Apa Makna Reshuffle bagi PKS?

Oleh: Cahyadi Takariawan

Reshuffle? Begitu pentingkah kita bicarakan ? Mungkin karena terlalu banyak membaca media, kita menjadi merasa penting berbicara soal reshuffle. Semua media tengah ramai membicarakannya. Semua media berspekulasi tentang segala sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Agar tidak terseret ke dalam kisaran pembicaraan yang bersifat spekulatif, kita awali dulu dengan landasan yang menyebabkan PKS melakukan koalisi.

Sebagaimana diketahui, koalisi PKS dengan Pemerintahan SBY dimulai sejak proses pemilihan calon Presiden tahun 2004. Setelah berhasil menang menjadi Presiden RI, koalisi ini dikukuhkan dengan Kontrak Koalisi yang berisi ikatan nilai dan ikatan kerja untuk Indonesia.

Pada proses pemilihan calon Presiden tahun 2009, kembali PKS mendukung SBY. Ketika SBY berhasil memenangkan pemilihan calon Presiden untuk periode kedua, PKS mengukuhkan koalisi dengan Kontrak Koalisi yang isinya sangat detail. Sebuah Kontrak Koalisi untuk membangun Indonesia berdasarkan suatu platform yang disepakati bersama dengan SBY.

Dalam perjalanan dua kali membuat Kontrak Koalisi dengan SBY, tentu saja banyak dinamika di sepanjang perjalanannya. Beberapa kali PKS dikecewakan oleh sikap SBY yang membuat kebijakan tidak populis, dan tidak mengajak pimpinan PKS untuk berbicara. Seperti saat mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, dan saat menentukan calon wakil Presiden yang akan mendampinginya pada periode kedua pemerintahan sekarang ini. Sama sekali tidak mengajak berbicara PKS sebagai mitra koalisi, yang berkali-kali disebut sendiri oleh SBY sebagai “back bone”.

Lesehan bersama Pak Cah bincang-bincang 'Behind The Scene' Rapimnas

"Seluruh Jajaran Pimpinan PKS dari Pusat hingga Daerah serta kader-kadernya selalu siap bekerja untuk Indonesia dalam situasi apapun."

Demikian point ke-3 sikap PKS yang dihasilkan dalam Rapimnas 14-15 Oktober 2011 di Jakarta yang kembali ditegaskan lagi oleh ustadz Cahyadi Takariawan dalam acara 'Sosialisasi Hasil Rapimnas' yang digelar PKS Piyungan tadi malam, Ahad 16 Oktober 2011.

Beruntung kami bisa langsung bertemu dan mendapat informasi dinamika PKS dari ustadz Cahyadi Takariawan yang ikut menjadi peserta Rapimnas PKS yang berkenan berkunjung ke PKS Piyungan berbagi semangat dan tsaqofah dakwah.

PRESS RELEASE RAPIMNAS PKS 2011

PRESS RELEASE RAPIMNAS 2011

DPP Partai Keadilan Sejahtera

1. Forum Rapimnas telah melakukan evaluasi perjalanan koalisi yang didasarkan pada kompilasi atas dokumen, pola interaksi dan komunikasi dengan mitra koalisi. Berbagai catatan evaluasi telah dihasilkan, baik hal-hal yang sudah sesuai harapan maupun indikasi inkonsistensi dan penyimpangan yang terjadi.

2. Dalam merespon rencana reshuffle,

a. sikap politik PKS dalam koalisi tetap berbasis pada kontrak politik yang telah disepakati baik yang bersifat normatif, code of conduct (piagam koalisi) maupun kesepakatan-kesepakatan khusus lain yang tercantum dalam perjanjian bilateral antara PKS dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

b. Reshufle adalah hak prerogatif Presiden RI, karena itu segala implikasi kebijakan tersebut merupakan tanggung jawab Presiden RI sepenuhnya dan bukan tanggung jawab
mitra koalisi atau yang lainnya.

Nikmati Jalan Dakwah, Sebagai Apapun atau Tidak Sebagai Apapun Kita

Oleh : Cahyadi Takariawan

Terlalu sering saya sampaikan, agar kita tidak gagal dalam menikmati jalan dakwah. Dalam berbagai forum dan tulisan, saya selalu mengajak dan mengingatkan, agar kita selalu menjadikan jalan dakwah ini sebagai sesuatu yang kita nikmati. Segala renik yang ada di sepanjang jalannya: suka dan duka, tawa ria dan air mata, kemenangan dan kepedihan, tantangan dan kekuatan, sudahlah, semua itu adalah bagian yang harus bisa kita reguk kenikmatannya.

