Sudah Bayar Kebersihan, Kios Tetap Kotor

SUKOHARJO. Komisi II DPRD Sukoharjo menemukan perbedaan retribusi pasar dari hasil temuan dalam Inspeksi Mendadak (Sidak) di pasar tradisional kota Sukoharjo, Selasa (9/2). Perbedaan tarif retribusi pasar tersebut berkisar antara Rp 800 sampai Rp 1.000.

Sidak yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo Eka Junaidi itu bertujuan memantau harga beras di pasaran, produk China dan retribusi pasar. Dari temuan Sidak terkait harga beras, kebanyakan terjadi kenaikan di kisaran antara Rp 400 sampai Rp 700 di hampir semua jenis beras yang ada.

Selain beras, harga kedelai juga ikut naik dari Rp 10.500 menjadi Rp 12.000. Hanya harga gula saja yang mengalami penurunan dari Rp 11.000 menjadi Rp 9.500. Untuk kebutuhan pangan lainnya relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan berarti.
”Kenaikan ini sudah terjadi bulan kemarin, terutama karena penurunan jumlah stok beras karena masih musim tanam,” ujar salah satu pedagang sembako di pasar Sukoharjo, Ny Sajiono.

Selain menemukan kenaikan harga Sembako, Komisi II juga menemukan barang impor dari China seperti handuk di salah satu kios milik Eko. ”Sampai saat ini hanya sebatas handuk saja barang impor dari China, untuk baju dan pakaian yang lainnya belum ada,” ujar Eko kepada Joglosemar.

Kasus chikunguya di Sukoharjo naik 85%

Sukoharjo (Espos). Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) mencatat kasus chikungunya pada awal tahun ini naik 85% dibanding pada awal tahun lalu yaitu dari yang hanya 14 kasus melonjak menjadi 98 kasus.

Dengan kondisi itulah, DKK akhirnya menerbitkan surat kewaspadaan yang ditujukan kepada 12 kecamatan. Dalam surat peringatan kewaspadaan tersebut, kecamatan selanjutnya meneruskannya lagi hingga ke tingkat kelurahan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penyakit Menular (P2M) DKK, Rustiningsih menjelaskan, kasus chikungunya saat ini memang sedang merebak. ”Berdasarkan catatan kami, kasus chikungunya memang melonjak tajam. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga kami terbitkan surat kewaspadaan agar masyarakat segera membuat langkah antisipasi,” jelas Rustiningsih, Selasa (9/2).

Mengacu kepada catatan DKK, kasus chikungunya yang tercatat pada sampai bulan keempat 2009 lalu sebanyak 14. Namun demikian, jumlah tersebut melonjak tajam pada tahun ini menjadi sebanyak 98 kasus. ”Jadi berdasarkan catatan kami, kasus chikungunya pada bulan keempat tahun ini naik menjadi 98 kasus. Nah, apabila jumlah ini dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun lalu kenaikannya memang luar biasa,” jelasnya.

Sukoharjo masih hadapi kendala

Sukoharjo (Espos). Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi sejumlah masalah yang harus dipecahkan di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi besarnya jumlah penduduk miskin, tingginya angka pengangguran, belum optimalnya produksi pertanian dan rendahnya kualitas SDM.

Selain itu, kualitas pelayanan publik dinilai masih belum optimal dan dukungan infrastruktur pun belum memadai.

Demikian disampaikan Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto saat berpidato di hadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Peringatan Hari Lahir ke-63 Kabupaten Sukoharjo, Rabu (15/7), di Gedung Dewan setempat.

Menurut Bupati, mengacu pada arah kebijakan pembangunan, disepakati bahwa masalah-masalah tersebut diatasi dengan menetapkan program prioritas yang meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian, peningkatan aksesibilitas serta kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan kepasitas kelembagaan dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Senin, Komisi I Nglurug ke UI

SUKOHARJO. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo mangkir untuk ketiga kalinya dari panggilan Komisi I terkait penjelasan penerimaan CPNS Kabupaten Sukoharjo yang dinilai bermasalah. Hal itu mendorong anggota Komisi I harus meminta klarifikasi langsung ke Universitas Indonesia (UI) sebagai penanggung jawab pembuatan soal sampai tahap penilaian.

Sebelumnya, Komisi I mempersoalkan penerimaan CPNS karena dianggap terjadi banyak kejanggalan seperti tidak jelasnya MoU kedua belah pihak, transparansi nilai dan ketidakhadiran UI saat mengantar soal ujian.

