Paripurnatainment, wajah DPR kita

Bak selebriti, berbagai peran dimainkan oleh para politikus yang duduk di parlemen. Peran yang mereka mainkan begitu apik. Terbukti jutaan pemirsa setiap hari menyaksikan tingkah mereka yang semakin tidak karu-karuan.

Bahkan popularitas mereka sempat menggeser acara-acara lain di televisi. Wajah-wajah yang tadinya tidak cukup dikenal, kini semakin familier di mata publik. Ya, begitulah wajah parlemen kita sekarang. Apalagi belakangan sedang gencar-gencarnya pembahasan skandal Century, popularitas ”keartisan” mereka semakin naik.

Fenomena tersebut di satu sisi merupakan sebuah kemajuan dari kehidupan demokratisasi kita. Disebut sebagai kemajuan oleh karena masyarakat, dan terutama konstituen bisa melihat secara langsung dinamika politik di parlemen. Selain itu, segala tindakan para anggota Dewan juga dapat dengan mudah dipantau oleh publik. Tentu saja ini akan memperlihatkan ”wajah” asli masing-masing personal di parlemen, yang mungkin berbeda dengan saat berkampanye dulu.

Foto "Ngupil" Beredar, Roy Suryo Protes

JAKARTA, KOMPAS.com. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo Notodiprojo, merasa mengalami upaya pembunuhan karakter yang dilakukan secara sistematis. Keluhan ini berkaitan dengan beredarnya foto dan rekaman dirinya saat ”ngupil” dan berteriak ”huuu...” dalam Rapat Paripurna DPR untuk kasus Bank Century, awal Maret lalu.

Dalam siaran persnya kepada Kompas.com, Selasa (9/3/2010), Roy merasa upaya sistematis tersebut kian menjadi sebab hingga saat ini rekaman ataupun foto tersebut masih terus beredar.

Ia menguraikan, teriakan ”huu...” yang dilakukannya saat rapat paripurna tidak hanya dilakukannya sendiri. Namun, ekspos tentang kasus itu hanya mengarah kepada dia. ”Ada satu televisi berita yang memang ’terlalu cinta’ kepada saya, demi pesanan tertentu, membuat character assassination, maka satu kamerawati terus men-shoot saya dan merekam sepanjang acara,” kata Roy.

Tenaga honorer bebani APBD hingga Rp 19 miliar

Sukoharjo (Espos). Sejunlah anggota komisi I menengarai keberadaan tenaga honorer yang terus bertambah makin membebani anggaran daerah. Pasalnya, dalam APBD 2010 anggaran untuk tenaga honorer ditengarai mencapai Rp 19 miliar.

Dana untuk tenaga honorer tersebut dalam APBD bahkan masuk dalam belanja langsung yang merupakan anggaran untuk masyarakat.

Berdasar data yang diterima Espos, dari total belanja langsung senilai Rp 194 miliar, dana senilai Rp 49 miliar di antaranya digunakan untuk belanja pegawai sementara yang Rp 19 miliar untuk tenaga honorer di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Apabila dibandingkan dengan perkiraan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makmur 2010 yang ditargetkan senilai Rp 60 miliar, maka honorarium untuk tenaga honorer dan tenaga harian sudah menyedot 32%-nya.

Taksi Khusus Wanita Laris Manis di Kairo

Kairo. Kini, tak hanya kendaraan umum dan kafe khusus perempuan yang ditawarkan Kairo, Mesir. Maraknya kasus kejahatan yang menimpa kaum perempuan saat menumpang taksi -- yang terbanyak adalah kasus pelecehan seksual -- sebuah perusahaan transportasi khusus menyediakan taksi khusus bagi kaum perempuan. Taksi itu didesain dengan sangat feminin dan disopiri oleh seorang sopir perempuan juga.

Meski kemunculan taksi ini ditentang sekelompok orang yang menolak "keperkasaan" perempuan sebagai sopir angkutan umum, namun taksi khusus perempuan ini diminati banyak pelanggan di Kairo. "Ini awal yang bagus untuk meminimalisasi tindak kriminal terhadap wanita di atas taksi," ujar Inas Hamam, seorang sopir taksi.

Kelahiran taksi khusus perempuan ini dibidani oleh Cairo Cab, yang selama bertahun-tahun berbisnis segala hal khusus untuk kaum wanita, mulai dari resto, cafe, hingga angkutan umum. Kini, khusus untuk lini taksi, mereka menerima 300 panggilan jasa perhari, dengan 80 persen peneleponnya meminta agar taksi itu disopiri sopir perempuan. "Meski ada juga pria yang menjadi sopir taksi khusus perempuan ini, namun sebagian besar pelanggan meminta sopir perempuan," ujar Mahmud Kamel, pegawai di Cairo Cab.

