Menkominfo Jamin Kebebasan Pers dalam RPM Konten

Jakarta (ANTARA News). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, menjamin kebebasan pers tetap terjaga dalam draft Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia yang untuk sementara pembahasannya dihentikan.

"Katakan pada saya kalau ada pasal dalam RPM Konten Multimedia yang membelenggu kebebasan pers, akan saya coret," kata Tifatul Sembiring di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, pihaknya tetap siap dan terbuka menerima masukan dan koreksi dari kalangan masyarakat.

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) Konten Multimedia, kata dia, saat ini dihentikan pembahasannya sampai cooling down.

BEASISWA KULIAH S1 BAGI KADER DAKWAH

 

Assalamu’alaikum wr. wb.

Hamdan thayyiban mubaarakan fiih...

Berikut ini kami informasikan beasiswa Kuliah S1 (Gratis SPP & asrama).

Nama Kampus: Ma’had ‘Aly An-Nu’aimy Jakarta

Alamat: Jl. Seha II No. 1 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan klik:

www.nuaimy.org

CP:

Telp/Fax: 021-7251334. Phone: 081315036781 (Ust. Saifullah)

E-mail: infopendaftaran@nuaimy.org

Wassalam.

Info dari Taufiq Hidayat (ahfiq_85@yahoo.co.id) kepada DPC PKS Grogol (pks.grogol@gmail.com) pada 18 Maret 2010 pukul 21:58

Launching Tarbiyah Tsaqofiyah DPC PKS Piyungan

PK-Sejahtera Online. Dalam rangka membekali kader dakwah dengan ilmu yang luas maka DPC PKS Piyungan menggelar program Tarbiyah Tsaqofiyah (Tasqif) bagi para kader. Grand Opening Kegiatan dari Bidang Kaderisasi ini berlangsung pada hari Selasa 16 Maret 2010 memanfaatkan hari libur nasional.

Sekira tujuh puluhan kader ikhwan akhwat (mayoritas akhwat-ummahat) memadati Gedung TPA Jombor Srimulyo tempat acara berlangsung. Acara dimulai pukul 09.30 dengan dipandu oleh MC akhuna Eko Heri. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh ustadz Dhanie Asy-Syakib. Sebelum materi kajian inti, terlebih dahulu Ketua DPC PKS Piyungan Bapak Andi Tri Widodo memberi sambutan.

Kajian inti pada Tasqif perdana ini disampaikan oleh ustadz Pradipta Kuswantoro. Latar belakang beliau sebagai seorang motivator membuat hadirin sangat bersemangat menikmati ilmu yang disajikan dengan multi media.

Tak terasa waktu menunjuk pukul 11.20 saat acara akhirnya berakhir.


Reporter: Ortega
Sumber: PKS Piyungan Info'S

Soal Fatwa Rokok, Pemerintah Harus Turun

VIVAnews. Fatwa haram rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah terus menuai pro-kontra dari berbagai kalangan. Partai Islam terbesar di Indonesia, PKS, menegaskan bahwa fatwa haram rokok tersebut harus segera diantisipasi dan ditanggapi oleh pemerintah.

“Kalau tidak direspons dan dibiarkan, maka dapat menjadi bola liar, bisa terjadi gejolak sosial di tengah masyarakat,” ujar Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, dalam perbincangannya dengan VIVAnews, Senin 15 Maret 2010. Jadi, lanjut Mustafa, tugas pemerintah dalah waktu dekat ini adalah untuk melakukan cepat tanggap terhadap aspirasi Muhammadiyah tersebut.

Antisipasi pemerintah, menurut PKS, terutama dapat difokuskan pada dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. PKS menilai, meskipun fatwa haram rokok hanya mengikat kepada internal Muhammadiyah, dan bukan merupakan kebijakan pemerintah, namun pemerintah tetap berkewajiban untuk mengantisipasi efek sampingnya, agar tidak timbul gejolak sosial yang merugikan.

Daryono-Joko Widodo Daftar Pilkada

Pilkada Boyolali

Boyolali (Espos). Pasangan Daryono-Joko Widodo menjadi pasangan ketiga yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon (Balon) bupati dan wakil bupati (Wabup) dalam ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali tahun 2010.

Pasangan itu secara resmi menyerahkan berkas persyaratan pencalonan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali, 7 Maret lalu. Sebelum tiba di Sekretariat KPU, pasangan yang diusung Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, bersama ratusan pendukungnya melakukan pawai.

Start dimulai dari Sekretariat DPD PKS, Sekretariat DPD Golkar, Jl Cendana, Pasar Sunggingan, Pasar Kota Boyolali, kemudian melewati Radio Karisma, Kantor Kelurahan Siswodipuran hingga tiba di Sekretariat KPU Boyolali.

Pilkada Tanpa Calon Independen

SUKOHARJO. KPU Sukoharjo memastikan bahwa Pilkada Sukoharjo 3 Juni 2010 mendatang tidak diikuti calon independen. Pasalnya, calon-calon independen yang telah mendaftarkan diri ke KPU tidak memenuhi syarat jumlah pendukung.

Pasangan independen Tri Bintang Budiharjo dan Purwanto misalnya, hanya memenuhi syarat dukungan sebanyak 34.573 KTP, sedangkan pasangan Amat Suyadi Suryo Saputro dan HR Susmono Adhimartono hanya 34.280 dukungan. Padahal, syarat dukungan calon dari independen minimal harus 34.917 dukungan sebagai mana yang peraturan KPU.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SPPPSDM) KPU, Sukoharjo, Yulianto Sudrajad, Selasa (16/3).Penegasan itu, menurut Yulianto didasari dari berita acara rapat Pleno KPU tertanggal 15 Maret 2010 dengan No. 128/BA-Panitia/KPU-SKH/HB/III/2010.

