jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Tampilkan postingan dengan label PDIP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PDIP. Tampilkan semua postingan

Jumat, 21 Mei 2010

PDIP Jateng dominasi Pilkada kabupaten/kota

Semarang (Espos). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jateng mendominasi Pilkada kabupaten/kota. Dari enam Pilkada yang telah digelar, lima dimenangi calon diusung partai berlambang banteng moncong putih.

Sekretaris PDIP Jawa Tengah (Jateng) Agustina Wilujeng, menyatakan strategi untuk memenangi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yakni pertama partai harus solid.

“Soliditas partai sangat penting, setelah itu secara gotong-royong segenap pengurus dan kader partai mensukseskan calon memenangi Pilkada,” katanya kepada wartawan di Semarang, Jumat (14/5).

Senin, 12 April 2010

Regenerasi PDIP Tak Sesuai Ekspektasi

Tudingan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) didominasi orang tua ternyata tak berlebihan. Lebih separuh dari 27 orang yang duduk di DPP yang baru dibentuk dalam Kongres III PDIP di Sanur, Bali, Kamis 8 April 2010 ini berusia di atas 50 tahun.
Paling tua adalah Ketua bidang Kehormatan Partai, Sidharto Danusubroto. Sidharto yang hampir menginjak usia 74 tahun. Sementara termuda adalah Puan Maharani, Ketua bidang Politik yang berusia 37 tahun pada 6 September nanti.

Pengamat politik, Andrinof Chaniago:

PDIP tidak serius dalam melakukan regenerasi. Pasalnya, PDIP tidak mementingkan munculnya tokoh-tokoh baru dalam tubuh partainya. PDIP seharusnya memperlihatkan kekuatan kader lapis keduanya yang selama ini terbukti memiliki kemampuan.

PKS Nilai Sikap Tegas Mega Soal Oposisi Menarik

Kongres III PDIP

Denpasar. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi ketegasan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam pidato politiknya. Presiden PKS, Luthfie Hasan Ishaq, menilai pidato Megawati menarik.

"Bagus. Sikapnya menarik. Kita memberi apresiasi tehadap sikap tersebut," kata Luthfie usai menghadiri acara pembukaan Kongres III PDIP di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Selasa (6/4/2010).

Dalam pidatonya, Megawati menegaskan tidak akan pernah menjadi bagian dari kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat. Banyak kalangan menilai, pernyataan tersebut adalah keinginan Megawati agar PDIP ke depan tetap menjadi penyeimbang pemerintahan SBY.

Selasa, 23 Maret 2010

PKS: PD Rangkul PDIP Ekspresikan Ketakutan

Jakarta. PKS menilai upaya Partai Demokrat (PD) merangkul PDIP sebagai langkah menyelamatkan popularitas dan elektabilitas. Hal ini disebabkan popularitas PD dan SBY menurun tajam karena skandal Century.

"Mungkin karena pengen cari popularitas dan mengamankan elektabilitasnya di 2014. Saya menduga itu ekspresi ketakutan," kata Ketua DPP PKS Agus Purnomo kepada wartawan di FX Senayan, Jakarta, Selasa (23/2/2010).

Menurut Gus Pur, demikian dia biasa disapa, popularitas PD sedang menurun tajam. PD sedang berbenah setelah kalah suara gara-gara koalisi tidak setia di Pansus Century.

Selasa, 09 Maret 2010

PDIP: Jangan Ada Intervensi Politik dalam Proses Hukum Century

Barter Perkara
Jakarta. Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mengaku sangat kecewa dengan beredarnya kabar adanya barter perkara. PDIP berharap tidak ada yang mengintervensi kelanjutan Century di penegak hukum.

"Jangan ada siapapun yang menodai kemandirian pengadilan dan penegakan hukum terhadap kasus Century. Jangan diintervensi kekuasaan dan politik apalagi upaya adanya barter politik kekuasaan dengan barter hukum," kecam Tjahjo dalam pesan singkat kepada detikcom, Selasa (9/3/2010).

Lebih dari itu, menurut Tjahjo, isu tgersebut sangat menodai nurani rakyat. "Menurut Saya kok sangat tidak etis ya, ada istilah proses barter perkara, ini melukai masyarakat Indonesia dan menodai negara hukum," keluh Tjahjo.

