"PKS Expo Untuk Semua"

PKS Expo Munas Ke-2

"100.000 Pengunjung!"

PKS Expo:
PAMERAN, BAZAAR, DAN LOMBA
Semanggi Expo-SCBD, 17-20 Juni 2010
10.00 WIB - 21.00 WIB

diikuti oleh Institusi Bisnis Dalam dan Luar Negeri

Lembaga Keuangan Syariah . ConsumerGoods dan produk halal . Sektor Riil . Enterpreneurship . Lembaga Zakat & Kemanusiaan . Tour and Travel

Pendaftaran:
021-8444351

Korupsi, Neraka bagi Sesama

Romo Benny Susetyo dari Konferensi Waligereja Indonesia dalam diskusi di Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC) di Jakarta baru-baru ini mengungkapkan, organisasi keagamaan berpotensi besar ikut mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena mereka punya pengaruh besar di masyarakat.

Potensi itu hanya akan terwujud jika lembaga keagamaan mampu menjaga integritas dan kemandiriannya terhadap kekuasaan. Sayangnya potensi itu selama ini justru tenggelam karena organisasi keagamaan justru ikut larut dalam hiruk-pikuk kekuasaan, sehingga mereka justru menjadi bagian dalam permasalahan korupsi. Tepat pendapat Djohan Effendi yang menyebutkan ada kegagalan agama dalam hal korupsi ini. Budayawan dan agamawan Emha Ainun Najib pun menyebut, bangsa ini begitu ahli dalam menghancurkan dirinya sendiri lewat korupsi.

Sementara itu, Prof Dr Komaruddin Hidayat menyesalkan berbagai modus operandi untuk melegitimasi tindakan korup dengan membungkusnya lewat kemasan agama. Yang paling disesalkan adalah adanya upaya pemutihan atau penyucian dosa dengan perilaku keagamaan. Dengan pergi haji atau ziarah di makam Yesus di Yerusalem, dengan mendirikan tempat ibadah atau menyantuni anak yatim lewat uang korupsi, seolah tindakan korup bakal mendapat ampunan Tuhan. Kalau fenomena pemutihan ini benar, berarti semakin menunjukkan betapa kebobrokan moral di negeri ini sungguh kian akut.

Mensos Malam Mingguan Dengan Anak Jalanan

Jakarta. Ada yang spesial bagi anak-anak jalanan di pinggir rel kereta api Pejompongan. Mereka bermalam Minggu bersama Mensos Salim Segaf Al Jufri.

"Saya mengecek kondisi real anak jalanan di waktu malam. Bagaimana mereka menjalani kehidupan yg keras," ujar Mensos saat bermalam minggu bersama anak jalanan di rel kereta api Pejompongan, Jakarta Pusat, Sabtu malam dalam rilis kepada detikcom, Minggu (16/5/2010).

Mensos juga ingin melihat sejauh mana pekerja sosial yg mengelola rumah singgah mampu melayani kebutuhan anak jalanan. Anak-anak jalanan tersebut sempat tidak percaya akan dikunjungi langsung oleh Mensos.

Ba’asyir minta pemerintah merehabilitasi nama JAT

Sukoharjo (Espos). Selaku Pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba’asyir meminta pemerintah untuk merehabilitasi nama JAT. Ba’asyir mengatakan JAT sama sekali tidak terkait dengan terorisme. Dia menolak keras anggapan tersebut.

Hal itu ia tegaskan kepada sejumlah wartawan di Kantor Pusat JAT, Cemani, Sukoharjo, Sabtu (15/5). Ia mengatakan JAT adalah organisasi formal terbuka yang hanya akan menempuh cara-cara legal dan tidak ada kaitannya dengan teroris.

Ba’asyir juga meminta kepada polisi untuk segera membuka segel dan garis polisi yang terpasang di kantor JAT wilayah Jakarta. Karena kantor tersebut masih dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. (aps)


Sumber: Solopos Online

JAT menolak dikaitkan terorisme

Sukoharjo (Espos). Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) menolak dikaitkan dengan pelaku atau tindakan terorisme lantaran JAT bukan merupakan organisasi melainkan sebuah bentuk pengamalan syariat.

Hal tersebut ditegaskan pimpinan jamaah JAT, Abu Bakar Baasyir dalam jumpa pers yang digelar di Kantor JAT, Sabtu (15/5). Dalam kesempatan itu, Baasyir meminta Kapolri segera melakukan rehabilitasi nama baik anggota serta pengurus JAT terutama yang berada di wilayah Jakarta.

Lebih lanjut mengenai JAT, Baasyir menjelaskan, bukanlah sebuah organisasi melainkan bentuk pengamalan syariat. Dia menganalogikan apabila dalam bentuk ritual, JAT ibarat salat berjamaah.

Cabup Harus Kendalikan Massa

SUKOHARJO. Mengawali kampanye hari pertama, Senin (17/5), akan digelar penyampaian visi misi dari tiga pasangan Cabup-Cawabup di depan anggota legislatif dalam sidang Paripurna. Setelah itu, kampanye akan dilakukan sesuai jadwal dan zona yang telah ditetapkan oleh KPU Sukoharjo.