“Calon independen yang resmi mendaftar di KPU hanya dua pasangan itu sejak penutupan pendaftaran calon independen berakhir Minggu (14/3) pukul 24.00 WIB. Dan keduanya dinyatakan tidak lolos verifikasi,” pugkas Sudrajad, Selasa (16/3).

Sumarna Siap Dampingi Bambang Margono

SUKOHARJO. Kepala Badan Diklat Kabupaten Sragen Sumarna mengaku siap menjadi orang nomor dua di Sukoharjo mendampingi kandidat Bupati Bambang Margono yang akan maju Pilkada Sukoharjo 2010.

Sumarna yang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi pendamping Bambang, bahkan sudah menyiapkan visi misi jika wacana duetnya dengan Bambang benar terwujud.

Visi misi yang disiapkannya ada dua, yakni membuat APBD surplus dan mewujudkan Kabupaten Sukoharjo menjadi Kabupaten Herbal. “Dengan APBD surplus maka alokasi dana akan memadai sehingga pembangunan bisa optimal. Selain itu saya juga akan mengoptimalkan pengembangan sektor herbal seperti pertanian organik, makanan organik dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sukoharjo menjadi Kabupaten Herbal,” paparnya kepada Joglosemar ditemui di sela-sela kegiatan santainya Selasa (16/3).

Lebih Jahat Teroris atau Koruptor?

Perburuan teroris di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) oleh Densus 88 boleh dibilang membawa hasil memuaskan. Sebab, pada tanggal 13 Maret lalu, telah 10 anggota teroris tertangkap, bahkan dua di antaranya tewas. Selain itu, polisi juga menyita enam senjata api laras panjang beserta amunisi, yaitu tiga pucuk senjata jenis M16, dua pucuk AK47, dan sebuah pistol jenis Glock milik anggota Satuan Khusus Densus 88/Anti Teror Mabes Polri Brigadir Anumerta Boas Woasiri. Polisi juga menyita uang Rp 15 juta yang diduga untuk mendanai gerakan teroris.

Perburuan teroris tersebut sungguh menyita perhatian publik. Tidak hanya media massa lokal maupun nasional yang getol memberikan pemberitaan, masyarakat luas juga banyak membicarakan. Kalangan akademisi, pengamat, sampai tokoh agama, semua fokus membahas teroris. Tak ketinggalan khotbah Jumat di masjid-masjid juga mengangkat tema teroris. Seolah, teroris adalah kejahatan terbesar yang harus dibinasakan. Di sinilah timbul pertanyaan besar, benarkah tingkat kejahatan teroris sangat membahayakan kehidupan bangsa?

Berlebihan

Jika kita mau cermat, sesungguhnya ada beberapa hal yang terlihat janggal, terutama mengenai pemberitaan teroris yang demikian hebohnya. Isu teroris diangkat ke publik menjadi wacana yang terus menggelinding dan terus menabrak semua isu kebangsaan. Semua kalangan dari berbagai latar belakang, mau tak mau diharuskan fokus menyikapi isu ini. Seolah hendak dikatakan bahwa teroris adalah musuh utama negara yang sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa ke depan.

Jangan Berselisih

Kasus Bank Century agaknya akan memasuki babak baru yakni perselisihan antara DPR melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika hal ini menjadi kenyataan maka akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan berbangsa, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi.

Bibit-bibit konflik DPR dan KPK, diawali dengan pernyataan dua komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Haryono Umar yang mengatakan rekomendasi Dewan terkait kasus Bank Century tidak kuat untuk dijadikan dasar penanganan kasus itu secara hukum. Pernyataan KPK tersebut lantas membuat sejumlah anggota Dewan kecewa. Respons mengejutkan muncul ketika salah satu anggota Dewan mengusulkan pemotongan anggaran KPK. Kemudian bermunculan hujatan-hujatan kepada KPK dari sejumlah wakil rakyat. Akankah babak baru perseteruan antarlembaga negara kembali terjadi?

Menurut kami, pernyataan dua komisioner KPK itu tak perlu ditanggapi berlebihan. Kami yakin apa yang disampaikan KPK tidak asal ngomong, namun sudah melalui telaah hukum. Ada baiknya pula, anggota Dewan tidak asal mengancam atau menakut-nakuti.

Hamba Allah

Di kalangan umat Islam, ada yang ketika berinfak tidak mau disebutkan namanya, tetapi dia meminta disebutkan nama 'hamba Allah' sebagai pengganti namanya yang sebenarnya. Atau, kadang-kadang orang atau lembaga yang diberi infak itu mengusulkan memakai nama 'hamba Allah' saja. Siapakah 'hamba Allah' yang sebenarnya?

Ayat berikut ini memberikan gambaran yang jelas mengenai ciri-ciri hamba Allah. "Dan, Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah-Ku (mengabdi kepada-Ku)" (QS Aldzariyat [51]: 56). Berdasarkan ayat tersebut, berarti hanya orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah-lah yang berkedudukan sebagai hamba-Nya.

Dijelaskan oleh Abu Nashr al-Sarraj dalam kitabnya al-Luma', "Orang yang hatinya benar-benar bebas dari segala sesuatu selain Allah SWT; jika seseorang mampu melepaskan diri dari segala hal selain Allah, ia akan menjadi orang yang layak dipanggil sebagai hamba Allah ('abd Allah )."