Aklamasi, DPR Setuju Darmin Jadi Gubernur Bank Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA. Deputi Gubernur Senior, Darmin Nasution, akhirnya menjadi gubernur Bank Indonesia (BI) setelah terpilih secara aklamasi oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari.

Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis, yang memimpin rapat Kamis malam ini, di Jakarta, mengatakan bahwa semua fraksi di Komisi XI DPR menyetujui memilih Darmin menjadi Gubernur BI meski dengan berbagai catatan.

"Dengan demikian semua fraksi setuju (Darmin menjadi Gubernur BI)," ujar Emir yang dilanjutkan dengan mengetuk palu tanda persetujuan disahkan oleh rapat itu. Sebelumnya, rapat tersebut direncanakan untuk melakukan voting, namun akhirnya diputuskan dengan aklamasi Darmin terpilih. Namun, usai Emir mengetuk palu, sejumlah anggota meminta agar "catatan-catatan" yang menempel dalam keputusan aklamasi itu dijelaskan dan ditegaskan berlakunya "catatan" itu.

Golkar dan PKS Penentu Nasib Darmin

CALON GUBERNUR BI

Molornya seleksi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) menimbulkan persepsi beragam. Ada yang menilai gara-gara belum sepakat mendukung Darmin Nasution.

Tapi ada juga pendapat karena masih terjadi perbedaan pan­dangan dan penolakan terkait pencalonan tunggal dan track record-nya Darmin. Apalagi dalam hasil rekomendasi Pansus Bank Century DPR dan kasus pajak Ramayana, nama Darmin disebut-sebut ikut bertanggung jawab.

Seharusnya fit and proper test dilaksanakan 16 Juni 2010, tapi ditunda sampai waktu yang belum ditentukan (baca berita: Seusai Reses Dilakukan Seleksi).

Peta kekuatan di DPR sampai kemarin, ada empat fraksi yang menerima pencalonan Darmin, sedangkan yang menolak 2 fraksi. Sedangkan dua fraksi belum (baca tabel).

PKS Sarankan SBY Tambah Calon Baru

CALON GUBERNUR BI

Jakarta, RMOL. Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal menyatakan sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan untuk menambah calon lain selain Darmin Nasution sebagai calon Gubernur Bank Indonesia.

Menurutnya, hal ini penting untuk mengantisipasi bila Darmin Nasution ditolak DPR. Karena kalau Darmin Nasution ditolak dan Presiden akan mengajukan lagi, hal itu sama saja dengan dua kali kerja.

"Kenapa tidak memaksimalkan dua atau tiga calon, mumpung masih ada waktu. Tapi tergantung Presiden memikirkan yang terbaik, UU memang membolehkan mengajukan satu, dua atau tiga calon," ujar Mustafa saat dihubungi Rakyat Merdeka Online (Senin, 28/6).