PKS Setuju Ada Evaluasi Kunker ke Luar Negeri

Pimpinan fraksi-fraksi di DPR melakukan rapat membahas program kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri yang menuai kritik. PKS setuju kunjungan kerja ini dievaluasi lagi.

"Kita evaluasi secara mendalam soal itu. Tadi saya juga rapat dengan pimpinan fraksi lainnya. DPR harus secara objektif membicarakan masalah kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Mustafa juga menyindir jika ada anggota Dewan yang kedapatan membawa keluarga setiap kunjungan kerja ke luar negeri. Meski tidak ada sanksi yang mengaturnya, cibiran masyarakat sudah menjadi hukuman paling berat bagi legislator itu.

PKS Tepis Tudingan Terkait NII

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta semua pihak tidak mengait-ngaitkan PKS dengan NII. Semua tudingan terhadap PKS menyangkut NII ditegaskan hanya ulah kelompok yang tidak bertanggung jawab.

"Saya kira itu tidak ada kaitannya, PKS justru dalam posisi sekarang ini dicurigai oleh kelompok-kelompok tertentu. Anda lihat sendiri lah musibah yang terjadi belakangan ini, mereka mengkritik PKS dari sisi komitmen Islam, bagaimana akhlaknya, karena PKS menjadi partai Islam yang terbuka," ujar Ketua FPKS DPR, Mustafa Kamal, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Termasuk tudingan eks pendiri PKS Yusuf Supendi yang menyatakan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin adalah anak dari NII juga dibantah. Menurut PKS seharusnya Yusuf Supendi tidak membawa urusan pribadi ke masalah partai.

Bidang Kebijakan Publik PKS Siap Menjawab Tantangan

Fase dakwah yang terus beranjak menuju perubahan yang lebih besar menuntut peran yang lebih signifikan dari para penggeraknya. Gagasan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat harus diwujudkan dalam kerangka perubahan di semua sektor kehidupan, tidak terkecuali perubahan politik.

Maka dakwah tidak lagi terbatas pada "seruan", tetapi bermetamorfosa menjadi sebuah "tindakan". Era demokrasi -sesuai prinsipnya- membuka peluang bagi siapapun untuk ikut serta dalam gerbong perubahan bangsa asalkan mau dan mampu berkontribusi positif.

Munas II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2010 lalu menghasilkan keputusan penting yakni dibentutrnya Bidang Kebijakan Publik (BKP) sebagai struktur baru dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKS). Bidang Kebijakan Publik adalah bidang yang menyatukan semua permasalahan dan pembahasan di Bidang Hukum, Politik, Ekonomi serta Kesejahteraan Sosial dalam satu bidang.

Selain itu, BKP juga menjadi wujud integrasi antara kebijakan Fraksi di Legislatif dengan struktur partai baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketua Fraksi PKS di DPR di Tingkat Pusat atau DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus adalah Ketua Bidang Kebijakan Publik di masing-nasing tingkatan struktur partai.