Gubernur Jabar Dorong Pengusaha Garap Peluang di Libanon

PK-Sejahtera Online. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut baik rencana Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Libanon Bagas Hapsoro untuk mendatangkan investor asal Libanon. Pihaknya juga meminta dinas terkait, antara lain; Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Parbud) dan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) untuk menindaklanjutinya. Hal itu dinyatakan Heryawan saat menerima Dubes Lebanon Bagas Hapsoro, Rabu (13/1) pagi di Gedung Negara Pakuan.

“Pemprov Jabar siap melakukan kerjasama dengan pihak investor di Lebanon. Saya minta OPD terkait untuk menindaklanjuti peluang kerjasama investasi yang ditawarkan para pengusaha Lebanon. Tentunya ada sejumlah bidang yang bisa ditawarkan seperti pariwisata, kebudayan, hasil pertanian, manufaktur dan tekstil,” ujar Heryawan. Hadir dalam pertemuan itu, Asisten II Wawan Ridwan, Kadis Indag Jabar Agustiar, Kadisparbud Jabar Iing Herdiwan dan Ka BKPPMD Jabar Iwa Karniwa.

Sementara Dubes RI untuk Lebanon Bagas Hapsoro, saat ini kondisi di Libanon cukup kondusif. Khususnya bidang pariwisata dan investasi. Dimana sektor pariwisata di Lebanon pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar US$ 10 miliar yang berasal dari wisatawan mancanegara. Nilai itu bertambah dengan aliran dana “remittance” yang masuk mencapai US$ 15 miliar/tahun atau 25% dari nilai GDP Lebanon. “Sifat masyarakat Lebanon yang royal merupakan peluang yang harus kita garap,” ujar Bagas.

PKS Bantah Ganti Anggota di Pansus Century

Angket Century

VIVAnews. Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat sudah berjalan hampir dua bulan sejak awal pembentukan. Pansus pun telah memeriksa sejumlah saksi penting guna menguak kasus Century yang diduga berpotensi merugikan negara. Memasuki titik penyelidikan yang makin krusial, beberapa fraksi justru mengganti anggotanya yang duduk di pansus.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa misalnya, mengganti kedua anggota pansusnya sekaligus. Namun tidak semua fraksi mengikuti langkah PKB. Fraksi PKS yang memiliki tiga orang wakil di pansus, mengaku belum berencana mengganti wakil mereka di pansus. Setidaknya, hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Pansus dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq.

"Anggota pansus itu fleksibel saja tapi Fraksi PKS belum berencana mengganti anggotanya di pansus," kata Mahfudz di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Januari 2010. Mahfudz menjelaskan, pergantian anggota pansus adalah kewenangan penuh masing-masing fraksi. "Jadi boleh-boleh saja."

Anis Matta Menduga SBY Sering Terima Informasi Salah

Tiga Kali Surat Presiden Dikembalikan

JAKARTA. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan kesalahan substansi pada surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono No R-61/Pres/12/2009 tanggal 11 Desember 2009 kemungkinan karena Presiden sering menerima informasi yang salah dari orang di sekitarnya. "Surat Presiden yang dikembalikan untuk diperbaiki kali ini bukan kesalahan yang pertama, tapi sudah ketiga kali," kata Anis Matta, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan Anis Matta menyikapi keputusan rapat paripurna DPR, Selasa, yang memutuskan mengembalikan surat Presiden No R-61/Pres/12/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk diperbaiki. Dikatakanya, sebelumnya Presiden pernah mengirimkan surat yang salah ke DPR yakni surat perihal usulan rancangan undang-undang (RUU) tentang Pajak serta usulan RUU tentang Hakim Agung.

Kali ini, surat Presiden perihal usulan RUU tentang Pencabutan Perppu No 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tertanggal 11 Desember 2009, juga ada kesalahan sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Menurut dia, surat dari Presiden ke DPR terjadi kesalahan sampai tiga kali menunjukkan bagian administrasi hukum di lembaga Presiden kurang cermat dan tidak teliti dalam membuat konsep surat dan sering memberikan informasi yang salah kepada Presiden.

