Keterbatasan anggaran tersebut berdasar informasi yang dihimpun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disebabkan banyak faktor. Selain pendapatan daerah yang kecil, dana untuk kebutuhan warga kebanyakan tersedot dalam pos belanja tidak langsung di antaranya gaji pegawai negeri sipil (PNS), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serta dana aspirasi pejabat politik.
Sejumlah usulan kegiatan mendadak, mengacu kepada dokumen Bappeda yang ada, juga turut mempengaruhi minimnya belanja langsung untuk warga tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Monitoring Evaluasi, dan Statistik Bappeda, Djoko Sutarto menjelaskan, mengacu kepada hasil Musrenbangda yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), hanya 60% yang terealisasi sampai pada tahapan kebijakan umum anggaran (KUA). Selanjutnya setelah APBD 2010 digedok, hanya 50% usulan masyarakat yang bisa direalisasikan.










