikan dari APBN sebesar Rp 10 milliar diharapkan memperlihatkan spesifikasi jamu. Komisi II ingin melihat langsung kesiapan di lapangan, terkait rencana Pemkab Sukoharjo tersebut.

“Kita lihat situasi dan kesiapan para pedagang serta pengelola pasar. Diharapkan nantinya tidak menemui masalah saat proses pembangunan pasar berlangsung. Mulai dari zona pedagang, karena ada 491 pedagang yang 143 di antaranya merupakan pedagang jamu. Bagaimana cara pembagiannya nanti agar spesifikasi jamu tetap terlihat, dan tidak berebut lokasi,” ujar Hasman Budiadi didampingi anggota Komisi II Sarjono dan Bambang.

Komisi II berharap rencana pembangunan pasar darurat juga harus sesuai dengan keinginan pedagang, demi kenyamanan para pedagang berjualan saat proses pembangunan pasar berlangsung.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan pasar Sukoharjo dan Bekonang. Kita inginkan pasar darurat di buat sesuai keinginan pedagang demi kenyamanan. Terlebih jika terjadi hal-hal yang di luar kendali, seperti molornya pembangunan pasar. Diharapkan tidak mempengaruhi hasil penjualan pedagang saat berada di pasar darurat,” kata Hasman.

Sementara itu, Lurah Pasar Nguter, Widadi Nugroho mengatakan, pihaknya sudah menggelar sosialisasi dan pendataan ulang bagi pedagang. Proses pendataan ulang pedagang tersebut optimis Ia selesaikan pada akhir Februari 2013.

“Memang pedagang di sini bukan hanya jamu. Ada juga pedagang pakaian, sembako, sayuran, buah, perhiasan maupun warung. Kita sudah mulai melakukan sosialisasi sekaligus pengelompokan zona. Saat ini tercatat ada 491 pedagang termasuk pedagang oprokan. Untuk pasar darurat, lokasi yang disiapkan berjarak sekitar 200 meter dari jalan raya. Lokasinya seluas 4000 meter, milik salah satu pedagang juga,” ujar Widadi.

Sumber: Sukoharjokab.go.id

Rekanan Pasar Ir Soekarno Belum Terima Surat Blaclikst

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Komisi II DPRD Sukoharjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan pasar Ir Soekarno, Senin (18/02/2013). Dalam sidak tersebut diketahui hasil mengagetkan setelah pihak rekanan yakni PT Ampuh Sejahtera ternyata belum menerima surat blaclikst dari Pemkab Sukoharjo. Selain itu juga ada temuan bahwa pihak rekanan belum menerima surat Perintah Kerja (SPK) perpajangan 50 hari dari eksekutif.

Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo Hasman Budiadi kepada wartawan mengatakan bahwa pengakuan itu disampaikan kontraktor kepada Komisi II dan Pimpinan DPRD Sukoharjo saat melakukan sidak. Kontan saja, hal itu menimbulkan pertanyaaan besar di kalangan legislatif.

“Ini kan aneh kabarnya pengerjaan pembangunan sudah berhenti dan pihak rekanan atau kontraktor sudah tidak melakukan aktifitas lagi di Pasar Ir Soekarno, tapi nyatakan masih ada,” ujar Hasman Budiadi.
 

PEMBANGUNAN PASAR NGUTER: Pedagang Keluhkan Jauhnya Pasar Darurat

SUKOHARJO – Pedagang Pasar Nguter, Sukoharjo meminta lokasi pasar darurat ditinjau ulang dan dicarikan lokasi yang dekat dengan jalan raya. Pasalnya, lokasi yang kini dilirik dinilai terlalu jauh sekitar 200 meter dari jalan raya dan rawan.

Pedagang Pasar Nguter sebenarnya setuju dengan rencana pembangunan pasar, tetapi prospek berdagang di pasar darurat diharapkan menjadi salah satu pertimbangan Pemkab. Selain itu, pedagang berharap pembangunan pasar dilakukan seusai Lebaran tahun ini. Hal ini diungkapkan pedagang Pasar Nguter saat tiga anggota Komisi II DPRD Sukoharjo, seperti Hasman Budiadi, Bambang Santoso dan H Sardjono inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tersebut. “Pedagang minta lokasi pasar darurat dekat dengan jalan raya. Lokasi yang direncanakan terlalu jauh sehingga pedagang khawatir tidak laku. Di sini saja [Pasar Nguter] sepi pembeli,” ujar Yatmini.

