PBB Disarankan Melebur ke PKS

INILAH.COM, Jakarta. Partai Bulan Bintang (PBB) disarankan segera melebur dengan partai politik besar. Sebagaimana yang dilakukan Partai Bintang Reformasi (PBR) memilih melebur dengan Partai Golkar.

Saran ini dikemukakan Peneliti Senior Indo Barometer Abdul Hakim saat dihubungi INILAH.COM Minggu (4/7). Menurutnya, partai yang cocok menampung PBB adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Mungkin partai yang segaris dengan PBB secara ideologis adalah PKS, mengapa PBB tidak memilih melebur dengan PKS yang sama-sama berasas Islam," ujar Abdul Hakim.

PKS Optimis Mampu Raih Posisi 3 Besar di Pemilu 2014

PKS Pede Mampu Raih Posisi 3 Besar di Pemilu 2014

Jakarta. Usulan Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas perolehan suara sebesar 5 persen tidak membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terpengaruh dalam pencapaian target Pemilu 2014. PKS tetap menargetkan masuk 3 partai besar di Pemilu nanti.

"Sekarang kita di posisi keempat. Terget kita masuk tiga besar. Bisa nomor 3, nomor dua, atau nomor satu," kata Sekjen PKS Anis Matta usai diskusi 'Pimpinan Baru PKS: Antara Pusaran Politik dan Target 2014' yang disponsori Radio Trijaya di Warung Daun, Jakarta (12/06/2010).

Ia optimis partai berjargon 'Bersih, Peduli, dan Profesional' yang dipimpinnya dapat mencapai targetan tersebut.

Multipartai, Sistem Presidensial tidak Efektif

JAKARTA,(PRLM). Peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary treshold/PT) 5 persen, semata untuk penyederhanaan parpol. Dengan multipartai sistem presidensial tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintahan tidak akan efektif dan demokrasi akan terus dalam transisi.

Demikian dikemukakan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham bersama Sekjen DPP PKS Anis Matta dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam dialog ”Revisi UU Parpol Hambat Demokrasi?” di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (8/6).

”Kita tidak ingin setiap mau pemilu selalu merevisi bahkan membongkar UU Parpol dan Pemilu. Ini terkait dengan posisi demokrasi kita; apakah dalam posisi konsolidasi atau masih transisi,” kata Idrus.

Golkar, Dana Aspirasi Rp 15 M, dan Pemilu 2014

Jakarta. Dua manuver Partai Golkar membuat mata publik terbelalak. Partai Pohon Beringin itu mengusulkan setiap daerah pemilihan diberi jatah dana aspirasi Rp 15 miliar. Belum lagi usulan peningkatan Parliamentary Threshold (PT) 5 persen. Mudah diduga, dua manuver ini akan mengerucut ke Pemilu 2014.

Hitungan matematiknya memang fantastis. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan dana Rp 15 miliar ini diberikan untuk setiap anggota dewan. Artinya, jika dikalikan dengan 560 total anggota DPR, maka akan ada Rp 8,4 triliun uang rakyat yang akan dijadikan saweran. Itu pun akan dibagi setiap tahun anggaran.

Maka wajarlah masyarakat menilai Golkar serakah dan arogan. Saya berpandangan, memang sikap ngotot Golkar untuk mengusulkan dana Rp 15 miliar per dapil ini adalah untuk memuluskan proyek kuningisasi menjelang Pemilu 2014. Politisi partai lain tentu juga kebagian dana aspirasi ini, tapi jangan lupa banyak kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia dikuasai oleh politisi Golkar. Artinya eksekusi akhir dari pencairan dana ini ada di tangan para kader Golkar di daerah.

PKS Setuju Ambang Batas 5 Persen

Metrotvnews.com, Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera menyatakan setuju dengan usulan kenaikan parlementary Treshold (PT) atau ambang batas dari 2,5 persen menjadi 5 persen. PKS mengaku siap melompat lebih tinggi.

"Kita akan melompat lebih tinggi. Kita dukung PT 5 persen. Tapi dana aspirasi tidak setuju," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/6).

Menurut Anis, peningkatan PT akan menyederhanakan jumlah partai politik yang akan mengikuti pemilu ke depan. Semua parpol akan bersaing keras mempertahankan eksistensinya.