Presiden SBY Dipastikan Hadiri Munas PKS

Metrotvnews.com, Jakarta. Ketua Panitia Musyawarah Nasional (Munas) II Partai Keadilan Sejahtera Ma'mur Hasanudin menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan menghadiri acara lima tahunan mereka di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 16-20 Juni 2010 nanti. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu juga menandakan hubungan PKS dan SBY semakin menguat.

"Dengan diundangnya Beliau menunjukan koalisi kokoh dan tidak terganggu dengan perkembangan yang ada," kata Ma'mur dalam jumpa pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/6).

Ma'mur menyatakan, Munas PKS digelar sebagai ajang suksesi kepemimpinan di tingkat pusat serta sarana konsolidasi dan sosialisasi partai. Sebanyak 99 anggota Majelis Syuro yang dipilih pada Pemilihan Raya, Februari lalu, akan menentukan kepemimpinan PKS di tingkat pusat.

Munas PKS Habiskan Dana Rp10 Miliar

Metrotvnews.com, Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera mengaku menghabiskan dana Rp9 miliar-Rp10 miliar untuk menggelar Musyawarah Nasional II di Pacific Place, Ritz Carlton, Jakarta, pada 16-20 Juni 2010 nanti. Dana tersebut diklaim hanya berasal dari sumbangan para kader.

"Ini infak dari perorangan atau kader. Dari Rp500 ribu-Rp2,5 juta per orang," kata Ketua Panitia Munas II PKS Ma'mur Hasanudin dalam jumpa pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/6).

Ma'mur membantah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau pun pihak lain ikut menyumbang acara lima tahunan tersebut. Pemilihan Hotel Ritz Carlton pun karena peserta Munas PKS mencapai 2.700 orang, ditambah undangan sebanyak 1.200 orang.

Tim sukses TBR dilaporkan, 100 amplop disita Panwas

Sukoharjo (Espos). Tim sukses Titik Bambang Riyanto (TBR), Sumarno, dilaporkan ke panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Bendosari oleh salah seorang tim sukses Wardoyo Wijaya-Haryanto (War-To), Nurjayanto.

Hal itu dilakukan lantaran ketahuan membagi 100 amplop berisi uang untuk warga agar mencoblos calon bupati nomor dua, Titik Suprapti. Laporan resmi secara tertulis tersebut diterima Ketua Panwascam Bendosari, Ashadi.

Dalam laporan itu, diambil pula oleh pihak Panwascam 100 amplop yang masing-masingnya berisi uang Rp 10.000 untuk disebar ke warga Jagan, Bendosari. Ashadi mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan mengenai dugaan money politics yang dilakukan tim sukses TBR.

Dilarang datang, pemanggilan Kepsek gagal

Sukoharjo (Espos). Sebanyak 130 orang kepala sekolah (Kepsek) maupun kepala unit pelaksana teknis daerah Dinas Pendidikan ( UPTD Disdik) dipanggil ke Gedung Dewan untuk dimintai klarifikasi mengenai indikasi setoran Rp 700.000/orang untuk pasangan calon bupati nomor dua, Titik Suprapti. Namun demikian pemanggilan itu gagal lantaran Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto melarang mereka datang.

Sementara itu kalangan legislatif merasa dilecehkan dengan adanya larangan Bupati tersebut. Dengan latar belakang itu, acara dengar pendapat dengan kalangan pendidik itu akhirnya ditutup meski baru beberapa menit dimulai.

Berdasar informasi yang dihimpun, kalangan legislatif memanggil sebanyak 130 orang Kepsek dan kepala UPTD untuk dimintai klarifikasi di Gedung Dewan, Selasa (1/6). Dari 130 orang yang diundang, tidak ada satu pun yang datang. Sebaliknya yang memenuhi undangan dewan hanya tiga orang yang terdiri dari Kepala Disdik, Djoko Raino, Sekretaris Disdik, Sukimin serta Kepala Bidang SMP,SMA/SMK Disdik, Dwi Atmojo Heri.

KPU gandeng JSI lakukan quick count

Sukoharjo (Espos). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menggandeng Jaringan Suara Indonesia (JSI) untuk melakukan perhitungan cepat atau quick count hasil perolehan sementara suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihelat 3 Juni mendatang.

Ketua KPU Sukoharjo Kuswanto mengatakan, dengan program quick count, maka Cabup terpilih dengan perolehan suara terbanyak langsung bisa diketahui.

“Hasil Pilkada bisa langsung diketahui, kami perkirakan pukul 15.00 WIB sudah diketahui sebab kami menggunakan metode quick count, kebetulan JSI mau bekerja sama dengan kami,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (1/6) di ruang kerjanya.

PKS: Bawa Israel ke Mahkamah Internasional

Indonesia harus bersikap dengan memotori dibawanya Israel ke Mahkamah Internasional

Penembakan militer Israel atas kapal pembawa kemanusiaan, Mavi Marmara, yang menuju Jalur Gaza, Palestina, menuai kemarahan masyarakat internasional. Kecaman juga datang dari tanah air, termasuk dari Partai Keadilan Sejahtera, partai Islam terbesar di tanah air.

