Negara Tanpa Modal Sosial

Korupsi, kekerasan, kriminalitas, kemiskinan, pengangguran dan derita rakyat senantiasa kontras dengan mereka yang mewakili rakyat di gedung DPR. Duduk di kursi yang empuk dengan ruangan ber-AC, mengendarai mobil-mobil mewah dengan sopir pribadi, fasilitas lengkap, rumah nyaman, gaji besar, ditambah dengan sejumlah tunjangan lain yang tak pernah dinikmati rakyat kebanyakan. Rakyat kecil setiap hari berjibaku dengan kerasnya hidup untuk sekadar dapat bertahan hidup, kontras dengan para wakil rakyat yang terkantuk-kantuk mendengarkan pidato yang dianggapnya bak nyanyian peninabobo.

Negeri ini memang penuh kontras, kontradiksi dan ironi. Seruan moral, ajaran etika, pesan-pesan religius yang mulia senantiasa mewarnai pidato para pejabat kita yang justru lebih sering mengingkari dan melanggar nilai-nilai itu sendiri. Tanggal 16 Agustus 2010, Presiden SBY berpidato di depan DPR dan dengan lantang mengatakan, ”Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama pemerintah.” Tetapi satu hari setelah itu SBY memberikan grasi dan remisi kepada para koruptor.

Ironi lain terjadi berkaitan dengan hubungan RI-Malaysia yang kembali tegang lantaran penangkapan terhadap tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Polisi Diraja Malaysia. Mereka ditangkap ketika sedang menjalankan tugas menangkap tujuh maling yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Ketiganya ditangkap di wilayah perairan Indonesia dan diperlakukan laiknya penculik: diborgol dan harus mengenakan baju tahanan seperti para penjahat. Ironisnya, tujuh pencuri ikan dari Malaysia yang ditangkap itu kemudian dibebaskan sebagai barter untuk kebebasan ketiga pegawai DKP kita.

Aksi Kekerasan atas Nama Jihad

Kejadian demi kejadian kerusuhan maupun kekerasan, datang silih berganti di negeri ini. Mulai dari amuk massa di Tarakan, Kalimantan Timur sejak Minggu (26/9) lalu, disusul kerusuhan mejelang sidang kasus Blowfish di Jalan Ampera Jakarta, hingga ledakan bom sepeda di Kalimalang yang diduga akan ditujukan kepada polisi. Untuk peristiwa yang terakhir ini, masyarakat dan aparat keamanan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi aksi terorisme yang mungkin mengancam.

Menteri Agama, Suryadharma Ali:

Kalau kita lihat beberapa kejadian dalam bulan-bulan ini memang sangat mengkhawatirkan. Terorisme menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, saya minta semua pihak meningkatkan kewaspadaan, aparat maupun masyarakat meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi kekerasan dan tidak memakan korban.


Aksi-aksi terorisme yang muncul, tindak kekerasan atas nama apa pun termasuk atas nama agama tidak bisa dibenarkan. Aksi semacam itu harus dikutuk. Kekerasan bukanlah jihad, karena jihad harus memiliki dasar yang jelas. Jika para pelaku aksi terorisme beranggapan ada pihak-pihak yang memusuhi Islam di Indonesia, hal itu bukan pemikiran yang benar.

Bupati terima laporan Pungli

Sukoharjo (Espos). Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mengaku mendapatkan laporan adanya pungutan liar (Pungli) sertifikasi guru sebanyak Rp 50.000 per bulan.

Laporan itu langsung ditanggapi dengan menurunkan tim inspektorat guna penyelidikan lebih jauh mengenai persoalan ini.

“Laporan itu saya dapat dari Wakil Bupati (Haryanto-red). Kalau memang terjadi lagi kasus pungutan liar pada sertifikasi guru di tahun ini, maka hal itu tidak bisa didiamkan,” jelas Wardoyo kepada wartawan seusai Sidang Paripurna DPRD Sukoharjo, Jumat (1/10).

FK LSM Sukoharjo dideklarasikan

Sukoharjo (Espos). Sekitar 30 organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendeklarasikan diri dalam wadah Forum Komunikasi (FK) LSM Sukoharjo, Selasa (28/9).

Sejumlah LSM di Kota Makmur itu antara lain, LSM Bina Akses, Lumbung Informasi Masyarakat (Lira), Trisula Merdeka, dan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU). Hadir dalam deklarasi yang bertempat di rumah makan Embun Pagi itu sejumlah pejabat, antara lain Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya-Haryanto.

Selain menyatakan diri sebagai FK LSM Sukoharjo, deklarasi itu menyebutkan berbagai poin. Salah satu isi deklarasinya, berbunyi bahwa wadah gabungan 30 LSM itu akan berkomitmen mengawal proses penuntasan perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang masih diproses oleh segenap penyidik aparat penegak hukum. “Setelah deklarasi ini, kami akan menginventarisasi kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Sukoharjo. Sekitar dua pekan lagi akan kami umumkan data itu,” jelas Nursito yang ditunjuk sebagai Ketua FK LSM Sukoharjo periode 2010-2013 saat dijumpai wartawan seusai acara.

Politisi PKS Nilai Terpilihnya Timur Pradopo Sarat Politis

JAKARTA. Anggota Komisi III DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil menilai terpilihnya Timur Pradopo sebagai calon tunggal kapolri sarat nuansa politis. Nasir menengarai Timur sengaja dipilih untuk mengamankan kepentingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Menurut saya sangat mengejutkan. Walaupun memang ada beberapa nama yang mendapat penilaian untuk menjadi calon kapolri, termasuk Timur Pradopo sangat politis. Baru beberapa jam dilantik jadi Kabarhakam Mabes Polri langsung dipasang sebagai calon kapolri," ujar Nasir kepada okezone, Senin, (4/10/2010) malam.

