2019, PKS Bidik 5 Kursi DPRD Sukoharjo

Solopos.com, Sukoharjo - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukoharjo membidik lima kursi legislatif pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Para pengurus dan kader partai akan melakukan konsolidasi internal guna mewujudkan terget tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua DPD PKS Sukoharjo periode 2015-2020, Ari Sarwanto, seusai acara musyawarah daerah (Musda) ke-4 PKS Sukoharjo di kantor partai politik (parpol) setempat, Minggu (1/11/2015).

Menurut dia, PKS menargetkan ada satu anggota legislatif di lima daerah pemilihan (dapil) di Sukoharjo.
“Target kami jumlah kursi legislatif pada Pileg 2019 tak jauh berbeda dengan Pileg 2004 yakni lima kursi. Perlu ekstra kerja keras untuk mencapai target itu,” kata dia, saat ditemui wartawan, Minggu.

Gubernur: pengelolaan tata ruang pertanian harus jadi perhatian bupati

Sukoharjo (Espos). Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo meminta Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya-Haryanto untuk memperhatikan tata ruang, terutama lahan pertanian yang mulai menyempit di Kabupaten Sukoharjo. Hal itu ia utarakan dalam sambutannya di acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo di Pendapa Graha Satya Praja (GSP), Sukoharjo, Rabu (1/9).

Duet Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih untuk periode 2010-2015 tersebut diperingatkan akan meluasnya kawasan perumahan di beberapa titik di Sukoharjo. Keadaan itupun jika dibiarkan terus, dikhawatirkan akan mereduksi kedudukan Kota Makmur sebagai lumbung beras di Jawa Tengah.

“Jangan sampai ada penyalahgunaan lahan. Seperti di Bekonang sudah dipenuhi perumahan. Suka atau tidak suka, tata ruang harus diperbaiki,” ujar Gubernur.
Sukoharjo diminta untuk bisa mendukung Jawa Tengah sebagai penyokong beras tingkat nasional. Dari data yang diungkap Gubernur, Jawa Tengah pada 2009 berhasil menjadi penyokong 16 % ketahanan pangan nasional dan mengalami surplus beras sebesar 2,6 juta ton.

Wardoyo dapat ucapan selamat dari angkasa

Ribuan pejabat dan tamu undangan yang menghadiri upacara pelantikan Bupati-Wakil Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya-Haryanto larut dalam rangkaian seremoni pelantikan di Pendapa Graha Staya Praja (GSP), Sukoharjo, Rabu (1/9) sore. Di sela-sela acara tersebut, tamu para tamu yang mengenakan pakaian resmi, pria mengenakan jaz dan wanita memakai kebaya tradisional menyimak sambutan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo.

Bersamaan dengan itu, beberapa tamu yang berada di bagian luar pendapa tiba-tiba mendongakkan kepalanya ke atas. Mereka memelototi aksi Thomas Widiananto, 32, yang terbang menggunakan paramotor di atas ketinggian 75-100 meter dari tanah. Atlet paralayang asal Sukoharjo itu berputar-putar di angkasa yang disorot sinar matahari senja sambil membawa baner bertuliskan Selamat Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Periode 2010-2015.

Aksi Thomas itupun langsung mencuri perhatian beberapa tamu. Meski, mereka masih mendengarkan sambutan Gubernur yang berisikan nasehat kepada Bupati baru dengan khidmad.

Petani Sukoharjo Sulit Sejahtera

SUKOHARJO. Petani di Kabupaten Sukoharjo sulit untuk menemukan kesejahteraan hidup. Pasalnya, sepertiga dari jumlah keseluruhan petani di Kabupaten Makmur itu masih hanya sebagai buruh tani, dan bukan pemilik lahan.

“Ini menjadi persoalan yang menyebabkan nasib petani tidak bisa sejahtera. Karena itu, sistem ini perlu diubah agar petani bisa lebih sejahtera,” ujar Wakil Bupati terpilih, Haryanto dalam sarasehan dengan tema ‘Membangun Sukoharjo Menuju Sukses Kesejahteraan Pascapilkada’ di Gedung Hampari, Kamis (8/7).