Dijelaskannya, lokasi pasar darurat yang direncanakan saat ini. “Pedagang khawatir jika tidak aman akan memperberat pedagang karena harus menanggung beaya keamanan. Pasar darurat bisa ditempatkan di jalan kampung dekat pasar. Warga sudah setuju jika jalan kampung digunakan,” jelasnya.
 

Pembangunan Pasar Ir Sukarno Sukoharjo Amburadul

SUKOHARJO-Anggota DPRD Sukoharjo mengaku prihatin dan kecewa dengan pelaksanaan pembangunan Pasar Ir Soekarno, Sukoharjo. Wakil rakyat Kota Makmur menilai perencanaan pembangunan amburadul dan pesimistis penempatan pedagang sesuai rencana.

Bahkan pemborong mengaku tak pernah menerima surat pemberitahuan soal deadline pengerjaan maupun surat blacklist. Pemborong tak mau disalahkan dan di-blacklist. Pasalnya eksekutif tak pernah menerima surat tersebut. Kondisi itu terungkap saat anggota Komisi II DPRD Sukoharjo yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Ardi Parastyo dan ketuanya, Hasman Budiadi sidak ke Pasar Ir Soekarno, Senin (18/2/2013).

“Kami merasa dibodohi karena item-item yang dikerjakan tidak ada dalam dokumen kontrak. Akibatnya, pemahaman nilai kontrak senilai Rp24,8 miliar antara pemborong dengan Dewan berbeda. Kami prihatin melihat proses pembangunan Pasar Ir Soekarno, perencanaan terkesan amburadul,” ujar Ardi.
 

Hasman Budiadi Serahkan Bantuan 350 Juta untuk TPQ se-Kabupaten Sukoharjo

PKSSukoharjo.org - Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Harus didorong agar senantiasa maju dan berkembang hal itu disampaikan oleh Hasman Budiadi dalam penyerahan bantuan kepada TPQ-TPQ se-kabupaten Sukoharjo di Gedung IPHI Kecamatan Gatak Ahad 02 Desember 2012 lalu.

Hasman Budiadi yang sering dipanggil Gus Hasman yang juga Ketua Badan Koordinasi TPQ (BADKO TPQ) Kabupaten Sukoharjo sekaligus Ketua Fraksi PKS Kabupaten Sukoharjo mengatakan bahwa acara penyerahan bantuan ini adalah rangkaian penyerahan bantuan pada TPQ di seluruh Kabupaten Sukoharjo.

Pada tahun ini BADKO-TPQ Sukoharjo menyerahkan bantuan Sebanyak 350 juta rupiah kepada 350 TPQ, sedangkan untuk Kecamatan Gatak yang mendapat bantuan sebanyak 18 TPQ.

Keuangan Daerah Membengkak

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo membengkak akibat kenaikan belanja pegawai hingga Rp69 miliar. Hal itu dikhawatirkan akan memengaruhi kegiatan pembangunan daerah.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo Hasman Budiadi menilai kenaikan belanja pegawai yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2011 akan membebani anggaran. “Selama ini dana untuk membayar gaji pegawai sangat besar. Besarannya mencapai 70% dari total anggaran APBD,”katanya kemarin.

Politikus PKS tersebut yakin kenaikan belanja pegawai yang cukup besar akan memengaruhi program kegiatan lainnya.Terlebih lagi,sejumlah program sosial mengalami kekurangan dana karena habis di tengah jalan. Menurutnya, dalam APBD murni saja anggaran program pembangunan hanya berkisar 30%.

Kenaikan Gaji PNS Bebani Anggaran

Badan Anggaran (Banggar) DPRD, menilai kenaikan gaji PNS sebesar Rp 69 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Perencanaan Anggaran Sementara APBD-P 2011, dapat membebani anggaran daerah. Alasannya masih banyaknya kegiatan yang membutuhkan anggaran besar, akan tetapi kenaikan tersebut dipastikan akan terpengaruh.