Menurut dia, SBY tidak terbuka ke publik soal pemilihan Timur. Publik, sambung Nasir akan mempertanyakan alasan SBY memilih mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. Tertutupnya pemilihan calon Kapolri ini akan membuat kesan SBY tengah mengamankan kepentingannya.

Walikota Medan Harus Konsisten dengan Sikapnya

Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diminta konsisten dengan sikap awalnya yang berjanji tidak akan mengeluarkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medan.

"Awalnya kita mendukung sikap Walikota Medan sebagaimana statemennya di sejumlah media massa terkait sikap Rahudman yang tidak akan menerbitkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medan," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, Ahmad Arif, kepada wartawan di gedung Dewan, Senin (4/9).

Dikatakan Arif, Walikota Medan usai dilantik langsung membuat pernyataan kepada wartawan terkait prioritas kerjanya. Dia menegaskan seperti diberitakan, lanjut Arif, priotas kerjanya adalah menertibkan bangunan bermasalah dan tidak menerbitkan izin bangunan di kawasan Bandara Polonia Medan.

Selanjutnya akan membongkar tembok yang mempersempit sungai di Kampung Aur/Multatuli sekaligus jembatan di atasnya karena melanggar ketentuan.

Mensos Tekankan Pentingnya Peran Tokoh Pelopor

KONFLIK SOSIAL

RMOL. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menegaskan bahwa maraknya pertikaian sosial di Indonesia selama beberapa waktu belakangan ini dimulai dari pertikaian individu dan tidak terkait etnis.

"Kita sudah lakukan pembicaraan dengan tokoh-tokoh setempat terutama yang bertikai dan tak ada kaitannya dengan etnis. Kita sudah mengerahkan para simpul tokoh di daerah untuk segera menyelesaikan akar persoalan ini agar tidak kembali membesar," ujar Salim kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (4/10).

Yang dipastikan Mensos, kesetiakawanan sosial di Indonesia harus diperkuat. Hal itu sudah mulai digalakkan Kementerian Sosial melalui yang disebutnya "tokoh-tokoh pelopor" yang dijadikan tokoh di daerah setempat untuk berinisiatif memperhatikan kelompok mereka terutama menghadang potensi konflik agar tidak membesar seperti apa yang terjadi selama ini.

Kader Perempuan Ramaikan Bursa Pimpinan PKS Jateng

Semarang, CyberNews. Empat kader perempuan berpeluang kuat menjadi pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng dalam pemilihan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) pada Muswil II yang digelar Jumat-Minggu (8-10/10) di Semarang.

Mereka adalah Dra Aisyah Dahlan, Dyah Rahmawati, dr Maryati, dan Ida Nur Farida SAg. Keempat kader perempuan tersebut mendapat dukungan kuat saat penjaringan di daerah yang telah digelar serentak di 35 kabupaten/kota pada 29 Agustus lalu.

Menurut Ketua DPW PKS Jateng Ikhsan Mustofa, mereka adalah kader-kader berprestasi yang telah berkiprah pada dunia kepartaian. Sosok Aisyah Dahlan merupakan anggota DPRD Jateng periode 2004-2009, Dyah Rahmawati merupakan Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jateng. Sedangkan dr Maryati adalah ketua Bidang Kewanitaan PKS Jateng, dan Ida Nur Farida merupakan Anggota MPW.

Siaran Pers No. 105/PIH/KOMINFO/9/2010 tentang Klarifikasi Kementerian Kominfo Mengenai Pemberitaan Penyelenggaraan Festival Film Yang Kontennya Terkait Kehidupan Kaum Homoseksual

Jakarta, 28 September 2010

Dalam beberapa waktu terakhir ini telah muncul pemberitaan di beberapa media massa, yang menyebutkan bahwa Kementerian Kominfo telah memberikan sponsorship dan persetujuan terhadap pelaksanaan festival film yang kontennya di antaranya terkait dengan kehidupan kaum homoseksual.

Terhadap pemberitaan tersebut, Kementerian Kominfo melalui siaran pers ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tidak benar, bahwa Kementerian Kominfo telah telah memberikan sponsorship dan persetujuan terhadap pelaksanaan festival film yang kontennya di antaranya terkait dengan kehidupan kaum homoseksual.

2. Memang benar, bahwa pada tanggal 22 September 2010 ada seorang wartawan AFP yang menanyakan masalah penyelenggaraan festival tersebut, kemudian respon kami adalah sebagai berikut:

Calon Kapolri Miliki Tim Sukses

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA. Anggota Komisi Hukum DPR RI Nasir Djamil tidak memungkiri keberadaan tim sukses calon Kapolri. Tim sukses ini bekerja untuk mendongkrak citra calon Kapolri di mata SBY maupun anggota Dewan di Senayan serta partai politik.

"Kalau kita cermati masing-masing memang ada tim sukses. Jadi ini menunjukkan muatan politis lebih dominan," kata Nasir Djamil kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

Politisi asal PKS ini menilai, promosi calon Kapolri yang dijajakan tim sukses berjalan sejak lama dengan tanpa menciderai profesionalitas pejabat Polri.

"Komunikasi yang dilakukan pun masih wajar. Yang perlu dihindari adalah barter kasus, dan money politic," ungkapnya seraya menyatakan, barter kasus justru memasung calon Kapolri berdinas di institusi kepolisian.