Ka'bah Juara, Banteng Juru Kunci

Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

RMOL. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi partai sempurna. Ini berkaitan dengan pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Tercatat semua anggota DPR partai ka’bah telah menyampaikan LHKPN.

Demikian data yang diberikan Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi per bulan Agustus 2010.

Tempat kedua ditempati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan menyisakan satu anggota yang belum melaporkan LHKPN. PAN sebenarnya masih menyisakan dua anggota lagi, namun salah satunya mengundurkan diri.

PKS: Ormas Tak Berhak Razia Tempat Hiburan

VIVAnews. Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa penegakan hukum selama bulan puasa, termasuk penutupan tempat-tempat hiburan malam, adalah wewenang kepolisian. Bukan wewenang organisasi kemasyarakatan (ormas) mana pun.

"Penegakan hukum adalah domain polisi. Rakyat tidak harus turun tangan sendiri," kata Hidayat Nurwahid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Agustus 2010.

Ia menilai kalaupun kepolisian hendak menggandeng Front Pembela Islam (FPI) atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban, hal itu tidak dapat diartikan secara sempit.

Anis Matta : Ba'asyir Harus Diperlakukan dengan Santun

Metrotvnews.com, Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta berharap polisi memperlakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Solo, Jawa Tengah, Abu Bakar Ba'asyir dengan santun. Sebab, umur Ba'asyir kini tak muda lagi.

"Diproses secara biasa, ada perlakuan santun kepada beliau sebagai orang tua," kata Anis di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (10/8).

Wakil Ketua DPR ini mengemukakan, alasan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap Ba'asyir karena Amir Jamaah Anshorut Tauhid tersebut pernah berceramah dengan menyatakan demokrasi itu kurang ajar tidak tepat. Ceramah dan menyatakan pendapat itu adalah hak setiap warga negara.

HNW Minta Baasyir Diperlakukan Manusiawi

INILAH.COM, Jakarta. Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta kepada Polri agar memperlakukan pemimpin pondok pesantren Al Mukmin Abu Bakar Baasyir secara manusiawi.

"Jelang Ramdhan ini, Polisi juga ada yang puasa, pak Abu juga puasa dan saya kira tokoh sesepuh beliau diperlakukan dengan manusiawi," imbuh Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/8).

Seharusnya, menurut mantan Ketua MPR tersebut, ketika penangkapan yang dilakukan Densus 88 Antiteror Mabes Polri juga diperlakukan lebih manusiawi. Karena proses penangkapan Senin 9 Agustus kemarin dilakukan seperti layaknya orang dicegat.

PKS Sentil Presiden SBY

Sering Curhat

INILAH.COM, Jakarta. Presiden sebagai pemimpin negara dinilai tidak boleh hanya sekedar curhat bahwa dirinya mendapatkan ancaman teror. Tapi harus juga memberikan solusi.

"Harapan kita pemimpin tidak sekedar curhat tapi ada fakta berbasis solusi. Pemimpin tidak curhat tapi membuat kebijakan atau menghalangi sesuatu yang destruktif," kata Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/8).

Dia berharap pernyataan Presiden SBY soal teror jangan hanya dianggap sebagai curhatan. tetapi juga dimaknai sebagai warning. Karena kalau curhat Presiden seperti itu, mirip orang biasa yang tidak mempunyai kewenangan apapun. Padahal kepolisian dan BIN ada di bawah Presiden.

PKS: Tak Ada Larangan Kunker DPR Bawa Keluarga

Jakarta. Kunjungan kerja (kunker) anggota DPR selalu mendapat sorotan karena banyak dari mereka yang membawa keluarganya untuk ikut serta. Bagi PKS kunker DPR dengan membawa keluarga tidak masalah selama tidak ikut menikmati fasilitas negara dan dibiayai APBN.

"Tidak ada larangan di Tatib (Tata Tertib DPR). Kalau pun itu dilakukan, yang harus dipastikan itu tidak dibiayai oleh negara. Kalau dia mau ajak keluarganya, harus atas biaya sendiri," kata Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddik kepada detikcom, Selasa (10/8/2010).

