jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 20 Juni 2011

Cemaskan Kemenangan Islamis, Sekuleris Mesir Serukan Tunda Pemilu

Kalangan sekuler Mesir menyerukan penundaan pemilu legislatif September 2011. Alasannya, agar semua kekuatan politik memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Mereka khawatir kelompok Islamis, Ikhwanul Muslimin, dengan mudah memenangi pemilu seiring peningkatan populeritasnya saat ini.

Mengutip kantor berita Associated Press (AP), The Washington Times (19/1) memberitakan, banyak kalangan mencemaskan Ikhwanul Muslimin mendominasi parlemen sehingga terjadi “pengaruh Islamis yang tidak proporsional” ketika menyusun konstitusi baru.

Mesir dijadwalkan menggelar pemilu legislatif September 2011 guna menyusun pemerintahan baru pasca penggulingan rezim Presiden Husni Mubarak. Saat ini pemerintahan sementara dijalankan Dewan Militer.

Mengapa Kita Menghafal (tahfizh) Al-Qur’an

Oleh : Ustadz Salman Syarifudin , MA

Pengertian menghafal (tahfizh)
Menghafal Al-Qur’an terdiri dari dua kata, yaitu kata “menghafal” dan “Al-Qur’an”. Dalam kamus besar bahasa indonesia, pengertian menghafal adalah berusaha meresapkan kedalam fikiran agar selalu ingat. Menurut Zuhairini dan Ghofir, menghafal adalah suatu metode yang digunakan untuk mengingat kembali sesuatu yang pernah dibaca secara benar seperti apa adanya. Metode tersebut banyak digunakan dalam usaha untuk menghafal Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Al-Hifzh secara etimologi adalah menjaga, memelihara atau menghafalkan. Sedang Al-Hafizh adalah orang yang menghafal dengan cermat, orang yang selalu berjaga-jaga, orang yang selalu menekuni pekerjaannya. Istilah Al-Hafizh ini dipergunakan untuk orang yang hafal Al-Qur’an tiga puluh juz tanpa mengetahui isi dan kandungan Al-Qur’an. Sebenarnya istilah Al-Hafizh ini adalah predikat bagi sahabat Nabi yang hafal hadits-hadits shahih (bukan predikat bagi penghafal Al-Qur’an). Hifzh diartikan memelihara atau menjaga dan mempunyai banyak idiom yang lain, seperti si-fulan membaca Al-Qur’an dengan kecepatan yang jitu (zhahru al-lisan) dengan hafalan di luar kepala (zhahru al-qolb). Baik kata-kata zhahru al-lisan maupun zharu al-qolb merupakan kinayah (metafora) dari hafalan tanpa kitab, karena itu disebut “istizhahrahu” yang berarti menghafal dan membacanya di luar kepala. Dalam kitab ini, menghafal Al-Qur’an, memeliharanya serta menalarnya haruslah memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

Hidayat Nur Wahid: TKI Dipancung Menusuk Rasa Kemanusiaan

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyesalkan keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang memancung TKI asal Bekasi, Jawa Barat, Ruyati, di Mekkah, Sabtu (18/6) kemarin. Menurut Hidayat, pemancungan itu sangat menusuk rasa kemanusiaan.

“Kejadian itu sangat menusuk rasa kemanusiaan. Pemerintah harus bisa memastikan untuk bisa melindungi TKI yang disebut pemerintah sebagai pahlawan devisa,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Senin (20/6).

Hidayat juga menyesalkan perwakilan pemerintah di Arab Saudi yang tidak mengetahui akan ada eksekusi pancung terhadap Ruyati, pada hari itu. “Sangat aneh Konjen ikuti proses hukumnya, tapi tidak tahu ada rencana eksekusi. Memang pihak Saudi harus memberi tahu, tapi harusnya Konjen juga mengikuti dan mencari informasi juga,” ungkap Mantan Ketua MPR tersebut.

Fraksi PKS DPRD Banten Siap Kembalikan Mobil Dinas

REPUBLIKA.CO.ID,SERANG--Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Banten siap mengembalikan mobil dinas yang dipinjam pakai dari Pemprov Banten terkait temuan penyalahgunaan dalam LHP BPK tahun anggaran 2010. "Saat ini mobil dinas itu dalam posisi 'standby' tidak kami pakai, kami menunggu surat resmi penarikan dari Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Sanuji Pentamarta di Serang, Jumat.

Ia mengatakan, terkait dengan temuan penyalahgunaan pembelian 80 mobil dinas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), DPRD Banten tidak terkait langsung dengan hasil temuan tersebut karena pelaksana anggarannya ada pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten. "Mobil yang dipakai DPRD itu hanya pinjam pakai dari Biro Umum dan Perlengkapan. Sehingga yang harus menindaklanjuti temuan BPK itu biro umum," kata Sanuji.

Sanuji mengatakan, fraksi PKS berharap Pemprov Banten segera menindaklanjuti berbagai temuan dalam LHP BPK tahun anggran 2010 tersebut. Selain itu, gubernur juga harus melakukan evaluasi terhadap kepala SKPD yang menjadi langganan temuan BPK, sehingga tahun 2011 diharapkan laporan keuangan Provinsi Banten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

PKS Mau Jadikan Isu Mafia Anggaran untuk Mereformasi DPR

Mafia anggaran harus dibersihkan dari DPR sebab bila dibiarkan dapat merusak citra dan kredibilitas DPR secara keseluruhan baik anggota, fraksi, dan lembaga DPR.
"Saat ini momentumnya tepat untuk membersihkan mafia anggaran di DPR yang merugikan rakyat. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan maka isu mafia anggaran tidak akan pecah hingga akhir Periode DPR 2014," kata anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 16/6).

