PKS: Stop Pengiriman TKW Informal

Kasus tenaga kerja wanita yang dihukum pancung Sabtu (18/6/2011) di Arab Saudi, Ruyati binti Satubi, adalah sebuah gambaran problem yang kompleks tentang tenaga kerja Indonesia (TKI). Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, Minggu (19/6/2011).

Di sisi hilir, hal ini mengindikasikan persoalan diplomasi dan perlindungan WNI yang masih lemah. Namun di sisi hulu, menurut Mahfudz Siddiq, adalah lemahnya sistem perekrutan dan penempatan TKI. Jadi, Mahfudz menyarankan Kemenakertrans, BNP2TKI dan Kemlu harus dievaluasi. Kasus ini dianggapnya nyaris tidak jadi wacana dan agenda, seperti terabaikan.

"Sekali lagi saya mendesak penghentian pengiriman TKW sektor informal selama pemerintah belum tuntas benahi sistem perekrutan, pengiriman, penempatan, dan perlindungannya. Saudi dan Malaysia sampai dengan sekarang tetap tidak mau buat MoU G to G. Masih banyak peluang untuk TKI sektor formal," Mahfud menandaskan.

Bidang Perempuan launching RKI

Bidang Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah tengah serius menggarap rencana launching program nasional Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Launching rencana akan dilaksanakan pada 29 Juni 2011 mendatang.

Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jateng, dr Marijati mengatakan RKI merupakan sumbangsih PKS kepada masyarakat, khususnya perempuan. "RKI akan kami jadikan media untuk bisa memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas keluarga Indonesia sampai ke struktur RT/RW dengan cara merekrut relawan RKI yang akan kami latih secara berkala dan diterjunkan langsung ke wilayah masing-masing untuk memberikan contoh dan pelatihan tentang konsep parenting, manajemen rumah tangga dan membina serta mempersiapkan keluarga," paparnya.

Tidak hanya di tingkat Jawa Tengah, menurut dr Marijati, program serupa juga akan dilaksanakan di tingkat kota pada bulan Agustus yang bertepatan dengan Ramadan dan Desember. "Kami targetkan tahun ini RKI sudah ada di 35 kabupaten/kota di Jateng," ujarnya.

Mahfudz Siddiq: Komisi I meminta Pemerintah Bayar Tebusan terkait Darsem

DPR melalui Komisi I, meminta Pemerintah membayar diyat (tebusan ganti rugi) untuk Darsem, seorang Tenaga Kerja Indonesia yang divonis hukuman mati namun dimaafkan pihak keluarga korban dan diwajibkan membayar 2 juta real atau sebesar Rp4,7 miliar.

Komisi I DPR meminta Pemerintah melakukan pembayaran sebelum tanggal 7 Juli 2011.

"Komisi I meminta Pemerintah terkait Darsem, membayar Rp4,7 miliar sebelum tanggal 7 Juli 2011 sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI di Luar Negeri," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq saat rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di DPR, Senin (20/6/2011).

Negeri beda pendapat…

“Betapa pun sulit, perbedaan pendapat karena perbedaan pendekatan atau latar belakang orientasi, seharusnya dianggap wajar dan manusiawi. Bahkan, kalaupun yang berbeda pendapat itu sama-sama seorang nabi…”

Kutipan bijak itu saya petik dari kumpulan tulisan almarhum KH M Cholil Bisri dalam bukunya Menuju Ketenangan Batin. Sebuah pesan yang bagi saya begitu mendalam dan penuh makna bagi sebuah negeri yang mempunyai moto Bhineka Tunggal Ika ini.

Kiai Cholil, dalam tulisan itu secara tersirat ingin menggambarkan bahwa beda pendapat pada diri manusia itu sesungguhnya sesuatu yang amat wajar, manusiawi. Bahkan manusia paling mulia seperti nabi pun bisa berbeda pendapat tatkala masing-masing belum mengerti makna atas sebuah tindakan yang dilakukan.

Yang terpenting, ketika beda pendapat itu terjadi hendaknya tidak disikapi secara tergesa-gesa dan penuh emosi. Klarifikasi secara jujur dan bertindak bijak serta arif bijaksana atas sebuah perbedaan adalah hal terbaik layaknya jalan yang ditempuh para nabi.

ANAK PARA KADER PKS BERLOMBA-LOMBA MENJADI HAFIDZ AL-QUR’AN

“Dik, lagi apa?” tanya Ust Asfuri pada seorang bocah di Masjid Al Hikmah Mampang Jakarta di bulan Ramadhan 2 tahun yang lalu.
...
“Lagi dengerin tilawah Pak” jawab si bocah sambil mengutak-ngatik HP di serambi dekat pagar masjid lantai 2.
“Siapa namamu?”
“Abdurrahman” jawabnya.
“Anak siapa, Dik?”
“Ust Musyafa”
“Dah berapa juz hafalannya?”
“14 juz”.

Dan kini Abdurrahman telah menjadi hafidz Al Qur’an. Dialog di atas adalah gambaran bagaimana seorang bocah yang dua tahun lalu baru hafal 14 Juz, tahun ini sudah hafal 30 juz. Menurut Ust Musyaffa Ahmad Rahim yang merupakan fungsionaris PKS kepada redaksi dakwatuna.com, anaknya telah dinyatakan lulus seleksi Hifdzul Qur’an 30 juz sehingga berhak untuk ikut khataman dan akan mendapat sanad, insya Allah. Beliau berharap anaknya supaya menjadi Ahlul Qur’an.

