PKS: Semoga Kasus Ruyati Jadi Tinta Darah Terakhir TKI

Kasus hukuman mati terhadap Ruyati Binti Satubi oleh kerajaan Arab Saudi merupakan tamparan keras atas kegagalan diplomasi pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI yang sedang terjerat hukum.

“Kinerja Kedubes RI di Arab Saudi, khususnya KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Jeddah, harus dievaluasi,” kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Syahfan Badri Sampurno, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 21/6).

Selain itu, Syahfan mendesak Menteri Marty Natalegawa menjalankan fungsi diplomasi dengan serius, terutama terkait kasus-kasus yang menimpa WNI di luar negeri.

Hidayat Nur Wahid: TKI Dipancung Menusuk Rasa Kemanusiaan

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyesalkan keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang memancung TKI asal Bekasi, Jawa Barat, Ruyati, di Mekkah, Sabtu (18/6) kemarin. Menurut Hidayat, pemancungan itu sangat menusuk rasa kemanusiaan.

“Kejadian itu sangat menusuk rasa kemanusiaan. Pemerintah harus bisa memastikan untuk bisa melindungi TKI yang disebut pemerintah sebagai pahlawan devisa,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid, di Jakarta, Senin (20/6).

Hidayat juga menyesalkan perwakilan pemerintah di Arab Saudi yang tidak mengetahui akan ada eksekusi pancung terhadap Ruyati, pada hari itu. “Sangat aneh Konjen ikuti proses hukumnya, tapi tidak tahu ada rencana eksekusi. Memang pihak Saudi harus memberi tahu, tapi harusnya Konjen juga mengikuti dan mencari informasi juga,” ungkap Mantan Ketua MPR tersebut.

Sharing Twit @IskanQL Aleg PKS Terkait #Ruyat

Berikut sharing Iskan Qolba Lubis, anggota DPR RI komisi VIII Fraksi PKS, terkait Ruyati, TKW yang dieksekusi mati dengan cara pancung pada Sabtu (18/6) kemarin...

1. Kita tentu menghormati hukum yg ada di KSA (Kerajaan Saudi Arabia), tp ada keanehan yg hrs diselidiki Deplu.

2. Pembunuhan yg membuat nyawa seseorang hilang kriminal, Raja pun tdk berhak memberikan"ampunan".

3. Hak berhak mengampuni adlh kel.korban,spt anak kandung atau suami/istri.