Kampanye Terilhami Muhammad yang Menyemarakkan London

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON. Hasil jajak pendapat terbaru memperlihatkan bahwa 58 persen responden kerap menghubungkan Islam dengan tindakan ekstrimis, 50 persen menghubungkan Islam dengan terorisme, dan 68 persen menilai agama Islam mendukung penindasan terhadap perempuan. Hanya 13 persen yang menghubungkan agama Islam dengan perdamaian.

Jajak pendapat mengenai citra Islam di Inggris ini digelar oleh YouGov, sebuah lembaga survei berbasis internet yang aktif di Inggris, Timur Tengah, Amerika Serikat, Jerman dan Skandinavia. Hasil jajak pendapat ini langsung mendapat tanggapan dari Exploring Islam Foundation atau Yayasan Penjelajahan Islam di Inggris.

Mereka segera menggelar kampanye yang disebut 'Terilhami Muhammad'. Tujuannya, mempromosikan Islam sebagai agama yang memiliki sumbangan positif terhadap masyarakat Inggris. Salah satu anggotanya Remona Aly menyatakan yayasannya tak bisa cuma berpangku tangan. “Tujuan kami saat ini adalah mengangkat nilai-nilai universal yang dianut umat Muslim, yakni keadilan, kasih sayang, saling pengertian dan toleransi. Inilah maksud di balik kampanye Terilhami Muhammad.'”

Renungan tentang Ritualis Destruktif

Allah SWT mengisyaratkan adanya orang-orang ritualis destruktif, yakni orang yang rajin melaksanakan ibadah-ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan haji, namun perilakunya merusak, merugikan, dan menebar nestapa kepada orang lain.

Allah SWT menyindir perbuatan mereka itu. "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (QS Al-Ma'un [107]: 1-7).

Ada beberapa yang menyebabkan timbulnya perilaku destruktif pada orang yang rajin melaksanakan ibadah ritual itu. Pertama, memisahkan kehidupan dunia dari urusan agama. Di antara mereka adalah yang lalai dalam shalatnya ('an shalatihim sahun), Lalai dari shalat itu digambarkan pada ayat-ayat sebelumnya yakni, "Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin."

Multipartai, Sistem Presidensial tidak Efektif

JAKARTA,(PRLM). Peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary treshold/PT) 5 persen, semata untuk penyederhanaan parpol. Dengan multipartai sistem presidensial tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintahan tidak akan efektif dan demokrasi akan terus dalam transisi.

Demikian dikemukakan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham bersama Sekjen DPP PKS Anis Matta dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam dialog ”Revisi UU Parpol Hambat Demokrasi?” di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (8/6).

”Kita tidak ingin setiap mau pemilu selalu merevisi bahkan membongkar UU Parpol dan Pemilu. Ini terkait dengan posisi demokrasi kita; apakah dalam posisi konsolidasi atau masih transisi,” kata Idrus.

Serangan wereng di Sukoharjo meluas

Sukoharjo (Espos). Serangan penyakit hama wereng di Sukoharjo semakin meluas. Akibatnya, sejumlah petani mengaku merugi lantaran hasil panennya anjlok.

Salah seorang petani, Narto Wiyono, 68, warga RT 02/RW III Desa Celep mengatakan, penyakit wereng cokelat kini sudah mulai menyerang tanaman padi di wilayahnya yang hampir panen. Akibatnya, tanaman padi langsung rusak dan mengering.

“Di sini sebagian tanaman sudah terkena wereng, bahkan padi yang sudah menguning jika terserang dalam dua hari langsung habis tidak berisi,” ujarnya kepada Espos Rabu (9/6) di desanya.

Lagi, langgar disiplin pegawai PNS dipecat

Sukoharjo (Espos). Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sukoharjo, Putranto Kusandar akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat.

PNS yang sehari-hari bekerja sebagai staf di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo diketahui melanggar disiplin pegawai lantaran tidak masuk kerja selama delapan bulan berturut-turut.

Inspektur Sukoharjo, Joko Triyono menegaskan, sejauh ini pihaknya telah melayangkan laporan hasil pemeriksaan (LPH) nomor 700.3/08/KS/2010 tertanggal 5 Mei 2010 kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diteruskan ke Bupati. Dalam LPH tersebut, Putranto dipastikan dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) lantaran kesalahannya fatal.

