Presiden SBY menyorot tajam kinerja lembaga Survei. Menurut presiden banyak lembaga survei yang tidak kredibel dan bekerja sesuai pesanan. Artinya hasil survei sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan kliennya. Hasil survei ini kemudian dilansir kepada publik melalui media. Tujuannya adalah pencitraan dan mempengaruhi opini publik.
Belakangan ini masyarakat memang sering dibingungkan oleh hasil sebuah survei dan juga quick count alias penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga. Tradisi baru dalam politik yang tadinya bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dalam berdemokrasi tersebut, ternyata dijadikan ajang petualangan para surveyor gadungan, maupun para akademisi yang bersedia melacurkan diri.
Kita tentu saja masih ingat dengan hasil penghitungan cepat Pilkada Sumatera Selatan. Saat itu dua lembaga survei, yakni LSI Sjaiful Mujani dan LSI Denny JA menyatakan Alex Nurdin memenangkan pilkada mengalahkan Sjahrial Oesman. Sementara Puskaptis pimpinan Husin Yazid menyatakan sebaliknya.
Dua pihak kemudian saling mengklaim kemenangan dan memasang iklan besar-besaran pada koran setempat. Kantor KPUD Sumsel dikepung. Hampir saja terjadi perang antar pendukung. Hasilnya dari rekapitulasi KPUD ternyata Alex Nurdin yang dinyatakan menang.
Di Jawa Timur, baik LSI Sjaiful Mujani maupun LSI Denny JA, Puskaptis Husin Yazid dan Pusdeham Unair menyatakan pasangan Kaji yang menang. Namun rekapitulasi KPUD menyatakan sebaliknya bahwa pasangan Karsa yang memenangkan Pilkada.
Untung saja para calon yang bersaing dan masyarakat Jawa Timur cukup dewasa. Mereka kemudian menyerahkan sengketa melalui jalur hukum yakni ke Mahkamah Konstitusi. Bayangkan kalau masyarakat Jatim terprovokasi. Situasinya pasti jauh lebih kacau dibandingkan dengan apa yang terjadi di Maluku Utara.
Jauh sebelumnya ketika berlangsung Pilkada Jawa Barat, Puskaptis dalam penghitungan cepat juga menyatakan pasangan Dani Setiawan-Iwan Sulanjana yang menang. Namun ternyata hasil penghitungan KPUD pasangan HADE yang memenangkan pilkada.
Soal survei parpol, yang paling mengejutkan adalah hasil survei yang dilansir oleh LSI Sjaiful Mujani belum lama berselang, yang menyatakan Partai Demokrat sebagai partai yang paling banyak dipilih. Partai yang semata-mata hanya mengandalkan perolehan suaranya pada kinerja Presiden SBY ini mengalahkan suara PDIP, Golkar dan PKS.
Hasil ini sungguh sangat mengagetkan. Sebab selama ini sejumlah survei yang digelar oleh berbagai lembaga selalu menempatkan PDIP dan Golkar di tempat teratas. Baru setelah itu suara Demokrat bersaing dengan PKS dan terkadang bertukar tempat.
Dalam sejumlah survei, popularitas Presiden SBY juga tidak bagus-bagus amat. Sebelumnya selalu dikalahkan oleh Megawati. Baru saja belakangan ini SBY bisa kembali menyalip Megawati. Namun diperkirakan popularitas SBY akan kembali menurun seiiring krisis ekonomi.
Citra SBY belakangan juga mendapat pukulan telak ketika mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Syafi’i Maarif menyatakan bahwa The Real President adalah Wapres Jusuf Kalla. Sebab menurut Maarif sesungguhnya yang banyak bekerja mengatasi masalah adalah Jusuf Kalla.
Banyak yang mencurigai bahwa survei ini tidak lagi independen. Kecurigaan itu tidak berlebihan. Sebab Sjaiful Mujani berada dalam satu lembaga Freedom Institute bersama Rizal Malarangeng.Seperti diketahui Malarangeng bersaudara adalah pemilik FOX lembaga konsultan politik yang disewa oleh Partai Demokrat.
FOX menggarap iklan ulang tahun Partai Demokrat ke-7 secara besar-besaran di media cetak dan TV. Jadi kalau kemudian muncul kecurigaan wajar-wajar saja. Apalagi hasil surveinya juga rada-rada ajaib.
LSI Sjaiful Mujani selama ini sesungguhnya disewa oleh Golkar untuk menangani sejumlah survei dan membantu pilkada.Tetapi prediksinya politiknya sering salah dan mengecewakan para petinggi Golkar. Karena itu tidak aneh bila ia kemudian ia dicurigai menyeberang ke Demokrat.
Akan halnya Denny JA sudah lama ia dijauhi oleh media, karena perannya sebagai konsultan politik, sering menggunakan survei untuk mempengaruhi opini publik. Dalam beberapa pilkada, ia tak segan memasang iklan besar-besaran di media dan menyatakan pasangan calon yang didukungnya akan memenangkan pilkada.
Iklan yang dipasang beberapa hari menjelang pilkada ini sesungguhnya tidak etis. Sebab dengan berlindung di balik data akademis, LSI Denny JA mempengaruhi publik untuk kepentingan kliennya.
Jadi dengan gambaran semacam itu, memang sudah waktunya keberadaan lembaga survei diatur. Dengan begitu lembaga survei abal-abalan tidak mudah bermunculan dan mempermainkan opini publik. Selain itu sudah seharusnya lembaga survei juga dipisahkan dari kegiatan konsultan politik yang menjadi tim sukses.
Billy Duta Adhyasta, billyadhyasta@gmail.com
http://smsplus.blogspot.com/2008/12/lembaga-survei-preman-intelektual.html
