Kekuatan Berjamaah

Oleh: KH Didin Hafidhuddin

Salah satu kekuatan umat yang harus terus-menerus dijaga dan dipelihara dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan adalah kekuatan berjamaah, baik dalam ibadah maupun muamalah.

Berjamaah dalam ibadah seperti dalam shalat fardhu akan melahirkan kekuatan ukhuwah Islamiyah sekaligus akan melahirkan izzah atau harga diri umat. Sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Fath [48]:29 "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orangorang yang bersama dengan dia adalah tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya ...."

Orang yang suka berjamaah dalam ibadah terutama di masjid akan dijaga oleh Allah SWT dari berbagai macam musibah yang berujung pada keburukan. Jika pun mendapatkan musibah, masalah dan tantangan dalam hidupnya maka ujungnya adalah kebaikan dan keberkahan.

Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis Riwayat Imam Hakim, "Apabila Allah SWT akan menurunkan suatu penyakit, maka akan dijauhkan dari orangorang yang suka memakmurkan masjid (ibadah secara berjamaah)."

Yang Muda Dianggap Belum Matang, yang Matang Dipandang Sudah Tua

Dilema Kepemimpinan Nasional

Jakarta. Menjelang 2014 kita akan menghadapi sebuah tantangan yang serius dalam proses pergantian kepemimpinan nasional. Sebuah tantangan yang membutuhkan kesungguhan untuk menghadapinya dengan rasa tanggungjawab yang penuh. Demi tanggungjawab nasional itu, kita dituntut untuk mengedepankan kepentingan nasional diatas kepentingan partai, golongan dan segala kepentingan lain.

Sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut, pemilihan umum yang akan datang mengharuskan kita untuk melakukan pergantian kepala negara. Presiden SBY yang dipilih oleh rakyat dengan suara mayoritas pada tahun 2009, akan mengakhiri masa jabatan kepresidenan kedua pada tahun 2014. Meskipun pernah ada ide yang mencoba untuk mengubah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, ide tersebut segera mental, karen dipandang hanya sebagai guyonan politik belaka. Ide tersebut bukan merupakan jalan keluar dari masalah yang akan dihadapi, tetapi malahan menciptakan masalah baru yang lebih besar.

Dewasa ini, partai-partai politik sedang mempersiapkan bakal calon (balon) presiden. Tetapi pemikiran dan pilihan dari kebanyakan partai-partai itu terbatas hanya dalam lingkup internal partainya sendiri. Yang lebih aneh lagi, ada beberapa partai yang pemikirannya terkotak dalam ruang yang lebih sempit lagi, yang menginginkan pimpinan yang akan datang berasal dari keluarga pimpinan partai yang sekarang. Seolah-olah dunia yang akan datang harus merupakan photo copy dari kondisi sekarang yang masih carut marut ini. Gejala yang terakhir ini tidak sekadar mencerminkan kesempitan berpikir, tetapi juga pengabaian terhadap kepentingan bangsa dan sekaligus membuka peluang tumbuhnya kembali sistem otoriter di masa yang akan datang.

Karena itu, pemikiran-pemikiran yang demikian harus segera dapat dihilangkan, jika sistem demokrasi hendak dipertahankan dinegeri ini. Pikiran-pikiran itulah yang dahulu telah mengakibatkan bangsa Indonesia dalam masa 65 tahun merdeka, 52 tahun berturut-turut dipimpin oleh dua orang presiden secara otoriter. Kenyataan ini membenarkan pendapat yang mengatakan, bahwa seseorang menjadi diktator, pada umumnya, lebih banyak disebabkan karena adanya peluang dan dorongan dari rakyatnya, ketimbang karena ambisinya sendiri.

Negara Mafiokrasi

"Dalam negara yang segala lininya telah dikuasai mafia, rakyat harus selalu berusaha untuk menghindari urusan dengan aparat negara..."

Baik buruk negara sangat ditentukan oleh siapa yang menjadi penye lenggaranya atau siapa yang mengendalikan para penyelenggara negara itu. Jika para penyelenggara negara dan orang-orang yang berkontribusi kepada berkuasanya para penyelenggara negara itu adalah orang-orang baik, negara bisa menjadi baik, demikian pula sebaliknya. Penyelenggara negara yang baik selalu berusaha agar rakyat mendapatkan kedaulatan. Atau, kalau toh tidak memberikan kedaulatan, tetapi memberikan tujuan hakiki kedaulatan itu, yaitu kemuliaan hidup kepada mereka, baik secara lahir maupun batin.