Muhammadiyah: Merokok hukumnya haram

Jakarta. Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (9/3) mengeluarkan fatwa haram merokok, karena Muhammadiyah merasakan berbagai dampak negatif rokok dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

“Dengan dikeluarkannya fatwa haram merokok ini, berarti fatwa tahun 2005 telah berakhir,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas yang membidangi Tarjih

Pada tahun 2005, Majelis Tarjih terlebih dahulu mengeluarkan fatwa yang berbunyi, merokok hukumnya mubah, yang berarti boleh dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Namun, fatwa itu kemudian direvisi karena dampak negatif merokok mulai dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya oleh perokok.

Presiden PKS Tak Mau Ikut Campur Urusan L/C Misbakhun

Jakarta. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan masalah pribadi kader partainya harus dipisahkan dengan PKS secara organisasi. Termasuk kasus L/C bodong PT Selalang Prima Internasional (SPI) yang dimiliki politisi PKS Mukhamad Misbakhun tidak menjadi agenda pembahasan di internal PKS.

"PKS tidak mencampuradukkan urusan pribadi dan urusan organisasi," kata Luthfi saat berbincang dengan detikcom, Senin (8/3/2010).

Menurut Luthfi setiap masalah tentu ada solusinya. Masalah pribadi diselesaikan secara pribadi, masalah partai diselesaikan secara organisasi.

Desak Direshuffle, PKS Merasa Tak Berkoalisi dengan PAN

KOALISI SBY PECAH

Jakarta, RMOL. Anggota Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nurwahid menegaskan bahwa partainya tidak berkoalisi dengan PAN.

“PKS merasa tidak berkoalisi dengan PAN. PKS hanya berkoalisi dengan Demokrat, khususnya dengan Pak SBY,” kata Hidayat Nurwahid.

Hal ini ditegaskannya, saat Rakyat Merdeka Online meminta tanggapan atas desakan Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional Idrus Sahab agar menteri-menteri dari PKS di-reshuffle karena tidak komitmen terhadap koalisi.

Hasil Pansus Tak Bisa Ditukar Dengan Misbakhun

INILAH.COM, Jakarta. PKS menampik kasus Bank Century bisa digembosi dengan kasus L/C bodong yang diduga milik anggota FPKS, Muhammad Misbakhun.

"L/C itu masalah pribadi Pak Misbakhun, tidak ada kaitannya dengan partai, kita tidak mencampuradukkan masalah pribadi dengan organisasi," tegas Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq kepada INILAH.COM, Senin (7/3).

Kabar yang beredar, hasil Pansus Century akan digembosi dengan cara menukar (barter) kasus Bank Century, dengan kasus-kasus yang menyeret politisi dari 6 fraksi partai pemilih opsi C, dalam Paripurna Pansus lalu. Sehingga kasus Bank Century akan tenggelam tanpa penuntasan, yang jelas secara konstitusional.

Mahfudz Siddiq dan 80% Salah Boediono

Bintang Pansus

VIVAnews. Di antara 30 anggota Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century, Mahfudz Siddiq muncul menjadi salah satu acuan sumber. Posisinya sebagai Wakil Ketua Pansus membuat ucapannya layak kutip.

Politisi kelahiran Jakarta, 25 September 1966, ini tergolong jarang bicara. Namun sekali politisi Partai Keadilan Sejahtera yang terpilih jadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII yang meliputi Cirebon ini mengeluarkan kata, banyak orang tersentak.

Pada 9 Februari lalu misalnya, di tengah ketidakpastian sikap PKS, Mahfudz melansir pernyataan menghebohkan: 80 persen kesalahan kasus Bank Century di tangan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono. "Dan 20 persen di Sri Mulyani," ujar suami dari Triyekti Kusumaningsih itu. "Oleh karena itu tidak ada alasan kuat bagi Panitia Angket memanggil presiden sebagai saksi," katanya.

Pengurus DPC PDIP Sukoharjo Terima SK DPP

SUKOHARJO. Pengurus DPC PDIP Sukoharjo periode 2010-2015 makin mantap berkiprah, karena surat keputusan (SK) dari DPP yang ditandatangani Ketua Uum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Pramono Anung sudah turun.

“SK dari DPP dikeluarkan tanggal 4 Maret kemarin, sehingga dengan terbitnya SK ini pengurus baru DPC dapat bekerja sesuai ketentuan karena punya landasan hukum yang kuat,” ujar Sekretaris DPC PDIP, Syarief Hidayatullah kepada wartawan, Senin (8/3).

Menurut Syarief, setelah keluarnya SK Nomor 0427/PAP-DPS/DPP/III/2010 tersebut, pengurus DPC diharuskan segera membuat rancangan program selama lima tahun ke depan.