PKS bahkan mendorong Indonesia menjadi salah satu negara yang memotori dibawanya Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. “DPP PKS mengutuk keras tindakan pemerintah Israel yang menyerang secara militer misi kemanusiaan internasional ke Gaza. Ini merupakan bentuk deklarasi perang terbuka dari Israel kepada masyarakat dunia,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 31 Mei 2010.

Dari enam kapal yang diserang Israel, salah satunya, Kapal Mavi Marmara, mengangkut relawan kemanusiaan dari 50 negara, termasuk Indonesia. Terdapat 12 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut dalam pelayaran misi kemanusiaan ‘Flotilla to Gaza’ — Kebebasan untuk Gaza. Penyerangan Israel, termasuk jurnalis tvOne, M. Yasin.

PKS Tolak Dana Pembangunan Dapil Sebesar Rp 15 Miliar

Jakarta. PKS menolak keras rencana bagi-bagi jatah Rp 15 miliar per dapil untuk konstituen yang dilakukan oleh anggota DPR. PKS menyarankan agar anggota DPR menggunakan uang resesnya untuk membangun dapil masing-masing.

"Harus kita tegaskan, fungsi budgeting DPR adalah penyusun anggaran bukan pemakai anggaran. Wacana mengambil Rp 15 miliar per dapil dari APBN itu sudah salah," tegas Ketua DPP PKS Mahfudz Siddik kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2010).

Menurut Mahfudz, DPR masih mempunyai anggaran lain yang bisa dialokasikan untuk membantu dapilnya. Misalnya anggaran reses dan anggaran tunjangan lainnya.

FPKS Siap Kawal Kasus Makelar Jabatan

PK-Sejahtera Online. Perjalanan pembahasan kasus dugaan Makelar Jabatan (Marjab) akhirnya diserahkan kepada komisi I DPRD Kab. Brebes dengan batas waktu 30 hari sejak 19 Mei.

”Kami - Komisi I- menerima penugasan tersebut dari pimpinan dewan tertanggal 19/5”.Kata Ketua komisi I DPRD Kab. Brebes dari FPKS Warsudi Spd.i. penugasan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan kepada Komisi I untuk membahas laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang Tim badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Adapun titik tekanya adalah mengenai posisi dan jabatan, penempatan oknum PNS, dan Rangkap jabatan.

Warsudi menjelaskan proses penelusuran tersebut akan diawali dari pemanggilan Kepala BKD yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab kepegawaian di lingkungan Pemda, pemanggilan tersebut dilakukan guna menanyakan seputar data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, apakah hasilnya nanti akan mengarah kepada penyalahgunaan wewenang atau memang telah sesuai prosedur. Dari BKD akan beralih kepada Tim Badan pertimbangan jabatan dan pangkat (Baperjakat) yang terdiri dari Bupati, Sekda dan BKD, Dinas Inspektorat, dan beberapa dinas terkait diantaranya DKK dan Dinas Pendidikan. Apabila penelusuran berkembang masih memungkinkan didatangkan pemanggilan berikutnya.

Jelang Munas, PKS Jateng Minta Isu Koalisi Dicuekin

Semarang. Menjelang Munas pertengahan Juni mendatang, banyak hal yang perlu dibahas PKS. Jawa Tengah (Jateng) mengusul isu koalisi dicuekin, karena ada yang lebih penting.

"Lebih baik fokus ke pelipatgandaan suara pada pemilu mendatang," kata Ketua DPW PKS Jateng, Arif Awaluddin ketika ditemui di Kantor DPRD Jateng, Jl. Pahlawan Semarang, Senin (31/5/2010).

Arif mengatakan, pada pemilu 2009 suara PKS tidak luar biasa. Berbeda dibanding pemilu sebelumnya. Hal itu perlu dipikirkan agar keberlangsungan partai.

"PKS memang telah dipahami, tapi kehadirannya belum bisa dirasakan. Sebab itu, kita harus menunjukkan secara langsung ke masyarakat," jelasnya.

Mensos: Dukungan Indonesia Perkuat Kemerdekan Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri menegaskan bahwa dukungan rakyat Indonesia bisa memperkuat kemerdekaan Palestina, selain berbagai bantuan sosial kemanusiaan yang selama ini telah diberikan secara konsisten.

 "Di samping bantuan kemanusiaan, Indonesia bisa memberi ilham urgensi persatuan nasional untuk mencapai merdeka. Jika bangsa Palestina masih terpecah-pecah, kemerdekaan sulit tercapai," kata Mensos melalui pernyataan yang dikeluarkan Pusat Media Kementerian Sosial, Senin (31/5).

Menurut Mensos yang tidak sempat menemani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut Presiden Palestina Mahmoud Abbas karena sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah di kawasan timur Indonesia, termasuk ke Provinsi Sulawesi Utara (29-31/5), pihaknya juga menepis isu pemindahan lokasi pembangunan rumah sakit (RS) Indonesia dari Gaza ke Tepi Barat.