Ahmad Muladi dari Divisi Pendaftaran Pemilih dan Kampanye (PPK), KPU Sukoharjo mengatakan, KPU sendiri telah menetapkan tiga titik zona kampanye Pilkada bagi ketiga pasangan Cabup-Cawabup yang akan berlangsung hingga Minggu (30/5) mendatang. Ketiga zona itu terdiri dari 12 kecamatan.

“KPU menetapkan zona kampanye Pilkada yang terdiri dari tiga titik zona, di mana masing-masing zona ada empat wilayah,” jelas anggota KPU Muladi, Minggu (16/5).

Polres Siap Amankan Pilkada

SUKOHARJO. Pilkada Sukoharjo masih akan berlangsung 3 Juni mendatang, namun Polres Sukoharjo sudah melakukan gelar pasukan bersama dan penyerahan Linmas dalam rangka Pilkada tahun 2010 di Lapangan Gelora Merdeka, Jumat (14/5).

Kapolres Sukoharjo, AKBP Suharyono mengatakan, gelar masukan itu dilakukan sebagai persiapan polisi dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada Sukoharjo yang tinggal beberapa miggu lagi.

“Kami harus mempersiapkan sejak dini supaya Pilkada bisa berjalan tertib dan aman. Sejak kemarin kita telah menerapkan status siaga. Dan nanti saat menjaga keamanan Polres bekeja sama dengan sejumlah elemen masyarakat,” jelasnya.

KPU Persiapkan Logistik Pilkada

SUKOHARJO. Menyusul penetapan calon bupati wakil bupati, Rabu (12/5), KPU Sukoharjo mulai menyiapkan bahan logistik Pilkada. Salah satu kelengkapan logistik yang dipersiapkan KPU dalam Pilkada antara lain surat suara.

“Mengenai kartu suara, KPU baru bisa mencetak usai pengundian nomor urut pasangan Cabup dan Cawabup. Karena jika nomor urut pasangan belum diundi maka surat suara juga tidak bisa diundi,” ujar Ketua KPU Sukoharjo, Kuswanto, Jumat (14/5).

Dijelaskan Kuswanto, KPU dalam mencetak surat suara disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Sehingga pihaknya harus hati-hati dalam melakukan pencetakan surat suara, agar tidak terjadi kesalahan dan kerusakan surat suara.

Sedangkan untuk kotak suara, jelas Kuswanto, KPU rencananya akan menggunakan kotak sura yang digunakan pada pemilihan umum legislatif dan Pilpres. ”Kotak suara KPU sudah siapkan dan siap untuk didistribusikan, meskipun masih adanya sedikit perbaikan,” katanya.

Dipanggil Panwas Terkait Kaus Berlogo TBR Kepala UPTD Grogol Mangkir

SUKOHARJO. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) UPTD Grogol, Hartanto mangkir dari panggilan Panwas Sukoharjo untuk dimintai keterangan, Kamis (14/5) kemarin. Sedianya, Hartanto akan dimintai keterangan terkait temuan kaos bergambar pasangan Titik Suprapti-Sutarto (TBR-Tarto) di kantornya.

Ketua Panwaslu Sukoharjo, Subakti A Sidik mengatakan, Panwas sudah melayangkan surat pada Kepala UPTD Grogol terkait temuan kaus bergambar pasangan TBR-Tarto. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.

”Kami sangat kecewa pada sikap Kepala UPTD Grogol yang tidak kooperatif,” tegas Subakti, Jumat (14/5).

Subakti mengatakan, Panwas memanggil Ketua UPTD Grogol, Hartanto di kantor Panwas Kamis (13/5) pukul 15.00 WIB. Setelah menunggu sampai dua jam Hartanto tetap tidak hadir, dan tanpa disertai keterangan apa pun.

Berharap pada Reformasi Birokrasi

KITA bisa sedikit bernapas lega. Rabu, 12 Mei 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Komite Reformasi Birokrasi Nasional dalam upaya melanjutkan rencana pemerintah yang sejak dulu belum efektif. Yaitu, terciptanya birokrasi yang akuntabel, produktif, profesional, dan bebas korupsi.

Rasa lega kita itu mungkin hampir sama seperti rasa puas sementara kita sesaat mendengar pengumuman program lainnya seperti yang dilakukan presiden dan menteri sebelumnya sejak era reformasi. Hampir setiap menteri Kementerian Penertiban Aparatur Negara (Men PAN) atau Mendagri dilantik, sering dibarengi dengan rencana reformasi birokrasi.

Namun, setidaknya, kali ini, kita bisa berharap lebih banyak. Sebab, desain dan format reformasi birokrasi yang baru ini dilengkapi hal-hal dasar yang dibutuhkan. Yakni, siapa yang bertanggung jawab atas reformasi birokrasi, apa saja content (isi) reformasi birokrasi, bagaimana road map yang dikehendaki, bahkan sedang disusun indikator dan konsekuensi apa saja yang akan bisa ditanggung (oknum) atau lembaga pemerintah kalau tidak sesuai dengan aturan birokrasi yang baik.