Di antara doa yang sering saya munajatkan adalah, “Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi mencintai jalan dakwah, dan jangan wafatkan aku dalam kondisi membenci jalan ini.” Tentu saja bersama doa-doa permohonan lainnya. Saya tidak ingin menjadi seseorang yang mengurai kembali ikatan yang telah direkatkan, mengungkit segala yang telah diberikan, dengan perasaan menyesal dan meratapi segala yang pernah terjadi di jalan ini.

Saya merasa bukan siapa-siapa, dan hanya seseorang yang mendapatkan banyak kemuliaan di jalan ini. Mendapatkan banyak saudara, mendapatkan banyak ilmu, memiliki banyak pengalaman, mengkristalkan banyak hikmah, menguatkan berbagai potensi diri, menajamkan mata hati dan mata jiwa. Luar biasa, sebuah jalan yang membawa berkah melimpah. Maka, merugilah mereka yang telah berada di jalan ini tetapi tidak mampu menikmati.

KPK, Moral, dan Perilaku

Oleh: Nono Anwar Makarim, Anggota Komite Etik KPK

Di "negeri kurang-lebih", pemecahan masalah tidak pernah tuntas, dan pesan-pesan tidak pernah jelas. Di "negeri kurang lebih" yang salah dimaafkan, yang kurang dikatrol, dan yang berbeda dikooptasi atau dihajar supaya tidak berbeda lagi.

---

Siaran pers tidak boleh panjang-panjang. Singkat, padat sederhana, dan jelas. Itulah formulanya.

Siaran pers Komite Etik Komisi pemberantasar Korupsi ("Komite") yang 12 halaman itu kepanjangan dan hampa penjelasan. Laporan aslinya 88 halaman. Peringkasan selalu perlu pemotongan di sana-sini. Ini menambah ketidakjelasan gambaran tentang apa yang sebenarnya dilakukan 7+1 orang (anggota Komite) selama dua bulan di ruang rapat kecil, lantai III Gedung KPK. Karena itu berikut ini saya tambahkan apa yang tidak sempat dimasukkan ke dalam siaran pers itu.

Pikiran yang tidak meyakinkan semua anggota adalah konsepsi bahwa dalam menilai perilaku seseorang, yang harus diperiksa perbuatannya, bukan maksud, tujuan, atau niatnya apalagi jasa-jasanya di masa lampau. Penilai perilaku menyoroti perbuatan, kelakuan, sepak terjang seseorang yang tampak di mata orang lain. Fokus terpusat pada aspek lahiriah. Perasaan yang berkecamuk dalam hati sanubari pelaku, juga itikad baik si pelaku, tidak penting. Begitu pula prestasi yang sudah dan bahkan sedang dicapainya.

ICW: Laporan Keuangan PKS Sudah Sesuai Standar

KOMPAS.com — Hampir semua partai politik yang saat ini memiliki kursi di DPR RI enggan terbuka soal laporan keuangannya. Dari sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPR, hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mau memberikan laporan keuangan sesuai standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2009.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak Juni silam mengirimkan surat permintaan informasi kepada sembilan partai politik (parpol), berkaitan dengan pengelolaan dana yang berasal dari APBN.

"Pada bulan Juli kami melanjutkan mengirim surat keberatan kepada sembilan parpol tersebut karena hingga saat ini baru tiga parpol yang menyerahkan laporan keuangannya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP, dan PKS," ujar peneliti ICW, Apung Widadi, di Jakarta, Senin (10/10/2011).

Siapa Berani Kritik KPK?

Oleh: Rico Marbun, Peneliti The Future Institute dan Dosen Universitas Paramadina. Email: ricoui@yahoo.com

KPK dibubarkan? Sebagian orang yang sangat marah dengan Fahri Hamzah sepekan belakangan ini, memang menjadikan dua kata itu sebagai kesimpulan singkat atas gugatan panjang politisi asal NTB itu terhadap KPK. Namun, selain teguran dan kritik pedas yang dituai Fahri akibat statementnya pekan lalu, ada satu nuansa yang menarik dimati.

Pembelaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tidak lagi 'sebombastis' seperti yang terjadi pada episode 'cicak versus buaya' beberapa tahun lalu. Kini tidak ada lagi gerakan sejuta Facebooker tolak pembubaran KPK misalnya. Tak ada pula demonstrasi besar mendukung KPK seperti yang pernah tejadi di berbagai pelosok tanah air.

Apakah arti fenomena ini? Menurut saya, kenyataan ini menunjukkan dua hal. Pertama, inilah potret riil menurunnya dukungan publik terhadap KPK seperti yang telah dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia beberapa waktu lalu. Dan kedua, saat ini telah tumbuh bagian dari publik yang secara signifikan meragukan kredibilitas serta kecewa terhadap kiprah KPK dalam membabat korupsi. Hanya saja, Fahri menjadi simbol paling ekstrim dari gerakan kekecewaan terhadap KPK.