Karena carut marutnya penyelenggaraan CPNS 2009 itu, Komisi I menginginkan keterangan langsung terkait masalah itu. Sunarno, Anggota Komisi I menjelaskan, pihaknya saat ini tidak mendapat jawaban terkait masalah penerimaan CPNS itu oleh BKD.

”Senin (8/1) tim Komisi I berangkat ke Jakarta untuk meminta keterangan pada pihak UI terkait permasalahan CPNS di Sukoharjo,” ujarnya.

Konfercab PDIP Molor

SUKOHARJO. Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP sampai saat ini belum jelas kapan pelaksanaannya. Pasalnya, sampai saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai pemegang keputusan dalam pelaksanaan Konfercab belum mengeluarkan hasil keputusan terkait waktu pelaksanaan Konfercab.

Demikian diungkapkan oleh Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Dwi Jatmoko, Senin (8/2). Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya sudah melayangkan surat kepada DPC minggu yang lalu. Namun sampai saat ini DPC belum mendapatkan hasil keputusan DPP PDIP.

”Belum ada instruksi dari pusat sampai detik ini terkait pelaksanaan Konfercab PDIP Sukoharjo. Dan kita sebagai DPC tetap akan mematuhi hasil yang dikeluarkan DPC,” ujarnya.

Terkait adanya desakan dari 10 PAC kemarin untuk segera melakukan Konfercab dengan alasan Konfercab seharusnya dilaksanakan pada bulan Februari harus selesai, Dwi Jatmoko menanggapinya sebagai hal yang wajar mengingat sebagai Sekretaris DPC dia tidak berani serta merta melanggar aturan partai.

Arswendo menyesal lukai umat Islam

Jakarta. Budayawan Arswendo Atmowiloto mengaku menyesal pernah melakukan perbuatan yang dinilai melukai umat Islam dengan membuat sebuah pooling atau survey kontroversial di tabloid Monitor yang pernah dipimpinnya di masa lalu.

“Saya menyesal karena saat itu membuat umat Islam terluka,” kata Arswendo dalam sidang uji materi UU Penodaan Agama No 1/PNPS/1965 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (10/2).

Arswendo mengemukakan hal itu ketika ditanya apakah terdapat rasa penyesalan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan yang hadir dalam persidangan tersebut sebagai pihak terkait.

Sedangkan Arswendo dihadirkan oleh pihak pemohon uji materi sebagai salah seorang korban yang pernah dijerat hukum karena terkait dengan pasal-pasal tentang penodaan agama.

Perbuatan yang dinilai melukai umat Islam adalah saat tabloid Monitor pada 15 Oktober 1990 mengumumkan hasil survey mengenai siapa tokoh yang paling diidolakan oleh masyarakat Indonesia.

Mengawali Babak Baru dari Kota Suci

MUSWIL I PKS Arab Saudi

PK-Sejahtera Online. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arab Saudi pada hari Kamis-Jumat, 4-5 Februari 2010 melaksanakan kegiatan Musyawarah Wilayah di Makkah Al Mukarramah dengan tema ‘Mengokohkan Ukhuwah Menata Dakwah’. Muswil PKS Arab Saudi tersebut dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta perwakilan dari 7 DPD PKS di Arab Saudi dari kota Makkah, Jeddah, Madinah, Dammam, Riyadh, Qasim, dan Abha.

Pada Muswil yang berlangsung hangat, akrab dan penuh semangat ini, PKS Arab Sadi berhasil menetapkan pengurus baru PKS Arab Saudi periode 2010-2014, yaitu Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) H. Fira’di Nasruddin, Lc., Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) Ust. H. Hidayat Mustafid, MA, dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah MPW (MPW). H. Abdullah Khaidir. Tak ketinggalan, para peserta muswil di masing-masing DPD menyatakan kesiapan untuk segera menggulirkan berbagai rekomendasi yang telah disepakati di muswil ini.

Fira’di Nasrudin (35 tahun) dikenal sebagai aktifis dakwah di Riyadh yang aktif mengisi berbagai kajian keislaman bagi para TKI di Arab Saudi. Sebelumnya, ustadz muda yang berasal dari kota Metro, Lampung ini menjabat sebagai Ketua Bidang kaderisasi DPW PKS Arab Saudi.

