jika politik adalah sesuatu yang abu-abu
yang menjadi senjata para penguasa
yang menjadi sindikat pengejar harta dunia
maka aku bukanlah itu
Namun jika politik adalah pembelaan & perjuangan
yang membangunkan keberanian retorika
dan lantang meneriakkan keadilan
maka aku adalah politikus itu

Jika demokrasi adalah belenggu penjajahan
diramaikan oleh tangan-tangan gila jabatan
disetir untuk mengubur kepribadian anak bangsa
maka itu bukan tempatnya
Namun jika demokrasi adalah sebuah peluru pembebas
yang pengusungnya adalah teladan sejati
dan ideologinya menembus keangkuhan parlemen
maka itu adalah kendaraannya..

Senin, 08 Maret 2010

Siasat Baru Gerakan Mahasiswa

Pemandangan anarkistis yang dipertontonkan mahasiswa saat demonstrasi belakangan ini tampaknya perlu direnungkan dan dipertanyakan ulang keabadian juangnya. Selayaknya, mahasiswa tampil dengan performa yang santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta sinaran intelektualitas. Terlalu mahal harganya jika aksi-aksi mahasiswa sampai menggiring ingatan bangsa untuk beromantika ria seperti saat-saat tahun awal reformasi yang penuh kecamuk dan insiden destruktif lainnya, apapun alasannya.

Banyak alasan untuk tidak bertindak anarkis dalam mengawal perubahan lebih baik. Yang terpenting adalah alasan moral dan tanggung jawab identitas yang disandang mahasiswa sebagai agen perubahan sosial-politik. Mahasiswa adalah agen yang sejatinya mengunggulkan intelektualitas dan santun dalam bersikap, serta bertindak. Sulit berharap perubahan dapat direngkuh, jika cara-cara yang dilakukan mengedepankan emosi membabi-buta. Lebih-lebih bila anarkisme menjadi ideologi yang melekat dalam setiap aksi demonstrasi.

Aksi mahasiswa perlu diimbangi dengan kajian mendalam, strategis dan mampu menemukan akar persoalan. Sudah bukan saatnya lagi mahasiswa bertindak reaksioner dan miskin perspektif. Aksi-aksi mahasiswa bukan ajang tawuran, adu jotos, unjuk fisik, dan semisalnya, tapi ajang tanding konsep sistem atas jawaban-jawaban persoalan yang membelit.

Bangsa Besar Mimpi Kecil

Semua bangsa di dunia yang berhasil tumbuh menjadi besar, selalu dimulai oleh pemimpin yang visioner, memiliki mimpi besar, melampaui zamannya. Selanjutnya visi itu diturunkan menjadi ideologi gerakan yang mampu menggerakkan massa. Keberadaan Indonesia tempat kita lahir dan tumbuh ini tidak bisa dilepaskan dari mimpi dan gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Gadjah Mada, sekelompok Pemuda 1928, visi serta militansi Soekarno-Hatta dan kawan-kawan. Figur penggubah sejarah yang paling fenomenal tentu saja sosok para nabi.

Berapa miliar penduduk bumi menjadi waris, pengikut, dan setia membela ajaran Musa, Yesus serta Muhammad? Ketiganya itu figur historis, bukan fiktif seperti dalam dunia wayang sehingga perilaku dan gerakannya bisa dikaji secara empiris-rasional.
Padang pasir Arabia yang gersang dan sering menjadi medan tempur antarkabilah, dalam waktu yang amat cepat berubah menjadi episentrum peradaban dengan lahirnya Muhammad di abad keenam yang getaran dan gelombang pengaruhnya masih berlangsung hingga hari ini.

Di berbagai universitas papan atas di Barat, dewasa ini bermunculan pusat-pusat studi ke-Islaman. Ini menunjukkan betapa pengaruh Muhammad sangat besar dan masih efektif. Bangsa yang tidak memiliki visi besar dan agenda riset dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), pasti akan tertinggal.

