Tokoh Pluralis Sambut Positif Sikap PKS

Gerakan Peduli Pluralisme

JAKARTA, KOMPAS.com. Hasil Musyawarah II Partai Keadilan Sejahtera yang memutuskan bahwa partai dakwah tersebut menjadi partai terbuka disambut positif tokoh pluralis.

Tokoh Nadhlatul Ulama, Slamet Effendy Yusuf, mengatakan, keputusan tersebut merupakan transformasi sebuah partai politik. Terlepas dari apakah keputusan tersebut merupakan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara majemuk atau hanya sekadar strategi meraih lebih banyak suara, Slamet menyambut positif.

"Untuk membesarkan diri, parpol memang tidak bisa eksklusif, harus inklusif. PKS memang harus menyatu dengan tujuan politik nasional, yaitu demokrasi. Demokrasi mengajarkan kebebasan dan kesetaraan. Pada tingkat kesetaraan, maka anggota parpol harus lebih plural," ujar Slamet pada diskusi yang digelar Gerakan Peduli Pluralisme di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Selasa (22/6/2010).

Metamorfosa PKS

Mata Najwa / Rabu, 23 Juni 2010 23:17 WIB

Pengin lihat Live Streamingnya?

Klik di sini!

Putra Kalimantan Duduk di Struktur Pusat PKS

PK-Sejahtera Online. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2010-2015 telah diumumkan dan kemudian dilantik pada munas PKS yang berlangsung di Jakarta 17-20 Juni 2010. Salah satu dari kepengurusan tersebut masuk nama Riswandi, yang tidak lain adalah Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Riswandi mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan. Bersama dengan Hadi Mulyadi, Ketua DPW PKS Kaltim, Riswandi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memenangkan PKS pada tahun 2014 di wilayah Kalimantan.

Menurut Ibnu Sina, Sekretaris MPW PKS Kalsel. Selain menjadi Wakil Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan, Riswandi juga terpilih menjadi salah satu anggota majelis Syuro yang dipilih sebelumnya oleh kader-kader PKS Kalimantan Selatan beberapa bulan lalu. (arf)


Sumber: PK-Sejahtera Online

Membaca Strategi Politik PKS

Pemilihan umum masih empat tahun lagi, tetapi partai-partai politik semakin mematangkan strateginya untuk memenangi Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden/wakil presiden. Partai Keadilan Sejahtera berupaya untuk naik peringkat menjadi tiga besar pada Pemilu 2014.

Pergeseran format politik yang diusung partai-partai pun terjadi. Partai Golkar, PDI-Perjuangan, dan Partai Demokrat berupaya bergeser ke kanan atau menonjolkan asas keislaman untuk menunjukkan bahwa partai-partai itu bukan lagi dipandang sebagai partai nasionalis sekuler. Sebaliknya, partai-partai yang selama ini menonjolkan asas atau ideologi Islam justru bergeser ke tengah.

Di antara partai-partai berbasis massa Islam yang berani menonjolkan format baru politiknya ke arah tengah adalah PKS. Pada Musyawarah Nasional II PKS, 16-20 Juni 2010 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, PKS semakin menonjolkan dirinya bukan lagi sebagai partai dakwah yang eksklusif, melainkan sudah menjadi partai terbuka bagi warga negara Indonesia non-Muslim untuk bergabung ke partai itu.

Wawancara Khusus Ustadz Hilmi Aminuddin Pasca MUNAS PKS

Munas ke-2 PKS berakhir Minggu (20/6) di Jakarta. Dalam Munas yang diselenggarakan sejak 17-20 Juni 2010 itu, selain mengukuhkan kepengurusan PKS periode 2010-2015, juga dijadikan sarana untuk konsolidasi pimpinan PKS dari seluruh penjuru nusantara. Beragam hal ditanyakan publik juga kader PKS terkait dengan sikap politik PKS belakangan ini, mulai dari soal keinginan PKS menjadi partai terbuka sampai soal koalisi permanen.

Berikut petikan wawancara dengan Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminuddin.

