Menakar Calon Bupati Boyolali

Momentum demokrasi bertajuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Boyolali tahun 2010 semakin menampakkan gregetnya. Pasalnya, Minggu, tanggal 9 Mei 2010 merupakan waktu pelaksanaan coblosan untuk memilih calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) Boyolali. Pilkada Boyolali 2010 diikuti empat pasang calon, yakni pasangan Al Hisyam-Sugiyarto (Demokrat-PAN) yang meraih nomor urut 1, Seno Samodro-Agus Purmanto (PDIP-PKB) nomor 2, Daryono-Joko Widodo (Golkar-PKS) nomor 3 serta Djaka Srijanta-Purwasi Ahmad Nurzaenah (Hanura-Parpol kecil) di nomor urut paling buncit, yakni 4.

Jika mencermati para calon yang maju saat ini, fenomena Pilkada Boyolali 2005 sedikit kembali terulang. Setidaknya, ada tiga calon yang tahun 2005 maju, kini kembali tampil guna merebut kursi kepemimpinan Boyolali 2010. Mereka yakni Seno Samodro, Al Hisyam serta Djaka Srijanta. Anehnya, dari ketiga calon yang maju tahun 2010, mereka melalui partai yang sama sekali berbeda dengan tahun 2005.

Referensi Politik


Sebagai bahan refleksi, Pilkada 2005 telah dimenangkan pasangan Sri Moeljanto-Seno Samodro, yang waktu itu dicalonkan oleh Partai Golkar dengan memperoleh 213.530 suara atau 41,75 persen. Urutan kedua, pasangan Djaka Srijanta-Adha Nur Mujtahid yang dicalonkan PAN mendapatkan 133.305 suara (26,06 persen). Ketiga, pasangan Al Hisyam-Sururi yang diusung PDI-P dan hanya memperoleh 85.770 suara (16,77 persen).

Dar-Jo kunjungi Solopos

Solo (Espos). Salah satu pasangan Cabup/Cawabup Boyolali Daryono-Joko Widodo melakukan kunjungan ke Griya Solopos, Selasa (27/4). Dalam kunjungan tersebut pasangan yang diusung Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diikuti beberapa tim sukses.

Ketua tim pemenangan Ikhsan menjelaskan kunjungan itu dilakukan sebagai silaturahmi dengan media. Pihaknya berharap media bisa menjadi partner dengan seluruh Cabup/Cawabup Boyolali. “Silaturahmi ini dilakukan untuk menjalin hubungan yang selama ini sudah terjalin dengan media,” ujarnya.

Sementara, Pemred SOLOPOS YA Sunyoto menegaskan sikap netral dalam setiap pemberitaan Pilkada. Pihaknya tetap memberikan porsi yang sama dalam setiap kegiatan para Cabup/Cawabup. “Kami tegaskan tetap netral dan tidak memihak salah satu Cabup/Cawabup,” jelasnya yang didampingi Redpel Anton Wahyu dan sejumlah redaktur.


Sumber: Solopos Online

Daryono-Joko Widodo Daftar Pilkada

Pilkada Boyolali

Boyolali (Espos). Pasangan Daryono-Joko Widodo menjadi pasangan ketiga yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon (Balon) bupati dan wakil bupati (Wabup) dalam ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali tahun 2010.

Pasangan itu secara resmi menyerahkan berkas persyaratan pencalonan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali, 7 Maret lalu. Sebelum tiba di Sekretariat KPU, pasangan yang diusung Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, bersama ratusan pendukungnya melakukan pawai.

Start dimulai dari Sekretariat DPD PKS, Sekretariat DPD Golkar, Jl Cendana, Pasar Sunggingan, Pasar Kota Boyolali, kemudian melewati Radio Karisma, Kantor Kelurahan Siswodipuran hingga tiba di Sekretariat KPU Boyolali.

Jelang Pilkada, KPU gencar sosialisasi pencalonan bupati-Wabup

Boyolali (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali mulai menggelar sosialisasi pencalonan pasangan bupati dan wakil bupati (Wabup) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali tahun 2010, Rabu (30/12).

Tahapan itu ditujukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pilkada Boyolali. Demikian dikemukakan Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Ribut Budi Santoso kepada wartawan di Boyolali, Selasa (29/12).

“Pendaftaran pasangan bakal calon (Balon) bupati dan Wabup, baik dari perseorangan maupun partai politik (Parpol) memang baru akan dimulai pada tanggal 2 hingga 9 Maret 2010 mendatang. Sedangkan tahapan sosialiasi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan seputar persyaratan pencalonan serta tahapan pendaftaran pasangan Balon bupati dan Wabup tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap Pilkada Boyolali,” ungkap Ribut.