Haryanto mengatakan, di Sukoharjo saat ini bidang pertanian sebenarnya masih menjadi prioritas utama, selain bidang industri. Hanya saja, untuk saat ini bidang pertanian masih belum bisa dikelola dengan baik dan benar karena adanya beberapa kendala.

Perluasan lapangan kerja jadi PR ke depan

Sukoharjo (Espos). Pimpinan daerah yang baru dihadapkan pada tantangan perluasan lapangan kerja menyusul pengangguran masih menjadi persoalan hingga saat ini.

Hal tersebut terungkap dalam Sarasehan Membangun Sukoharjo Menuju Kesejahteraan Rakyat Pasca-Pemilu tahun 2010 di Istana Hapsari, Kamis (8/7). Hadir dalam acara itu, tiga orang pembicara yaitu Calon Wakil Bupati Sukoharjo terpilih, Haryanto, Asisten Pemerintahan, Sumarsono serta Dosen STAIN, drs Abdullah Faishol. Haryanto mengatakan, jumlah pengangguran dengan lapangan kerja yang ada sekarang sangat tidak seimbang. Tenaga kerja, imbuh dia, jumlahnya saat ini melampaui lapangan kerja yang tersedia.

Kondisi demikian, lanjut Haryanto, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan para pimpinan daerah yang baru beserta birokrasi solid di belakangnya. “Dari total penduduk Sukoharjo yang mencapai 800.000 orang lebih, harus diketahui 15%-20%-nya statusnya boro. Jadi mereka terpaksa merantau karena tidak ada lapangan kerja di Sukoharjo,” paparnya. Menjadi PR para pimpinan daerah ke depan, lanjut dia, adalah perluasan lapangan kerja bagi warga.

Baru Reses Tahap Pertama Dana Aspirasi Dewan Ludes

SUKOHARJO. Dana aspirasi anggota DPRD Sukoharjo sebesar Rp 250 juta per orang habis. Pasalnya, dana aspirasi tersebut banyak terserap oleh dana bantuan sosial dari masyarakat. Selain itu, dana tersebut digunakan anggota dewan sendiri untuk kegiatan aspirasi pada masyarakat (Reses).

“Dana aspirasi tersebut bisa dikatakan sangat penting karena selama ini dana aspirasi itu bisa membantu masyarakat untuk membangun desa,” ujar Agus Sumantri Ketua Fraksi Golkar, Senin (5/7).

Selain itu kata dia, dana aspirasi tersebut habis digunakan anggota Dewan untuk kegiatan Reses yang dilakukan tiap tahun tiga kali. Agus mengatakan, dana aspirasi dewan per orang sebesar Rp 250 juta per anggota Dewan kebanyakan sudah habis terserap oleh masyarakat yang mengajukan bantuan sosial melalui proposal.

Bupati Tak Hadiri Paripurna Penghentian Dirinya

SUKOHARJO. Mengigat masa jabatan bupati Sukoharjo Bambang Riyanto tinggal menyisakan dua bulan lagi anggota dewan DPRD Sukoharjo menggelar rapat Paripurna penetapan keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian Bupati Sukoharjo masa jabatan 2005-2010 di gedung DPRD Sukoharjo, Jumat (18/6).

Namun, dalam rapat tersebut Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto tidak hadir, dan diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Indra Surya. “Rapat ini sebagai tindak lanjut surat usulan pelantikan Bupati Sukoharjo terpilih oleh KPU dan sebagai tindak lanjut masa akhir jabatan bupati yang tinggal sekitar dua bulan,” ujar Pimpinan DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko, Jumat (18/6).

Oleh karena itu, pihaknya menggelar rapat Paripurna sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan. Karena jika tidak, surat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelantikan bupati terpilih tidak akan diberikan.

Wardoyo siap dirikan BUMD

Sukoharjo (Espos). Calon bupati (Cabup) terpilih, Wardoyo Wijaya siap mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru untuk menangani santunan sosial warga yang sanak saudaranya meninggal.