Belasan Politisi PDIP Diduga Terima Suap

Kasus pemilihan Miranda S Goeltom

JAKARTA. Sejumlah nama anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan disebut menerima aliran dana dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom, pada tahun 2004 senilai total Rp 9,8 miliar. Hal ini terungkap dalam sidang perdana Dudhie Makmun Murod di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,Senin (8/3).

''Pada bulan Juni 2004, di Restoran Bebek Bali terdakwa diduga menerima pemberian atau janji setidak-tidaknya Rp 9,8 miliar dalam bentuk traveller cheque dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari,'' ungkap Jaksa, Mochamad Rum, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin (8/3).

Terdapat 19 nama anggota legislator dari Komisi IX Fraksi PDIP Periode 1999-2004 dalam lembar dakwaan Dudhie. Uang itu kemudian masing-masing dibagi bervariasi antara Rp 350- Rp 600 juta untuk 16 orang, termasuk Dudhie. Sedangkan Panda Nababan, selaku Sekretaris FDIP, menerima Rp 1,45 miliar. Sisanya, papar Rum, dibagikan Panda kepada Sukardjo Hardjosoewirjo dan Emir Moeis masing-masing mendapat Rp 200 juta.

Panda Nababan Diduga Terima Suap Rp1,4 Miliar

JAKARTA. Tim Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Panda Nababan diduga menerima uang dalam bentuk cek senilai Rp 1,45 miliar. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, uang sebesar itu diduga sebagai suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004.

Hal itu diungkapkan oleh Tim Penuntut Umum dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, dalam kasus suap yang diduga terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004 dengan terdakwa politisi PDI Perjuangan, Dudhie Makmun Murod.

Tim Penuntut Umum yang terdiri dari Mochamad Rum, Riyono, Siswanto, dan Andi Suharlis secara bergantian menguraikan, cek yang diterima oleh Panda adalah sebagian dari total cek senilai Rp9,8 miliar yang dibagikan kepada sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.

Dalam sidang tersebut, Tim Penuntut Umum menguraikan peran Panda sebagai koordinator pemenangan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Surat dakwaan membeberkan, beberapa anggota fraksi PDI Perjuangan telah mengadakan sejumlah rapat di ruang rapat fraksi di gedung DPR RI.

Ditangkap Gara-gara Shalat di Tempat Parkir

NEVADA. Organisasi Muslim Amerika mengajukan keluhan kepada polisi di Nevada setelah tujuh pria ditahan karena shalat di tempat parkir pertokoan setempat. Polisi di kota Henderson melakukan penangkapan itu setelah mendapatkan telpon dari seorang anggota masyarakat yang melaporkan tindakan yang mencurigakan.

Tujuh pria Muslim yang semuanya adalah warga negara Amerika Serikat, tengah berada dalam perjalanan bulan Desember lalu, saat mereka berhenti di tempat parkir di Nevada untuk makan dan sholat. Menurut Dewan Hubungan Amerika Islam, CAIR, saat kembali ke mobil, mereka ditahan polisi selama 40 menit dan mobil mereka digeledah.

CAIR menyampaikan keluhan -karena menurut juru bicara organisasi itu Munira Syeda- shalat bukan merupakan sesuatu hal yang memerlukan tindakan polisi. "Shalat adalah hak warga yang dilindungi konstitusi. Polisi memeriksa mereka termasuk mencari dalam daftar terorisme. Langkah itu membuat kami prihatin. Apakah sembayang merupakan kejahatan" kata Munira Syeda.

Soal Barter Kasus, PKS Tagih Data ICW

Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak habis pikir melihat Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut adanya potensi barter kasus antara pemerintah dengan partai-partai terkait kasus Bank Century. PKS, salah satu partai yang dituding ICW, mempertanyakan faktualitas data yang dimiliki ICW.
"Kita tidak mengerti apa ada datanya? Kita juga tidak mengerti yang dilakukan apa latar belakangnya?" keluh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, via telepon kepada detikcom, Minggu (7/3/2010).

