Abdul Kharis: Meminta Pemerintah Kesejahteraan Guru Honorer Diperhatikan

Komisi X DPR RI mendesak sudah saatnya Pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan.

"Kebutuhan guru terutama pada tingkat pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil masih sangat banyak, namun Pemerintah selalu mengklaim kebutuhan guru sudah cukup," kata Wakil Ketua Komisi X (red. saat ini Ketua Komisi X) Abdul Kharis Almasyhari di Jakarta, Rabu (11/1).

Komisi X DPR RI mendesak sudah saatnya Pemerintah memperhatikan nasib guru honorer, dengan cara meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan.

Fraksi PKS Terima Masukan Pencabutan PP Nomor 78 tentang Pengupahan

Jakarta (12/4) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ansory Siregar hari ini, Selasa (12/4), menerima masukan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Masukan dari KSP tersebut di antaranya terkait dengan Pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Penolakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pengangkatan Guru dan Tenaga Honorer menjadi PNS, Pengesahan RUU Pembantu Rumah Tangga (PRT), dan sebagainya.

“Terkait dengan persoalan Pengupahan, saat ini masih dibahas di Panja Komisi IX. Ada Panja yang ke Maluku Utara, dan ada yang ke Bandung. Kami juga terus melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak-pihak terkait,” jelas Legislator PKS sejak 2004 ini.

18 Tahun PKS Terus Sinergi Dengan Pemkot Medan Berkhidmat untuk Rakyat

Medan (12/4) - Ketua umum PKS Kota Medan Salman Alfarisi mengingatkan bahwa 18 tahun sudah PKS berada ditengah-tengah masyarakat berkhidmat untuk kemajuan masyarakat dan program kerja PKS selalu bersinergi dengan program pembangunan di Kota Medan.

Salman berharap dengan Acara Milad nantinya kebersaman dengan masyarakat terus dikembangkan dan senirgitas dengan Pemerintah Kota dapat ditingkatkan lagi.

“Kami mendukung program Maghrib mengaji dan berharap program ini menjadi ikon Kota Medan, selain itu juga pada acara Milad ke 18 PKS nanti kami berharap kehadiran Bapak Walikota Medan,“ ujar Salman dalam kunjungan DPD PKS Kota Medan ke Kantor Walikota Medan, Senin (11/4/2016)

Masih Banyak Dikeluhkan, Dewan akan Terus Kawal Polemik Cantrang

SEMARANG, PKS Jateng Online – Belum berpihaknya pemerintah kepada para nelayan, terutama terkait kebijakan cantrang membuat kalangan Dewan akan menjadi inisiator lahirnya peraturan daerah (Perda) nelayan.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Riyono menyampaikan bahwa akan ada pembahasan terkait Perda nelayan. Pembahasan ini akan dilakukan dalam diskusi hari aspirasi yanga akan digelar pada Senin depan. “Kita ingin adanya komitmen politik dan anggaran untuk para nelayan, itu adalah tema yang kita angkat dalam diskusi tersebut,” tandasnya, dalam keterangan pers, Selasa (12/4/2016).

Lebih lanjut, Riyono menyampaikan bahwa permasalahan yang masih dikeluhkan nelayan, adalah terkait kebijakan cantrang menteri Susi Pudjiastuti. “Larangan penggunaan cantrang ini menimnbulkan multy effect kepada yang lain seperti rumah makan, perusahaan es batu, dan juga perusahaan-perusahaan pendukung yang lain,” jelasnya.

Presiden PKS: Rasisme dalam Pemilu tak Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, pertarungan demokrasi apa pun seperti pemilihan kepala daerah, pemilu atau pemilihan presiden tidak sepantasnya menggunakan unsur rasisme. 

Sohibul menjelaskan, sentimen primodialisme harus ditinggalkan. Menurut dia, persaingan dalam pemilu harus melalui kinerja bukan rasisme. Hal tersebut diungkapkan Sohibul saat dimintai tanggapannya mengenai kicauan Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra yang menulis kicauan bernada rasisme lewat Twitter.

"Saya tidak spesifik dengan tulisannya, tapi rasisme itu tidak baik," katanya usai menjamu pertemuan Koalisi Merah Putih di kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (31/3).

PKS Jateng Gelar Rangkaian Agenda Khidmat untuk Rakyat

SEMARANG, PKS Jateng Online– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menggelar rangkaian agenda khidmat untuk rakyat dalam rangka menyemarakkan milad partai dengan lambang bulan sabit kembar itu ke 18.