Hal tersebut disampaikan Wardoyo seusai acara penetapan Cabup/Cawabup terpilih yang digelar di Pendapa Graha Satya Praja (GSP), Selasa (15/6). Pendirian BUMD itu sebagai langkah teknis melaksanakan program pemberian santunan sosial kepada warga yang mengalami musibah.

“Dalam waktu tiga hari ini saya akan melakukan rapat koordinasi dengan anggota legislatif khususnya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tujuan rapat sendiri adalah membahas program kerja ke depan,” jelasnya.

57 Pejabat Akhirnya Digeser

SUKOHARJO. Isu mutasi pejabat besar-besaran usai Pilkada yang dimenangkan pasangan Wardoyo Wijaya -Haryanto, akhirnya menjadi kenyataan. Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto akhirnya melakukan mutasi terhadap 57 pejabat eselon II, III dan eselon IV di gedung Graha Satya Praja (GSP), kompleks Pemkab Sukoharjo, Rabu (16/6).

”Dengan adanya mutasi pejabat struktural ini, tentunya harus diimbangi dengan meningkatkan etos kerja,” ujar Bupati.

Pejabat yang dimutasi, kebanyakan berasal dari pejabat yang duduk di lingkungan RSUD Sukoharjo, mulai dari Direktur hingga pejabat di bawahnya. Menurut dia, mutasi tersebut ditujukan supaya kinerja RSUD ke depan bisa lebih baik, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan tanpa sedikit pun mengurangi rasa kepuasan dalam melayani masyarakat.

Wardoyo ditetapkan jadi calon bupati terpilih

Sukoharjo (Espos). Calon bupati (Cabup) nomor urut tiga yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wardoyo Wijaya ditetapkan sebagai Cabup terpilih dalam penetapan Cabup/calon wakil bupati (Cawabup) di Pendapa Graha Satya Praja (GSP), Selasa (15/6).

Penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan Surat Keputusan (SK) 33/SK/KPU-SKH/HB/VI/ 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati 2010. Dalam SK itu disebut pasangan yang terpilih adalah War-To.

Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Joko Waluyo mengatakan, pasangan War-To ditetapkan sebagai calon terpilih sejak ditetapkan hari ini. Apabila nantinya ada permasalahan yang timbul, keputusan tersebut bisa dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanti Gebrakan War-To

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 3 Juni 2010 di wilayah Kabupaten Sukoharjo berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Secara normatif, Pilkada merupakan sebuah bentuk partisipasi politik rakyat secara langsung dalam era demokrasi. Harapannya dapat memberikan harapan baru bagi perbaikan dan perubahan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pilkada Sukoharjo tahun ini, semakin menunjukkan kualitasnya dengan sangat sedikit kecurangan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan tentunya ada kecurangan dan model-model money politic untuk meraup suara, tetapi hal ini tidak terlalu signifikan. Hasil akhir Pilkada Sukoharjo menghantarkan pasangan Wardoyo Wijaya–Haryanto (War-To) sebagai pemenang dengan perolehan 199.612 suara atau 49,33 persen (Joglosemar, 10/5). Hasil akhir ini menunjukkan bahwa pasangan War-To lebih populis dan dipercaya oleh rakyat Sukoharjo untuk memimpin 5 tahun ke depan (masa bakti 2010–2015). Dan kemenangan ini menunjukkan kesolidan kerja dan program dari partai-partai pengusungnya (PDIP, PKS, dan beberapa partai lainnya) dalam upaya pemenangan pasangan yang diusungnya.

Dengan kemenangan ini kembali PDIP berhasil meraih kursi Sukoharjo 1 yang sebelumnya juga dipegang oleh kader PDIP (Bambang Riyanto). Dalam melihat fenomena ini, apakah bupati terpilih saat ini akan meneruskan program yang telah dijalankan oleh bupati sebelumnya? Ataukah dia akan membuat gebrakan baru dalam kerangka visi kesejahteraan rakyat yang seutuhnya, pengembangan kehidupan demokrasi lokal, keadilan, pemerataan, kesejahteraan rakyat, dan sekaligus memelihara keutuhan dan hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintah dengan rakyat, membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan demokratis? Program apa yang akan dikerjakan oleh bupati terpilih saat ini?