Senin, 08 Maret 2010

Pengurus DPC PDIP Sukoharjo Terima SK DPP

SUKOHARJO. Pengurus DPC PDIP Sukoharjo periode 2010-2015 makin mantap berkiprah, karena surat keputusan (SK) dari DPP yang ditandatangani Ketua Uum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Pramono Anung sudah turun.

“SK dari DPP dikeluarkan tanggal 4 Maret kemarin, sehingga dengan terbitnya SK ini pengurus baru DPC dapat bekerja sesuai ketentuan karena punya landasan hukum yang kuat,” ujar Sekretaris DPC PDIP, Syarief Hidayatullah kepada wartawan, Senin (8/3).

Menurut Syarief, setelah keluarnya SK Nomor 0427/PAP-DPS/DPP/III/2010 tersebut, pengurus DPC diharuskan segera membuat rancangan program selama lima tahun ke depan.

Kamis, 04 Maret 2010

PDIP Ditagih LPj Dana Bansos Pengurus Lama Tak Merespons

SUKOHARJO. Laporan pertanggungjawaban (LPj) dana bantuan sosial (Bansos) tahun anggaran 2009 senilai Rp 396.936.000, sampai kini masih ngendon di DPC PDIP Sukoharjo. Padahal Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (DPPKAD) Sukoharjo sudah mendesak dan memberikan deadline mengenai penyerahan LPj tersebut.

Desakan oleh DPPKAD tersebut didasarkan pada instruksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam instruksinya, BPK meminta LPj dana bantuan hibah bantuan keuangan (BHBK) agar segera diserahkan.

Atas desakan dari BPK, maka DPPKAD Sukoharjo mengeluarkan surat bernomor 970/375/II/2010 perihal pengiriman dana Bansos 2008 dan 2009. Surat tersebut diterbitkan 18 Februari 2010 yang ditandatangani Kepala DPPKAD, Agus Santosa dan ditujukan kepada mantan Ketua DPC PDIP, periode 2005-2010, Bambang Riyanto.

DPPKAD menyerahkan surat pelaporan penggunaan dana (SPj) kepada Bambang Riyanto, karena jabatan Ketua DPC PDIP saat itu masih di tangannya. Sehingga, yang berhak melaporkan dan membuat LPj terkait dana Bansos adalah pengurus terdahulu.

Selasa, 23 Februari 2010

Wardoyo Masih Berpeluang

SUKOHARJO. Titik Suprapti dinilai belum tentu menjadi calon Bupati Sukoharjo dalam Pilkada 2010 mendatang. Pasalnya, rekomendasi DPP PDIP untuk Titik Suprapti belum hitam di atas putih dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Sukoharjo, Wardoyo Wijaya masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP untuk menjadi calon Bupati Sukoharjo mendatang dan bukan Titik Suprapti yang telah diungkapkan oleh Wasekjen DPP PDIP Mangara Siahaan.

Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo Syarief Hidayatullah kepada wartawan menjelaskan, Keputusan hasil rapat yang menyebutkan DPP mengajukan rekomendasi kepada Titik sebagai Cabup dan Wardoyo Wijaya sebagai Cabup merupakan hasil rapat pada bulan Januari kemarin.

Sehingga hasil rekomendasi tersebut belum dipatenkan dalam bentuk hitam di atas putih. “Dengan hasil seperti itu, kita semua bisa objektif melihat kalau kemungkinan besar peluang final komposisi rekomendasi bisa berubah,” tegasnya, Selasa (23/2).

Wardoyo Wijaya pimpin PDIP Sukoharjo

Sukoharjo (Espos). Mantan Ketua DPRD Sukoharjo Periode 2004-2009, Wardoyo Wijaya, resmi ditetapkan sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Sukoharjo periode 2010-2015 menggantikan ketua lama, Bambang Riyanto, yang saat ini masih menjabat Bupati.

Penetapan Wardoyo tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan menang telak dalam rapat kerja di 10 pimpinan anak cabang (PAC) yang digelar akhir tahun lalu. Wardoyo hanya kalah di dua PAC, yaitu PAC Baki serta Weru, sebab di dua PAC tersebut, Bambang Riyanto dinyatakan sebagai pemenang.

