Pasar Nguter Akan Menjadi Pasar Jamu Terbesar di Indonesia

Menyusul rencana Pembangunan Pasar Nguter, Komisi II DPRD Sukoharjo melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Nguter, Senin (11/2). Mereka ingin mengetahui kesiapan pedagang maupun pengelola pasar menjelang pembangunan Pasar Nguter.

Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi mengatakan, sesuai rencana Pemkab Sukoharjo, pada 2013 Pasar Nguter akan dibangun sebagai pasar jamu terbesar di Indonesia. Dana yang dialokasikan dari APBN sebesar Rp 10 milliar diharapkan memperlihatkan spesifikasi jamu. Komisi II ingin melihat langsung kesiapan di lapangan, terkait rencana Pemkab Sukoharjo tersebut.

“Kita lihat situasi dan kesiapan para pedagang serta pengelola pasar. Diharapkan nantinya tidak menemui masalah saat proses pembangunan pasar berlangsung. Mulai dari zona pedagang, karena ada 491 pedagang yang 143 di antaranya merupakan pedagang jamu. Bagaimana cara pembagiannya nanti agar spesifikasi jamu tetap terlihat, dan tidak berebut lokasi,” ujar Hasman Budiadi didampingi anggota Komisi II Sarjono dan Bambang.

Komisi II berharap rencana pembangunan pasar darurat juga harus sesuai dengan keinginan pedagang, demi kenyamanan para pedagang berjualan saat proses pembangunan pasar berlangsung.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan pasar Sukoharjo dan Bekonang. Kita inginkan pasar darurat di buat sesuai keinginan pedagang demi kenyamanan. Terlebih jika terjadi hal-hal yang di luar kendali, seperti molornya pembangunan pasar. Diharapkan tidak mempengaruhi hasil penjualan pedagang saat berada di pasar darurat,” kata Hasman.

Sementara itu, Lurah Pasar Nguter, Widadi Nugroho mengatakan, pihaknya sudah menggelar sosialisasi dan pendataan ulang bagi pedagang. Proses pendataan ulang pedagang tersebut optimis Ia selesaikan pada akhir Februari 2013.

“Memang pedagang di sini bukan hanya jamu. Ada juga pedagang pakaian, sembako, sayuran, buah, perhiasan maupun warung. Kita sudah mulai melakukan sosialisasi sekaligus pengelompokan zona. Saat ini tercatat ada 491 pedagang termasuk pedagang oprokan. Untuk pasar darurat, lokasi yang disiapkan berjarak sekitar 200 meter dari jalan raya. Lokasinya seluas 4000 meter, milik salah satu pedagang juga,” ujar Widadi.

Sumber: Sukoharjokab.go.id

Rekanan Pasar Ir Soekarno Belum Terima Surat Blaclikst

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Komisi II DPRD Sukoharjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan pasar Ir Soekarno, Senin (18/02/2013). Dalam sidak tersebut diketahui hasil mengagetkan setelah pihak rekanan yakni PT Ampuh Sejahtera ternyata belum menerima surat blaclikst dari Pemkab Sukoharjo. Selain itu juga ada temuan bahwa pihak rekanan belum menerima surat Perintah Kerja (SPK) perpajangan 50 hari dari eksekutif.

Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo Hasman Budiadi kepada wartawan mengatakan bahwa pengakuan itu disampaikan kontraktor kepada Komisi II dan Pimpinan DPRD Sukoharjo saat melakukan sidak. Kontan saja, hal itu menimbulkan pertanyaaan besar di kalangan legislatif.

“Ini kan aneh kabarnya pengerjaan pembangunan sudah berhenti dan pihak rekanan atau kontraktor sudah tidak melakukan aktifitas lagi di Pasar Ir Soekarno, tapi nyatakan masih ada,” ujar Hasman Budiadi.
 