Anis mengimbau kepada Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap bagian administrasi hukum di lembaga Presiden untuk bisa bekerja lebih baik dan teliti untuk membuat surat yang benar. "Terjadi kesalahan sampai lebih dari satu kali bisa menurunkan kredibilitas Presiden di mata publik," katanya.

Survival di Gunung Salak

PK-Sejahtera Online. Departemen Kepanduan DPP PKS mengadakan penyegaran dengan kegiatan Mukhoyyam Pandu Keadilan (MPK) Menengah Tingkat Nasional di Taman Nasional Gn. Salak, Sukabumi 7-10 Januari 2010. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan Instruktur dan Struktur Kepanduan pada putaran Mukhoyyam Pandu Keadilan tahun 2010, Mukhoyyam Nasional ini diikuti oleh 120 orang Instruktur dan Struktur Kepanduan dari 29 DPW di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini khas karena peserta disuguhi latihan Survival di tengah-tengah hutan Taman Nasional Gunung Salak, Sukabumi. Latihan Survival ini nanti akan diterapkan pada Mukhoyyam-Mukhoyyam di DPW masing-masing kepada seluruh kader. Selain itu para peserta mendapat bekal navigasi darat, outbound, beladiri dan medik praktis dari Instruktur DPP maupun tenaga ahli lainnya.

Mang Hadi Kuat dengan Koalisi PKS-PKB

BANJARBARU, SENIN. Kini giliran koalisi yang dilakukan antar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meramaikan ritme koalisi partai di Kota Idaman.

Dalam koalisi antar PKS dan PKB muncul nama H. Hadi Soesilo alias Mang Hadi paling memiliki kans kuat sebagai calon pada pilkada Wali Kota Banjarbaru mendatang, khususnya PKS.

Ketua DPD PKS Banjarbaru, Tafsir mengatakan memang deal politik untuk berkoalisi itu sudah terbentuk secara lisan dengan PKB.

"Sudah ada deal politik secara lisan dengan PKB untuk berkoalisi mengangkat calon nantinya. Dari PKS sendiri ada tiga nama yakni Hadi Soesilo, Ibnu Sina yang merupakan kader PKS sendiri, dan Ruzaidin Noor," bebernya, Senin (11/1/2010).

Fachri Hamzah: Boediono Melakukan Pembiaran Tindak Pidana

JAKARTA, KOMPAS.com. Anggota Pansus Angket Kasus Bank Century, Fachri Hamzah mengatakan, tindakan Boediono yang tidak melaporkan bos Bank Century, Robert Tantular, ke pihak kepolisian adalah sebuah pembiaran terhadap tindak pidana.

Ia mengatakan hal tersebut terkait kesaksian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengaku telah meminta Boediono selaku Gubernur BI saat itu, untuk melaporkan Robert. Menurut Kalla, Robert telah melakukan kejahatan perbankan. Kolapsnya Bank Century, berdasar laporan yang diterima Kalla, karena moral hazard oleh pemiliknya sendiri.

"Menurut saya, sengaja membiarkan terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini, yang seharusnya membuat laporan adalah Boediono. Ini langsung sebuah pelanggaran," kata Fachri, disela istirahat pemeriksaan pansus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/1/2010 ).

Menkominfo: Presiden Nggak Marah, Tak Ada Departemen Parah

Jakarta. Penilaian sementara UKP4 menunjukkan ada 20 persen target program 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang belum tercapai. Meski demikian Presiden SBY merasa puas dan optimis semua target akan terpenuhi tepat waktu.

Demikian jawab Menkominfo Tifatul Sembiring ditanya soal tanggapan Presiden SBY atas penilaian UKP4. Tifatul dicegat wartawan usai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2010).