Apa yang ingin dicapai PKS dalam Munas 2 kali ini?
Musyawarah nasional bagi PKS memiliki beberapa makna. Pertama, merupakan momentum untuk konsolidasi pascapemilu dan konsolidasi menghadapi pemilu (legislatif) maupun pemilukada berikutnya. Kedua, Munas merupakan langkah koordinasi untuk menyiapkan dan melaksanakan program partai. Ketiga, Munas menjadi sarana untuk mensosialisasikan langkah-langkah ke depan PKS, sekaligus ajang mobilisasi seluruh kekuatan dari pusat hingga ke daerah.


Munas juga untuk merespons tantangan ke depan dan memperkuat kerjasama dengan semua lapisan masyarakat yang selama ini ikut serta membantu tumbuh kembangnya PKS.

Keterbukaan ala PKS

KOMPAS.com. Pengalaman tiga kali pemilihan umum cukup untuk membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghitung ulang strategi politiknya. Melalui semboyan "PKS untuk semua", partai Islam itu mulai membuka diri kepada semua golongan dan agama.

Setelah lebih dari satu dasawarsa berkiprah di kancah politik Indonesia, PKS mulai mempertimbangkan untuk melegalformalkan keanggotaan kalangan non-Muslim. Masalah keanggotaan non-Muslim itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam Sidang Majelis Syura PKS, Rabu lalu.

Usulan itu membuat persidangan Majelis Syura dengan agenda amandemen anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) berjalan cukup alot. Salah seorang panitia Musyawarah Nasional (Munas) II PKS, Mahfudz Shiddiq, menuturkan, sidang sesi ke-2 yang dimulai pukul 14.00 baru selesai sekitar pukul 23.00. Usulan keanggotaan non-Muslim itu memang baru dibahas dalam sidang sesi ke-2.

Survey KOMPAS: Menimbang Dukungan untuk Keterbukaan PKS

Komitmen Partai Keadilan Sejahtera untuk mengubah diri menjadi partai terbuka disambut dengan dukungan cukup berimbang oleh publik, antara yang menerima dan menolak. Respons cukup positif terhadap perubahan ini tidak saja tecermin pada penilaian masyarakat terhadap citra partai, tetapi lebih dari itu, juga tampak dari kesediaan sebagian publik untuk masuk menjadi anggota.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam sejak periode awal 1980-an. Gerakan dakwah ini berbasis di masjid-masjid kampus. Dalam perkembangannya, aktivitas dakwah ini menjalar pula ke masyarakat umum, bahkan ke kalangan pelajar dan mahasiswa di luar negeri, baik Eropa, Amerika, maupun Timur Tengah. Persaudaraan (ukhuwah) yang dibangun dengan corak ideologi Islam yang kuat menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat perkotaan yang cenderung semakin individualistik (Litbang Kompas, ”Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009”, 2004).
Perubahan politik pada 1998 mendorong para aktivis dakwah ini untuk merumuskan secara lebih konkret upaya peraihan cita-cita mereka. Pendirian partai politik yang berorientasi pada ajaran Islam perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dakwah Islam. Partai Keadilan pun dideklarasikan di Jakarta pada 9 Agustus 1998. Tak perlu waktu lama, pada Pemilu 1999, Partai Keadilan yang menjadi cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera menduduki peringkat ketujuh dari 48 partai politik peserta Pemilu 1999 dengan perolehan suara 1.436.565 atau 1,36 persen. Sayangnya, peringkat ketujuh dan perolehan suara sebanyak itu tak mampu meloloskan Partai Keadilan dari ambang batas perolehan suara untuk bertahan pada pemilu berikutnya.

PKS Bertaktik 'Jengis Khan' Raih Tiga Besar

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarget masuk tiga besar partai pemenang pemilu 2014. PKS sudah menyiapkan rencana strategis untuk meraih target partai tiga besar.

"Kita adalah generasi baru yang tumbuh di zaman baru (reformasi) dan sudah waktunya memimpin," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, Jumat 18 Juni 2010.

