Ridho-Darus Minta Perlindungan Polisi

KATAPANG,(GM). Pasangan cabup-cawabup Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana (Ridho-Darus), meminta perlindungan Polres Bandung. Permintaan yang disampaikan Selasa (2/11) sore melalui surat permohonan resmi itu, terkait adanya intimidasi terhadap sejumlah saksi Ridho-Darus dan upaya merebut dokumen C-1 (format laporan penghitungan suara, red).

Hal itu diungkapkan sekretaris tim sukses Ridho-Darus, Gun Gun Gunawan dalam keterangan pers di kantor DPC PKS Kab. Bandung, Jalan Raya Katapang, Kab. Bandung, kemarin.

"Terkait adanya intimidasi dan pemukulan terhadap sejumlah saksi kami, bahkan ada upaya perebutan dokumen C-1. Kami rencananya sore ini akan melaporkan kejadian itu sekaligus meminta perlindungan Polres Bandung," ungkapnya.

Ketika Salafi Ubah Paradigma tentang Pemilu

Hidayatullah.com. Sebelum diturunkannya berita mengenai bolehnya mengikuti pemilu oleh dua tokoh Salafi Yordan, Masyhur Hasan Salman dan Ali Al Halabi, oleh Al Jazeera, beberapa komunitas yang juga mengaku sebagai Salafi telah memilih berpartisipasi dalam pemilu, dan mencalonkan diri sebagai anggota perlemen, walau sebelumnya mereka menolak.

Adalah Tajammu’ Al Islami As Salafi, komunitas Salafi Kuwait, telah memilih bergabung dalam parlemen. Sebelumnya, komunitas Salafi Kuwait yang saat itu diwakili oleh Jama’ah Ihya At Turats menolak mengikuti pemilu pada tahun 1981, dengan alasan bahwa parlemen tidak berhak membuat hukum. Hanya Allah lah yang menentukan hukum, namun setelah itu mereka memilih masuk perlemen sebagaimana tercatat dalam profil peserta pemilu Kuwait yang dipublikasikan oleh koran Al Qabas (11/4/2009).

Akan tetapi, Khalid Sulthan, salah satu anggota parlemen dari At Tajammu` menyatakan bahwa organisasi itu bukan sayap politik Ihya At Turats. Namun, menurutnya, kedua-duanya adalah Salafi yang tidak bertentangan satu sama lain, sebagaimana dipublikasikan dalam situs resminya, alislami.org.

PKS Poso Galang Dana Korban Bencana

Poso (ANTARA). Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menggalang dana untuk korban bencana tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terhadap pengguna jalan raya selama selama tiga hari.

Koordinator aksi, Wahidin Pahar, di Poso, Kamis, mengatakan, tujuan aksi ini selain untuk membantu korban tsunami di Mentawai juga ditujukan bagi warga korban letusan Gunung Merapi.

Wahidin mengatakan hingga hari ini, jumlah sumbangan dari warga yang melintas di jalanan kota Poso sudah mencapai Rp9 juta.

Sejumlah relawan partai berdiri di tengah jalan sambil menghimbau kepada pengguna jalan untuk membantu korban bencana alam.

KPK Luncurkan Hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2010

Kementan mendapat nilai tertinggi Survei Layanan Publik versi KPK

Jakarta, 1 November 2010. Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu metode yang digunakan adalah kegiatan Survei Integritas Sektor Publik.

Survei ini dilakukan setiap tahun dan dimulai pada tahun 2007. Hari ini, bertempat di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, KPK mengumumkan hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2010 yang disampaikan oleh Mochammad Jasin, Pimpinan KPK.

Survei yang berlangsung pada bulan April-Agustus 2010 tersebut dilakukan terhadap 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, 6 instansi vertikal dan 22 pemerintah kota, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 12.616 orang yang terdiri dari 2.763 orang responden di tingkat pusat, 7.730 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 2.123 orang responden di tingkat pemerintah kota. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir.

Shinaa'atul 'Uquul

oleh: Anis Matta, Lc

Bagaimana mendefinisikan "tarbiyah" dalam tiga kata? Saya yakin, kesulitan akan menanti anda apabila anda mencoba mencari definisi pendidikan dengan kualifikasi seperti tadi dalam berbagai ilmu pendidikan. Saya yakin itu. Mengapa?

Barangkali, dimensi yang termuat dalam kata "tarbiyah" terlalu banyak, dan sulit di rangkum dalam tiga kata. Tapi saya telah menemukan definisi itu. Tarbiyah, menurut Muhammad Quthb dalam Manhaj Tarbiyah Islamiyah, adalah "Seni Membentuk Manusia" atau "Fannu Tasykiilil Insaan".

Kita semua tahu, dimensi-dimensi manusia yang harus dibentuk; akal, hati, dan badan. Bila ketiga hal itu dilihat dari sisi proses tarbiyah yang telah dilakukan oleh Harakah Islam, patutlah sejenak kita bergembira. Sebab ada banyak angka keberhasilan yang dapat kita lihat, raba, dan rasakan.