Dalam konteks untuk memberikan kemuliaan itulah seharusnya negara menjalankan peran optimal. Negara memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kehidupan seluruh warga negara karena--sebagaimana dikatakan Roger Henry Soltau--memiliki wewenang dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

Senada dengan Soltau, Harold J Laski mengatakan bahwa negara memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan memaksa warganya. Bahkan, Max Weber lebih tegas lagi dengan mengatakan bahwa negara memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Negara bisa melakukan semuanya itu karena didukung oleh berbagai macam aparatus yang memiliki kekuatan represif.

Bidang Kebijakan Publik PKS Siap Menjawab Tantangan

Fase dakwah yang terus beranjak menuju perubahan yang lebih besar menuntut peran yang lebih signifikan dari para penggeraknya. Gagasan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat harus diwujudkan dalam kerangka perubahan di semua sektor kehidupan, tidak terkecuali perubahan politik.

Maka dakwah tidak lagi terbatas pada "seruan", tetapi bermetamorfosa menjadi sebuah "tindakan". Era demokrasi -sesuai prinsipnya- membuka peluang bagi siapapun untuk ikut serta dalam gerbong perubahan bangsa asalkan mau dan mampu berkontribusi positif.

Munas II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2010 lalu menghasilkan keputusan penting yakni dibentutrnya Bidang Kebijakan Publik (BKP) sebagai struktur baru dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKS). Bidang Kebijakan Publik adalah bidang yang menyatukan semua permasalahan dan pembahasan di Bidang Hukum, Politik, Ekonomi serta Kesejahteraan Sosial dalam satu bidang.

Selain itu, BKP juga menjadi wujud integrasi antara kebijakan Fraksi di Legislatif dengan struktur partai baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketua Fraksi PKS di DPR di Tingkat Pusat atau DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus adalah Ketua Bidang Kebijakan Publik di masing-nasing tingkatan struktur partai.

Membuang 'Sampah Pikiran'

Ternyata, yang membuat hidup kita tidak bahagia adalah diri kita sendiri. Penyikapan yang buruk terhadap suatu kejadian adalah sumber penderitaan....

Ada kisah menarik dari Anas bin Malik. Suatu ketika ia berjalan dengan Rasulullah SAW. Ketika itu, datanglah seorang Arab badui dari arah belakang. Dengan serta-merta ia menarik jubah najraani yang dikenakan Rasulullah SAW.

Anas berkata, "Aku memandang leher Rasulullah dan melihat bahwa jubah itu telah meninggalkan bekas merah di sana karena kerasnya tarikan. Orang badui itu kemudian berkata, 'Wahai Muhammad, beri aku sebagian dari kekayaan Allah yang ada di tanganmu'. Rasul kemudian menolah kepadanya, dan tarsenyum, lalu memerintahkan agar orang itu diberi uang,"

Kisah ini menggambarkan betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan lagi. Saat dihina, beliau tidak marah atau sakit hati. Beliau justru mendoakan kebaikan. Mengapa Rasulullah SAW mampu tenang dan bijak menghadapi gangguan orang lain? Jawabnya, Rasulullah SAW memiliki kelapangan dada dan kejernihan pikiran.

Rapor Merah Kinerja Menkominfo Tifatul Sembiring

Dakwatuna.Com. Rasanya sudah tidak asing kita dengar, bila ditanya: siapakah menteri berkinerja paling buruk periode saat ini yang memiliki ranking pertama untuk diganti..? Kita dengar dan baca dimana-mana tentu jawabannya TIFATUL SEMBIRING dari PKS. Rasanya kita pun membenarkan informasi ini. Bila ditanya : adakah daftar data prestasi buruk Tifatul Sembiring ; seolah cukup dengan ucapan : “waaah informasi itu ada dimana-mana”.. seolah ucapan ini sudah cukup sebagai bukti!. Karena yang berbicara seperti itu ada dimana-mana, bahkan yang terakhir PROFESOR Jipta Lesmana di televisi TVOne.

Tapi bila Anda yang ditanya, apakah Anda memiliki daftar prestasi buruk Tifatul Sembiring dengan Parameter yang jelas?.. Sungguh Saya mengharapkan bantuan Anda untuk menunjukkan fakta & data itu dengan Parameter yang jelas.

