Rapor Merah Kinerja Menkominfo Tifatul Sembiring

Dakwatuna.Com. Rasanya sudah tidak asing kita dengar, bila ditanya: siapakah menteri berkinerja paling buruk periode saat ini yang memiliki ranking pertama untuk diganti..? Kita dengar dan baca dimana-mana tentu jawabannya TIFATUL SEMBIRING dari PKS. Rasanya kita pun membenarkan informasi ini. Bila ditanya : adakah daftar data prestasi buruk Tifatul Sembiring ; seolah cukup dengan ucapan : “waaah informasi itu ada dimana-mana”.. seolah ucapan ini sudah cukup sebagai bukti!. Karena yang berbicara seperti itu ada dimana-mana, bahkan yang terakhir PROFESOR Jipta Lesmana di televisi TVOne.

Tapi bila Anda yang ditanya, apakah Anda memiliki daftar prestasi buruk Tifatul Sembiring dengan Parameter yang jelas?.. Sungguh Saya mengharapkan bantuan Anda untuk menunjukkan fakta & data itu dengan Parameter yang jelas.

Bagi saya justru pada diri beliau terdapat beberapa prestasi baik yang cukup menonjol yang sulit dilakukan menteri-menteri yang lain. Bahkan “penggoyangan” posisi beliau tidak pula memiliki parameter yang jelas sama sekali. Di satu kesempatan, dikatakan beliau mesti diganti karena Kinerja yang buruk. Tapi di kesempatan yang sama pula dikatakan karena partai Tifatul Sembiring melanggar kesepakatan koalisi partai berkaitan dengan hak angket mafia pajak. Tapi orang demokrat mengatakan hal ini sambil melobi agar kiranya yang terhormat PDIP mau bergabung dengan pemerintahan SBY. Padahal PDIP pun pendukung hak angket pajak. Juga sebagaimana fraksi PKS memiliki sikap yang keras terhadap hasil akhir angket century. Di lain kesempatan lebih lucu ucapan amir Syarifuddin sekjen partai demokrat yang “memaklumi” pengajuan hak angket yang dilakukan Golkar karena niatnya “untuk memperbaiki citra ketua umumnya (Aburizal Bakrie)” jadi substansi yang diabaikanpun (yaitu mengungkap mafia pajak) menjadi suatu alasan logis.

Ini Lima Sikap Resmi PKS Soal Koalisi

Pasca kegagalan penggunaan hak angket perpajakan, muncul gonjang-ganjing di Sekretariat Gabungan (Setgab). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung penuh usul hak angket perpajakan pun terancam dikeluarkan dari koalisi. Menyikapi hal tersebut, DPP PKS dan F-PKS menggelar rapat dengan Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin di Lembang, Jawa Barat.

Hasilnya, ada lima sikap resmi PKS terkait gonjang-ganjing koalisi.

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan hasil pertemuan tersebut. Pertama, "PKS, sesuai pidato Presiden SBY akan menunggu apa keputusan SBY tentang memformat kembali koalisi."

Ironi Koalisi dan Perombakan Kabinet

KOMPAS. Dari satu kontradiksi ke kontradiksi lain, dan mungkin akan berakhir dengan pepesan kosong. Itulah yang mungkin terjadi dalam wacana tentang koalisi dan perombakan kabinet belakangan ini.

Kontradiksi ini mulai terlihat saat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan partainya tetap berada di koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan ini disampaikan Aburizal setelah bertemu Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3).

Meski sudah diduga sebelumnya, pernyataan Aburizal itu seperti antiklimaks dari peringatan Presiden Yudhoyono, Selasa pekan lalu di Istana Kepresidenan. Saat itu, seusai rapat kabinet, Presiden menyatakan, ada satu-dua partai koalisi yang melanggar kesepakatan.

Setelah menyampaikan pernyataan itu, Presiden Yudhoyono memanggil sejumlah petinggi partai koalisi pemerintahannya, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu pekan lalu. Hingga saat ini, diduga hanya petinggi Partai Keadilan Sejahtera yang belum bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan.