Dalam Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Sukoharjo yang digelar Senin (22/2) di kantor DPC setempat, ke-10 PAC itu menyatakan Wardoyo menang sebagai calon ketua. Hanya PAC Baki yang menyatakan kemenangan Bambang Riyanto sementara PAC Weru menyatakan abstain lantaran mengaku belum menyelenggarakan rapat kerja PAC.

PDIP rekomendasikan TBR-Wardoyo Wijaya

Sukoharjo (Espos). Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mangara Siahaan menegaskan rekomendasi untuk calon bupati dan wakil bupati Sukoharjo yang akan maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) mendatang jatuh pada Titik Suprapti atau lebih dikenal dengan Titik Bambang Riyanto (TBR) serta Wardoyo Wijaya.

Penegasan tersebut disampaikan Mangara dalam jumpa pers sebelum konferensi cabang (Konfercab) dimulai di Kantor DPC, Senin (22/2). Selanjutnya, Mangara menambahkan, surat rekomendasi akan terbit dalam waktu dekat.

”Kalau soal rekomendasi masih belum berubah, masih tetap yaitu Titik dengan Wardoyo,” jelasnya. TBR untuk posisi calon bupati sementara Wardoyo Wijaya untuk posisi calon wakil bupati.

Mangara menambahkan, munculnya nama TBR dengan Wardoyo Wijaya setelah melalui beberapa argumentasi yang disampaikan para koordinator wilayah (Korwil) di Jawa Tengah (Jateng). Sehingga, TBR dan Wardoyo selanjutnya dijadikan kandidat untuk calon bupati dan wakil bupati.

Konfercab PDIP digelar tanpa BR

Sukoharjo (Espos). Konfercab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukoharjo digelar di Kantor DPC PDIP setempat, Senin (22/2), tanpa kehadiran Ketua DPC Bambang Riyanto (BR).

Berdasar pantauan, Konfercab yang seharusnya digelar pukul 09.30 WIB molor dua jam lebih karena menunggu pimpinan rapat yang juga Wakil Sekretaris DPP PDIP, Mangara Siahaan. Konfercab akhirnya baru dimulai sekitar pukul 12.00 WIB.

Wakil Ketua I DPC, Sriyanto dalam awal sambutannya meminta maaf kepada peserta lantaran Konfercab digelar apa adanya. Pihaknya juga meminta maaf lantaran ketua DPC PDIP, Bambang Riyanto tidak bisa hadir di hari itu.

Pemilihan Ketua DPC PDIP Bambang Riyanto Kalah Telak

SUKOHARJO. Bambang Riyanto, incumbent Ketua DPC PDIP Sukoharjo kalah telak dalam Konferensi Cabang (Konfercab), Senin (22/2) dalam pemilihan Ketua DPC PDIP Sukoharjo Periode 2010-2015. Dia dipecundangi Wardoyo Wijaya dengan kekalahan dukungan yang sangat telak. Bambang yang saat ini juga masih menjabat bupati hanya mendapat dukungan satu suara PAC, sedangkan Wardoyo didukung 10 PAC dan satu suara PAC menyatakan abstain.

Dalam Konfercab tersebut Bambang Riyanto tidak hadir. Dia hanya mendelegasikan tugas-tugas pimpinan kepada wakil ketua, Sriyanto. Sriyanto dalam sambutan pembukaan menegaskan Bambang tidak hadir karena ada tugas luar kota sebagai Bupati. Selain itu ketidakhadirannya juga karena proses Konfercab sejak awal ada persoalan. Namun Sriyanto tidak menjelaskan lebih lanjut.

Sedangkan Ketua DPP PDIP, Mangara Siahaan menyayangkan ketidakhadiran Bambang. Meskipun demikian, hasil Konfercab hari ini tetap sah sesuai aturan internal partai.

Pelaksanaan Konfercab DPC PDIP Sukoharjo dipimpin Ketua DPP PDIP Mangara Siahaan, Bimo Putranto Wakil Ketua DPD I Jawa Tengah dan Nuniek, Sekretaris DPD I Jawa Tengah.