Anggota Banggar DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi mengatakan adanya kenaikan gaji PNS dipastikan akan berpengaruh besar pada kebutuhan anggaran lainnya. Apalagi, besarannya mencapai 70 persen dari total anggaran APBD.

Hasman menjelaskan, dalam KUA-PPAS APBD-P, terdapat kenaikan belanja pegawai mencapai Rp 69 miliar. Kenaikan itu disesuaikan dengan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan lainnya. “Sangat jelas sekali adanya kenaikan tersebut akan mempengaruhi program kegiatan lainnya. Terlebih lagi, sejumlah program sosial mengalami kekurangan dana karena habis di tengah jalan,” jelasnya.

Sukoharjo Targetkan PAD Naik

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menargetkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai hingga 70 persen. Target tersebut optimis dapat direalisasikan mengingat masih banyak potensi PAD yang belum digarap dengan baik.

Anggota Komisi II DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi mengatakan jika dilihat potensi di Sukoharjo banyak yang dapat dijadikan andalan untuk mendongkrak PAD. Namun, karena belum bisa digarap dengan baik banyak yang terbuang sia-sia dan akibatnya PAD tiap tahunya mendapatkan sorotan oleh Gubernur Jateng.

Menurut politisi PKS tersebut, dengan PAD yang kecil, Kabupaten Sukoharjo masih tergantung terhadap kucuran dana perimbangan dari pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Yang jadi masalah, dana dari pusat banyak tersedot untuk membayar gaji pegawai. Selama ini, untuk membayar gaji pegawai berkisar 70 persen dari dana pusat.

Gaji Guru Honorer Per Bulan Dipotong

SUKOHARJO—Gaji ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) atau honorer dipotong. Pemotongan dilakukan pada tahun 2010 dan 2011. Adapun besarnya potongan beragam setiap tahunnya. Dugaan pemotongan tersebut dilakukan Dinas Pendidikan dan uang hasil pemotongan disetorkan kepada DPRD.

Anggota Komisi IV DPRD, Suryanto mengatakan sejumlah GTT melaporkan soal pemotongan gaji mereka per bulannya. Dalam laporan disebutkan pemotongan gaji dilakukan dengan memaksa serta diminta membuat surat pernyataan. Adapun inti surat pernyataan GTT gajinya siap dipotong dan hasil potongan tersebut diserahkan ke DPRD dengan dalih untuk tujuan mengurus upah minimum kabupaten (UMK) agar lancar dan dapat diterima GTT setiap bulannya. “Dalam surat pernyataan tersebut instruksinya langsung dari Kepala Dinas Pendidikan serta uang potongan akan diberikan kepada DPRD,” ujar Suryanto, Jumat (24/6).

Dijelaskan Suryanto, pemotongan gaji pada tahun 2010 untuk bulan Januari-Mei dipotong Rp 50.000 per orang. Sehingga jumlah keseluruhan masing-masing guru GTT harus menyetorkan Rp 250.000 per orang. Kemudian untuk potongan tahun 2011 dilakukan pada Januari-Februari dengan masing-masing potongan Rp 100.000 per guru honorer sehingga totalnya menjadi Rp 200.000 per GTT. “Dalam surat pernyataan tersebut diperkuat dengan materai dan langsung ditandatangani oleh masing-masing guru bersangkutan,” paparnya.

Komisi IV Soroti Tenaga Hononer di Puskesmas

Komisi IV DPRD mempertanyakan banyaknya temuan tenaga honorer dan perawat magang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK). Pasalnya, banyaknya tenaga honorer tersebut ditakutkan akan berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kesehatan di Sukoharjo.

Anggota Komisi IV DPRD M Samrodin mengatakan di lingkungan DKK terutama di tingkat Puskesmas masih ditemukan banyak tenaga honorer. Padahal, secara tidak langsung banyaknya tenaga honorer tersebut akan mempengaruhi kegiatan pelayanan masyarakat. Hal tersebut sangat terbukti ketika kesejahteraan tenaga honorer masih kurang diperhatikan mereka akan bekerja dengan setengah hati. Berbeda kalau mereka berasal dari PNS yang kesejahteraannya sudah dijamin. “Kalau kondisinya seperti ini ditakutkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan program kesehatan bagi warga miskin tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Samrodin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/6).

