jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Tampilkan postingan dengan label Suswono. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Suswono. Tampilkan semua postingan

Senin, 11 April 2016

PKS Jateng Siap Menangkan 2 Pemilukada 2017

Semarang, PKS Jateng Online - Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahun 2017 mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah siap menangkan 2 daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah Rohadi Widodo

"PKS siap menangkan pemilukada, kita solidkan struktur PKS Jateng sampai daerah dan kader lapangan," kata Rohadi, di sela-sela konsolidasi pemenangan pemilukada 2017 di DPW PKS Jateng. (3/4)

Rohadi menjelaskan 2 Kabupaten / kota yang telah siap untuk dimenangkan dengan mengajukan kader dalam kontestasi politik serentak 2017 adalah Kota Salatiga dan Kabupaten Brebes.

Minggu, 10 April 2016

Dorong Kualitas Hidup Brebes Lebih Baik, PKS Ajukan Suswono

Brebes, PKS Jateng Online - Melihat rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes, nomor 2 terbawah se Jawa Tengah, Partai Keadilan Sejahtrea (PKS) ajukan DR Ir H Suswono MMA sebagai calon bupari Kabupaten Brebes. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Wilayah Dakwah Jateng, Jatim, Yogyakarta (Jatijaya) DPP PKS Abdul Fikri Faqih di Gedung Islamic Center Brebes, beberapa waktu lalu.

 "Untuk itulah, seluruh struktur PKS Jawa Tengah merekomendasi dan menunjuk DR Ir H Suswono MMA, untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Brebes," kata Fikri.

Brebes menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, pada tahun 2014 termasuk kedalam Kabupaten dengan IPM relatif rendah yaitu 62,55. Atas kondisi tersebut Fikri menerangkan bahwa perlunya pemimpin seperti Suswono yang punya pengalaman dibidang pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan yang terpenting mempunyai karakter yang kuat untuk membangun Brebes.

Rabu, 03 April 2013

Terungkap Dari Laporan BPK: Impor Daging Sapi Mendag Tidak Sesuai Rekomendasi Menteri Pertanian

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam kegiatan impor daging sapi tahun 2010 sampai 2012.

"Terdapat lima jenis kasus impor daging sapi yang diduga melanggar peraturan dan perizinan yang diberikan," kata Ketua BPK, Hadi Poernomo, saat menyampaikan sambutan pada penyerahan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pelanggaran aturan tersebut meliputi kegiatan impor tanpa surat Persetujuan Pemasukan (SPP), pemalsuan dokumen invoice pelengkap Persetujuan Impor Barang (PIB), pemalsuan persetujuan impor, serta pemasukan daging tanpa prosedur karantina.

Petani Indonesia Dukung Mentan Batasi Impor

Islamedia - Para petani Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit. Kabupaten sukabumi, Jawa Barat, mendukung dan meminta Kementerian Pertanian untuk terus membatasi impor produk hortikultura. Karena impor produk pertanian hanya akan mematikan petani dalam negeri.

Para petani Desa Cipetir menyampaikan hal itu ketika berdialog dengan Menteri Pertanian Suswono, Sabtu (30/1). Dialog dilakukan usai Mentan melakukan panen cabe secara simbolik di kebun cabe milik petani Desa Cipetir.

“Petani Indonesia sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau bisa tidak perlu impor,” kata Arif Darmono, Ketua Kelompok Petani Cahaya Abadi.

Senin, 18 Februari 2013

PKS Yakin Suswono Tak Terlibat Kongkalikong Impor Daging Sapi

Liputan6.com, Jakarta : Nama Menteri Pertanian Suswono yang juga merupakan Kader Partai Keadilan Sosial (PKS) kerap disebut-sebut diduga terlibat dalam kasus suap impor sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang telah ditetapkan menjadi tersangka.

Kementerian Pertanian merupakan pihak yang merekomendasikan pembagian kuota impor daging untuk perusahaan-perusahaan importir seperti PT Indoguna Utama yang Direktur Utamanya, Arya Abdi Effendy, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Meski begitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini kadernya yang kini duduk di kursi Menteri Pertanian itu aman dan tidak terlibat dari kasus impor daging sapi tersebut. Bahkan Suswono juga akan membeberkan keterangan yang ia ketahui kepada lembaga anti korupsi pimpinan Abraham Samad tersebut.
"Informasi yang saya dapat jelas tidak ada masalah semua aman. Pak Sus (Suswono) dengan senang hati bisa datang ke KPK membeberkan alur segala macam. Tidak ada yang mengkhawatirkan," kata Ketua DPP PKS Indra saat ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (18/2/2013).
 

Selasa, 02 November 2010

KPK Luncurkan Hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2010

Kementan mendapat nilai tertinggi Survei Layanan Publik versi KPK
Jakarta, 1 November 2010. Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu metode yang digunakan adalah kegiatan Survei Integritas Sektor Publik.

Survei ini dilakukan setiap tahun dan dimulai pada tahun 2007. Hari ini, bertempat di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, KPK mengumumkan hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2010 yang disampaikan oleh Mochammad Jasin, Pimpinan KPK.

Survei yang berlangsung pada bulan April-Agustus 2010 tersebut dilakukan terhadap 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, 6 instansi vertikal dan 22 pemerintah kota, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 12.616 orang yang terdiri dari 2.763 orang responden di tingkat pusat, 7.730 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 2.123 orang responden di tingkat pemerintah kota. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir.