Hidayat Nur Wahid: Jangan kaitkan NII dengan mahasiswa

Hidayat Nur Wahid menganggap isu mengenai kelompok-kelompok pada NII tak perlu dikait-kaitkan dengan mahasiswa. Dia mengkhawatirkan hal itu berdampak ketakutan warga kepada istitusi pendidikan.

“Isu NII tak perlu dikaitkan dengan mahasiswa karena akan berdampak ketakutan warga kepada lembaga kampus, warga takut menyekolahkan anak-anaknya,” katanya saat memberi paparan dalam acara Milad PKS ke 13 di gedung Budi Sasono, Sukoharjo, Minggu (1/5/2011).

Selain itu dia menganggap lembaga kerohanian Islam di sekolah-sekolah atau akrab disebut Rohis tidak perlu mendapat porsi kecurigaan dari warga. Dia menganggap organisasi itu justru sebagai pendukung siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Rohis merupakan sebuah pendekatan spiritual untuk mendorong peningkatan kualitas dengan pendidikan,” tambahnya.

Sumber: Solopos

178 Pengurus DPC PKS siap dilantik

Setidaknya 178 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sukoharjo akan dilantik bersamaan saat peringatan Milad PKS ke-13 di Gedung Budi Sasono, Sukoharjo, Minggu (1/5/2011).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Sukoharjo, Bimawan saat jumpa pers, Jumat (29/4), mengatakan peringatan Milad PKS ke-13 itu juga akan diisi dengan konsolidasi kader PKS di Kota Makmur.

Menurutnya, ada beberapa wilayah di Sukoharjo, yang perlu digenjot untuk menjadi kader PKS. Salah satunya di Kecamatan Bulu. Acara itu, rencananya juga akan dihadiri anggota DPR RI dari PKS, Hidayat Nur Wahid.

5 Fraksi DPRD Sukoharjo usulkan kenaikan retribusi pasar ditambah

Menjelang akhir penyimpulan Pansus Raperda Retribusi Daerah dan Raperda Pajak Daerah, lima fraksi di DPRD Sukoharjo mengusulkan kenaikan retribusi pasar kembali ditambah.

Usulan itu hanya berlaku pada kenaikan retribusi pasar untuk kios di pasar kelas I atau tipe A. Jika dalam pembahasan Pansus, sebelumnya telah disepakati tarif retribusi kios dari Rp 150/meter persegi (m2) naik menjadi Rp 175/m2, kini lima fraksi itu mengusulkan agar tarif dinaikkan menjadi Rp 200/m2.

Kelima fraksi itu, yakni Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani. Usulan itu, mereka tuangkan pada pandangan fraksi dan dibahas dalam rapat penyimpulan Pansus I tentang Reperda Retribusi Daerah dan Raperda Pajak Daerah di DPRD Sukoharjo, Jumat (29/4/2011).

3 Hal yang Membinasakan Aktivis Dakwah

Aktivis dakwah merupakan profesi yang oleh sebagian kalangan sangat melekat dari dirinya, melewati batas-batas dan sekat profesi lainya. Segala potensi yang ada di dalam dirinya akan selalu di abdikan demi keberlangsungan dakwah, baik dalam keadaan sulit maupun lapang. Sebagai upaya melanjutkan risalah para nabi yang berbalas amat luar biasa, yaitu Syurganya Alloh.

Namun sebagai manusia, berbagai problematika kehidupan dan kondisi yang bersinggungan dengan pribadi terkadang dapat menjadi batu sandungan. Sifat - sifat negatif dalam diri yang tak terkendali bisa dapat berakibat negatif bagi keberlangsungan dakwah itu sendiri. Sedikitnya ada 3 hal yang benar-benar perlu di waspadai oleh seorang aktivis dakwah, yakni meninggalkan sikap kikir, jangan memperturutkan hawa nafsu dan membuang sikap bangga terhadap diri sendiri.

Meninggalkan Sikap Kikir

Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (harta) pada jalan Allah. Namun di antaramu ada orang yang kikir.Dan barangsiapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Sebab Allah maha kaya, sedangkan kamu orang-orang yang selalu membutuhkan-Nya (QS. Muhamad :38)

PKS Desak Pemerintah Bahas RUU Badan Jaminan Sosial

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Aboe Bakar Al Habsyi mendesak pemerintah segera membahas RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan turunan dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Sampai saat ini sepertinya pemerintah masih enggan untuk membahasnya," kata anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu yang disampaikan melalui surat elektronik di Jakarta, Minggu (1/5).

Menurut Aboe Bakar, para buruh memerlukan payung hukum untuk menjamin kesejahteraan dan haknya. Di sisi lain, ia menilai, pemerintah terlihat cenderung mengabaikan
urusan tersebut.

Kehumasan dan Media Miliki Landasan Shiroh

Humas dan media sangat penting peranannya dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan. PKS sebagai partai dakwah memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang bagus, menarik dan bernilai baik untuk masyarakat. Namun sayang banyak kegiatan atau program yang tidak terkomunikasikan dengan baik ke publik karena minimnya liputan media.