Dipanggil, Suwardi mangkir

Sukoharjo (Espos). Pemanggilan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (Disdik) Mojolaban, Suwardi oleh panitia pengawas kabupaten (Panwaskab) gagal dilaksanakan lantaran yang bersangkutan mangkir.

Anggota Panwaskab, Sukardi menerangkan, pemanggilan Kepala UPTD Disdik Mojolaban dilakukan Selasa (8/6). Namun begitu meski sudah diundang dan ditunggu hingga beberapa waktu lamanya yang bersangkutan tidak juga juga hadir.

Sebelumnya, Ketua Panwaskab, Subakti A Sidik menjelaskan, Suwardi dipanggil lantaran yang bersangkutan diduga terlibat dalam kasus money politics di Wirun, Mojolaban. Dalam kasus tersebut, Panwaskab menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 180.000.

Panwas Limpahkan Lagi Dua Kasus

SUKOHARJO. Menyusul pelimpahan kasus money politics di Bendosar, Panwas Kabupaten Sukoharjo melimpahkan kasus money politcs di Kartasura dan coblos dua kali di Tawangsari, ke pihak Polisi.

“Pelaporan itu dilakukan dengan pertimbangan sudah memenuhi kriteria layak untuk dilaporkan,” ujar anggota Panwas Sukoharjo Sukardi, Rabu (9/6).

Sementara itu terkait pelanggaran Pilkada lainnya, menurut Sukardi masih dalam tahap proses penyelidikan. Nantinya, jika sudah memenuhi syarat akan segera dilimpahkan ke Polisi supaya para pelakunya mendapat hukuman setimpal.

Sukoharjo (Espos). Sejumlah relawan pasangan calon bupati Titik Bambang Riyanto-Sutarto (TBR-Tarto) menarik bantuan semen yang telah diberikan kepada warga Dukuh Watulumbung, Desa Watubonang, Tawangsari. Tindakan itu dilakukan menyusul kekalahan pasangan TBR-Tarto di wilayah tersebut.

Informasi yang dihimpun Espos, di lokasi menyebutkan, bantuan semen yang diberikan tim relawan kepada warga Dukuh Watulumbung tepatnya di RW IX sebelum pelaksanaan Pilkada sengaja diberikan sebagai kompensasi atas dukungan warga kepada TBR. Bantuan semen sebanyak 100 sak tersebut dibagikan ke empat RT masing-masing sebanyak 25 sak.

Namun, begitu perolehan suara pasangan TBR-Tarto kalah telak, pihak relawan justru akan menarik bantuan semen, bahkan sudah ada semen yang ditarik. Hal itu diakui mantan Ketua RW IX Dukuh Watulumbung, Muwardi. Menurutnya, anggota relawan TBR-Tarto telah menarik bantuan semen.

KPU tetapkan hasil rekapitulasi

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon bupati/wakil bupati, Rabu (9/6).

Dalam penetapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di pendapa KPU, pasangan calon nomor urut tiga yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To) mendapatkan suara terbanyak. Pasangan ini berhasil meraup 199.612 suara atau 49,33% dari suara sah yang ada.

Selanjutnya di urutan kedua ditempati pasangan nomor urut dua, Titik Suprapti-Sutarto yang diusung Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang (PBB). Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan di 12 kecamatan, pasangan ini berhasil memperoleh 121.290 dukungan atau 29,98% dari suara sah yang ada.

Ketua DPRD: Kabar Mutasi Tak Perlu Dipercaya

SUKOHARJO. Merebaknya isu mutasi besar-besaran pegawai negeri sipil (PNS) usai Pilkada memunculkan tanggapan beragam di kalangan anggota DPRD Sukoharjo. Bahkan, Pimpinan DPRD Sukoharjo mengimbau pada para PNS untuk tidak menghiraukan kabar adanya rencana mutasi besar-besaran tersebut.

