PKS Anggap Kematian Osama tidak Berpengaruh bagi Indonesia

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum sepenuhnya yakin bahwa Osama Bin Laden telah tewas, meski Presiden AS Barack Obama telah resmi mengumumkan pemberitaan tersebut. Menurutnya, berita tewasnya Obama baru dari satu sumber dan perlu diklarifikasi dengan sumber lain.

"Kita akan cari tahu dulu. Untuk memercayai kan tidak hanya satu sumber. Ya, fifty-fifty-lah," ungkap Presiden PKS Luthfi Ishaaq di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (2/5).

Lebih lanjut Luthfi mengatakan, jika benar yang tewas adalah Osama, hal itu tidak akan ada pengaruhnya bagi Indonesia. "Saya kira Osama tidak ada kaitannya dengan Indonesia, dia juga tidak ada investasi di Indonesia," tandasnya.

Bertemu Tokoh Buruh, PKS Bahas RUU BPJS

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfhi Hasan Ishaaq pastikan mendukung dan mendorong agar RUU Badan Pelaksana Jaminan Sosial atau BPJS segera dituntaskan.

”Kami tidak memiliki halangan, bagaimana pun kami mendukung BPJS,“ ucap Lutfhi ketika dialog bersama buruh di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (2/5/2011).

Tak hanya itu, Lutfhi juga meminta para anggota DPR dalam merampungkan RUU BPJS agar berdialog langsung atau berinteraksi dengan aktivis buruh guna membahas nasib kesejahteraan buruh.

Presiden PKS: Indonesia Jangan Turuti AS

Indonesia diminta tidak mengikuti agenda Amerika Serikat dalam mengantisipasi potensi kekerasan dan terorisme oleh generasi muda Indonesia. Justru, kepemimpinanlah yang harus diperkuat untuk mengantisipasi potensi kekerasan dan terorisme yang ditunjukkan oleh survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian bahwa 49 persen siswa menyetujui aksi radikal dalam menyelesaikan masalah agama dan moral.

"Mengubah kurikulum itu agenda Amerika Serikat untuk terorisme di Timur Tengah. Indonesia tak perlu ikut-ikutan menyuarakan agenda AS untuk negeri kita. Biarlah itu untuk Timur Tengah dan jangan dibawa di dalam negeri," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq di Hotel Sahid Jaya, Senin (2/5/2011).

Menurut dia, peran pemimpin, baik negara maupun institusi-institusi yang lebih kecil, termasuk sekolah dan keluarga yang seharusnya diperkuat. Kepemimpinan harus memberikan perhatian penuh bagi generasi muda. Salah satunya dengan membuka seluas-luasnya kanal bagi para pemuda dan remaja untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Hidayat Nur Wahid: Jangan kaitkan NII dengan mahasiswa

Hidayat Nur Wahid menganggap isu mengenai kelompok-kelompok pada NII tak perlu dikait-kaitkan dengan mahasiswa. Dia mengkhawatirkan hal itu berdampak ketakutan warga kepada istitusi pendidikan.

“Isu NII tak perlu dikaitkan dengan mahasiswa karena akan berdampak ketakutan warga kepada lembaga kampus, warga takut menyekolahkan anak-anaknya,” katanya saat memberi paparan dalam acara Milad PKS ke 13 di gedung Budi Sasono, Sukoharjo, Minggu (1/5/2011).

Selain itu dia menganggap lembaga kerohanian Islam di sekolah-sekolah atau akrab disebut Rohis tidak perlu mendapat porsi kecurigaan dari warga. Dia menganggap organisasi itu justru sebagai pendukung siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Rohis merupakan sebuah pendekatan spiritual untuk mendorong peningkatan kualitas dengan pendidikan,” tambahnya.

Sumber: Solopos

178 Pengurus DPC PKS siap dilantik

Setidaknya 178 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Sukoharjo akan dilantik bersamaan saat peringatan Milad PKS ke-13 di Gedung Budi Sasono, Sukoharjo, Minggu (1/5/2011).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Sukoharjo, Bimawan saat jumpa pers, Jumat (29/4), mengatakan peringatan Milad PKS ke-13 itu juga akan diisi dengan konsolidasi kader PKS di Kota Makmur.

Menurutnya, ada beberapa wilayah di Sukoharjo, yang perlu digenjot untuk menjadi kader PKS. Salah satunya di Kecamatan Bulu. Acara itu, rencananya juga akan dihadiri anggota DPR RI dari PKS, Hidayat Nur Wahid.

5 Fraksi DPRD Sukoharjo usulkan kenaikan retribusi pasar ditambah

Menjelang akhir penyimpulan Pansus Raperda Retribusi Daerah dan Raperda Pajak Daerah, lima fraksi di DPRD Sukoharjo mengusulkan kenaikan retribusi pasar kembali ditambah.