Sebelum berlangsungnya pemilihan ketua, seluruh anggota PAC dengan perwakilannya melaporkan dan membacakan hasil rapat PAC. Dari 12 PAC yang ada, 10 PAC memilih Wardoyo, sedangkan satu PAC memilih Bambang Riyanto dan satu abstain.

Rabu, 17 Februari 2010

Suara DPC PDIP Sukoharjo terpecah

Sukoharjo (Espos). Suara kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukoharjo pecah dalam menyikapi keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah (Jateng) yang dituangkan dalam surat usulan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang pelaksanaan koferensi cabang (Konfercab) pada 14 Februari nanti.

Perpecahan suara tersebut dilatarbelakangi adanya perbedaan tafsir dan tuntutan dari sebagian pengurus DPC partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Tak hanya suara DPC yang terpecah, perbedaan tersebut sekarang ini berdasar informasi yang dihimpun juga meluas hingga ke tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) di mana 10 PAC dengan tegas menuntut pelaksanaan Konfercab segera, sementara dua PAC lainnya tidak menentukan sikap.

Sekretaris PAC Grogol yang juga juru bicara 10 PAC yang mendukung pelaksanaan Konfercab, Syarif Hidayatullah mengatakan, pihaknya menerima informasi dari DPD bahwa Konfercab untuk Kota Makmur seharusnya dilaksanakan pada 14 Februari nanti.

“Menurut informasi yang saya terima dari DPD, mereka sudah mengusulkan agar pelaksanaan Konfercab Sukoharjo supaya disegerakan pada akhir pekan ini. Surat dari DPD kepada DPP tersebut bernomor 1823-9/II-A/DPD/2010 yang ditandatangani Ketua DPD Jateng, Murdoko dan Sekretarisnya Nunik Sri Y,” jelas Syarif kepada wartawan, Rabu (10/2).

Rabu, 10 Februari 2010

Suara DPC PDIP Sukoharjo terpecah

Sukoharjo (Espos). Suara kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukoharjo pecah dalam menyikapi keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah (Jateng) yang dituangkan dalam surat usulan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang pelaksanaan koferensi cabang (Konfercab) pada 14 Februari nanti.

Perpecahan suara tersebut dilatarbelakangi adanya perbedaan tafsir dan tuntutan dari sebagian pengurus DPC partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Tak hanya suara DPC yang terpecah, perbedaan tersebut sekarang ini berdasar informasi yang dihimpun juga meluas hingga ke tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) di mana 10 PAC dengan tegas menuntut pelaksanaan Konfercab segera, sementara dua PAC lainnya tidak menentukan sikap.

Sekretaris PAC Grogol yang juga juru bicara 10 PAC yang mendukung pelaksanaan Konfercab, Syarif Hidayatullah mengatakan, pihaknya menerima informasi dari DPD bahwa Konfercab untuk Kota Makmur seharusnya dilaksanakan pada 14 Februari nanti.

“Menurut informasi yang saya terima dari DPD, mereka sudah mengusulkan agar pelaksanaan Konfercab Sukoharjo supaya disegerakan pada akhir pekan ini. Surat dari DPD kepada DPP tersebut bernomor 1823-9/II-A/DPD/2010 yang ditandatangani Ketua DPD Jateng, Murdoko dan Sekretarisnya Nunik Sri Y,”
jelas Syarif kepada wartawan, Rabu (10/2).

Konfercab PDIP Molor

SUKOHARJO. Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP sampai saat ini belum jelas kapan pelaksanaannya. Pasalnya, sampai saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai pemegang keputusan dalam pelaksanaan Konfercab belum mengeluarkan hasil keputusan terkait waktu pelaksanaan Konfercab.

Demikian diungkapkan oleh Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Dwi Jatmoko, Senin (8/2). Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya sudah melayangkan surat kepada DPC minggu yang lalu. Namun sampai saat ini DPC belum mendapatkan hasil keputusan DPP PDIP.