Dan ini menjadi titik lemah PKS dalam lima tahun terakhir yang harus diperbaiki mulai saat ini, lanjut Hasyim. Selain itu, sesuai amanat mukernas, setiap kader memanfaatkan social media untuk kepentingan dakwah dan pencitraan PKS. Demikian disampaikan Wakil Ketuan Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Riau, Hasyim Alawi saat membuka Pelatihan Humas Dan Media DPP PKS angkatan ke-13 di Kantor DPW PKS Riau, Sabtu (30/4).

"Kuasai dan warnai social media (Socmed) dengan nilai nilai dakwah terutama untuk kaum muda dan kaum remaja yang saat ini begitu akrab dengan Socmed", tegas Hasyim.

SBY Terima Surat Komitmen PKS

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima surat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait komitmennya di koalisi.

"Sudah kita teruskan ke beliau (SBY)," kata Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, di Istana Merdeka, Jumat 29 April 2011. Namun Sudi enggan menyebut jawaban PKS terkait kontrak baru koalisi tersebut.

"Sejauh ini, kalau itu (tanda tangan) nanti kan bareng-bareng," kata Sudi. Menurut Sudi, kemarin, Presiden meminta masukan dari partai-partai, termasuk dari PKS. "Kalau ada masukan tampung-tampung, Nanti kesimpulannya semua bareng-bareng," imbuhnya

Menurut Sudi, PKS memberikan beberapa masukan terkait kontrak baru koalisi akan tetapi tambahan tersebut bukan sesuatu yang mendasar. "Mereka mengajukan tapi tidak prinsip. Semacam tambahan-tambahan ya," kata Sudi

Anggaran Studi Komparasi Pansus I dan II DPRD Sukoharjo Rp 128 Juta

Panitia khusus (Pansus) I dan II DPRD Sukoharjo lakukan studi komparasi pertama pada anggaran 2011 ke propinsi Jawa Timur. Total anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 128 juta.

Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Sukoharjo, Sriyono mengatakan anggaran untuk studi komparasi Pansus I dan II ke luar propinsi totalnya mencapai Rp 128 juta. Masing-masing anggota DPRD yang ikut serta dijatah Rp 3 juta untuk studi komparasi yang berlangsung selama tiga hari dua malam tersebut. “Anggaran senilai Rp 3 juta untuk setiap anggota Dewan itu sudah disesuaikan dengan indeks,” ujar Sriyono, Rabu (20/4).

Dia melanjutkan, anggaran studi komparasi anggota DPRD ke luar provinsi di APBD 2011 ini, dianggarkan selama dua kali. Untuk studi komparasi pertama dilakukan Pansus I dan II dengan mengunjungi beberapa kota di Propinsi Jawa Timur. Artinya, DPRD masih memiliki waktu sekali lagi untuk melakukan studi komparasi ke luar provinsi. Sementara kegiatan studi banding atau studi komparasi legislator ke luar Pulau Jawa, dianggarkan selama dua kali.

Ditargetkan Setoran Rp 450 Juta

Setelah sempat mangkrak,kios Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) Sukoharjo akhirnya dioperasikan kemarin.

Pemkab Sukoharjo selaku pemilik modal menargetkan pengelola Pujasera Menyetorkan profit ke pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp450 juta. “Target setoran ke PAD tersebut hasil penjualan kios sebanyak 15 unit untuk lantai satu,”ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sukoharjo Supangat di sela-sela peresmian Pujasera kemarin.

Prinsipnya,15 kios itu tetap menjadi aset daerah.Pedagang hanya memiliki hak pakai (HP), dan pada awal penempatan diharuskan merogoh koceknya hingga Rp28,3 juta plus retribusi harian kepada Disperindag. “Hasil dari pembayaran 15 kios dari pedagang sebesar Rp424,5 juta,” katanya. Dengan kata lain, lanjut Supangat, target PAD tercapai sekitar 98%.Jumlah itu belum termasuk PAD dari sektor retribusi harian dari para pedagang.

Kades Gelapkan Traktor, Bupati Ancam Copot

Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya akan mencopot kepala desa yang menggelapkan dana pembelian traktor atau alat dan mesin pertanian (alsintan) sebesar Rp 15 juta.

“Saya akan terjun sendiri kalau ada kades yang kedapatan menyelewengkan dana bantuan Alsintan, maka langsung diberikan sanksi,” kata Bupati belum lama ini.

Karena itu, Bupati meminta petani melapor secara tertulis bila menemukan pelanggaran atau belum menerima bantuan yang dijanjikan. Bahkan, Bupati sudah mendapat penjelasan dari dinas terkait dan siap menindaklanjuti setiap laporan.

Anggota DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi mengatakan Komisi II berencana meninjau beberapa desa yang belum merealisasikan dana bantuan dari Pemkab dan akan mengusut tuntas penyelewengan.