DPC PKS GROGOL: Komisi III DPR

jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Tampilkan postingan dengan label Komisi III DPR. Tampilkan semua postingan

Senin, 11 Januari 2010

FPKS: Susno Lupa Bawa Baju Pengganti

Jadi Saksi di Sidang Antasari

INILAH.COM, Jakarta. Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji menjadi saksi ahli pada persidangan Antasari dengan menggunakan seragam dinas polisi lengkap. Susno pun dinilai lupa bawa baju pengganti.

"Pertama mungkin lupa membawa baju pengganti," ujar Anggota Komisi III dari FPKS Nasir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/1).

Selain lupa membawa baju pengganti, pemakaian seragam polisi dalam persidangan menggambarkan kultur polisi yang masih kental. "Bisa saja keduanya-duanya dan ada kultur militer yang dominan," katanya.

Komjen Susno memberikan keterangan sebagai saksi atas permintaan dari pengacara Antasari Azhar. Susno diminta untuk jadi saksi meringankan bagi mantan Ketua KPK tersebut. [jib]

Sumber: Inilah.Com

FPKS Minta Satgas Mafia Hukum Dibubarkan

INILAH.COM, Jakarta. Satuan Petugas Antimafia Hukum yang baru beberapa hari dibentuk Presiden sudah menuai kecaman pesimisme. Bahkan, Satgas itu diminta FPKS untuk dibubarkan.

"Saya minta dibubarkan. Karena bagi saya itu aksesoris saja. Berdayakan institusi yang ada," ujar Anggota Komisi III dari FPKS Natsir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/1).

Menurutnya, ketika pemerintah membentuk tim Satgas anti mafia hukum ini mubazir dan terkesan aksesoris karena jadi kesan pemerintah tidak bertindak secara institusional. Karena pemerintah mempunyai Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kepolisan dan Mahkamah Agung.

"Kenapa malah reaktif, membentuk tim ini. Padahal tim ini tidak punya kewenangan apa- apa.Padahal mafia hukum ini kan ada karena kong kalikong, oknum polisi, jaksa dan hakim," katanya.

Baca selengkapnya »