Sesuai peraturan, Ribut menjelaskan pencalonan pasangan bupati dan Wabup independen atau dari perorangan (bukan dari Parpol-red), ditetapkan harus memenuhi kuota dukungan minimal 3% dari jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali. Sementara pencalonan dari Parpol, lanjutnya, harus memenuhi dukungan minimal 15% jumlah perolehan kursi DPRD atau 15% dari jumlah total suara sah Pemilu 2009 di Boyolali.

Hadapi Pilkada 2010, PGRI serukan jaga netralitas

Boyolali (Espos). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Boyolali menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk bersifat netral dalam menghadapi Pilkada Boyolali 9 Mei 2010 mendatang.

Demikian disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Boyolali Periode 2009-2014, Supana MPd saat ditemui wartawan sebelum acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pengurus PGRI Boyolali Periode 2004-2009 kepada kepengurusan periode 2009-2014, Senin (28/12), di Gedung PGRI Kabupaten Boyolali.

“Ada enam agenda utama pengurus PGRI tahun 2009-2014. Yang pertama yaitu menyerukan kepada seluruh anggota untuk bersifat netral pada Pilkada 2010,” ucap lelaki yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Cabang PGRI Kecamatan Juwangi.

Menurut Supana, jangan sampai anggota PGRI memihak kepada salah satu pasangan Calon Bupati (Cabup)-Calon Wakil Bupati (Cawabup). Anggota PGRI, imbuhnya, harus tetap netral meski ada di antara Cabup-Cawabup yang menjanjikan sesuatu.

Boyolali perlu Perda rokok

Boyolali (Espos). Kabupaten Boyolali dianggap perlu memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang rokok. Sosialisasi bahaya rokok dan penanggulangannya yang saat ini gencar dilakukan di sejumlah wilayah dinilai tidak cukup efektif.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, Thontowi Jauhari ketika ditemui wartawan di Kantor DPRD setempat, Kamis (12/11).

Menurut Thontowi untuk menanggulangi bahaya merokok, tidak cukup hanya dengan sosialisasi bahaya akibat merokok. Namun, diperlukan peraturan yang bisa mengatur orang yang mau merokok.

“Perda tersebut dibuat bukan untuk melarang orang merokok, melainkan diatur agar di beberapa fasilitas umum menyediakan tempat khusus merokok, seperti di lembaga pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit, gedung-gedung pemerintah, bus, fasilitas umum lainnya,” katanya.

Angka kematian ibu dan bayi di Boyolali masih tinggi

Boyolali (Espos). Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Boyolali saat ini masih tinggi. Dari data yang terkumpul hingga tahun 2009, tercatat angka kematian ibu (AKI) sebanyak 19 kasus dari 15.844 kelahiran atau 119,91/100.000 kelahiran hidup.

Sementara jumlah bayi lahir mati sebanyak 141 kasus dari 15.985 kelahiran dan jumlah kematian bayi sebanyak 203 kasus dari 15.844 kelahiran hidup. Angka kematian Balita tak besar, yakni 11 kasusu dari 15.985 kelahiran.

Demikian diungkapkan Bupati Boyolali, pada cara Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Kecamatan Sayanng Ibu dan Bayi serta Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi di Pendopo Pemkab setempat, Jumat (23/10).

Ia memaparkan dari 19 kasus kematian ibu, kematian pada masa nifas paling besar yakni 15 kasus. Jika ditilik dari kelompok umur, delapan kasus terjadi pada kelompok umur di atas 35 tahun.

Ketua DPRD dilaporkan ke kepolisian

Boyolali (Espos). Situasi politik di Kabupaten Boyolali semakin memanas, menyusul dilaporkannya Ketua DPRD setempat, Slamet Paryanto ke kepolisian oleh Fraksi PAN dan Fraksi Nurani Partai Golkar (FNPG), Selasa (20/10). Pelaporan ini merupakan buntut kekisruhan yang terjadi dalam sidang paripurna istimewa pelantikan pimpinan DPRD Senin kemarin.

Paryanto dilaporkan karena diduga telah membuat surat palsu. Barang bukti yang diajukan adalah dua lembar surat yakni surat undangan sidang paripurna penetapan Tata Tertib DPRD dan pembentukan alat kelengkapan serta surat permohonan usulan nama-nama untuk dimasukkan dalam alat kelengkapan (Alkap).

Ketua Fraksi PAN, Thontowi Jauhari dan Agus Ari Aji dari Fraksi Nurani Partai Golkar ditemani dua pengacaranya, Siswoyo SH dan Turmurni Ningsih SH, melaporkan secara langsung dugaan pelanggaran pidana tersebut. Laporan mereka diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Boyolali.