Menurut dia, dari banyaknya tenaga honorer di Puskesmas, gaji mereka sekitar Rp 250.000-Rp 300.000 per bulan. Artinya, dengan melihat gaji yang mereka terima bisa bekerja dengan setengah hati. “Mereka berharap dengan gaji kecil suatu saat akan diangkat menjadi PNS. Namun, di lain sisi Pemkab terlalu terbebani dengan belanja pegawai jika kebanyakan melakukan rekrutmen PNS,” paparnya.

Banleg: Penerapan sanksi Perda masih lemah

Badan Legislasi (Banleg) DPRD Sukoharjo menilai penegakan peraturan daerah (Perda) terkait penerapan sanksi masih lemah di wilayah setempat. Hal itu mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari perolehan denda.

Wakil Ketua Banleg DPRD Sukoharjo, Sunarno, menyatakan sanksi pelanggaran peraturan tertentu sebenarnya telah dituangkan dalam Perda. Tetapi dalam penerapan, pengenaan sanksi baik administrasi maupun pidana masih jarang dilakukan.

“Padahal sanksi-sanksi administrasi harusnya bisa diterapkan dengan harapan ada pemasukan bagi PAD. Selain itu juga memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” tegasnya ditemui wartawan di Kantor DPRD, Jumat (17/6/2011).

Penipuan Berkedok Bantuan Koperasi Resahkan Warga

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Praktek penipuan berkedok Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPDB-KUKM) marak terjadi di Sukoharjo. Dugaan penipuan tersebut ramai ramai dilaporkan masyarakat kepada DPRD Sukoharjo.

Anggota Komisi II DPRD Sukoharjo Hasman Budiadi mengatakan pihaknya sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat. Selain mengeluh, masyarakat juga membawa serta bukti. Hal ini diperkuat dengan adanya surat yang dikirim oleh Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI untuk memberikan LPDB KUKM kepada sekolah koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sukoharjo.

Kali terakhir surat tersebut diberikan kepada usaha intip peyek di jalan Sawahan RT 02 RW 16 Telukan, Grogol, Sukoharjo. Surat edaran dengan nomor 009/SE/Dirut/2011 tentang pemberitahuan mengenai prosedur penerimaan dana hibah LPDB KUKM. Dalam surat tersebut ditetapkan 11 januari 2011 ditandatangani oleh tidak orang lengkap dengan stampel. Ketiganya yakni Deputi Bidang pembiayaan Kemenkop dan UKM DR Ir Pariaman Sinaga MM, Direktur Utama Ir Kemas Danial, Sekretaris Kemenkop dan UKM Drs Guritno Kusumo MM.

Penipuan Berkedok Bantuan, Bikin Resah Perajin

SUKOHARJO—Penipuan berkedok pemberian bantuan bagi perajin membuat masyarakat resah. Pasalnya, selain dianggap merugikan mereka meminta uang sebagai syarat pencairan bantuan.

Anggota Komisi II DPRD, Hasman Budiadi mengatakan Surat Edaran (SE) tentang penerima dana hibah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan KUMKM dari Kementrian Koperasi dan UKM beredar di kalangan perajin. Surat tersebut dianggap palsu karena dari pusat tidak ada namanya bantuan seperti itu.

“Surat tersebut dianggap palsu dan tidak usah ditanggapi dengan serius,” ujar Hasman, Rabu (15/6).

Gagal Raih Adipura, Sampah Jadi 'Kambing Hitam'

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Kegagalan Kabupaten Sukoharjo untuk mendapat penghargaan Adipura mendapat kritik pedas dari DPRD setempat. Mereka menilai, kegagalan tersebut karena faktor terbesar yakni pengelolaan sampah yang tak optimal. Selain itu, penyebab kegagalan lain adalah semrawutnya kondisi pasar tradisional.

Anggota Komisi II DPRD Sukoharjo Hasman Budiadi mengatakan dua hal yang menjadi penyebab kegagalan Kabupaten Sukoharjo yakni sampah dan pengelolaan pasar tradisional yang semrawut sudah sering kali diutarakan. Keinginan DPRD meminta kepada Pemkab Sukoharjo untuk memperhatikan kedua hal tersebut tidak diindahkan.