Menurut mantan ketua FPKS DPR ini, selama anggota DPR merasa tidak terganggu dengan tugasnya jika mengajak keluarga, maka hal itu menjadi tidak masalah. Namun, mengajak keluarga memang bisa menjadikan tidak maksimal jika tidak dikelola dengan baik.

Pemblokiran Situs Porno Tak Hanya Selama Ramadhan

JAKARTA, KOMPAS.com. Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan upayanya dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang mengandung konten pornografi. Pemblokiran ini tidak hanya dilakukan selama bulan Ramadhan, tetapi juga untuk seterusnya.

"Ya, tidak hanya selama Ramadhan. Ini sesuai dengan undang-undang, harus berlaku seterusnya," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dalam jumpa pers di Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/8/2010).

Menurut Tifatul, pemblokiran situs porno ini tidak hanya bertepatan dengan momentum Ramadhan, tetapi juga sesuai amanat UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Antipornografi Nomor 44 Tahun 2008. "Target kami secara waktu memang sebelum Ramadhan ini, tapi ya harus terus dong," imbuh Tifatul.

Kominfo akan Buka Posko Pengaduan Pornografi Internet

Jakarta. Upaya pemblokiran konten pornografi di internet diakui Kementerian Kominfo tak mungkin bisa membendung seluruh konten esek-esek itu sampai 100%. Itu sebabnya, Kominfo akan terus mengajak masyarakat untuk mengadukan temuan konten porno di internet.

"Dengan pemblokiran ini, apa pornografi di internet berhenti begitu saja? Bisa saja nama situs-situs itu berubah. Memang tidak bisa 100%. Tapi sedikit demi sedikit tertutup. Dengan pemblokiran ini, mungkin lebih dari 80% tertutup," kata Menkominfo Tifatul Sembiring usai jumpa pers di kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (10/8/2010).

"Kami akan terus ambil sampling di lapangan bersama operator. Selain itu, kami juga akan membuka posko pengaduan tentang adanya konten pornografi," lanjut dia.

Pungutan Jariyah Siswa Diprotes

SUKOHARJO. Sejumlah orangtua siswa merasa keberatan dengan adanya sumbangan Jariyah sebesar Rp 500 per hari dan pungutan biaya ekstrakurikuler Rp 25.000 di SMPN 2 Weru karena dianggap membebani. Akibatnya mereka mengadukan hal itu ke Komisi IV DPRD Sukoharjo.

“Banyak keluhan yang masuk pada komisi terkait dengan penerapan sumbangan tersebut,” ujar anggota Komisi IV Suryanto, Kamis (29/7).

Pungutan tersebut, menurut Suryanto bertentangan dengan surat edaran (SE) Dinas Pendidikan (Disdik) yang telah didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri. Intinya, seluruh sekolah negeri dilarang melakukan pungutan pada siswa. Namun nyatanya di SMPN 2 Weru, wali murid ditarik sumbangan dengan nama berbeda-beda.

“Apalagi SE tersebut juga ditembuskan pada anggota Dewan dan hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.

Hanya Boroskan Anggaran Jumlah Satker Harus Dipangkas

SUKOHARJO. Untuk lebih ngirit biaya, membuat kinerja lebih efisien dan menghindari tumpang tindih, satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Sukoharjo perlu dipangkas.

Ketua Fraksi PAN, Sunoto menilai, jumlah Satker di lingkungan Pemkab Sukoharjo saat ini sangat banyak. Karena itu, dalam kinerjanya tidak jarang antar-Satker terjadi tumpang tindih.

“Artinya, Satker malah tidak bisa bekerja maksimal, berikut personel di dalamnya. Ini mestinya menjadi bahan evaluasi bagi bupati yang baru nanti,” ujarnya, Rabu (28/7).

Kinerja yang tumpang tindih dan tidak maksimal tersebut menurut Sunoto, pada akhirnya berimbas pada pemborosan dana. Padahal, setiap tahunnya dana yang diberikan Pemkab pada setiap Satker tidak sedikit, sehingga membebani pemerintah.