Jamal: BPR-BKK Harusnya Fokus Penyaluran Kredit Produktif

SEMARANG, PKS Jateng Online – Bank Perkreditan Rakyat (BPR)—Badan Kredit Kecamatan (BKK) diminta untuk fokus pada penyaluran kredit yang sifatnya produktif kepda masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Jamaluddin, dalam keterangannya pada Jumat (15/4/2016).

Menurut Jamal  fokus BPR-BKK pada penyaluran kredit produktif tersebut adalah dalam upaya membantu meningkatkan ekonomi masyarakat kecil, sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Tahun 2015 rasio kredit produktif BPR BKK se-Jateng sebesar 59,27 persen, ini masih perlu didorong lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Jamal menyampaikan bahwa dengan adanya kredit produktif, akan mendorong pergerakan sektor riil di masyarakat. “Sehingga, kami meminta agar ekspansi kredit BPR BKK harus diarahkan ke sektor  tersebut," tandas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Masih Banyak Dikeluhkan, Dewan akan Terus Kawal Polemik Cantrang

SEMARANG, PKS Jateng Online – Belum berpihaknya pemerintah kepada para nelayan, terutama terkait kebijakan cantrang membuat kalangan Dewan akan menjadi inisiator lahirnya peraturan daerah (Perda) nelayan.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Riyono menyampaikan bahwa akan ada pembahasan terkait Perda nelayan. Pembahasan ini akan dilakukan dalam diskusi hari aspirasi yanga akan digelar pada Senin depan. “Kita ingin adanya komitmen politik dan anggaran untuk para nelayan, itu adalah tema yang kita angkat dalam diskusi tersebut,” tandasnya, dalam keterangan pers, Selasa (12/4/2016).

Lebih lanjut, Riyono menyampaikan bahwa permasalahan yang masih dikeluhkan nelayan, adalah terkait kebijakan cantrang menteri Susi Pudjiastuti. “Larangan penggunaan cantrang ini menimnbulkan multy effect kepada yang lain seperti rumah makan, perusahaan es batu, dan juga perusahaan-perusahaan pendukung yang lain,” jelasnya.

PKS usung Hadi Prabowo-Don Murdono di Pilgub Jateng

SEMARANG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah secara resmi mengusung Hadi Prabowo sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah. Hadi Prabowo yang merupakan Sekretaris Daerah Jawa Tengah ini berpasangan dengan Don Murdono sebagai calon Wakil Gubernur. Pasangan Hadi-Don mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah pada Selasa Malam (6/3) pukul 22.00 WIB, atau sebagai pendaftar terakhir Cagub Jateng.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng, A Fikri Faqih, PKS pada akhirnya memilih Hadi--Don karena dinilai pasangan ini yang paling layak dan memiliki kapasitas untuk memimpin Jawa Tengah.

“Mereka berdua adalah tokoh birokrat yang memiliki pengalaman memimpin di daerah masing – masing. Hadi Prabowo memiliki pengalaman menjabat sebagai sekda, sedangkan Don memiliki pengalaman memimpin Kabupaten Sumedang,” terang Fikri kepada PKS Jateng Online, sesaat setelah mengantarkan Pasangan Hadi-Don mendaftar, Selasa (6/3).

Revitalisasi Lumbung Mandiri Pangan

MENJELANG peringatan Hari Pangan Sedunia tiap 16 Oktober, masyarakat Jateng dikejutkan berita adanya krisis pangan di Wonogiri. Berita itu bukan isapan jempol, dalam rapat pembahasan RAPBD 2012 terungkap ada permintaan pemkab pemenuhan 8 ton makanan pokok untuk daerah rawan pangan di Paranggupito Wonogiri. Fakta itu ironi mengingat dalam beberapa kesempatan Gubernur Bibit Waluyo menegaskan bahwa provinsi ini merupakan salah satu penyangga beras nasional, dan faktanya secara data statistik per Juli 2011 surplus 2.965 juta ton beras.

Kondisi itu juga bertolak belakang dengan kebijakan nasional yang sedang berpihak pada penyediaan pangan. Sejak 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas.

Bahkan Desember 2010 Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pangan Dana Gizi 2011-2015. Keluaran dari aksi ini salah satunya konsumsi pangan dengan asupan 2.000 kkal/ orang/ hari bisa segera terwujud. Pertanyaannya mengapa masih ada berita rawan pangan di Jateng?

Dukung Kota layak Anak, PKS Jateng Luncurkan RKI

SEMARANG: Riset lembaga kesejahteraan anak dunia UNICEF tahun 2007 menyebutkan sebanyak 43,24 persen anak Indonesia tinggal di perkotaan. Dengan pertumbuhannya yang mencapai 4,4 persen per tahun maka akan semakin banyak anak Indonesia yang tinggal di kota dengan segala problematikanya. Sehingga perlu ada kebijakan khusus agar anak bisa tumbuh sehat dan terpenuhi kebutuhannya dalam lingkungan kota semakin kompleks.

“Tahun 2002 UNICEF telah mendeklarasikan World fit for Children untuk memastikan terjaminnya kebutuhan anak-anak seluruh dunia termasuk Indonesia. Deklarasi ini yang kemudian menjadi awal berkembangnya model kota layak anak atau KLA,” tandas dr Marijati, Ketua Bidang Perempuan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng yang didampingi Ketua Deputi Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan Diah Woro Haswini dalam keterangannya di Semarang, Jum’at (15/7).

Pada KLA, lanjut Marijati, ada komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mengintegrasikan sumberdaya untuk pembangunan yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Bibit Ditantang ke Solo

SOLO—Dukungan untuk warga Solo yang menolak pembangunan Ramayana Mal di lahan bekas PT Sari Petojo mengalir dari DPRD Jawa Tengah. Wakil rakyat itu, bahkan menantang Gubernur Bibit Waluyo datang ke Solo untuk berkomunikasi dengan warga, terkait pernyataannya yang menyakitkan warga Solo.