Menurut Muzzammil, untuk memberantas mafia anggaran butuh good will dari pimpinan DPR dan didukung oleh para anggota. Bila ada oknum anggota DPR yang berperan sebagai mafia anggaran, maka harus dilaporkan segera dengan syarat ada bukti hukum yang cukup.

Napak Tilas Dakwah PKS di BIAK NUMFOR

Oleh: Cahyadi Takariawan

Tiba juga akhirnya di Biak Numfor. Berjuta kenangan saya membuncah di daerah yang satu ini. Ingat saat sembilan tahun yang lalu, untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki ke Biak atas kehendak Allah. Pengalaman yang sungguh tidak akan terlupakan seumur hidup saya.

Saya datang ke Biak Numfor sembilan tahun lalu itu sesungguhnya bukanlah termasuk dalam jadual yang direncanakan. Semula rekan-rekan aktivis dakwah di Papua mengajak saya mengunjungi Biak dan meneruskan perjalanan selanjutnya dari Biak. Akan tetapi, karena berbagai keterbatasan, rencana ke Biak akhirnya dibatalkan, sehingga dari Jayapura rencana langsung ke Makassar, padahal rekan-rekan aktivis di Biak telah menyiapkan berbagai kegiatan.

Mendapatkan berita pembatalan rencana saya ke Biak, Bandi Sukmadi, seorang aktivis dakwah di Biak bergurau kepada rekan-rekan lainnya, “Kita buat trouble saja pesawatnya, sehingga bisa singgah di Biak”. Barangkali ungkapan kekecewaan mereka telah sedemikian rupa, sehingga didengarkan dan dikabulkan Allah.

Akhirnya PKS Patok PT 3 Persen

Sekjen PKS Anis Matta, memastikan partainya telah memutuskan untuk menyetujui ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) pada Pemilu 2014 sebanyak 3 persen. Sebelumnya di Badan Legislasi DPR, PKS mengasumsikan PT berkisar 3-4 persen.
”Ya soal PT untuk revisi UU Pemilu, kita mengusulkan 3 persen. Sebenarnya kalau mau, PKS bisa saja tetap pada pandangan semula. Pilihan ini juga untuk menghormati partai baru atau partai kecil untuk tetap bisa ikut dalam peserta pemilu mendatang,” ujar Anis di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (17/6).

Anis mengatakan, dari sembilan partai yang lolos di DPR saat ini pun sebenarnya tingkat perolehan suaranya relatif rata-rata mendekati angka itu. Karenanya jika terlalu mematok angka PT tinggi sampai 5 persen belum tentu hal yang realistis.

Anis Matta: Soal Nazaruddin, Partai Lain Jangan Ikut Campur!

Kasus suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games di Pelembang yang diduga melibatkan beberapa politisi Demokrat, salah seorang di antaranya adalah Muhammad Nazaruddin, merupakan persoalan internal partai berlambang bintang mercy itu.

Meski politisi Demokrat itu adalah anggota DPR, hal itu tidak serta merta citra wakil rakyat secara keseluruhan akan tercoreng.

"Menurut saya ini masih merupakan masalah internal Partai Demokrat. Sebaiknya kita tidak ikut campur. Lebih bagus kita ngopi ngopi saja,"
ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di gedung DPR, Senayan, Jakarta, (Jumat, 17/6).

DPW PKS DIY Apresiasi Kerja Keras Semua Kader pada Pilkada Kulonprogo

"Assalamu'alikum wr wb, atas nama struktur diucapkan jazakumullahu khoiron jaza' atas bantuan dan partisipasi kader dalam pemenangan pemilu KP, walaupun perolehan suara di KPU tadi malam berada pada urutan kedua 29,34 %". (SMS DPW DIY - pagi ini)

Pilkada Kulonprogo telah usai, Ahad 19 Juni 2011, dengan karunia Allah SWT PKS mampu meraih 29,34 % total suara. Walau belum bisa mengantarkan ustadz Ahmad Sumiyanto (KI) untuk menduduki wakil bupati, tapi semangat dan pengorbanan dari semua lapisan kader, simpatisan, dan masyarakat akan abadi tercatat dalam lembaran amal yang akan kita petik di negeri abadi, insya Allah.

Saat saya bertemu ustadz Ahmad Sumiyanto sore kemarin (19/6/11) di DPD Kulonprogo usai mengetahui hasil quick count beliau menghadapinya dengan senyum khasnya. "Hasil itu sudah tercatat di lauhul mahfudz bahkan sebelum kita diciptakan, namun yang penting adalah ikhtiar kita, itulah nilai kita," mantap beliau.

Sharing Twit @IskanQL Aleg PKS Terkait #Ruyat

Berikut sharing Iskan Qolba Lubis, anggota DPR RI komisi VIII Fraksi PKS, terkait Ruyati, TKW yang dieksekusi mati dengan cara pancung pada Sabtu (18/6) kemarin...

1. Kita tentu menghormati hukum yg ada di KSA (Kerajaan Saudi Arabia), tp ada keanehan yg hrs diselidiki Deplu.

2. Pembunuhan yg membuat nyawa seseorang hilang kriminal, Raja pun tdk berhak memberikan"ampunan".

3. Hak berhak mengampuni adlh kel.korban,spt anak kandung atau suami/istri.