Kisah di atas baru sekelumit kisah seorang anak kader PKS yang menjadi hafidz Al Qur’an.

سُئِلَ حَكِيْمٌ "Seorang Bijak Ditanya"

Oleh: Musyafa Ahmad Rahim
(Ketua Kaderisasi DPP PKS)

سُـئِــل حَـكِـيْـــمٌ

Seorang bijak ditanya:


سُئِلَ حَكِيْمٌ : مَنْ أَسْوَأُ النَّاسِ حَالاً؟

1. Siapakah manusia yang kondisinya paling buruk?

قَالَ : مَنْ قَوِيَتْ شَهْوَتُهُ .. وَبَعُدَتْ هِمَّتُهُ.. وَقَصُرَتْ حَيَاتُهُ .. وَضَاقَتْ بَصِيْرَتُهُ

Ia menjawab: Seseorang yang kuat syahwatnya, jauh cita-citanya, pendek hidupnya dan sempit bashirah-nya (mata hatinya).

سُئِلَ حَكِيْمٌ : بِمَ يَنْتَقِمُ اْلإِنْسَانُ مِنْ عَدُوِّهِ.....؟

2. Dengan apa seorang manusia membalas dendam kepada musuhnya?

فَقَالَ : بِإِصْلاَحِ نَفْسِهِ

Ia menjawab: dengan memperbaiki dirinya.

TERUS MELANGKAH! Pasangan Muda PKS Siap Berlaga di Pilwalkot Yogyakarta

Pasangan muda yang diusung PKS Zuhrif Hudaya-Aulia Reza Sabatian, siap berlaga dalam Pemilihan Wali Kota Yogyakarta periode 2011-2016, yang akan digelar September 2011. Dengan semangat "The Dream Catcher" mereka siap merealisasikan mimpi-mimpi warga Jogjakarta.

Untuk mengenal sosok serta visi-misi Zuhrif Hudaya yang saat ini menjabat sekjen DPW PKS DI Yogyakarta, berikut wawancara Zuhrif Hudaya yang dimuat di koran Seputar Indonesia (SINDO):

Bagaimana anda memaknai Kota Yogyakarta?

Merujuk pada visi-misi yang telah disepakati oleh legislatif, eksekutif dan komponen masyarakat, Yogyakarta merupakan kota pendidikan berkualitas, kota pariwisata berbudaya dan kota jasa yang ramah lingkungan. Mendasarkan pada hal tersebut, kita senantiasa harus mendukung dan mendorong agar selalu lebih baik dan menjadikan Yogya sebagai kota ideal.

Komisi IV Soroti Tenaga Hononer di Puskesmas

Komisi IV DPRD mempertanyakan banyaknya temuan tenaga honorer dan perawat magang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK). Pasalnya, banyaknya tenaga honorer tersebut ditakutkan akan berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kesehatan di Sukoharjo.

Anggota Komisi IV DPRD M Samrodin mengatakan di lingkungan DKK terutama di tingkat Puskesmas masih ditemukan banyak tenaga honorer. Padahal, secara tidak langsung banyaknya tenaga honorer tersebut akan mempengaruhi kegiatan pelayanan masyarakat. Hal tersebut sangat terbukti ketika kesejahteraan tenaga honorer masih kurang diperhatikan mereka akan bekerja dengan setengah hati. Berbeda kalau mereka berasal dari PNS yang kesejahteraannya sudah dijamin. “Kalau kondisinya seperti ini ditakutkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan program kesehatan bagi warga miskin tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Samrodin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/6).

Menurut dia, dari banyaknya tenaga honorer di Puskesmas, gaji mereka sekitar Rp 250.000-Rp 300.000 per bulan. Artinya, dengan melihat gaji yang mereka terima bisa bekerja dengan setengah hati. “Mereka berharap dengan gaji kecil suatu saat akan diangkat menjadi PNS. Namun, di lain sisi Pemkab terlalu terbebani dengan belanja pegawai jika kebanyakan melakukan rekrutmen PNS,” paparnya.

Banleg: Penerapan sanksi Perda masih lemah

Badan Legislasi (Banleg) DPRD Sukoharjo menilai penegakan peraturan daerah (Perda) terkait penerapan sanksi masih lemah di wilayah setempat. Hal itu mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari perolehan denda.

Wakil Ketua Banleg DPRD Sukoharjo, Sunarno, menyatakan sanksi pelanggaran peraturan tertentu sebenarnya telah dituangkan dalam Perda. Tetapi dalam penerapan, pengenaan sanksi baik administrasi maupun pidana masih jarang dilakukan.

“Padahal sanksi-sanksi administrasi harusnya bisa diterapkan dengan harapan ada pemasukan bagi PAD. Selain itu juga memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” tegasnya ditemui wartawan di Kantor DPRD, Jumat (17/6/2011).

Pengakuan Seorang Pria tuk Bahagiakan Pasangannya

Sebuah pesan pendek menutup BBM-ku dengan Gusfid, sebut saja demikian karibku alumni Perminyakan ITB.

"Salam buat istri dan anak-anak. Pastikan mereka selalu bahagia Bro..."

Singkat dan jelas. Udah beberapa hari ini jiwa amtenar Jawaku kumat. Pengin dilayani istri terus. Pengin diperhatikan terus. Sedikit saja dia kurang sempurna memperlakukanku atau anak-anak, timbul semangat menuntut dalam benakku. Chat penutup dengan Gusfid tersebut seolah cara Tuhan mengingatkanku. Aku memang butuh bahagia. Berarti istri juga membutuhkannnya.