Salafi: Pemimpin Zhalim Boleh Diturunkan

Yasir Abdu At Tawwab, salah satu aktivis komunitas Muslim yang menyatakan sebagai pengikut salaf, menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu dibolehkan melengserkan pemimpin walau ia Muslim, sebagaimana ditulis dalam situs anasalafy.com.

Menurutnya, dibolehkan melengserkan pemimpin jika lebih banyak kerusakannya walau ia Muslim, dan hal itu dilakukan dengan cara damai.

Pemimpin adalah pekerja umat

Penulis tersebut berpendapat demikian dengan berpijak pada beberapa argumen, salah satunya adalah pernyataan Abu Bakr As Shiddiq, ”Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menjadi pemimpin atas kalian, dan aku tidak lebih baik dari kalian. Jika aku berlaku baik, maka bantulah dan jika aku berlaku buruk maka lawanlah. Taatilah aku dari apa-apa yang aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku bermaksiyat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kalian tidak boleh taat kepadaku.”

Salafy Mesir: Mendukung Partai Islam Termasuk "Jihad"

Dai komunitas Muslim Mesir yang menyatakan sebagai pengikut salaf, atau Salafy mengajak para Salafiyun untuk mendukung partai-partai Islam. Ditegaskan pula bahwa fatwa bisa berubah sesuai dengan tempat atau waktu. Demikian dilansir Al Yaum As Sabi’ (7/6).

Dalam konferensi perdana partai Al Fadhilah, sebuah partai yang memiliki pendukung dari kalangan Salafy, di propinsi Giza itu juga diungkapkan, jika sebelumnya mengikuti pemilu bisa menyibukkan diri dari dakwah, namun sekarang kondisi telah berubah, “Adapun sekarang, negara ini telah dikembalikan kepada kita, maka kita wajib menjadi pemain utama untuk menjaganya," kata Syeikh Abdul Mahsud dalam konferensi yang dihadiri lima ribu salafiyun (jamaah salafy) itu.

Dalam acara itu, Syeikh Abdul Mahsud juga menjelaskan bahwa pihak liberalis berusaha memasukkan undang-undang sekuler, oleh sebab itu ia mengajak para peserta untuk mendukung partai-partai Islam, ”Oleh karena itu, setiap individu dari yang hadir, maka ia hendaknya ikut serta untuk memperjuangkan agama Islam dengan bergabung kepada partai-partai Islam dan mendukungnya dalam pemilu…”

Ketika Salafi Ubah Paradigma tentang Pemilu

Hidayatullah.com. Sebelum diturunkannya berita mengenai bolehnya mengikuti pemilu oleh dua tokoh Salafi Yordan, Masyhur Hasan Salman dan Ali Al Halabi, oleh Al Jazeera, beberapa komunitas yang juga mengaku sebagai Salafi telah memilih berpartisipasi dalam pemilu, dan mencalonkan diri sebagai anggota perlemen, walau sebelumnya mereka menolak.

Adalah Tajammu’ Al Islami As Salafi, komunitas Salafi Kuwait, telah memilih bergabung dalam parlemen. Sebelumnya, komunitas Salafi Kuwait yang saat itu diwakili oleh Jama’ah Ihya At Turats menolak mengikuti pemilu pada tahun 1981, dengan alasan bahwa parlemen tidak berhak membuat hukum. Hanya Allah lah yang menentukan hukum, namun setelah itu mereka memilih masuk perlemen sebagaimana tercatat dalam profil peserta pemilu Kuwait yang dipublikasikan oleh koran Al Qabas (11/4/2009).

Akan tetapi, Khalid Sulthan, salah satu anggota parlemen dari At Tajammu` menyatakan bahwa organisasi itu bukan sayap politik Ihya At Turats. Namun, menurutnya, kedua-duanya adalah Salafi yang tidak bertentangan satu sama lain, sebagaimana dipublikasikan dalam situs resminya, alislami.org.