Anggota BPD Kartasura ramai-ramai mundur dari jabatan

Sukoharjo (Espos). Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Singopuran, Kecamatan Kartasura ramai-ramai mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai buntut dari masalah dana kompensasi tukar guling tanah kas desa yang mereka nilai tidak transparan.

Ketua BPD Singopuran, Sulakir mengatakan surat pengunduran diri para anggota BPD secara resmi telah dilayangkan kepada Bupati Sukoharjo dengan tembusan Kapolres Sukoharjo, Camat, Kepala Desa serta jajaran Ketua RT/RW se-Singopuran.

Menurutnya, ada beberapa alasan yang membuat 10 dari 11 anggota BPD Singopuran mengundurkan diri. Pertama, lanjutnya, lantaran penyampaian LKPJ tahun 2008 tidak sesuai dengan APBDes tahun 2008 yang telah disepakati dengan BPD bersama pemerintah desa (Pemdes) Singopuran yang tidak akan menggunakan dana tukar guling tanah kas desa sebesar Rp 230.300.000 sebelum adanya laporan pertanggungjawaban dari panitia tukar guling dan penggunaannya akan dibahas secara bersama-sama.

Alasan kedua, sambungnya, LKPJ tahun 2008 disusun tidak berdasarkan APBDes tahun 2008 tetapi berdasarkan hasil konsultasi dengan bagian pemerintahan desa Sukoharjo tanpa melibatkan BPD Singopuran. Terakhir, katanya, penggunaan uang tukar guling sebesar Rp 230.300.000 tidak jelas dan tanpa sepengetahuan BPD.

Kades Sukoharjo ancam jual traktor ‘hadiah’ Pemkab

Sukoharjo (Espos). Sejumlah kepala desa (Kades) yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa Palapa Mukti menilai kebijakan Bupati memberikan traktor gratis sifatnya top down. Pasalnya, selama ini Kades tak pernah meminta bantuan traktor dalam musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbangda) yang digelar pada awal tahun ini.

Selanjutnya belasan Kades yang mewakili rekan-rekan mereka dalam jumpa pers, Senin (7/12) meminta Bupati meninjau ulang kebijakan tersebut. Sejumlah Kades yang mengaku tidak memerlukan traktor bahkan dengan tegas mengatakan akan menjual alat pertanian tersebut apabila Bupati tetap memaksakan kehendaknya.

Ketua Paguyuban Kades Palapa Mukti, Agus Tri Raharjo mengatakan, Desa Gedangan menolak rencana bantuan traktor dari Bupati. “Saya tegaskan Desa Gedangan tak butuh traktor. Apa Bupati tidak bisa lihat kalau karakter Gedangan itu didominasi permukiman. Kalau dikasih bantuan traktor, lantas apa yang ditraktor? Apa ya rumah-rumah penduduk itu akan kami traktor,” ujarnya.

Agus menambahkan, apabila Bupati nekat memberikan traktor, pihaknya akan menjual alat pertanian tersebut.

Komisi IV minta RAPBD 2010 pro rakyat miskin

Sukoharjo (Espos). Komisi IV meminta penganggaran untuk 2010 mendatang lebih pro masyarakat miskin, lebih-lebih anggaran yang berkaitan dengan kesehatan warga.

Permintaan tersebut disampaikan komisi IV di seusai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah Puskesmas, Senin (7/12). Secara spesifik, komisi IV meminta sejumlah pos anggaran yang tidak perlu pada 2010 mendatang dialihkan guna membantu warga miskin memenuhi hak mereka akan kesehatan maupun pendidikan.

Anggota komisi IV, M Samrodin mengatakan, pihaknya merasa prihatin dengan temuan Sidak hari itu. “Kami merasa prihatin dengan nasib warga miskin yang seharusnya berhak mendapat pelayanan lanjutan. Sebab, kami menangkap kesan pasien miskin sekarang ini seperti dilempar-lempar yaitu dari Puskesmas dikirim ke RSUD, kemudian karena anggaran di RSUD habis dikembalikan lagi ke Puskesmas. Itu kan sama saja dengan bohong,” ujarnya ketika ditemui wartawan seusai Sidak, Senin.