Usulan itu hanya berlaku pada kenaikan retribusi pasar untuk kios di pasar kelas I atau tipe A. Jika dalam pembahasan Pansus, sebelumnya telah disepakati tarif retribusi kios dari Rp 150/meter persegi (m2) naik menjadi Rp 175/m2, kini lima fraksi itu mengusulkan agar tarif dinaikkan menjadi Rp 200/m2.

Kelima fraksi itu, yakni Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani. Usulan itu, mereka tuangkan pada pandangan fraksi dan dibahas dalam rapat penyimpulan Pansus I tentang Reperda Retribusi Daerah dan Raperda Pajak Daerah di DPRD Sukoharjo, Jumat (29/4/2011).

3 Hal yang Membinasakan Aktivis Dakwah

Aktivis dakwah merupakan profesi yang oleh sebagian kalangan sangat melekat dari dirinya, melewati batas-batas dan sekat profesi lainya. Segala potensi yang ada di dalam dirinya akan selalu di abdikan demi keberlangsungan dakwah, baik dalam keadaan sulit maupun lapang. Sebagai upaya melanjutkan risalah para nabi yang berbalas amat luar biasa, yaitu Syurganya Alloh.

Namun sebagai manusia, berbagai problematika kehidupan dan kondisi yang bersinggungan dengan pribadi terkadang dapat menjadi batu sandungan. Sifat - sifat negatif dalam diri yang tak terkendali bisa dapat berakibat negatif bagi keberlangsungan dakwah itu sendiri. Sedikitnya ada 3 hal yang benar-benar perlu di waspadai oleh seorang aktivis dakwah, yakni meninggalkan sikap kikir, jangan memperturutkan hawa nafsu dan membuang sikap bangga terhadap diri sendiri.

Meninggalkan Sikap Kikir

Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (harta) pada jalan Allah. Namun di antaramu ada orang yang kikir.Dan barangsiapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Sebab Allah maha kaya, sedangkan kamu orang-orang yang selalu membutuhkan-Nya (QS. Muhamad :38)

PKS Desak Pemerintah Bahas RUU Badan Jaminan Sosial

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Aboe Bakar Al Habsyi mendesak pemerintah segera membahas RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan turunan dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Sampai saat ini sepertinya pemerintah masih enggan untuk membahasnya," kata anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu yang disampaikan melalui surat elektronik di Jakarta, Minggu (1/5).

Menurut Aboe Bakar, para buruh memerlukan payung hukum untuk menjamin kesejahteraan dan haknya. Di sisi lain, ia menilai, pemerintah terlihat cenderung mengabaikan
urusan tersebut.

Kehumasan dan Media Miliki Landasan Shiroh

Humas dan media sangat penting peranannya dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan. PKS sebagai partai dakwah memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang bagus, menarik dan bernilai baik untuk masyarakat. Namun sayang banyak kegiatan atau program yang tidak terkomunikasikan dengan baik ke publik karena minimnya liputan media.

Dan ini menjadi titik lemah PKS dalam lima tahun terakhir yang harus diperbaiki mulai saat ini, lanjut Hasyim. Selain itu, sesuai amanat mukernas, setiap kader memanfaatkan social media untuk kepentingan dakwah dan pencitraan PKS. Demikian disampaikan Wakil Ketuan Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Riau, Hasyim Alawi saat membuka Pelatihan Humas Dan Media DPP PKS angkatan ke-13 di Kantor DPW PKS Riau, Sabtu (30/4).

"Kuasai dan warnai social media (Socmed) dengan nilai nilai dakwah terutama untuk kaum muda dan kaum remaja yang saat ini begitu akrab dengan Socmed", tegas Hasyim.

SBY Terima Surat Komitmen PKS

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima surat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait komitmennya di koalisi.

"Sudah kita teruskan ke beliau (SBY)," kata Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, di Istana Merdeka, Jumat 29 April 2011. Namun Sudi enggan menyebut jawaban PKS terkait kontrak baru koalisi tersebut.

"Sejauh ini, kalau itu (tanda tangan) nanti kan bareng-bareng," kata Sudi. Menurut Sudi, kemarin, Presiden meminta masukan dari partai-partai, termasuk dari PKS. "Kalau ada masukan tampung-tampung, Nanti kesimpulannya semua bareng-bareng," imbuhnya

Menurut Sudi, PKS memberikan beberapa masukan terkait kontrak baru koalisi akan tetapi tambahan tersebut bukan sesuatu yang mendasar. "Mereka mengajukan tapi tidak prinsip. Semacam tambahan-tambahan ya," kata Sudi