PKS Arab Saudi adalah perwakilan PKS di luar negeri yang memberikan memberikan andil suara bagi PKS pada dua Pemilu terakhir. PKS berhasil memenangkan Pemilu 2009 di Arab Saudi dengan dukungan 43% suara, meningkat dari dukungan sebesar 24% pada Pemilu 2004.

Proses hukum tak jelas, keluarga lapor Satgas mafia hukum

Sukoharjo (Espos). Keluarga korban kecelakaan lalu lintas menuntut pihak terkait serius menangani proses hukum kasus kecelakaan yang dialami Suyati, 50, warga Tegalrejo RT 01/RW IV Kelurahan Begajah, Sukoharjo yang mengakibatkan korban meninggal di tempat.

Pasalnya, proses hukum kasus tersebut hingga saat ini dinilai masih terkatung-katung, padahal kecelakaan tersebut telah terjadi 27 Juni 2008 lalu di Jl Solo-Sukoharjo tepatnya di selatan simpang empat Begajah.

Suami korban, Suwiyono, 59, dalam jumpa pers kepada wartawan, Senin (8/2) menerangkan selain proses hukum masih belum jelas, pihaknya juga menemui beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut.

Menurutnya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Timutius Djoko Ahmad Pitoyo yang merupakan Kepala Bank Jateng baru dimuat atau diterbitkan ke Kejaksaan oleh Kasatlantas Sukoharjo pada bulan Maret 2009 lalu atau dibuat setelah satu tahun peristiwa kecelakaan. Selain itu, tersangka selama ini tidak pernah ditahan oleh penyidik.

Tanah Masih Bermasalah, PT JMP Didemo

SUKOHARJO. Ratusan warga Telukan, Grogol, Sukoharjo yang tergabung dalam Forum Masyarakat Telukan (Format ) menggelar unjuk rasa, menuntut penghentian pembangunan pabrik PT Jerapah Megah Plastindo (JMP), Sabtu (6/2).

Tuntutan itu dilakukan warga karena nilai tanah yang ditempati pabrik masih dalam sengketa. Aksi yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Mereka melakukan orasi secara bergantian.

Koordinator Format, Srisantoso dalam orasinya mengatakan, persoalan sengketa tanah berawal ketika praktik tukar guling tanah bengkok desa seluas sekitar 12,5 hektare (Ha). “Kalau memang hal itu dikatakan sebagai tukar guling, maka sebelum tanah itu digunakan sebagai lokasi pabrik, harusnya sudah ada penggantinya lebih dulu,” ujarnya kepada wartawan.

Namun kenyataannya, meski tanah itu masih dalam sengketa dengan warga sekitar lokasi, namun pembangunan pabrik jalan terus. “Seharusnya tidak seperti itu dan ada kesepakatan dulu. Karena warga di sini masih merasa dirugikan jika pabrik tersebut tidak mengganti lokasi tanah,” jelasnya.

Kosmetik Politik SBY

Belakangan ini, publik ramai membicarakan seputar keluhan presiden SBY terhadap aksi demonstrasi pada momentum 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, tanggal 28 Januari 2010. Sebelumnya, SBY dibuat kebakaran jenggot oleh terbitnya buku Membongkar Gurita Cikeas (MGC) dan isu pemakzulan (impeachment) dari Pansus Century.

Namun, berbeda dengan keluhan-keluhan SBY dulu yang bernuansa politis, kali ini keluhan SBY sarat akan nilai-nilai etik. “Ada yang bawa kerbau, SBY badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau. Apa itu ekspresi kebebasan dan demokrasi. Juga foto yang diinjak-injak dan dibakar di mana-mana dan daerah lain,” demikian komentar kekesalan SBY menanggapi ulah demonstran (Kompas, 3/2/2010).

Di mata SBY, unjuk rasa dengan membawa kerbau ke istana sebagai simbol kegagalan pemerintah menjalankan program, selayaknya tidak terjadi. Sebab, itu bertentangan dengan norma ketimuran dan kesantunan demokrasi.

Pertanyaannya, standar etika seperti apa yang menjadi cara pandang SBY untuk menganalisis perilaku demonstran? Benarkah kritikan SBY itu untuk mempersantun wajah demokrasi di Indonesia dan membuat demonstran lebih sopan dalam menyampaikan aspirasinya? Sejauh mana fakta politik merangsang SBY berkomentar seperti itu?