”Belum ada instruksi dari pusat sampai detik ini terkait pelaksanaan Konfercab PDIP Sukoharjo. Dan kita sebagai DPC tetap akan mematuhi hasil yang dikeluarkan DPC,” ujarnya.

Terkait adanya desakan dari 10 PAC kemarin untuk segera melakukan Konfercab dengan alasan Konfercab seharusnya dilaksanakan pada bulan Februari harus selesai, Dwi Jatmoko menanggapinya sebagai hal yang wajar mengingat sebagai Sekretaris DPC dia tidak berani serta merta melanggar aturan partai.

Minggu, 07 Februari 2010

10 PAC Desak DPC Gelar Muscab

SUKOHARJO. Sebanyak 10 dari 12 pengurus PAC PDIP di Sukoharjo menuntut untuk segera digelarnya Musyawarah Cabag (Muscab) PDIP. Mundurnya pelaksanaan Muscab ditengarai karena ada lima PAC yang tidak memenuhi kuorum oleh Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Dwi Jatmoko dan Ketua DPC, Bambang Riyanto.

Sebanyak 10 PAC tersebut di antaranya PAC Mojolaban, Kartasura, Sukoharjo, Purwosari, Nguter, Gatak, Baki, Palokarto, Grogol dan PAC Bendosari. Kedatangan mereka diwakili oleh masing-masing PAC ke kantor DPC PDIP untuk menyerahkan surat desakan segera dilakukannya Muscab.

Ketua PAC Kecamatan Grogol, Syarif Hidayatullah mengatakan, desakan tersebut sangat beralasan, mengingat di daerah lain sudah melakukan Muscab. Terlebih, pada bulan Maret akan diadakan Konferda, dan bulan April akan diadakan kongres.

Senin, 01 Februari 2010

PDIP Sukoharjo Belum Satu Suara Soal Pilkada

SUKOHARJO. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukoharjo belum satu sependapat berkaitan dengan sosialisasi bakal calon bupati (Cabup) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sukoharjo. Perbedaan tersebut terlihat dari keterangan Sekretaris dan Ketua DPC PDIP Sukoharjo, saat dimintai keterangan para wartawan, Jumat (29/1).

Sebelumnya Sekretaris DPC PDIP Dwi Jatmoko menjelaskan, sampai saat ini mereka belum menerima rekomendasi yang pasti oleh DPP. Posisi DPC hingga sekarang masih dalam tahapan dan menunggu hasil rekomendasi DPP. ”Secara resmi rekomendasi Cabup dari PDIP memang belum ada sampai detik ini. Dan kita masih menunggu rekomendasi dari DPP,” ujarnya, Kamis (28/1).

Menurut Dwi, secara internal partai politik (Parpol) sudah melakukan sosialisasi pada kader. ”Selama ini memang benar ada dua Cabup dari PDIP dan itu yang kita sosialisasikan antara Wardoyo Wijaya dan Titik Bambang Riyanto,” jelasnya.

Sementara Bambang Riyanto Ketua DPC PDIP Sukoharjo mengatakan hal berbeda. ”Sampai saat ini rekomendasi dari DPP belum turun sama sekali. Jadi kita tidak berani berspekulasi dalam Cabup nantinya yang di usung PDIP,” terangnya, Jumat (29/1).

Rabu, 30 Desember 2009

Dukung pencalonan incumbent, Repdem PDIP siap sumbang 100.000 suara


Solo (Espos). DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Solo mentargetkan akan menyumbang 100.000 suara untuk pasangan incumbent pada Pilkada mendatang.
Organisasi sayap partai DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo ini juga meminta pasangan Walikota Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Walikota FX Hadi Rudyatmo untuk kembali maju dalam Pilkada 2010. Ketua DPC Repdem Kota Solo, Yosafat Agung Santoso, menegaskan hal itu di sela-sela acara pelantikan pengurus baru, di Sekretariat DPC PDIP Solo, Minggu (20/12).

Agung menegaskan rekomendasi tersebut berdasarkan kesepakatan yang dicapai saat digelar workshop Redpem pada Sabtu (19/12). “DPC Repdem Kota Solo merekomendasikan untuk mencalonkan kembali pasangan incumbent sebagai calon dari PDIP pada Pilkada 2010,” tandasnya.