Hanya Boroskan Anggaran Jumlah Satker Harus Dipangkas

SUKOHARJO. Untuk lebih ngirit biaya, membuat kinerja lebih efisien dan menghindari tumpang tindih, satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Sukoharjo perlu dipangkas.

Ketua Fraksi PAN, Sunoto menilai, jumlah Satker di lingkungan Pemkab Sukoharjo saat ini sangat banyak. Karena itu, dalam kinerjanya tidak jarang antar-Satker terjadi tumpang tindih.

“Artinya, Satker malah tidak bisa bekerja maksimal, berikut personel di dalamnya. Ini mestinya menjadi bahan evaluasi bagi bupati yang baru nanti,” ujarnya, Rabu (28/7).

Kinerja yang tumpang tindih dan tidak maksimal tersebut menurut Sunoto, pada akhirnya berimbas pada pemborosan dana. Padahal, setiap tahunnya dana yang diberikan Pemkab pada setiap Satker tidak sedikit, sehingga membebani pemerintah.

Catatan HUT Ke-64 Kabupaten Sukoharjo (Bagian I)

Ironi persoalan kemiskinan di daerah lumbung pangan

Kabupaten Sukoharjo hari Kamis (15/7) ini memperingati HUT ke-64. Wilayah Sukoharjo terkenal sebagai lumbung padi Jateng. Idealnya, sebagai penyangga pangan wilayah Jateng semestinya kehidupan warganya serba cukup. Berikut laporan wartawan SOLOPOS, Ayu Prawitasari, terkait kondisi faktual di wilayah yang berslogan “Makmur” ini.

Kabupaten Sukoharjo hari ini genap berusia 64 tahun. Dua kali dipimpin bupati yang sama, Bambang Riyanto, Sukoharjo tumbuh dinamis dalam semua bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan umum, perumahan serta berbagai bidang lain. Terhitung sejak 2007 lalu Sukoharjo menonjol di dua bidang yaitu pendidikan dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, berbekal tekad dan optimisme tinggi, Bupati Bambang Riyanto bersama jajaran eksekutif saat itu mencanangkan program pendidikan gratis mulai dari SD hingga SMA. Program itu sempat ditentang DPRD Sukoharjo yang mempertanyakan soal anggaran maupun kualitas pendidikan. Masyarakat pun sempat menyangsikan lantaran program pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah pusat hanyalah SD hingga SMP atau dikenal dengan wajib belajar sembilan tahun. Program pendidikan gratis SD-SMA menjadi wacana kontroversial.