PEMBANGUNAN PASAR NGUTER: Pedagang Keluhkan Jauhnya Pasar Darurat

SUKOHARJO – Pedagang Pasar Nguter, Sukoharjo meminta lokasi pasar darurat ditinjau ulang dan dicarikan lokasi yang dekat dengan jalan raya. Pasalnya, lokasi yang kini dilirik dinilai terlalu jauh sekitar 200 meter dari jalan raya dan rawan.

Pedagang Pasar Nguter sebenarnya setuju dengan rencana pembangunan pasar, tetapi prospek berdagang di pasar darurat diharapkan menjadi salah satu pertimbangan Pemkab. Selain itu, pedagang berharap pembangunan pasar dilakukan seusai Lebaran tahun ini. Hal ini diungkapkan pedagang Pasar Nguter saat tiga anggota Komisi II DPRD Sukoharjo, seperti Hasman Budiadi, Bambang Santoso dan H Sardjono inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tersebut. “Pedagang minta lokasi pasar darurat dekat dengan jalan raya. Lokasi yang direncanakan terlalu jauh sehingga pedagang khawatir tidak laku. Di sini saja [Pasar Nguter] sepi pembeli,” ujar Yatmini.

Dijelaskannya, lokasi pasar darurat yang direncanakan saat ini. “Pedagang khawatir jika tidak aman akan memperberat pedagang karena harus menanggung beaya keamanan. Pasar darurat bisa ditempatkan di jalan kampung dekat pasar. Warga sudah setuju jika jalan kampung digunakan,” jelasnya.
 

Sukoharjo Targetkan PAD Naik

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menargetkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai hingga 70 persen. Target tersebut optimis dapat direalisasikan mengingat masih banyak potensi PAD yang belum digarap dengan baik.

Anggota Komisi II DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi mengatakan jika dilihat potensi di Sukoharjo banyak yang dapat dijadikan andalan untuk mendongkrak PAD. Namun, karena belum bisa digarap dengan baik banyak yang terbuang sia-sia dan akibatnya PAD tiap tahunya mendapatkan sorotan oleh Gubernur Jateng.

Menurut politisi PKS tersebut, dengan PAD yang kecil, Kabupaten Sukoharjo masih tergantung terhadap kucuran dana perimbangan dari pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Yang jadi masalah, dana dari pusat banyak tersedot untuk membayar gaji pegawai. Selama ini, untuk membayar gaji pegawai berkisar 70 persen dari dana pusat.

Liburan, DPD PKS Sukoharjo Gelar Outbond Anak Kader

Mengisi musim liburan ini, DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sukoharjo mengadakan "Outbond Anak Kader 2011" yang berlokasi di Argoyoso Karanganyar pada ahad 26 Juni 2011. Mengambil tema "Menjalin Ukhuwah Anak Kader PKS", acara ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan dan mendekatkan ukhuwah diantara anak-anak kader. "Ayah-ayah kalian serta ibu-ibu kalian semua bersahabat, maka kami berharap kalian semua bersahabat seperti orang tua kalian saling bersahabat" itulah pesan dari Ketua DPD PKS Sukoharjo yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPD PKS Sukoharjo Ust. Muhammad Choirudin, S.H. yang hadir dan memberikan sambutan dalam acara ini.

Mengambil lokasi di Argoyoso Kabupaten Karanganyar yang terletak kawasan lereng gunung lawu, sejuknya udara pegunungan menambah semangat 140 anak yang mengikuti outbond ini. Terlihat canggung saat kali pertama bertemu, tapi tidak butuh waktu lama mereka sudah bercanda gembira.

Acara diawali dengan membuat kelompok-kelompok kecil, dengan memilah usia SD, SMP dan SMA. kelompok ini harus memilih ketua dan membuat yel-yel. Dilanjutkan berjalan menuruni sungai utk mengisi kontong plastik dengan air, dan menuju Pos-1 diatas bukit.