Pro kontra yang terjadi mengantarkan kita kepada dua pertanyaan besar. Apakah seluruh gugatan terhadap KPK hanyalah 'cercaan' tanpa dasar? Apakah kritik terhadap KPK, sebenarnya merupakan ilusi yang sengaja diciptakan untuk menutupi gerakan pelemahan terhadap lembaga KPK? Daripada terjebak pada debat kusir berkepanjangan, jawaban atas pertanyaan itu haruslah diperoleh melalui evaluasi dengan indikator yang objektif.

Mahfud MD: Tidak Boleh Ada Lembaga Superbodi di Negara Demokrasi

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pernyataan politikus Partai Keadilan Sejahtera Fachri Hamzah mengenai pembubaran Komisi Pemberantas Korupsi bagus. Namun, pengertiannya tidak harus disetujui.

"Saya menanggapi pernyataan Fachri itu bagus juga dalam pengertian tidak harus disetujui, tapi dengan pemikiran tidak boleh ada sebuah lembaga superbodi yang tanpa kontrol," ujar Mahfud saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (7/10).

Ia menambahkan, pernyataan tersebut layak menjadi bahan evaluasi dan otokritik pada lembaga antikorupsi tersebut. "Iya betul harus menjadi bahan evaluasi internal. Untuk jadi lebih baik dan lebih demokratis," ujarnya.

Jangan Terlambat!

Oleh: Abdullah Haidir, Lc (Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Arab Saudi)

Akhir-akhir ini kita disuguhkan sebuah dinamika sejarah yang begitu cepat, dahsyat dan tak terduga. Kekuatan-kekuatan yang selama ini begitu jumawa karena merasa dapat berbuat apa saja, satu persatu rontok, jatuh tersungkur. Bukan oleh jet tempur dan tank baja milik kekuatan asing yang selalu mereka peringatkan ancamannya, bukan pula oleh pihak oposisi yang selalu mereka jadikan seteru kekuasaannya, bukan pula oleh kudeta orang dalam yang tak sabar terlalu lama menanti gilirannya. Tapi oleh rakyatnya sendiri yang datang tanpa senjata, mengetuk dan menggedor pintu-pintu kesombongannya .

Peristiwa yang sungguh-sunguh memberikan begitu banyak pelajaran berharga bagi kita sekalian. Salah satunya dapat diungkapkan dalam satu kalimat pendek; Jangan Terlambat!

Ya, keterlambatan menyadari keinginan dan penderitaan rakyatnyalah yang menyebabkan para penguasa itu terjungkal. Sebab, kesadarannya baru muncul ketika rakyat dengan segenap kemarahannya sudah tiba di halaman istananya. Ketika janji-janji manis sudah tidak dapat dipercaya kebenarannya.

Keterlambatan seperti ini tentu tidak berdiri sendiri, tapi merupakan buah dari keterlambatan yang lebih besar sebelumnya, yaitu keterlambatan memahami hakikat kepemimpinan yang merupakan amanah amat besar di pundaknya. Itupun juga buah dari keterlambatan yang lebih besar lagi, yaitu terlambat memahami hakekat kehidupan yang harus tunduk dan menghamba kepada Allah apapun kedudukan dan jabatannya.

Da’i = Dadakan Iso...

Oleh: Cahyadi Takariawan

“Pak Cah, tolong Ahad siang mengisi acara untuk para pengelola kaderisasi, tempatnya bla..bla..bla..” demikian Dr. Sukamta menelpon saya Jumat malam (30 September 2011).

“Bukannya ustadz Musyaffa yang mengisi acara tersebut?” tanya saya.

“Semula begitu, namun mendadak ada berita beliau berhalangan hadir ke Yogyakarta, karena ada acara di Jakarta”, jawab Dr. Sukamta.

“Oke, siap”, jawab saya. Saat itu saya tengah silaturahim ke rumah ustadz Makruf Amary di Warung Boto, Yogyakarta. Sayapun sekalian minta “bekal” ustadz Makruf, apa materi yang perlu saya sampaikan untuk menggantikan ustadz Musyaffa tersebut.

Begitulah salah satu “kemanfaatan” orang yang dianggap tua. Harus siap menggantikan para muwajih yang berhalangan datang ke Yogyakarta. Barusan kemarin menggantikan Dr. Hidayat Nurwahid di acara Islamic Book Fair, kini harus siap menggantikan ustadz Musyaffa Ahmad Rahim, Lc.