"Presiden nggak marah, kan nggak ada departemen yang parah. Kita dalam 75 hari ini sudah tercapai 82 persen target," ujar dia.

Menurutnya usai mendapat paparan dari UKP4 tentang kinerja dan capaian 100 hari pertama, Presiden SBY tetap optimis seluruh target akan tercapai tepat pada waktunya. Terlebih berbagai indikasi makro ekonomi menunjukan bahwa Indonesia sedang dalam posisi yang cukup bagus.

Reshuffle Kabinet Timbulkan Ketidakpastian

Jakarta. Sekjen DPP PKS Anis Matta menilai program 100 hari pemerintahan SBY tidak bisa dijadikan ukuran untuk melakukan reshuffle kabinet. PKS menilai reshuffle hanya akan menimbulkan ketidakpastian baru.

"Dalam 100 hari tidak cukup sampai tingkat reshuffle meskipun beberapa departemen melakukan kesalahan fatal. Reshuffle menimbulkan ketidakpastian. Kan baru 100 hari, biarkan bekerja optimal dulu," kata Anis kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2010).

Menurut politisi PKS ini, kelemahan dan kekurangan kinerja kabinet dalam program 100 hari ini bisa diatasi dengan evaluasi menyeluruh. Hasil evaluasi harus dijadikan sebagai pijakan penilaian dalam realisasi program di tahun-tahun setelahnya.

"Tidak perlu sampai di-reshuffle, kan masih bisa dilakukan evaluasi. Yang penting mengidentifikasi dan menginventarisir masalah supaya tidak terjadi lagi," terang politisi beristri dua ini.

LPS Bayari Utang Robert Tantular

INILAH.COM, Jakarta. Pemegang saham Bank Century Robert Tantular masih diperiksa Pansus century. Keterangan Robert memunculkan fakta baru soal skandal bailout Century.

Menurut anggota Pansus Century dari Fraksi PKS, Andi Rahmat, Robert telah mengungkapkan adanya unsur welawan hukum dari keputusan KSSK membailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. Fakta itu terkait dengan pinjaman uang dari Robert ke Budi Sampoerna.

"Rober Tantular Tadi dengan jelas mengatakan bahwa ia mengakui berhutang dan semestinya bukan tanggung jawab Bank Century. Tapi tanggung jawab dia pribadi sebagi orang yang menjamin itu. Dan itu dibayarkan oleh LPS," ujar Andi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/1).

Hal ini, sambungnya, merupakan fakta yang penting sekali. "Karena sepanjang penyelidikan terhadap pejabat BI tentang konstruksi FPJP kita menemukan fakta ada unsur melawan hukum," tambahnya.

Wakil Presiden Diteriaki Maling

JAKARTA, KOMPAS.com. Seseorang lelaki bertubuh tambun dan berkepala botak mengejutkan sidang Panitia Hak Angket Century di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/1/2010), yang tengah mendengar keterangan dari Wakil Presiden Boediono. Lelaki itu tiba-tiba berteriak, "Boediono maling, Boediono maling, Boediono maling, merampas uang negara."

Aksi lelaki tak dikenal ini terang saja membuat kisruh. Anggota pengamanan dalam (pamdal) dalam segera beringsut menyeret lelaki ini. Ketua Pansus Idrus Marham pun berseru keras agar pamdal mengeluarkan lelaki tersebut dari ruang sidang.

Di tengah bekapan sejumlah petugas pamdal yang menyeretnya keluar, lelaki ini terus berteriak dengan wajah menunjukkan amarah, "Boediono maling."

Peristiwa ini terjadi ketika sejumlah anggota Pansus menanyakan kepada Boediono apakah uang yang digelontorkan untuk menyelamatkan Bank Century adalah uang negara. Boediono yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia berulang kali menjawab agar hal itu ditanyakan kepada ahli hukum.


Sumber: Kompas.Com