Dewan Desak Kejari Periksa Guru

SUKOHARJO. Kasus dugaan Pungli terhadap guru sertifikasi yang pernah mencuat di Sukoharjo beberapa bulan lalu dan sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, ternyata belum ada perkembangan berarti.

Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, M Samrodin. Ia mengatakan, segenap masukan dan aspirasi warga Sukoharjo yang telah masuk di Komisi IV menginginkan agar kasus yang sempat mencoreng dunia pendidikan di Sukoharjo tersebut secepatnya dituntaskan dan menghukum pelakunya.

“Mestinya pihak Kejari secepatnya menyelesaikan kasus Pungli guru sertifikasi karena sudah cukup lama,” tegas Samrodin, Rabu (9/6).

Dipanggil, Suwardi mangkir

Sukoharjo (Espos). Pemanggilan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (Disdik) Mojolaban, Suwardi oleh panitia pengawas kabupaten (Panwaskab) gagal dilaksanakan lantaran yang bersangkutan mangkir.

Anggota Panwaskab, Sukardi menerangkan, pemanggilan Kepala UPTD Disdik Mojolaban dilakukan Selasa (8/6). Namun begitu meski sudah diundang dan ditunggu hingga beberapa waktu lamanya yang bersangkutan tidak juga juga hadir.

Sebelumnya, Ketua Panwaskab, Subakti A Sidik menjelaskan, Suwardi dipanggil lantaran yang bersangkutan diduga terlibat dalam kasus money politics di Wirun, Mojolaban. Dalam kasus tersebut, Panwaskab menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 180.000.

Panwas Limpahkan Lagi Dua Kasus

SUKOHARJO. Menyusul pelimpahan kasus money politics di Bendosar, Panwas Kabupaten Sukoharjo melimpahkan kasus money politcs di Kartasura dan coblos dua kali di Tawangsari, ke pihak Polisi.

“Pelaporan itu dilakukan dengan pertimbangan sudah memenuhi kriteria layak untuk dilaporkan,” ujar anggota Panwas Sukoharjo Sukardi, Rabu (9/6).

Sementara itu terkait pelanggaran Pilkada lainnya, menurut Sukardi masih dalam tahap proses penyelidikan. Nantinya, jika sudah memenuhi syarat akan segera dilimpahkan ke Polisi supaya para pelakunya mendapat hukuman setimpal.

Urgensi Divisi Bencana di Jateng

Miris dan trenyuh! Itulah hal yang bisa kita rasakan dan kita ungkapkan jika melihat kondisi terkini terkait fakta multibencana yang melanda setiap jengkal tanah di negeri berpenghuni 230 juta jiwa ini. Khususnya jika dikaitkan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni lalu.

Betapa tidak. Khusus di Jawa Tengah saja, misalnya, hingga medio 2010, parade multibencana alam yang seakan memang telah menjadi “siklus” bencana tahunan di

Jateng, mulai dari cuaca buruk, angin puting beliung, banjir bandang, tanah longsor, rob, luapan sungai, bangunan ambruk, gempa bumi, hingga amukan ombak dan badai senyatanya tak kunjung henti melanda hampir seluruh jengkal tanah di seluruh provinsi yang memiliki 35 kabupaten/kota.

Tak dimungkiri, semua bencana itu bukan saja telah memorakporandakan fisik, moral, dan mental masyarakat Jateng, namun juga membuat birokrasi di tingkat Pemda kian kelimpungan. Dan, semua juga sudah paham, semua bencana itu lebih merupakan ekses dari pengabaian dan atau kurang ramahnya kita dalam mengakrabi lingkungan alam tempat kita bernaung.

Menkominfo: Hukum Keras Harus Diterapkan

JAKARTA, KOMPAS.com. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menyatakan keprihatinan mendalam dengan beredarnya video mesum yang diduga dilakukan oleh artis Ariel-Luna Maya dan Ariel-Cut Tari.

"Saya pribadi sangat prihatin mengetahui ini," ujar Tifatul, seperti dikutip dari Tribunnews.com, di Jakarta, Selasa (8/6/2010) malam.

Tifatul menyambut baik langkah kepolisian yang tengah mengusut kasus memalukan ini. Ia berharap penyebar dan pemeran video mesum, yakni Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari, bisa dihukum berat jika terbukti melakukan sebagaimana termuat di dalam video tersebut.