Sukoharjo (Espos). Sejumlah kepala sekolah dasar (SD) penerima dana alokasi khusus (DAK) merasa resah lantaran mereka menjadi sasaran pemerasan oknum wartawan.

Keresahan itu salah satunya dirasakan Kepala SDN Jetis IV, Endang Sulistiyowati ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Kamis (3/12). Kali pertama bertemu wartawan Kamis itu, Endang langsung menolak untuk diwawancara dengan alasan tak punya dana untuk biaya peliputan. Diberi pengertian bahwa untuk peliputan tak ada dana, barulah Endang bisa memahami.

“Hari-hari ini saya memang merasa waswas dengan wartawan yang setiap hari selalu datang ke sekolah kami. Keresahan ini saya kira tidak hanya saya rasakan namun juga teman-teman lain,” jelasnya.

Endang mengatakan, para oknum wartawan yang datang ke sekolahnya selalu meminta uang. Oleh sebab itulah sekolah yang didatangi oknum wartawan hanyalah sekolah penerima DAK atau dengan kata lain memang bukan semua sekolah.

Untuk Pertemuan Pekanan Kita: Datanglah lebih Awal

Apa yang Anda harapkan sepulang dari menghadiri halaqoh (pertemuan pekanan) Anda? Memuaskan tuntutan otak dengan mendapatkan tambahan wawasan dari materi yang didapat? Memperoleh siraman mata air hikmah untuk nurani yang terasa kering? Atau melepas rindu bertemu muka dengan saudara sekelompok Anda, saling bercerita dan bertausiyah? Coba bandingkan harapan tersebut dengan kenyataan yang Anda dapatkan!

Segala puji bagi Allah, sungguh beruntung jika Anda bisa mendapatkan semua yang Anda harapkan dalam pertemuan rutin tersebut. Namun, jika Anda termasuk orang yang baru ’sekedar’ mendapatkan salah satunya atau mungkin tidak sama sekali (na’udzubillahi min dzalik), mari bersama kita renungkan hal berikut ini.

Mana yang Anda inginkan pertemuan pekanan yang terasa ’biasa-biasa saja’ dalam perjalanannya-bahkan kadang membosankan-atau pertemuan pekanan dinamis dan produktif (halaqoh al-muntijah) yang melahirkan pribadi muslim dan muslimah yang handal lagi utuh. Penulis yakin seratus persen bahwa anda akan memilih pilihan yang kedua. Seyakin itu pula kita telah tahu bahwa untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah.

Suatu pertemuan pekanan baru dapat tergolong produktif setidaknya jika poin-poin seperti lahirnya pribadi yang memiliki potensi keistimewaan diniyah, terjalinnya Ukhuwah Islamiyah dan amal jama’i bisa terpenuihi. Berbekal semangat tinggi untuk mencapai hal tersebut, maka dirancanglah oleh kita berbagai program yang menarik serta target-target individu yang harus dicapai, hingga akhirnya dilaksanakan pada forum yang hanya berlangsung singkat. Setelah itu, kita akan kembali pada pertanyaan di awal tulisan. Apa yang kita dapatkan?

Jumlah pemilih Pilkada Sukoharjo tambah 11.553 suara

Sukoharjo (Espos). Jumlah warga yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2010 mendatang bertambah sebanyak 11.553 suara, yaitu dari 661.650 suara saat pemilihan umum presiden (Pilpres) menjadi 673.203 suara.

Selanjutnya penambahan suara pemilih tersebut telah dituangkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dalam daftar penduduk pemilih potensial (DP4) yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin. Penyerahan secara simbolis berlangsung di Graha Satya Karya (GSK) dan diterima langsung oleh Ketua KPU, Kuswanto.

Anggota KPU Divisi Pendaftaran Pemilih dan Kampanye, A Muladi menjelaskan, pihaknya memang sudah menerima secara simbolis DP4 dari Dispendukcapil. “Mengapa saya katakan simbolis karena belum semua DP4 beserta rekapitulasinya Dispendukcapil kepada kami,” jelasnya ketika dijumpai wartawan seusai acara penyerahan, Kamis. Sisa DP4 yang belum diterima KPU, akan diserahkan Dispendukcapil secara bertahap.