Bagi saya justru pada diri beliau terdapat beberapa prestasi baik yang cukup menonjol yang sulit dilakukan menteri-menteri yang lain. Bahkan “penggoyangan” posisi beliau tidak pula memiliki parameter yang jelas sama sekali. Di satu kesempatan, dikatakan beliau mesti diganti karena Kinerja yang buruk. Tapi di kesempatan yang sama pula dikatakan karena partai Tifatul Sembiring melanggar kesepakatan koalisi partai berkaitan dengan hak angket mafia pajak. Tapi orang demokrat mengatakan hal ini sambil melobi agar kiranya yang terhormat PDIP mau bergabung dengan pemerintahan SBY. Padahal PDIP pun pendukung hak angket pajak. Juga sebagaimana fraksi PKS memiliki sikap yang keras terhadap hasil akhir angket century. Di lain kesempatan lebih lucu ucapan amir Syarifuddin sekjen partai demokrat yang “memaklumi” pengajuan hak angket yang dilakukan Golkar karena niatnya “untuk memperbaiki citra ketua umumnya (Aburizal Bakrie)” jadi substansi yang diabaikanpun (yaitu mengungkap mafia pajak) menjadi suatu alasan logis.

Ini Lima Sikap Resmi PKS Soal Koalisi

Pasca kegagalan penggunaan hak angket perpajakan, muncul gonjang-ganjing di Sekretariat Gabungan (Setgab). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung penuh usul hak angket perpajakan pun terancam dikeluarkan dari koalisi. Menyikapi hal tersebut, DPP PKS dan F-PKS menggelar rapat dengan Ketua Majelis Syura PKS KH Hilmi Aminuddin di Lembang, Jawa Barat.

Hasilnya, ada lima sikap resmi PKS terkait gonjang-ganjing koalisi.

Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan hasil pertemuan tersebut. Pertama, "PKS, sesuai pidato Presiden SBY akan menunggu apa keputusan SBY tentang memformat kembali koalisi."

Ironi Koalisi dan Perombakan Kabinet

KOMPAS. Dari satu kontradiksi ke kontradiksi lain, dan mungkin akan berakhir dengan pepesan kosong. Itulah yang mungkin terjadi dalam wacana tentang koalisi dan perombakan kabinet belakangan ini.

Kontradiksi ini mulai terlihat saat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan partainya tetap berada di koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan ini disampaikan Aburizal setelah bertemu Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3).

Meski sudah diduga sebelumnya, pernyataan Aburizal itu seperti antiklimaks dari peringatan Presiden Yudhoyono, Selasa pekan lalu di Istana Kepresidenan. Saat itu, seusai rapat kabinet, Presiden menyatakan, ada satu-dua partai koalisi yang melanggar kesepakatan.

Setelah menyampaikan pernyataan itu, Presiden Yudhoyono memanggil sejumlah petinggi partai koalisi pemerintahannya, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu pekan lalu. Hingga saat ini, diduga hanya petinggi Partai Keadilan Sejahtera yang belum bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan.

PKS Targetkan Sejuta Pengusaha UMKM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan meretas satu juta pengusaha sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2011. Target tersebut, kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaeni, akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan pembiayaan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan yang bersinergi dengan program partai.

Selain itu, Jazuli mengungkapkan, kader PKS juga diminta mencermati program-program pembiayaan yang dimiliki peme rintah daerah ataupun pusat, sehingga bisa mengadvokasi konstituen PKS untuk mendapatkan dukungan pembiayaan usaha.

Jazuli meyakini target ini cukup signifikan untuk membantu rakyat Indonesia. Ia menunjuk data sementara dari pemerintah bahwa pengusaha sektor UMKM saat ini hanya berjumlah 0,18 persen dari total populasi. Sementara bila target 1 juta pengusaha UMKM yang dicanangkan PKS tembus, akan menyumbang sedikitnya 0,4 persen penduduk Indonesia yang semakin mandiri.

[wawancara] J Kristiadi: Pepesan Kosong Reshuffle

Wawancara Republika dengan J Kristiadi, peneliti Senior Center for Strategic and International Studies (CSIS)

"Mudah-mudahan PKS yang lebih memiliki karakter merasa tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mau di dalam ataupun di luar pemerintahan, mereka akan tetap sama saja." (J Kristiadi)

Apa artinya wacana reshuffle yang sekarang menggaung lagi?

Isu reshuffle ini seperti ajang cari aman saja oleh pemerintah. Sebenarnya inilah yang menjadikan isu-isu reshuffle menjadi dangkal. Semua melihatnya hanya sebatas Golkar keluar, PKS keluar, Golkar masuk atau apakah PKS masih masuk dalam koalisi. Ini dangkal.

Rakyat seharusnya disuguhkan pengertian reshuffle agar pemerintahan bisa lebih efektif berjalan. Kalau cuma soal keluar-masuk parpol, ya reshuffle tidak ada gunanya untuk rakyat.