Pungutan Jariyah Siswa Diprotes

SUKOHARJO. Sejumlah orangtua siswa merasa keberatan dengan adanya sumbangan Jariyah sebesar Rp 500 per hari dan pungutan biaya ekstrakurikuler Rp 25.000 di SMPN 2 Weru karena dianggap membebani. Akibatnya mereka mengadukan hal itu ke Komisi IV DPRD Sukoharjo.

“Banyak keluhan yang masuk pada komisi terkait dengan penerapan sumbangan tersebut,” ujar anggota Komisi IV Suryanto, Kamis (29/7).

Pungutan tersebut, menurut Suryanto bertentangan dengan surat edaran (SE) Dinas Pendidikan (Disdik) yang telah didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri. Intinya, seluruh sekolah negeri dilarang melakukan pungutan pada siswa. Namun nyatanya di SMPN 2 Weru, wali murid ditarik sumbangan dengan nama berbeda-beda.

“Apalagi SE tersebut juga ditembuskan pada anggota Dewan dan hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.

Hanya Boroskan Anggaran Jumlah Satker Harus Dipangkas

SUKOHARJO. Untuk lebih ngirit biaya, membuat kinerja lebih efisien dan menghindari tumpang tindih, satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Sukoharjo perlu dipangkas.

Ketua Fraksi PAN, Sunoto menilai, jumlah Satker di lingkungan Pemkab Sukoharjo saat ini sangat banyak. Karena itu, dalam kinerjanya tidak jarang antar-Satker terjadi tumpang tindih.

“Artinya, Satker malah tidak bisa bekerja maksimal, berikut personel di dalamnya. Ini mestinya menjadi bahan evaluasi bagi bupati yang baru nanti,” ujarnya, Rabu (28/7).

Kinerja yang tumpang tindih dan tidak maksimal tersebut menurut Sunoto, pada akhirnya berimbas pada pemborosan dana. Padahal, setiap tahunnya dana yang diberikan Pemkab pada setiap Satker tidak sedikit, sehingga membebani pemerintah.

Pemerintah Dinilai Tak Serius Kuasai Inalum

JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Idris Lutfi menilai, pemerintah kurang serius untuk menguasai 100 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Alasannya, pemerintah masih membuka peluang perpanjangan kontrak baru kepada konsorsium perusahaan-perusahaan Jepang di bawah Nippon Asahan Aluminium (NAA) yang saat ini menguasai 58,88 persen saham Inalun tersebut.

"Saya lihat Menko Perekonomian belum tegas mengenai rencana itu, karena pemerintah masih membuat alternatif kemungkinan memperpanjang kontrak perusaahaan Jepang tersebut di Inalun. Saya pribadi dan dari Partai PKS juga menekankan bahwa pemerintah harus mengambil 100 persen saham di Inalun tersebut. Artinya, kontrak dengan perusahaan Jepang yang berakhir 2013 mendatang tidak diperpanjang,’’ kata Idris Lutfi kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Kamis (29/7).

Mengapa pemerintah harus menguasai 100 persen saham Inalun? Idris mengatakan, produksi Inalun yang mencapai 250 metrik ton bauksit per tahun itu bisa mengembangkan industri-industri dalam negeri. "Saat ini kita kan hanya mendapat 100 metrik ton bauksit, sisanya untuk perusahaan Jepang tersebut. Kalau pemerintah tidak bisa menguasai 100 persen saham pemerintah di Inalun, saya kira ditutup saja. Biar listriknya bisa diberikan kepada masyarakat Sumut dengan harga yang murah,’’ ujar anggota DPR dari dapil Sumut itu.

Transkrip Wawancara dengan Penggagas Hari Membakar Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Masih ingat dengan ide komunitas non-Muslim Florida untuk meluncurkan Hari Membakar Alquran? Acara itu rencananya akan mereka langsungnkan 11 September mendatang. Penggagas ide menyimpang itu adalah World Dove Outreach Center di Gainesville.

Salah satu blog bernama Friendlyatheist mengaku sempat mewawancarai tokoh di balik ide tersebut, Pastor Terry D Jones. Berikut ini adalah transkrip wawancaranya yang diterjemahkan secara bebas dari bahasa Inggris.

Siapa audiens yang Anda tuju dengan program Hari Membakar Alquran?

Kami berharap bisa menjangkau kalangan Muslim maupun non-Muslim untuk bangkit dan sadar bahwa Alquran adalah buku penuh dusta dan hanya dalam Yesus Kristus keimanan yang sejati.

Selamat Pengurus Baru MUI

Sahal Mahfudh Jadi Ketua Umum MUI

dakwatuna.com, Jakarta. KH MA Sahal Mahfudh kembali terpilih menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2010-2015, sesuai hasil keputusan tim formatur yang terdiri atas 17 orang.

“Pemilihan jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan MUI telah berlangsung sejak semalam dan hari ini sekitar pukul 07.00 pagi (WIB) berhasil merumuskan susunan kepengurusan yang baru,” kata Sekretaris Formatur Ichwan Sam, saat mengumumkan kepengurusan Dewan Pimpinan MUI, di Jakarta, Rabu.

Posisi wakil ketua umum diisi oleh Din Syamsuddin yang selama ini juga menjadi ketua umum PP Muhammadiyah.

MUI tak Persulit Pengurusan Sertifikasi Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan mengatakan selama ini pihaknya selaku pemberi sertifikasi halal berupaya tak memberatkan pelaku usaha. Biaya sertifikasi yang dikutip, katanya, hanya untuk biaya laboratorium dan persidangan.