Menurut Anis, ada empat fase perjalanan partai yang sudah dilalui. Yakni fase integrasi ke politik Indonesia pada 1998, fase eksistensi dengan raihan suara signifikan pada 2004, fase mainstream pasca pemilu 2009. "Ke depan, kita memasuki fase leading," kata Anis.

MUNAS PKS Himpun 5 Milyar untuk Palestina

Munas ke-2 PKS yang digelar di Hotel Ritz Carlton tidak hanya sebagai wadah untuk konsolidasi struktur PKS seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi ajang penghimpunan dana bagi rakyat Palestina.

Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, sejak berlangsungnya Munas 16-20 Juni 2010, Panitia berhasil menghimpun dana sebesar 1.5 milyar yang akan disumbangkan melalui Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP).

“Alhamdulilah, Kami berhasil menggalang dana 1.5 milyar yang dikumpulkan dari berbagai wilayah dakwah, dari bagian Barat hingga bagian Timur”, ungkap Luthfi.

PKS Perkuat Keseragaman Parpol

Jakarta, RMOL. Dalam Musyawarah Nasional yang berakhir kemarin, Partai Keadilan Sejahtera menegaskan niatnya untuk bermetamorfosis menjadi partai inklusif yang menjaring kader non Muslim dan membuka dialog dengan Amerika Serikat yang dinilai banyak kalangan sebagai musuh Islam.

Kepala Divisi Penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Fajar Nursahid, menyatakan, jika benar niat itu dijalankan, PKS akan membuat dinamika partai politik di Indonesia cenderung seragam.

"Jadi memang menurut saya sayang saja, karena idealnya kita disuguhi berbagai macam format Parpol, ada yang ideologi nasional dan religius, dan ini tunjukkkan keberagaman," kata Fajar saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 21/6).

Pembukaan Munas PKS Bertabur Bintang

PK-Sejahtera Online. Pembukaan Munas ke-2 PKS semalam, di Ballroom Hotel Ritz Carlton Jakarta dihadiri oleh banyak bintang, yang tak lain adalah para tokoh nasional.

Tepat puku 19.00, satu persatu tokoh nasional tersebut memasuki lokasi acara. Mereka adalah Presiden Republik Indonesia Bambang Susilo Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Riset dan Teknologi Suharna.

Hadir pula Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfudz MD, Mantan Ketua MK yang juga dicalonkan menjadi Ketua KPK Jimly Assidiqi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Ketua Parta Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Partai Amanat Nasional yang juga Menko Perekonomian Harta Rajasa, Ketua Partai Demokrat Aburizal Bakrie.

Mengenang Masa Lalu PKS

CATATAN BANG RAPI

Jakarta, RMOL. Kata orang bijak, kita hidup sejatinya harus mengikuti realitas zaman. Tak boleh stagnan,apalagi mundur ke belakang. Karena dunia ini terus bergerak maju dan tak pernah berjalan ke belakang.

Penggambaran itu rasanya pas buat Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang kelahirannya dibidani para aktivis dakwah kampus ini melangkah ke depan mengikuti realitas zaman. Itulah makanya, Munas II PKS menetapkan partai ini sebagai partai terbuka, insklusif, dan moderat. Tidak lagi eksklusif seperti pada era sebelumnya.

Ketika dilahirkan pada 20 Juli 1998, banyak orang memandang PKS berbeda dengan partai-partai lainnya, termasuk dengan partai Islam sekalipun. PKS adalah partai yang menjadikan dakwah sebagai basis gerakan.

Di masa lalu, ciri khas PKS itu begitu kental.Kader militan, ikhlas bekerja, patuh kepada pimpinan, berusaha menerapkan nilai-nilai Islam adalah bagian dari gambaran orang terhadap PKS. Banyak orang lantas memposisikan PKS berbeda dengan partai Islam lainnya.

