DPR Geram Pembahasan RUU BPJS Macet

RMOL. Sejumlah anggota DPR ge­ram atas lambatnya pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Be­berapa fraksi bahkan mengancam mengajukan hak angket. Hal itu terungkap saat Rapat Paripurna DPR, kemarin.

Anggota Pansus RUU BPJS Sur­ya Chandra Suropaty menilai, pemerintah telah mengingkari percepatan prioritas pemba­ngu­nan nasional. Karena itu, dia meminta pimpinan DPR me­nyurati Presiden SBY dan me­negur delapan menteri yang me­nangani RUU BPJS.

Hal senada dikatakan ang­gota Fraksi PKS Anshari. Me­nu­rutnya, jika RUU BPJS tidak se­gera diun­dangkan, akibatnya bisa lebih gawat dari kasus mafia pajak. Dia juga mempertanyakan penggunaan APBN jika peme­rintah tidak mau mengundangkan RUU BPJS.

Bertemu Tokoh Buruh, PKS Bahas RUU BPJS

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfhi Hasan Ishaaq pastikan mendukung dan mendorong agar RUU Badan Pelaksana Jaminan Sosial atau BPJS segera dituntaskan.

”Kami tidak memiliki halangan, bagaimana pun kami mendukung BPJS,“ ucap Lutfhi ketika dialog bersama buruh di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (2/5/2011).

Tak hanya itu, Lutfhi juga meminta para anggota DPR dalam merampungkan RUU BPJS agar berdialog langsung atau berinteraksi dengan aktivis buruh guna membahas nasib kesejahteraan buruh.

PKS Desak Pemerintah Bahas RUU Badan Jaminan Sosial

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Aboe Bakar Al Habsyi mendesak pemerintah segera membahas RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan turunan dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Sampai saat ini sepertinya pemerintah masih enggan untuk membahasnya," kata anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu yang disampaikan melalui surat elektronik di Jakarta, Minggu (1/5).

Menurut Aboe Bakar, para buruh memerlukan payung hukum untuk menjamin kesejahteraan dan haknya. Di sisi lain, ia menilai, pemerintah terlihat cenderung mengabaikan
urusan tersebut.