Awas, Mafia Sertifikasi Gentayangan!

Profesi guru, mungkin dulu hanya dipandang sebelah mata. Sebutan sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, justru menjadi bumerang bagi para guru. Gaji yang kurang memadai membuat generasi muda enggan menjejakkan kaki sebagai guru untuk masa depannya.

Namun, saat ini guru menjadi salah satu profesi favorit. Selain mudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), adanya sertifikasi juga menjadikan mereka makin dihargai. Bagi guru yang lolos sertifikasi yang dimulai sejak 2006 silam ini, para guru bisa bernapas. Tunjangan sebesar satu kali gaji tiap bulannya menjadi motivasi dalam bekerja.

Walaupun untuk mencapainya, syarat-syarat persaingannya cukup ketat. Secara nasional, kuota yang diperebutkan pada tahun pertama, seperti dilansir sertifikasiguru.org sebanyak 20.000, baru kemudian 200.000 kursi tiap tahunnya.

Sertifikasi Dianulir Guru Mengeluh

Banyak guru di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengeluh karena pelolosan sertifikasi mereka dianulir. Hal itu terjadi karena nomor mereka disalip oleh nomor di bawahnya meski secara persyaratan sudah komplet.

Persoalan itu menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD setempat. Namun begitu Dinas Pendidikan Sukoharjo membantah, persoalan tersebut terkait dengan jual beli sertifikasi.

"Ada banyak keluhan guru kepada DPRD, dan telah kita cek, ternyata memang ada seperti itu. Ada sejumlah guru sudah memenuhi persyaratan, tetapi ternyata dianulir karena nomor urutnya disodok oleh nomor yang ada di bawahnya," tukas anggota Komisi Pendidikan DPRD Sukoharjo, Suryanto, kepada wartawan, Kamis ( 19/5).

DPRD Pertanyakan Proses Sertifikasi Guru

Kalangan Anggota DPRD khususnya Komisi IV mempertanyakan mekanisme proses sertifikasi guru. Pasalnya, banyak guru yang tidak lolos padahal sudah dianggap memenuhi syarat dan layak lolos sertifikasi.

Anggota Komisi IV DPRD, Suryanto mengatakan proses seleksi guru sertifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan sangat amburadul dan terkesan ada indikasi kecurangan. Hal tersebut dapat diketahui di mana ada guru yang nomor urutnya di bawah masuk, sedangkan yang nomor di atasnya tidak masuk.


“Banyak guru yang mengeluh atas kejadian tersebut. Padahal, saat itu guru yang nomor enam saja tidak masuk tapi yang nomor dua belas langsung lolos sertifikasi dan ini sangat tidak masuk akal,” ujar Suryanto, Kamis (19/5).

DPRD pertanyakan pendataan sertifikasi guru

DPRD Sukoharjo mempertanyakan pendataan sertifikasi guru 2011 di Kabupaten Sukoharjo menyusul banyaknya keluhan dari beberapa guru yang batal masuk kuota.

Ketua Fraksi PKS, Hasman Budiadi mengungkapkan sejak Mei lalu, dirinya mendapatkan laporan dari guru-guru yang batal masuk kuota. Padahal, guru-guru tersebut sudah memenuhi segala persyaratan untuk diusulkan masuk data sertifikasi guru 2011.

“Dalam laporan salah satu guru dari Mojolaban, dia berada pada nomor urut 6 di data sertifikasi. Golongannya IV A dan sudah mengajar selama 24 tahun. Tapi, dia digeser dengan nomor urut 12 yang baru memiliki masa kerja 11 tahun dan golongannya III D,” ungkap Hasman, Kamis (19/5).