Wanita Harus mengambil Peran dalam membangun Aceh

PKS Aceh : Konsolidasi Pengurus Wanita dalam Rakorwil

PK-Sejahtera Online. Wanita Harus mengambil Peran dalam membangun Aceh. Dalam rangka konsolidasi pengurus serta koordinasi antar pengurus wilayah dan daerah, Bidang kewanitaan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) Bidang Kewanitaan PKS se Aceh Sabtu hingga Ahad kemarin (12-13/12).

Bertempat di Wisma Kuta Alam Banda Aceh, Acara tersebut dibuka oleh Ketua DPW PKS Aceh H. Ghufran Zainal Abidin, MA serta menghadirkan Dra. Dahlia, S.Ag., “Beliau mewakili Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Badan PP) sebagai keynote Speaker,” seperti disampaikan oleh Hayati, S.T., Selaku Ketua Bidang Kewanitaan DPW PKS Aceh.

Agenda Rakorwil yang mengangkat tema Peran Strategis Perempuan dalam mewujudkan Aceh yang adil, sejahtera dan bermartabat dihadiri oleh 46 peserta yang berasal dari 23 Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS se-Aceh.

Tampil Berani, PKS Menduga Ada yang Mendisain Sri Mulyani

CENTURYGATE

Jakarta, RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduga pernyatan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Wall Street Journal (Kamis, 10/12) sebagai bentuk rekayasa untuk mereduksi persoalan besar skandal Century menjadi persoalan personal.

“Hak angket Century ini bukan masalah perseteruan personal. Jadi kami melihat ada upaya penggembosan dalam proses investigasi yang sedang dilakukan. Saya juga melihat ada pihak di belakang Sri Mulyani sehingga dia berani mengeluarkan pernyataan itu. Saya menduga, Sri Mulyani di-design sehingga berani tampil ke publik dan mengeluarkan berbagai pernyataan,” kata Anggota Pansus Centurygate dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Andi Rahmat, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Minggu, 13/12).

Menurut Andi, Sr Mulyani tidak perlu panik dengan mengeluarkan berbagai pernyataan. Kalau merasa tidak bersalah, kata Andi, Sri Mulyani harus tetap tenang.

Nasir Djamil Ikut Sumbang Koin Untuk Prita

Jakarta. Bantuan sumbangan koin untuk Prita Mulyasari terus berdatangan. Kali ini sumbangan datang dari anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.

"Prinsipnya (agar) tidak mubazir," kata Nasir dalam email yang diterima detikcom, Sabtu (12/12/2009) dini hari.

Nasir menyerahkan langsung koin-koin miliknya ke posko peduli Prita, Jl Tebet Barat Dalam IX, Jakarta Selatan, pada Jumat (11/12/2009) siang.

Koin yang diserahkan Nasir berasal dari sisa-sisa uang kembalian belanja dan uang kembalian membayar tol yang ditabungnya dalam sebuah celengan. Celengan tersebut mempunyai tinggi 21 cm dan diameter 16 cm yang kurang lebih ditabung selama setahun.

"Saya pikir semua masyarakat juga terketuk hatinya ya," ungkapnya.

PKS: Nggak Ngaruh Boediono Bantah

INILAH.COM, Jakarta. Bantahan Wakil Presiden Boediono terkait tidak adanya skenario dalam pengucuran bailout Bank Century dengan termasuk mantan pemegang sahamnya yakni Robert Tantular.

"Ya tapi kami kan juga mencatat bahwa ada kehadiran Robert tantular pada saat rapat kerja di Departemen Keuangan. Nanti dari berbagai keterangan masih akan kami konfrontir," imbuh anggota Pansus Century Mahfudz Shiddiq kepada INILAH.COM

Politisi PKS mengatakan, Pansus akan meminta berbagai dokumen yang terkait dengan adanya keterlibatan Robert Tantular dalam pengambilan keputusan bailout Century. "Pansus angket akan meminta dokumen-dokumen yang dimiliki BI, KKSK, ada rekaman dan notulensinya. Ya itu akan dicocokkan, apakah keduanya itu sama atau tidak," tuturnya.