PKS Dicela dan Dipuja

JAKARTA, KOMPAS.com. Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional kedua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 16-20 Juni 2010, sudah muncul suara-suara yang menyoroti pilihan Hotel Ritz Carlton Pacific Palace Jakarta sebagai tempat pelaksanaan acara.

Semua tahu bahwa tempat itu adalah hotel mewah milik perusahaan Amerika Serikat (AS), negara yang kerap menjadi sasaran aksi massa PKS terkait dengan kebijakan standar ganda AS dalam konflik Palestina-Israel.

Apalagi, PKS juga mengundang Duta Besar AS Cameron R Hume sebagai salah satu pembicara dalam sebuah seminar internasional yang diselenggarakan saat Munas itu berlangsung.

Sejumlah kalangan mempertanyakan sikap PKS yang dinilai telah mendua dan berubah sehingga dikhawatirkan melemahkan respons partai ini terhadap isu-isu yang terkait dengan AS dan perjuangan rakyat Palestina. Publik mempertanyakan agenda terselubung apa di balik perubahan sikap PKS itu.

Sebuah Penjelasan dari Ketua Dewan Syuro PKS: Ustadz Hilmi Aminuddin

Di tengah kesibukannya menggelar Munas II, Ketua Dewan Syuro PKS Ustadz Hilmi Aminuddin, yang akrab disapa Ustadz Hilmi, menyempatkan diri berbincang-bincang dengan wartawan selama kurang lebih satu jam.

Dalam-bincang yang penuh persahabatan itu, Ustadz Hilmi mengaku baru pertama kali berlama-lama dialog dengan wartawan. Karuan saja diskusi ringan hingga yang berat pun dijawabnya dengan renyah.

Mulai dari isu PKS menjadi partai inklusif, kehadiran kader non muslim, bahkan isu kecurigaan sejumlah jenderal soal PKS, isu asas tunggal, Pancasila hingga syariat Islam pun dipaparnya. Termasuk isu aktual soal kasus video porno 'Ariel-Luna Maya-Cut Tari, tak luput dari pengamatannya.

Untuk lebih jelasnya saya menurunkan lengkap wawancara langka ini via facebook. Berikut petikannya:

Politik Pencitraan PKS

Wacana

ADA yang menarik jika mengamati percaturan politik nasional akhir-akhir ini. Politik pencitraan atau bisa diistilahkan political marketing menjadi salah satu gaya khas para politikus. Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melakukan politik pencitraan berhasil mendongkrak popularitas sehingga kembali terpilih menjadi presiden.

Tradisi politik citra di Indonesia berkembang pesat setelah bergulirnya reformasi yang memberikan ruang bagi media. Tidak heran banyak bermunculan lembaga survei dan iklan politik di berbagai media massa ketika reformasi melahirkan pemilihan langsung presiden ataupun kepala daerah. Gambaran itu makin sering terlihat dalam proses politik yang hangat seperti dalam pilkada. Fenomena politik citra ini tidak bisa lepas dari strategi pemasaran untuk mendongkrak suara atau menutupi sebuah kebusukan politik.

Membangun citra dalam dunia politik penting karena terkait dengan kosntituen. Bahkan, menjadi faktor utama bagi politikus atau sebuah partai untuk mencapai tujuan politiknya. Tidak mengherankan citra politik seringkali tidak berdasarkan pada realita. Dinamika politik belakangan beranggapan bahwa citra lebih penting daripada realitas yang membentuknya.

Hilmi Aminudin, Ketua Majelis Syuro PKS: Kami Tak Mau Main di Pinggiran

Sejumlah langkah kontroversial muncul dalam Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera yang berakhir kemarin. Mulai tempat penyelenggaraan di Hotel Ritz-Carlton, yang identik dengan Amerika; menjadi partai terbuka; hingga koalisi permanen dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminudin menjelaskan langkah kontroversial itu kepada Sandy Indra Pratama dari Tempo. Berikut ini petikannya.