Pos WK Khoirunnisa’ adakan jalan santai

Pos Wanita Keadilan (Pos WK) Khoirunnisa’ Desa Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo adakan jalan santai keliling desa, Ahad (12/6) lalu. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh ibu-ibu pengurus dan anggota yang berjumlah sekitar 15 orang. Meskipun dengan peserta sedikit, namun semangat menyala-nyala terpancar dari ibu-ibu yang rata-rata berusia 40 tahun ke atas, bahkan ada yang hampir mendekati 60 tahun.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan sebagai kegiatan refreshing bulanan di samping kegiatan rutin mingguan yaitu belajar Al Qur’an untuk manula. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan ibu-ibu semakin bersemangat dalam mempelajari Al Qur’an, sekaligus sebagai media syi’ar bagi masyarakat agar tertarik untuk bergabung dalam pertemuan rutin mingguan.

Selain belajar Al Qur’an secara intensif, juga diadakan pengajian sebulan sekali, pelatihan keterampilan, dan berbagai macam kegiatan positif lainnya. Kegiatan-kegiatan positif ini sebagai bukti nyata kesungguhan PKS dalam memberikan kontribusi positif di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana tagline yang dirumuskan ketika Muscab di bulan April lalu, yaitu "Bekerja Mewujudkan Sukoharjo Makmur."

Sumber: Solopos Edisi Sabtu Pahing, 18 Juni 2011

Penipuan Berkedok Bantuan, Bikin Resah Perajin

SUKOHARJO—Penipuan berkedok pemberian bantuan bagi perajin membuat masyarakat resah. Pasalnya, selain dianggap merugikan mereka meminta uang sebagai syarat pencairan bantuan.

Anggota Komisi II DPRD, Hasman Budiadi mengatakan Surat Edaran (SE) tentang penerima dana hibah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan KUMKM dari Kementrian Koperasi dan UKM beredar di kalangan perajin. Surat tersebut dianggap palsu karena dari pusat tidak ada namanya bantuan seperti itu.

“Surat tersebut dianggap palsu dan tidak usah ditanggapi dengan serius,” ujar Hasman, Rabu (15/6).

Gagal Raih Adipura, Sampah Jadi 'Kambing Hitam'

SUKOHARJO (KRjogja.com) - Kegagalan Kabupaten Sukoharjo untuk mendapat penghargaan Adipura mendapat kritik pedas dari DPRD setempat. Mereka menilai, kegagalan tersebut karena faktor terbesar yakni pengelolaan sampah yang tak optimal. Selain itu, penyebab kegagalan lain adalah semrawutnya kondisi pasar tradisional.

Anggota Komisi II DPRD Sukoharjo Hasman Budiadi mengatakan dua hal yang menjadi penyebab kegagalan Kabupaten Sukoharjo yakni sampah dan pengelolaan pasar tradisional yang semrawut sudah sering kali diutarakan. Keinginan DPRD meminta kepada Pemkab Sukoharjo untuk memperhatikan kedua hal tersebut tidak diindahkan.

Hasman memberikan contoh tentang buruknya kebersihan lingkungan di Sukoharjo akibat sampah. Tidak sedikit sampah menggunung dibeberapa tempat, termasuk dipinggir jalan. Parahnya, kini semakin banyak bermunculan tempat pembuangan sampah liar. Tempat tersebut seharusnya tak perlu terjadi apabila dikelola dengan baik.

"Sudah 10 tahun Sukoharjo gagal mendapat penghargaan Adipura dan penyebabnya selalu dua hal itu yakni pengelolaan sampah dan pasar tradisional yang buruk," ujar Hasman, Jumat (10/6).

DPC PKS Grogol adakan Muskercab

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo adakan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) untuk merencanakan program kerja 2011-2012. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPC PKS Grogol yang berjumlah 30 orang tersebut dilaksanakan di kantor sekretariat DPC PKS Grogol, Ahad (05/06) lalu.