PKS Targetkan Sejuta Pengusaha UMKM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan meretas satu juta pengusaha sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2011. Target tersebut, kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaeni, akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan pembiayaan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan yang bersinergi dengan program partai.

Selain itu, Jazuli mengungkapkan, kader PKS juga diminta mencermati program-program pembiayaan yang dimiliki peme rintah daerah ataupun pusat, sehingga bisa mengadvokasi konstituen PKS untuk mendapatkan dukungan pembiayaan usaha.

Jazuli meyakini target ini cukup signifikan untuk membantu rakyat Indonesia. Ia menunjuk data sementara dari pemerintah bahwa pengusaha sektor UMKM saat ini hanya berjumlah 0,18 persen dari total populasi. Sementara bila target 1 juta pengusaha UMKM yang dicanangkan PKS tembus, akan menyumbang sedikitnya 0,4 persen penduduk Indonesia yang semakin mandiri.

[wawancara] J Kristiadi: Pepesan Kosong Reshuffle

Wawancara Republika dengan J Kristiadi, peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS)

"Mudah-mudahan PKS yang lebih memiliki karakter merasa tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mau di dalam ataupun di luar pemerintahan, mereka akan tetap sama saja." (J Kristiadi)

Apa artinya wacana reshuffle yang sekarang menggaung lagi?

Isu reshuffle ini seperti ajang cari aman saja oleh pemerintah. Sebenarnya inilah yang menjadikan isu-isu reshuffle menjadi dangkal. Semua melihatnya hanya sebatas Golkar keluar, PKS keluar, Golkar masuk atau apakah PKS masih masuk dalam koalisi. Ini dangkal.

Rakyat seharusnya disuguhkan pengertian reshuffle agar pemerintahan bisa lebih efektif berjalan. Kalau cuma soal keluar-masuk parpol, ya reshuffle tidak ada gunanya untuk rakyat.

PKS akan Blak-blakan di Depan SBY

"...kami akan menyampikan apa pandangan kami atas jalannya koalisi dengan mengacu pada piagam koalisi," Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq.

"Yang ngajak berkoalisi pertama adalah SBY pada Juni 2008 karena elektabilitas SBY di bawah Mega. Ketika PKS putuskan dukung SBY, itu pertaruhan besar. Kalau sekarang mau dikeluarkan, silakan," tandas Anis kepada wartawan di DPR, Rabu (2/3/2011).

“Kalau kemudian PKS dianggap tidak sejalan dan dikeluarkan, sejarah yang akan menilai. Apakah memang yang lebih baik itu tetap berada dikoalisi atau justru tetap konsisten menegakkan hukum dengan memberantas mafia pajak sekalipun risikonya harus berada di luar koalisi,” ujar mantan Presiden PKS itu kepada wartawan di Gedung DPR RI Rabu (3/3/2011).

Bila pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah digelar, PKS akan mendengarkan penilaian dan gagasan SBY selaku ketua koalisi atas perjalanan dan solusi atas persoalan yang dialami koalisi selama ini.

"Tapi kami juga akan menyampaikan apa pandangan kami atas jalannya koalisi dengan mengacu pada piagam koalisi," kata Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 1/3).

Batalkan Angket, Demokrat Gagal Basmi Korupsi

KORUPSITERUS menghantui negeri ini. Pemberantasan korupsi terlihat melemah karena tidak ada ketegasan dan kesungguhan untuk melaksanakannya. Bahkan kubu Demokrat begitu getol menolak hak angket pajak untuk membongkar mafia pajak yang membelenggu Indonesia.

Teten Masduki, Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) melihat KONSOLIDASI KORUPSI justru terjadi di tingkat elite dan oligarki yang membuat kepercayaan pasar dan publik pada pemerintah makin merosot.

Ia menambahkan, demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah telah dikuasai para elit-elit negeri ini yang berwatak korup. Hal ini sangat sulit mencari solusi teknis pemberantasan korupsi di Tanah Air, karena masalah korupsi sudah sangat erat dengan politik dan birokrasi.

Dalam kaitan ini, inisiator hak Angket Pajak yang juga Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, penolakan usulan hak angket dalam rapat paripurna menunjukkan gagalnya pemerintah Presiden SBY dalam upaya memberantas korupsi. Situasi ini menambah suram prospek pemberantasan KKN.