Seusai melapor, Thontowi mengutarakan, tindakan yang dilakukan Paryanto dengan menandatangani surat undangan dan surat permohonan usulan atas nama ketua definitif, sementara dia belum dilantik dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang.

KPU siapkan 1.692 TPS pada Pilbup 2010

Boyolali (Espos). KPU Kabupaten Boyolali mulai Sabtu (10/10) besok akan mengumumkan perekrutan panitia pengawas Pemilihan Bupati (Pilbup) 2010 baik tingkat kabupaten maupun kecamatan.

Tim seleksi perekrutan yang rencananya dibentuk hari Jumat ini sepenuhnya berasal dari KPU setempat. Meski demikian, KPU mengaku akan bertindak objektif dalam proses pembentukan lembaga penyelenggara Pilbup ini.

Ketua KPU Kabupaten Boyolali, Ribut Budi Santoso, mengatakan semua warga diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi menjadi anggota Panwas. Ia mengaku tidak akan memberikan prioritas kepada salah satu pihak tertentu, termasuk anggota Panwas yang saat ini masih menjabat.

“Anggota Panwas Pemilu Presiden lalu bisa saja mendaftar kembali, meski masih menjabat tapi Pemilunya beda. Jika mendaftar tentunya akan kami perlakukan sama dengan pendaftar lain, meski bisa saja yang masuk adalah muka lama,” ungkapnya saat bebincang-bincang dengan Espos di kantornya, Kamis (8/10).

Sesuai aturan, KPU nantinya akan menyerahkan nama-nama calon anggota Panwas yang lolos tes ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat. Pihak yang berwenang menentukan nama-nama anggota Panwas adalah Bawaslu.

Sementara proses pembentukan badan penyelenggara Pilbup lainnya, yakni PPK (Petugas Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), dimulai pada 16 Oktober mendatang.

KPU merencanakan akan mendirikan sebanyak 1.692 TPS dalam Pilbup mendatang, atau menyusut dari jumlah TPS pada Pilpres kemarin yang sebanyak 2.370 unit. Jumlah ini sama dengan jumlah TPS pada Pemilihan Gubernur Jateng tahun lalu.

Dengan jumlah TPS tersebut maka anggota KPPS yang akan direkrut sebanyak sebanyak total 15.228, dimana masing-masing TPS terdiri dari tujuh anggota KPPS dan dua tenaga keamanan. Sementara anggota PPK plus sekretariat tetap yakni 152 orang, PPS plus sekretariat 1.068 dan PPDP 1.692 orang.

Panmus Tatib berakhir deadlock

Boyolali (Espos). Pembahasan Tata Terib DPRD di tingkat Panitia Perumus (Panmus), Senin (5/10), berakhir deadlock. Perbedaan persepsi antar anggota terhadap sejumlah materi pokok Tatib tak dapat diselesaikan.

Persoalan penyusunan Tatib ini kemungkinan besar baru bisa diselesaikan melalui voting dalam sidang paripurna.

Menurut Sekretaris Panmus, Tugiman B Semita, masih terdapat empat materi pokok yang belum disepakati oleh internal Panmus yang berjumlah 21 orang. Penentuan jumlah minimal anggota komisi, belum mencapai titik temu. Sebagian anggota menghendaki komisi minimal beranggotakan sembilan orang. Sebagian lainnya menginginkan minimal 10 orang.

Selain itu, persoalan menyangkut komposisi keanggotaan komisi. Menurut Tugiman, ada dua opsi yang mengemuka. Opsi pertama semua fraksi ada yang menempati komisi. Opsi lainnya penempatan anggota komisi oleh masing-masing fraksi dibuat berimbang dan merata.

Kemudian menyangkut pembidangan kerja komisi. Kendati akhirnya disepakati adanya perubahan pembidangan komisi dari semula mengacu pada satuan kerja kemudian berganti mengacu pada urusan, namun menyisakan persoalan pada pembidangan di Komisi II dan III.

“Pertanian dalam arti luas ada yang menghendaki masuk bidang kerja Komisi II, namun opsi lainnya menghendaki masuk bidang kerja Komisi III,” ujar Tugiman ketika ditemui di Ruang Fraksi PKS.

Materi terakhir yang belum disepakati adalah mekanisme pemilihan pimpinan komisi. Opsi pertama pemilihan pimpinan komisi dilakukan dengan sistem paket, opsi lainnya dengan sistem non paket.

Sementara mengenai penentuan jumlah anggota Badan Kehormatan disepakati lima orang dari sebelumnya enam orang.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Basuni, pembahasan Tatib masih dimungkinkan dilakukan di tingkat fraksi, sehingga sudah ada kesepekatan tanpa melalui voting dalam sidang paripurna. Namun kemungkinan munculnya kata sepakat tanpa melalui voting kecil.