Dalam sambutannya, Ketua DPC PKS Kecamatan Grogol, Zainal Abidin, ST. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan konsolidasi awal kepengurusan pasca Muscab DPC PKS Grogol bulan April lalu. Di dalam perencanaan program kerja ke depannya, DPC PKS Grogol akan membuat program-program yang langsung menyasar kepada masyarakat luas, seperti: peningkatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program, program gaduhan ternak, pendampingan usaha kecil skala rumah tangga, peningkatan skill pemuda, Peningkatan Keterampilan Ibu-ibu melalui pemberdayaan Pos WK, dan lain sebagainya.

Selain itu, secara struktural (dari tingkat ranting sampai cabang) akan terus menggalakkan silaturahim ke tokoh-tokoh multistakeholder, untuk berdiskusi dan merumuskan program-program secara bersama-sama, yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ini sejalan dengan komitmen yang dirumuskan pada saat pelaksanaan Muscab, yaitu ”Bekerja Nyata Menuju Sukoharjo Makmur” dan secara khusus di wilayah Kecamatan Grogol.

Sumber: Solopos

Pasar dan TPA jadi biang kegagalan raih adipura

Kegagalan Kabupaten Sukoharjo meraih penghargaan adipura kencana tahun 2011 mengundang keprihatinan DPRD. Jebloknya prestasi Kota Makmur dinilai karena penataaan Pasar Sukoharjo Kota dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mojorejo yang tidak optimal.

Anggota DPRD Sukoharjo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hasman Budiadi, menegaskan Pemkab harus memrioritaskan pembenahan Pasar Sukoharjo Kota dan TPA Mojorejo untuk merebut penghargaan sebagai kota terbersih. Hal itu mendesak dilakukan mengingat prestasi tersebut sudah tidak pernah di raih selama lebih dari 10 tahun terakhir.

“Persoalannya memang pada pasar dan TPA. Selama itu belum dibenahi dengan baik, maka sulit mendapatkan penghargaan adipura kencana pada tahun-tahun mendatang,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela kesibukannya di Kantor DPRD Sukoharjo, Jumat (10/6/2011) pagi.

Sumber: Solopos

DPC PKS Grogol adakan Ifthor Jama’i

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo adakan Ifthor Jama’i (buka puasa sunah yaumul bidh) di RM. Pondok Dhahar Nusantara Solo Baru, Kamis (19/5) kemarin. Kegiatan yang menghadirkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukoharjo, Hasman Budiadi, SE. MM. tersebut dihadiri oleh sekitar 70 peserta dari struktural partai di tingkat DPRa dan DPC, kader, serta simpatisan se-Kecamatan Grogol.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini (19-20 Mei 2011), selain sebagai ajang silaturahim antar pengurus, kader, dan simpatisan, sekaligus ajang penyerapan aspirasi pada masa reses Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari fraksi PKS di tahun 2011 ini.

Pada kesempatan tersebut, Hasman Budiadi menyampaikan beberapa informasi terkait perda yang sedang, akan dibahas, serta disahkan oleh DPRD Sukoharjo. Beberapa di antaranya, antara lain: Perda Investasi Daerah, Perda RTRW, Perda KDRT, Perda Pengelolaan BUMDes, dan lain sebagainya.

Sertifikasi Dianulir Guru Mengeluh

Banyak guru di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengeluh karena pelolosan sertifikasi mereka dianulir. Hal itu terjadi karena nomor mereka disalip oleh nomor di bawahnya meski secara persyaratan sudah komplet.

Persoalan itu menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD setempat. Namun begitu Dinas Pendidikan Sukoharjo membantah, persoalan tersebut terkait dengan jual beli sertifikasi.

"Ada banyak keluhan guru kepada DPRD, dan telah kita cek, ternyata memang ada seperti itu. Ada sejumlah guru sudah memenuhi persyaratan, tetapi ternyata dianulir karena nomor urutnya disodok oleh nomor yang ada di bawahnya," tukas anggota Komisi Pendidikan DPRD Sukoharjo, Suryanto, kepada wartawan, Kamis ( 19/5).