"Bahkan, khusus untuk usaha kecil dan menengah, pihaknya menggratiskan. Untuk UKM kita tidak tarik biaya, karena semua dibayarkan oleh Pemda," katanya.

Ia menjelaskan saat ini setidaknya untuk biaya satu sertifikasi halal dikenai biaya Rp 200 ribu hingga Rp 2 juta. Masa berlaku sertifikat sampai dua tahun yang bisa diajukan untuk diperpanjang kembali.

Aklamasi, DPR Setuju Darmin Jadi Gubernur Bank Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA. Deputi Gubernur Senior, Darmin Nasution, akhirnya menjadi gubernur Bank Indonesia (BI) setelah terpilih secara aklamasi oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari.

Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis, yang memimpin rapat Kamis malam ini, di Jakarta, mengatakan bahwa semua fraksi di Komisi XI DPR menyetujui memilih Darmin menjadi Gubernur BI meski dengan berbagai catatan.

"Dengan demikian semua fraksi setuju (Darmin menjadi Gubernur BI)," ujar Emir yang dilanjutkan dengan mengetuk palu tanda persetujuan disahkan oleh rapat itu. Sebelumnya, rapat tersebut direncanakan untuk melakukan voting, namun akhirnya diputuskan dengan aklamasi Darmin terpilih. Namun, usai Emir mengetuk palu, sejumlah anggota meminta agar "catatan-catatan" yang menempel dalam keputusan aklamasi itu dijelaskan dan ditegaskan berlakunya "catatan" itu.

Perlindungan Anak dari Kekerasan Perlu Tindakan Nyata

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Kekerasan terhadap anak masih terus berlangsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, perlindungan terhadap anak hanya dapat diatasi dengan tindakan yang nyata.

Presiden SBY menegaskan, ada tiga tanggung jawab yang perlu dilakukan dengan tindakan nyata dalam pidato peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2010, yakni perlindungan, pendidikan, dan kasih ayang kepada anak. Pasalnya, tindakan kejahatan terhadap anak, seperti kekerasan, ekspoitasi, diskriminasi, diterlantarkan, sanksi dari hukum tidak tepat, dan pergaulan sesat masih kerap terjadi.

''Kami perlu melindungi anak dari berbagai tindak kejahatan. Itu bagian child protection dan child security,'' ujar Presiden SBY, Kamis (23/7).

Catatan HUT Ke-64 Kabupaten Sukoharjo (Bagian I)

Ironi persoalan kemiskinan di daerah lumbung pangan

Kabupaten Sukoharjo hari Kamis (15/7) ini memperingati HUT ke-64. Wilayah Sukoharjo terkenal sebagai lumbung padi Jateng. Idealnya, sebagai penyangga pangan wilayah Jateng semestinya kehidupan warganya serba cukup. Berikut laporan wartawan SOLOPOS, Ayu Prawitasari, terkait kondisi faktual di wilayah yang berslogan “Makmur” ini.

Kabupaten Sukoharjo hari ini genap berusia 64 tahun. Dua kali dipimpin bupati yang sama, Bambang Riyanto, Sukoharjo tumbuh dinamis dalam semua bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan umum, perumahan serta berbagai bidang lain. Terhitung sejak 2007 lalu Sukoharjo menonjol di dua bidang yaitu pendidikan dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, berbekal tekad dan optimisme tinggi, Bupati Bambang Riyanto bersama jajaran eksekutif saat itu mencanangkan program pendidikan gratis mulai dari SD hingga SMA. Program itu sempat ditentang DPRD Sukoharjo yang mempertanyakan soal anggaran maupun kualitas pendidikan. Masyarakat pun sempat menyangsikan lantaran program pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah pusat hanyalah SD hingga SMP atau dikenal dengan wajib belajar sembilan tahun. Program pendidikan gratis SD-SMA menjadi wacana kontroversial.

Mengatasi Penyakit Masyarakat

Dalam satu dua bulan terakhir ini, khususnya menjelang masuknya bulan suci Ramadan 1431 H, Kepolisian wilayah Surakarta bersama segenap jajarannya giat dan aktif melakukan operasi terhadap penyakit masyarakat. Berbagai bentuk penyakit dan penyimpangan-penyimpangan sosial seperti pelacuran, perjudian, minuman keras, premanisme, pengamen jalanan, Narkoba, bahkan pasangan selingkuh semua disikat habis tanpa ampun.

Terhadap kinerja kepolisian ini, masyarakat layak memberi acungan jempol. Tetapi akankah kinerja kepolisian ini memberi hasil yang optimal? Mengingat, model pendekatannya hanya menekankan pada pendekatan pembinaan Kamtibmas dan hukum positif saja. Tulisan Ini mencoba membuka diskusi dan menawarkan model pendekatan “psikosocial holistic aprroach” dalam menangani dan mengintervensi permasalahan penyakit sosial kemasyarakatan yang keberadaannya makin hari semakin merebak di Kota Solo tercinta ini.

Interdisipliner
Kompleksitas masalah-masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat menuntut suatu pendekatan interdispliner dan lintas sektoral. Pendekatan ini perlu ditempuh mengingat bahwa etiologi munculnya masalah-masalah sosial itu bukanlah berangkat dari satu faktor tunggal. Artinya kejadian atau pemunculan suatu masalah sosial itu disebabkan oleh interplay multyfactor.