SEMARANG, PKS Jateng Online
– Belum berpihaknya pemerintah kepada para nelayan, terutama terkait
kebijakan cantrang membuat kalangan Dewan akan menjadi inisiator
lahirnya peraturan daerah (Perda) nelayan.
Anggota
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Riyono
menyampaikan bahwa akan ada pembahasan terkait Perda nelayan. Pembahasan
ini akan dilakukan dalam diskusi hari aspirasi yanga akan digelar pada
Senin depan. “Kita ingin adanya komitmen politik dan anggaran untuk para
nelayan, itu adalah tema yang kita angkat dalam diskusi tersebut,”
tandasnya, dalam keterangan pers, Selasa (12/4/2016).
Lebih
lanjut, Riyono menyampaikan bahwa permasalahan yang masih dikeluhkan
nelayan, adalah terkait kebijakan cantrang menteri Susi Pudjiastuti.
“Larangan penggunaan cantrang ini menimnbulkan multy effect kepada yang
lain seperti rumah makan, perusahaan es batu, dan juga
perusahaan-perusahaan pendukung yang lain,” jelasnya.