DPRD Pertanyakan Proses Sertifikasi Guru

Kalangan Anggota DPRD khususnya Komisi IV mempertanyakan mekanisme proses sertifikasi guru. Pasalnya, banyak guru yang tidak lolos padahal sudah dianggap memenuhi syarat dan layak lolos sertifikasi.

Anggota Komisi IV DPRD, Suryanto mengatakan proses seleksi guru sertifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan sangat amburadul dan terkesan ada indikasi kecurangan. Hal tersebut dapat diketahui di mana ada guru yang nomor urutnya di bawah masuk, sedangkan yang nomor di atasnya tidak masuk.


“Banyak guru yang mengeluh atas kejadian tersebut. Padahal, saat itu guru yang nomor enam saja tidak masuk tapi yang nomor dua belas langsung lolos sertifikasi dan ini sangat tidak masuk akal,” ujar Suryanto, Kamis (19/5).

Mencuat, Indikasi Menjiplak Data Gakin

Masuknya 18 warga miskin (Gakin) yang sudah meninggal selama 25 tahun dalam data Gakin 2010, mengindikasikan pendataan hasil menjiplak (copy paste). Untuk itu, kalangan DPRD meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengawai yang salah melakukan pendataan.

Ketua Fraksi PKS, Hasman Budiadi mengatakan legislatif sudah wanti-wanti kepada Bappeda agar dalam melakukan pendataan Gakin dilakukan dengan baik dan benar. Pasalnya, data Gakin adalah data krusial yang menyangkut hak warga miskin terutama dalam memberikan bantuan seperti santunan kematian, pendidikan gratis, Jamkesmas, Jamkesda dan bantuan lainnya. ”Temuan data Gakin yang sudah meninggal selama 25 tahun di Bulu tetap dimasukkan didata Gakin 2010 mengindikasikan kalau Bappeda gagal dalam melakukan pendataan Gakin,” ujar Hasman, Selasa (10/5)

Dikatakan Hasman, dari data Gakin yang meninggal dunia selama 25 tahun sudah dilakukan pencoretan nama-nama warga miskin yang meninggal dunia sejak kurang lebih 10 tahun-25 tahun. Namun, kenyataannya data yang sudah dicoret muncul kembali. Hal ini sangat aneh dan tidak masuk akal. ”Persoalan copy paste data Gakin sangat serius dan jangan dibiarkan saja. Kalau perlu Inspektorat diterjunkan untuk menindak bagi yang terbukti bersalah,” tandasnya.

Ribuan Kader dan Simpatisan PKS Kabupaten Sukoharjo Hadiri Milad PKS Ke-13 dan Pelantikan Pengurus DPC

Sukoharjo, 1 Mei 2011

Ribuan Kader dan Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sukoharjo hari ini (1/5/2011) memadati Gedung Budi Sasono Sukoharjo, dalam rangka menghadiri acara "Milad PKS Ke-13 dan Pelantikan Pengurus DPC Se-Sukoharjo".

Dalam kesempatan itu hadir pula Mantan Presiden PKS Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid, MA. Dalam Pidatonya Ustadz Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa PKS jauh dari konsep NII yang saat ini sedang jadi pembicaraan di media. "Saya sangat berharap bahwa para penegak hukum kita berlaku yang dituntut profesional dan karenanya jangan melakukan generalisasi. Kalau dilakukan generalisasi itu tidak memecahkan masalah" lanjut Ustadz Hidayat saat ditanya wartawan usai acara tersebut. Selain itu Ustadz Hidayat juga memaparkan bahwa PKS tidak menyetujui jika intelejen diberi kewenangan melakukan penangkapan, kewenangan itu ada pada kepolisian.

Hidayat Nur Wahid: Jangan kaitkan NII dengan mahasiswa

Hidayat Nur Wahid menganggap isu mengenai kelompok-kelompok pada NII tak perlu dikait-kaitkan dengan mahasiswa. Dia mengkhawatirkan hal itu berdampak ketakutan warga kepada istitusi pendidikan.