Pemimpin yang Tegas dan Bijaksana

Oleh: KH Didin Hafidhuddin

Sungguh sangat memprihatinkan apabila kita melihat perkembangan kondisi bangsa akhir-akhir ini, di mana sejumlah persoalan besar masih belum dapat diselesaikan secara tuntas, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di negara kita.

Kasus Ahmadiyah sebagai contoh, hingga saat ini, masih menjadi duri dalam daging sehingga selalu menimbulkan gejolak horizontal di tengah-tengah masyarakat. Padahal, akar permasalahan Ahmadiyah ini sangat sederhana, yaitu adanya penodaan terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam ajaran Islam. Inilah yang kemudian mengundang lahirnya fatwa MUI yang menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Jadi, inti persoalannya bukan pada masalah toleransi, hak asasi manusia, dan kekerasan atas nama agama, melainkan pada tidak tuntasnya penyelesaian atas penodaan agama.

Jika saja Ahmadiyah ini segera dibubarkan ataupun dijadikan sebagai agama baru yang diakui secara resmi oleh negara, konflik antarmasyarakat yang sempat memakan korban jiwa tersebut dapat diminimalisasi. Apalagi, keberadaan Ahmadiyah di berbagai negara Muslim pun telah dinyatakan sesat dan keluar dari agama Islam. Di Pakistan, misalnya, Ahmadiyah telah diklasifikasikan ke dalam kelompok minoritas, bukan Islam. Demikian pula di Timteng dan Malaysia. Bahkan, Rabithah `Alam Islamy pun telah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah sehingga mereka dilarang untuk menunaikan ibadah haji.

Begitu pula halnya dengan kasus-kasus besar lain seperti skandal Bank Century, kasus Bibit-Chandra, Gayus, dan mafia pajak serta megakorupsi lainnya. Semuanya seakan-akan dibiarkan mengambang dan tidak jelas penyelesaiannya. Padahal, masalah-masalah tersebut telah menguras energi bangsa ini. Seharusnya energi bangsa ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pembangunan nasional.

Fahri Hamzah Kulwit Tentang "KOALISI"

"Setelah Setgab terbentuk, muncul kekeliruan dan komplikasi yg luas karena SBY seperti mau lepas tangan dr KOALISI. Bahkan banyak kecurigaan bahwa Setgab adalah hasil komunikasi SBY dan Ical (pasca dikalahkannya JK oleh keduanya pd pilpres)" 

--Fahri Hamzah--

Di sela-sela kesibukannya mengikuti Mukernas PKS di Yogyakarta, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyempatkan diri untuk mengisi Kulwit alias kuliah di twitter yang kali ini akan membeber seputar "KOALISI" yang memang lagi panas-panasnya. Selamat menyimak:

1. Jam 12:45:35 AM (saya baru free) sy twitt soal #KOALISI beberapa dulu.

2. Scott Mainwaring yg menyebut bahwa kombinasi presidensialisme + multipartisme itu rumit distabilkan

3. Ok rumit tapi bukan berarti tdk bisa. Karena kerumitan itu memang kita ciptakan: kita trauma dgn parlementer + pembatasan

4.Di antaranya karena aturan #KOALISI yg tidak ada dalam Konstitusi dan uu apapun di Indonesia maka PKS berinisiatif membuat piagam

(Piagam Koalisi antara PKS dan PD silahkan baca disini)

Memahami Realitas Bumi dengan Narasi Langit

Ada 3 situasi dimana tadabbur Qur'an selalu menghasilkan pemahaman dan keyakinan baru yang dahsyat..

Pertama, tadabbur Qur'an yang kita lakukan saat kita membutuhkan perspektif Ilahiah atas sebuah ide, pikiran atau narasai..

Kedua, tadabbur Qur'an yang kita lakukan saat kita membutuhkan perspektif Ilahiah atas sebuah peristiwa, situasi atau fakta..

Ketiga, tadabbur Qur'an yang kita lakukan saat kita perlu proteksi Ilahiah atas berbagai virus emosi negatif seperti sedih, takut dll.