Kenapa PKS harus menjadi partai terbuka?
Untuk PKS, masalah partai terbuka atau moderat itu bukan taktis atau strategi politik. Terbuka adalah ajaran Islam yang muncul dari keimanan. Konsekuensinya, kita juga harus menerima pluralitas, dan memang keberagaman itu merupakan karakter dari ciptaan Allah.

PKS Target Dua Juta Kader di 2014

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera menargetkan menjadi partai tiga besar dalam Pemilu 2014. Jumlah kader yang sekarang 700 ribu akan dilipatgandakan sampai pada angka 2 juta pada 2014 nanti.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta yakin bisa mewujudkan target tersebut. "Kami ini berusaha mempertahankan pertumbuhan yang konstan," katanya di sela-sela Musyawarah Nasional PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. "Tahun 1999, 2004, 2009, selalu naik. Insya Allah, nanti Pemilu keempat bisa masuk tiga besar," ujar Anis, Rabu 16 Juni 2010.

Menurut dia, dalam tiga kali pemilihan umum, PKS sudah mampu tampil sebagai partai berbasis Islam terbesar. "Insya Allah, Pemilu 2014 suara kami lebih signifikan," ujarnya.

"Terima Nonmuslim, Ini Revolusi Internal PKS"

VIVAnews. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengapresiasi rencana besar Partai Keadilan Sejahtera membuka jalur untuk nonmuslim menjadi anggota.

Menurut Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia itu, langkah tersebut semacam revolusi di internal partai nomor empat terbesar berdasarkan Pemilu 2009 itu.

"Menurut saya, beberapa terobosan PKS yang dilakukan di Musyawarah Nasional kali ini kelanjutan dari strategi kubu pragmatis-realistis untuk membawa PKS lebih ke tengah," kata Burhan kepada VIVAnews, Kamis 17 Juni 2010.

Kubu pragmatis ini, menurut Burhan, yang berhasil membawa PKS duduk di parlemen dengan suara lebih dari 8 persen. "Pada 2004, ketika Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera, mereka pula yang membawa suara partai menjadi 7,3 persen."

PKS Terima Nonmuslim, Apa Kata Politisi PDIP

VIVAnews. Kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyambut baik rencana Partai Keadilan Sejahtera menerima keanggotaan nonmuslim. Menurut politisi PDIP yang juga Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta, PKS telah sampai pada penerimaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai pilar berpolitik.

"Kami menyambut baik gelombang kesadaran baru bahwa pluralisme itu kebhinekaan dalam kesatuan itu adalah askriptif, sesuatu keadaan yang harus diterima di negara kesatuan Republik Indonesia," kata Arif kepada VIVAnews, Kamis 17 Juni 2010.

"Artinya pemahaman kesadaran baru ini menunjukkan bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjadi satu pilar yang sesungguhnya menopang kehidupan kita dalam bernegara dan berpolitik," kata Arif. "Kami menyambut baik asalkan itu menjadi sebuah platform yang memang didasari niat yang ikhlas membangun bangsa atas dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar."

PKS Siapkan 4 Rencana Strategis

VIVAnews. Partai Keadilan Sejahtera sudah menyiapkan setidaknya empat rencana strategis menjelang Pemilu 2014. Keempat rencana itu akan dibahas dalam Musyawarah Nasional atau disebut pula Musyawarah Majelis Syuro yang diperluas yang dibuka pada Kamis 17 Juni 2010 malam ini.

Empat rencana strategis itu pertama, adalah meresmikan struktur Dewan Pimpinan Pusat yang mengintegrasikan struktur partai dengan struktur fraksi di parlemen. Menurut Mahfudz Siddiq, salah satu Ketua PKS, struktur DPP akan menggarap semua agenda dakwah, pelayanan masyarakat dan pembangunan basis dukungan. Sementara struktur fraksi mengelola agenda kebijakan publik dan pemerintahan.

"Duet Luthfi-Anis akan mengomandani kerja besar ini," kata Mahfudz kepada VIVAnews, Jumat 11 Juni 2010. Luthfi-Anis yang dimaksud adalah Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden DPP PKS, dan Anis Matta, Sekretaris Jenderal.