“Isu NII tak perlu dikaitkan dengan mahasiswa karena akan berdampak ketakutan warga kepada lembaga kampus, warga takut menyekolahkan anak-anaknya,” katanya saat memberi paparan dalam acara Milad PKS ke 13 di gedung Budi Sasono, Sukoharjo, Minggu (1/5/2011).

Selain itu dia menganggap lembaga kerohanian Islam di sekolah-sekolah atau akrab disebut Rohis tidak perlu mendapat porsi kecurigaan dari warga. Dia menganggap organisasi itu justru sebagai pendukung siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Rohis merupakan sebuah pendekatan spiritual untuk mendorong peningkatan kualitas dengan pendidikan,” tambahnya.

Sumber: Solopos

178 Pengurus DPC PKS siap dilantik

Setidaknya 178 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sukoharjo akan dilantik bersamaan saat peringatan Milad PKS ke-13 di Gedung Budi Sasono, Sukoharjo, Minggu (1/5/2011).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Sukoharjo, Bimawan saat jumpa pers, Jumat (29/4), mengatakan peringatan Milad PKS ke-13 itu juga akan diisi dengan konsolidasi kader PKS di Kota Makmur.

Menurutnya, ada beberapa wilayah di Sukoharjo, yang perlu digenjot untuk menjadi kader PKS. Salah satunya di Kecamatan Bulu. Acara itu, rencananya juga akan dihadiri anggota DPR RI dari PKS, Hidayat Nur Wahid.

Anggaran Studi Komparasi Pansus I dan II DPRD Sukoharjo Rp 128 Juta

Panitia khusus (Pansus) I dan II DPRD Sukoharjo lakukan studi komparasi pertama pada anggaran 2011 ke propinsi Jawa Timur. Total anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 128 juta.

Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Sukoharjo, Sriyono mengatakan anggaran untuk studi komparasi Pansus I dan II ke luar propinsi totalnya mencapai Rp 128 juta. Masing-masing anggota DPRD yang ikut serta dijatah Rp 3 juta untuk studi komparasi yang berlangsung selama tiga hari dua malam tersebut. “Anggaran senilai Rp 3 juta untuk setiap anggota Dewan itu sudah disesuaikan dengan indeks,” ujar Sriyono, Rabu (20/4).

Dia melanjutkan, anggaran studi komparasi anggota DPRD ke luar provinsi di APBD 2011 ini, dianggarkan selama dua kali. Untuk studi komparasi pertama dilakukan Pansus I dan II dengan mengunjungi beberapa kota di Propinsi Jawa Timur. Artinya, DPRD masih memiliki waktu sekali lagi untuk melakukan studi komparasi ke luar provinsi. Sementara kegiatan studi banding atau studi komparasi legislator ke luar Pulau Jawa, dianggarkan selama dua kali.

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1431 H

Ramadhan membasuh hati yang berjelaga...
Saatnya meraih rahmat dan ampunan-Nya...
Untuk lisan dan sikap yang tak terjaga...
Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar2nya...

Segenap Keluarga Besar

Dewan Pengurus Cabang (DPC) 
Partai Keadilan Sejahtera

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Mengucapkan :

"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 H

Taqabalallahu minnaa wa minkum, shiyamana wa shiyamakum"

PKS ifthor bareng Dewan baru

Grogol (Espos). Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo akan mengadakan kegiatan ifthor (buka puasa) bersama anggota baru Dewan periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan (DP) IV Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Hasman Budiadi SE MM, Kamis (17/9).

Acara yang berlangsung di rumah Hasman Budiadi itu mengundang seluruh kader dan struktur DPC di Kecamatan Grogol. ”Kegiatan ini sekaligus merupakan ajang silaturahmi bagi seluruh kader dan struktur DPC di Kecamatan Grogol. Selain itu, akan dibahas pula perkembangan isu-isu politik terkini di Kabupaten Sukoharjo,” ujar Ketua DPC PKS Kecamatan Grogol, Zainal Abidin ST, dalam siaran pers yang diterima Espos, Kamis (17/9).


Sumber: http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h33&id=287845