Eksekutif Serahkan Lima Draf Raperda

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyerahkan lima draf Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dilakukan pembahasan oleh DPRD. Kelima Raperda tersebut yakni Raperda tentang pajak daerah, Retribusi Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Penanaman modal dan Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Wakil Bupati Sukoharjo, Haryanto mengatakan lima Raperda yang di diusulkan ini karena hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD. Oleh karena itu, sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat perlu dilakukan adanya perubahan Perda untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang.

“Tujuan pengajuan Raperda ini untuk memacu adanya peningkatan pendapatan asli daerah,” ujar Haryanto saat membacakan nota pengantar Raperda Non-APBD dalam sidang paripurna DPRD, Jumat (8/4).

Sejumlah LSM soroti DPRD

Sukoharjo (Espos). Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyoroti pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) oleh DPRD Sukoharjo yang dilaksanakan tanpa public hearing atau dengar pendapat.

Koordinator Pusat Kajian Keuangan Daerah (P2KD) Sukoharjo, Eko Raharjo mengatakan menurut catatan P2KD, selama ini DPRD Sukoharjo periode 2009-2014 tidak pernah menggelar public hearing ketika melakukan pembahasan Raperda.

Padahal, tegasnya, berdasarkan amanat dari Pasal 53 UU No 10 Tahun 2004 dan Pasal 139 ayat (1) UU No 32 tahun 2004, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.