Sementara itu, Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy) menuntut Gubernur Bibit bertanggung jawab terhadap rusaknya bangunan bekas PT Sari Petojo, yang sudah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) oleh Balai Pelestarian Pelestarian Purbakala (BP3).

Anggota Komisi A DPRD Jateng yang membidangi aset, Arif Awaludin, mengatakan, dia memahami kemarahan warga Solo.

Kepolisian Diminta Tertibkan Togel di Jateng

Judi toto gelap (togel) kembali marak di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Semarang, Salatiga, dan Magelang. Anggota Komisi E DPRD Jateng Mahmud Mahfudz mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait kegiatan judi togel tersebut. Laporan tidak hanya tertuju ke polisi, namun juga para tokoh masyarakat dan anggota dewan.

"Aparat harus segera bertindak tegas dan masyarakat harus ikut terlibat dalam pemberantasan serta pelaporan. Yang jauh lebih penting adalah pemerintah harus meningkatkan taraf hidup masyarakat agar segera dientaskan dari kemiskinan, sehingga jauh dari judi togel," ujar Mahmud di Semarang, Senin (20/6).

Hasil informasi yang didapat dari Kepolisian, judi togel di Semarang telah beredar di kawasan Tanjung Emas dan Sampangan.

Mahmud Mahfudz, FPKS Jateng; Formula Kelulusan Harus Dibalik

Formula kelulusan saat ini yakni 60% hasil ujian nasional (UN) dan 40% hasil penilaian guru termasuk ujian sekolah, dinilai masih belum bisa mewujudkan suasana pembelajaran yang menenangkan anak.

Karena itu, Kementerian Pendidikan Nasional harus membalik formula kelulusan tersebut, sehingga hasil UN hanya berpengaruh 40%. Demikian dipaparkan Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah Mahmud Mahfudz dalam Live Dialog Bersama Parlemen Jawa Tengah bertema “Ujian Nasional, Permasalahan, dan Solusinya” yang diselenggarakan Radio Trijaya FM Semarang dan Radio Dangdut Indonesia Semarang di Hotel Dafam, Senin (23/5).

“Kalau UN hanya memengaruhi 40% kelulusan siswa, berarti pemerintah telah konsisten menghargai jerih payah guru, selain melalui sertifikasi dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Selain itu, penilaian juga bisa menyeluruh, termasuk perilaku dan kepribadian siswa. Karena itu, harus ada forum evaluasi UN secara menyeluruh agar formula kelulusan bisa 40:60,” tutur Mahmud Mahfudz.

I'dad Murobbi DPW PKS Jateng

Bidang kaderisasi DPW PKS Jawa Tengah mengadakan Training For Trainer Murobbi, yang merupakan program untuk meningkatkan pertumbuhan kader, terutama menjelang kontestasi pemilu 2014. Pelatihan ini diikuti oleh 105 peserta dari seluruh DPD yang ada di Jawa Tengah.

Acara tersebut dibuka langsung oleh SekumDPW PKS Jateng Ahmadi. Dalam sambutannya Ahmadi menyampaikan bahwa tantangah PKS ke pan sangatlah berat. Selain target menjadi partai yang masuk dalam 3 besar perolehan suara, PKS saat ini juga sedang mengalami serangan yang tidak remeh. Dari isu Yusuf Supendi, daging impor, sampai Arifinto.

Ahmadi juga meminta pada para peserta yang terdiri dari pengurus DPD PKS bidang kaderisasi se-Jateng ini untuk memperkuat barisan dan memperkuat peran kaderisasi dalam menjaga pertumbuhan partai. "PKS ini partai kader, jadi pertumbuhan partai ditandai naik atau turunnya jumlah kader. Ditengah suasana penuh fitnah, seluruh pengurus wajib dan harus memapu menjelaskan pada kader kondisi sebenarnya," jelas Ahmadi.

Mahmud Mahfudz, FPKS Jateng; PPD RSBI Rawan Manipulasi Kuota

Kalangan DPRD Jawa Tengah meminta masyarakat mewaspadai manipulasi jumlah kuota penerimaan peserta didik (PPD) di rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mulai TK/SD dan SMA.

Sebab,kuota 20% bagi siswa tidak mampu dikhawatirkan tidak sesuai kapasitas dan rawan dimanipulasi oleh pihak sekolah. Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah Mahmud Mahfudz mengatakan kuota untuk siswa tidak mampu harus dipenuhi oleh masing-masing sekolah. “Jangan sampai siswa tidak mampu terabaikan hak untuk mendapatkan pendidikan,” tandasnya kemarin.

Pemantauan tetap dilakukan meski sedang berlangsung pendaftaran di masing-masing sekolah untuk mengontrol pihak sekolah agar tetap memenuhi jumlah kuota yang telah ditentukan.Sebab, kriteria siswa tidak mampu bukan hanya berdasarkan database, tapi pihak sekolah juga melakukan survei ke lapangan. “Daya tampung untuk siswa tidak mampu harus sesuai dengan verifikasi di lapangan sehingga tidak ada alasan untuk menolak siswa tidak mampu di RSBI,”kata Mahmud. Dia juga menyoroti persoalan rumitnya tahapan pendaftaran yang mesti dilalui oleh para calon siswa.Tahapan ini berpotensi terjadi penyimpangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Sebaiknya tahapan pendaftaran disederhanakan untuk meminimalisasi praktik tersebut. Hal ini supaya tidak membebani siswa jika ingin mendapatkan di sekolah yang diinginkan,”papar Mahmud.