Ketua Bidang Humas DPW PKS Jateng, Hadi Santoso, dalam keterangannya persnya pada Selasa (12/4/2016) mengatakan bahwa panitia DPW telah menyiapkan agenda khidmat untuk rakyat di tingkat Jateng yang akan dimulai pada akhir pekan ini.

“Kita menggelar agenda forum group discussion yang mengangkat tema kiprah perempuan dalam ketahanan keluarga pada Ahad (17/4/2016), kemudian lomba kitab kuning di hari yang sama, dengan tempat di kantor DPW PKS Jateng, Jalan Kelud Utara No 46, Petompon, Gajahmungkur, Semarang,” jelasnya.

Kader Dakwah Mudah Korbankan Harta, Tapi Sulit Korbankan Hati

Dalam aktifitas dakwah kita, sudah dipastikan akan mendapatkan halangan dan rintangan yang banyak. Untuk itu pengorbanan Harta dan Jiwa bagi semua aktifis dakwah adalah sebuah kepastian. Karena dengan pengorbanan itu setiap Dai akan mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah swt, dan  Karena dengan pengorbanan itu, setiap aktifitas dakwah kita justru akan semakin terasa nikmat.

Pengorbanan dakwah berupa harta dan jiwa terlihat sepertinya berat, namun sebenarnya ada satu hal yang sangat sulit bagi para aktivis dakwah untuk mengorbankan hal yang satu ini demi kelanjutan dakwah. Yaitu pengorbanan hati. Muhammad Abduh pernah menulis dalam bukunya yang berjudul "Memperbarui Komitmen Dakwah", bahwa Rendah Hati adalah pengorbanan terbesar.

"Di antara bentuk pengorbanan yang paling besar, yang sering tidak diperhatikan oleh kebanyakan aktivis dakwah adalah sikap rendah hati terhadap saudara-saudara seperjuangan. Memaafkan kesalahan dan ketergelinciran saudara seperjuangan, rela menahan kelemahan dan kekuranganmereka dalam kerja dakwah dan tidak membesar-besarkannya, meskipun kitalah yang benar." Demikian kutipan dalam buku itu.  

Diketahui Sebagai Kader PKS, Suami-Istri Juara Provinsi Musabaqah Kitab Kuning PKB Dilarang Ikut Final

"Aneh; Saya dan istri, pemenang musabaqah Kitab Kuning PKB Provinsi Gorontalo, dibatalkan mengikuti final musabaqah di Jakarta, karena diketahui sebagai kader PKS," begitu tutur Luqmanulhakim Abubakar di wall Facebooknya, Ahad, 10 April 2016.

Lebih lanjut alumnus Abna Alkhairat ini menuturkan kronologisnya melalui "Surat Terbuka" yang beredar di media online:

Surat Terbuka ini saya buat sebagai bentuk evaluasi kepada pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Gorontalo, khususnya panitia pelaksana, dan agar dapat menjadi pelajaran bagi teman teman yang ikut dalam lomba Musabaqah Qiraatul Kutub yang dilaksanakan oleh PKB di seluruh Indonesia.

Penertiban Daerah Kumuh Harus dengan Pendekatan Manusiawi

Jakarta (12/4) -- Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes mengatakan bahwa menertibkan daerah kumuh dan semrawut adalah salah satu tugas pemerintah daerah; kemudian membangunnya menjadi daerah yang lebih rapi, bersih dan manusiawi.

“Apalagi kalau lahan yang mau ditertibkan itu milik negara, yang pada akhirnya demi kebaikan dan kemaslahatan kita semua," kata Fahmy, di Jakarta, Selasa (12/4).

Hanya saja, lanjutnya, dalam hal mengeksekusi harusnya memerhatikan berbagai hal yang boleh jadi akan menimbulkan prasangka, kekisruhan, atau bahkan menabrak nilai-nilai keadilan.

Susunan Rekomposisi Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (11/4) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengumumkan rekomposisi fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan dalam Rapat Pleno hari ini, Senin (11/4).

Dalam kesempatan tersebut, Jazuli menjelaskan bahwa surat tersebut diterima olehnya dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman pada hari Rabu (6/4).

“Inilah yang saya bacakan dari presiden PKS. Saya terima hari Rabu. Presiden meminta secepatnya diumumkan. Saya minta diumumkannya hari Senin,” jelas Jazuli di depan para Anggota dan Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.