Hasman memberikan contoh tentang buruknya kebersihan lingkungan di Sukoharjo akibat sampah. Tidak sedikit sampah menggunung dibeberapa tempat, termasuk dipinggir jalan. Parahnya, kini semakin banyak bermunculan tempat pembuangan sampah liar. Tempat tersebut seharusnya tak perlu terjadi apabila dikelola dengan baik.

"Sudah 10 tahun Sukoharjo gagal mendapat penghargaan Adipura dan penyebabnya selalu dua hal itu yakni pengelolaan sampah dan pasar tradisional yang buruk," ujar Hasman, Jumat (10/6).

DPRD persoalkan selisih Silpa APBD 2010

Sukoharjo (Solopos.com) – Anggota DPRD Sukoharjo mempersoalkan nominal Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) APBD 2010 yang terdapat perbedaan sekitar Rp 35,9 miliar dibandingkan nilai yang disepakati dalam APBD 2011, sekitar Rp 45,8 miliar.

Fraksi PDI Perjuangan dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Selasa (14/6/2011), di Gedung DPRD, menyatakan besaran Silpa APBD 2010 seharusnya sesuai yang disepakati senilai Rp 45.851.656.000. Namun dalam realisasinya, Silpa APBD 2010 ditetapkan sekitar Rp 81,7 miliar atau terdapat selisih atau perbedaan mencapai sekitar Rp 35,9 miliar.

“Dalam ringkasan laporan realisasi APBD 2010 yang tercantum di Pengantar Bupati tentang Laporan Pelaksanaan APBD 2010 Silpa senilai Rp 81.771.075.904. Padahal Silpa 2010 yang disepakati di APBD 2011 adalah Rp 45.851.656.000. Kenapa ini bisa terjadi,” seru Sukardi Budi Martono, yang membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mempertanyakan adanya sisa Silpa APBD 2010 yang dinilai terlalu besar. Apalagi dalam pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan, banyak kebutuhan yang tidak teranggarkan. “Kenapa bisa sisanya demikian besar. Dari pos apa yang besar ini harus dijelaskan,” seru Ketua Fraksi PKS, Hasman Budiadi.

Pasar dan TPA jadi biang kegagalan raih adipura

Kegagalan Kabupaten Sukoharjo meraih penghargaan adipura kencana tahun 2011 mengundang keprihatinan DPRD. Jebloknya prestasi Kota Makmur dinilai karena penataaan Pasar Sukoharjo Kota dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mojorejo yang tidak optimal.

Anggota DPRD Sukoharjo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hasman Budiadi, menegaskan Pemkab harus memrioritaskan pembenahan Pasar Sukoharjo Kota dan TPA Mojorejo untuk merebut penghargaan sebagai kota terbersih. Hal itu mendesak dilakukan mengingat prestasi tersebut sudah tidak pernah di raih selama lebih dari 10 tahun terakhir.

“Persoalannya memang pada pasar dan TPA. Selama itu belum dibenahi dengan baik, maka sulit mendapatkan penghargaan adipura kencana pada tahun-tahun mendatang,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela kesibukannya di Kantor DPRD Sukoharjo, Jumat (10/6/2011) pagi.

Sumber: Solopos

Sukoharjo Kembali Gagal Peroleh Adipura

Kabupaten Sukoharjo kembali gagal meraih penghargaan Adipura pada tahun ini. Gagalnya meraih Adipura tersebut disebabkan karena masih belum adanya penataan pasar di Sukoharjo.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Eko Yulianto mengatakan tahun ini kembali gagal mendapatkan penghargaan Adipura. Pasalnya, dari hasil penilaian, Sukoharjo hanya mendapatkan nilai 70. Padahal, untuk mendapatkan Adipura nilai maksimal harus 73. “Nilai Sukoharjo hanya 70 dan sangat sulit untuk mewujudkan raihan Adipura,” ujar Yulianto.

Dikatakan Yulianto, dari beberapa komponen penilaian Adipura baik itu kebersihan lingkungan, penataan pasar dan lainnya soal penataan Pasar Sukoharjo hanya mendapatkan nilai terendah. Hal tersebut terjadi karena dari banyaknya pasar di Sukoharjo belum satu pun dilakukan revitalisasi pasar. “Sangat sulit sekali mewujudkan Adipura jika belum dilakukan revitalisasi pasar,” ujar Eko, Jumat (10/6).