Menurut Luthfi, seharusnya ICW menggunakan data yang valid sebelum mengemukakan sesuatu. Apalagi Luthfi berkeyakinan apa yang dilakukan Pansus Angket Century sudah maksimal tanpa tendensi kepentingan.

Tak Hiraukan Ancaman Reshuffle, PKS Hanya Dengarkan SBY

Jakarta. Jelas sudah mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berani mengambil sikap berbeda dengan Partai Demokrat (PD). PKS hanya mau mendengarkan titah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan instruksi PD.
"Kami hanya mau mendengarkan Pak SBY, konsisten dengan kontrak politik yang ada pada Kami," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (7/3/2010).

Hal ini disampaikan Luthfi menyikapi wacana reshuffle yang terus digembor-gemborkan PD. Menurutnya, PKS masih setia dengan koalisi.

Jumat, 05 Maret 2010

PKS Yakin tak akan

JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tak merasa khawatir partainya akan dikeluarkan dari partai-partai koalisi Pemerintah karena dianggap mempunyai sikap berbeda terkait kasus Bank Century. "Saya tidak khawatir sama sekali, karena proses ini murni perbedaan pendapat dalam kasus Bank Century. Saya kira tidak akan mengganggu kebersamaan dalam koalisi," kata Anis Matta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.

Anis Matta mengungkapkan bahwa keputusan yang diambil PKS mengenai pemilihan opsi C dalam rapat paripurna hari sebelumnya telah dikomunikasikan sebelumnya dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menambahkan, partainya tak gentar dengan adanya ancaman reshuffle terhadap kader PKS yang duduk di jajaran kabinet karena ancaman itu datangnya dari individu-individu yang ingin mencari keuntungan sendiri. Presiden SBY, kata dia, akan lebih arif untuk tetap melanjutkan koalisi yang sudah ada.

Tifatul: Pidato SBY Itu Hujatun Qod Yatun

INILAH.COM, Jakarta. Untuk pantun atau ungkapan yang menggelitik, Tifatul Sembiring jagonya. Menkominfo ini melontarkan pernyataan dengan bahasa Arab, untuk menggambarkan pidato Presiden SBY soal kasus Bank Century.

"Saya rasa ini suatu jawaban yang tuntas. Kalau orang Arab bilang hujatun qod yatun. hujah (pendapat) yang tuntas tentang seluruh permasalahan dan sangat komprehensif beliau jawab," ujar Tifatul usai mengikuti pidato Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3).

Mantan Presiden PKS ini menegaskan, Presiden tidak ragu-ragu menindak siapa saja yang bersalah, dan juga membersihkan nama-nama orang yang benar. "Itulah keadilan melakukan punishment pada orang bersalah dan memberikan reward pada orang tidak bersalah dan berprestasi," imbuhnya.

PKS Tegas, Salim Assegaf Al-Zufri Tak Takut Reshuffle

KOALISI SBY PECAH

Jakarta, RMOL. Menteri Sosial Salim Assegaf Al-Zufri menegaskan tidak kuatir jika direshuffle Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Tidak, itu tetap komitmen, tidak ada perubahan,” kata Salim Assegaf Al-Zufri kepada wartawan di Istana Negara Jakarta usai mengikuti kuliah umum mantan Sekjen PBB Koppi Annan, siang ini (Kamis, 4/3).

Hal ini ia katakan, saat dimintai tanggapan atas pilihan politik PKS yang berbeda dengan Partai Demokrat dalam Sidang Paripurna DPR tentang Pengusutan Kasus Bank Century tadi malam. Walau demikian, Salim mengatakan pilihan politik PKS tersebut bukan sebuah pengkhianatan terhadap koalisi.