Sejumlah LSM soroti DPRD

Sukoharjo (Espos). Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyoroti pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) oleh DPRD Sukoharjo yang dilaksanakan tanpa public hearing atau dengar pendapat.

Koordinator Pusat Kajian Keuangan Daerah (P2KD) Sukoharjo, Eko Raharjo mengatakan menurut catatan P2KD, selama ini DPRD Sukoharjo periode 2009-2014 tidak pernah menggelar public hearing ketika melakukan pembahasan Raperda.

Padahal, tegasnya, berdasarkan amanat dari Pasal 53 UU No 10 Tahun 2004 dan Pasal 139 ayat (1) UU No 32 tahun 2004, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Sampah Jadi Kendala Raih Adipura

SUKOHARJO. Pemkab Sukoharjo pada tahun 2011 menargetkan meraih gelar adipura. Untuk mencapai target tersebut, Pemkab bersama eksekutif menggelar rapat koordinasi membahas persiapan penilaian Adipura oleh pemerintah pusat.

Wakil Bupati Sukoharjo Haryanto mengatakan, sudah sejak sekitar sepuluh tahun Pemkab Sukoharjo tidak meraih penghargaan Adipura. Pasalnya, banyak kelemahan terjadi di Sukoharjo yang menyebabkan Adipura selalu lolos dari tangan.

Seperti misalnya, pengelolaan sampah yang masih semrawut dan masih banyaknya pasar di Sukoharjo yang belum dilakukan revitalisasi. “Dua faktor tersebut sampai saat ini masih menjadi kendala utama untuk mendapatkan penghargaan Adipura,” ujar Haryanto dalam rapat di pendapa Griya Stya Praja (GSP), Selasa (26/10).

Bangsa Peminta-Minta

Dakwatuna.Com. Belakangan ini ada satu pertanyaan yang selalu berputar di kepala saya. Mengapa Rasulullah tidak pernah menolak para pengemis?? Mengapa tidak boleh menghardik pengemis kalau kita tidak mau memberikan sedekah padanya?? Mengapa Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, sampai rela memberikan tikar yang digunakan anaknya tidur pada pengemis ketika tidak ada lagi harta yang bisa disedekahkannya pada pengemis??

Jawaban paling sederhana yang bisa menjadi konklusi adalah bahwa agama yang sempurna ini mengajarkan kita untuk menyantuni fakir miskin dan menyayangi anak yatim. Belum lagi konsekuensi pahala berlimpah dan rezki yang bertambah yang Allah janjikan pada mereka yang suka bersedekah.

Kemudian saya mencoba membandingkan dengan realitas yang ada sekarang. Sebuah bangsa dengan kondisi masyarakat yang memprihatinkan. Gepeng alias gembel dan pengemis ada di mana-mana. Sampai-sampai pemerintah pun mengeluarkan Perda yang melarang memberikan uang pada mereka. Satpol PP pun dikerahkan untuk menertibkan mereka. Terutama bila Ramadhan datang.

Saya pun mencoba membuat analisa sederhana.

90% Situs Porno kini Tak Bisa Diakses Di Indonesia ( Tinggal Dikit Lagi )

Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Tifatul Sembiring menyatakan bahwa pemblokiran situs porno masih terus digiatkan. Bahkan, filterisasi akses dari konten esek-esek ini diklaim sudah mencapai 90 persen.

“Saya berani mengatakan bahwa 90 persen situs pornografi sudah ditutup aksesnya,” tegas mantan Presiden Keadilan Sejahtera ini ketika berbicara di Rakornas Kominfo 2010 di Menara Bidakara, Senin (25/10/2010).

Pun demikian, Tifatul mengakui jika masih ada celah-celah bolong yang dimanfaatkan user untuk mengakses konten mesum tersebut.

“Ya namanya teknologi masih lolos bisa saja. Tapi kan tidak bablas blas kaya dulu,” imbuhnya.

PKS Sumbang Dana Bagi Korban Merapi Rp 1 M

Jakarta. Sedikitnya ada 40 keluarga yang berasal dari kader PKS menjadi pengungsi bencana gunung Merapi. Penggalangan dana pun dilakukan hingga sudah terkumpul Rp 1 miliar.

"Karena ada 40 keluarga kader PKS dievakuasi. Kita akan menginstruksikan kader melakukan penggalangan dana di seluruh Indonesia dan men-declare hasil penggalangan ke publik, sekarang sudah terkumpul Rp 1 miliar," kata Sekjen PKS Anis Matta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/2010).

Rencananya, dana tersebut akan diserahkan oleh DPP PKS bersama sejumlah kadernya. PKS juga akan mengirim relawan dan armada sosial ke beberapa titik pengungsian di Merapi.