“Secara normatif bupati masih punya wewenang untuk melakukan mutasi. Tetapi jika hal itu dilakukan di masa akhir jabatannya, itu tidak masuk akal,” ujar Pimpinan DPRD Dwi Jatmoko, Senin (7/6).

Selain itu, tentunya mutasi bisa dilakukan asal-asalan. Namun harus didasari alasan profesionalitas. Di samping itu, tidak logis jika hal itu dilakukan di akhir masa jabatan Bupati tinggal tersisa sekitar tiga bulan lagi.

Kasus Money Politics Ditolak

SUKOHARJO. Pelimpahan gugatan hukum kasus money politics panitia pengawas (Panwas) Sukoharjo ditolak oleh kepolisian dikarenakan belum siap menerima adanya proses hukum dalam kasus gugatan hukum money politics yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada.

“Panwas sudah melayangkan surat pelimpahan kasus money politics ke kepolisian untuk diteruskan di jalur hukum. Tapi Polisi menolak dengan alasan belum siap,” ujar Ketua Panwas Sukoharjo Subakti A Sidik, Senin (7/6).

Selain itu, kata dia, kasus money politics yang akan dilimpahkan ke pihak kepolisian ada tiga kasus, yaitu dua kasus money politics di Kecamatan Bendosari dan satu kasus di Mojolaban.

Hadiah Penangkap Money Politics Capai Rp 10 Juta

SUKOHARJO. Satgas anti-money politics Wisanggeni selama pelaksanaan Pilkada Sukoharjo mengaku telah mengeluarkan uang hadiah sebanyak Rp 10 juta bagi penangkap praktik money politics.

Juru bicara Satgas, Kusuma Putra menjelaskan, satgas anti money politics Wisanggeni selama Pilkada Sukoharjo, mulai dari masa tenang sampai hari H Pilkada, Kamis (3/6), telah berhasil menangkap pelaku yang terbukti melakukan money politics .

“Kami bekerja efektif sejak lima hari sebelum pelaksanaan Pilkada dan hasilnya sangat efektif untuk mencegah praktik money politics ,” ujar Kusuma, Sabtu (5/6).

Kasus Coblos Dua Kali Dibawa ke Polisi

SUKOHARJO. Panwas Kabupaten Sukoharjo akan melayangkan berkas kasus coblos dua kali ke pihak kepolisian setelah melihat adanya bukti kelengkapan dari saksi. Sampai kini, barang bukti dan pelaku dinilai sudah memenuhi syarat dan layak untuk dipidanakan.

Ketua Panwas Kabupaten Sukoharjo, Subakti A Sidik mengatakan, dari apa yang telah dibuktikan terkait kasus coblos dua kali di mana dua pelakunya setelah diperiksa Ketua Panwascam Kecamatan Tawangsari ternyata bersal dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

Subakti mengatakan, jika hal tersebut benar sudah selayaknya kasus tersebut diteruskan ke ranah hukum supaya menjadikan efek jera pada pelakunya. “Panwas sudah mendapatkan laporan dari Panwascam setempat terkait kasus tersebut dan nantinya kami akan melakukan pemanggilan,” kata Subakti, Sabtu (5/6).

Usai Pilkada Kabar Mutasi Massal Merebak PNS di Sukoharjo Resah

SUKOHARJO. Usai Pilkada Sukoharjo Kamis (3/6) lalu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemkab dibuat resah dan cemas. Pasalnya, beredar kabar adanya mutasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto.

Beberapa PNS yang enggan disebut namanya, mengatakan, kabar rencana mutasi besar-besaran itu memang santer beredar setelah dalam Pilkada kemarin, pasangan calon bupati Titik Suprapti yang juga istri Bupati Sukoharjo saat ini, dinyatakan kalah oleh pasangan Wardoyo-Haryanto (War-To).

“Isu mutasi besar-besaran sebenarnya sudah lama terdengar dan isu tersebut semakin gencar usai kekalahan TBR-Tarto kemarin,” ujar seorang PNS.