Mengapa PKS Vokal Soal Century?

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu pihak yang dibilang kritis dalam menyikapi kasus bailout Bank Century. Mengapa PKS begitu kritis?

“Kami kritis soal Century karena sudah menandatangani perjanjian dengan Pak SBY untuk menciptakan good goverment dan good governance,” ujar Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq kepada okezone, Rabu (24/2/2010) malam.

Karenanya, PKS mengaku tak khawatir dengan ancaman reshuffle kadernya di kabinet. Dia menganggap, wacana reshuffle yang pernah dilontarkan beberapa kader Demokrat tidak merepresentasikan Presiden SBY.

PKS Dukung Penuh Misbakhun Polisikan Balik Andi Arief

Jakarta. Politisi PKS Muhammad Misbakhun mantap melaporkan balik staf khusus Presiden SBY bidang sosial dan bencana Andi Arief ke Polda Metro Jaya. Misbakhun mengaku mendapat dukungan penuh PKS.

"Saya selalu konsultasi dengan pimpinan partai dan semua mendukung penuh," kata Misbakhun," kata Misbakhun di Gedung DPR, Senin (1/3/2010).

Misbakhun berencana akan melaporkan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang sosial dan bencana itu siang ini. Ia menegaskan tidak memiliki L/C fiktif di Bank Century seperti disampaikan Andi. Misbakhun menuntut Andi atas kasus pencemaran nama baik.

Tim 9 Temui Ketua Majelis Syuro

Pansus Century

Tim 9 Temui Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, KH. Hilmi Aminudin di kantor DPP PKS, Pasar Minggu Senin sore (1/3). Hadir dari Tim sembilan Maruarar Sirait, Bambang Susetyo, Lili Wahid, Kurdi Mukhtar, dan Andi Rahmat. Rombongan diterima juga diterima oleh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Lili Wahid (PKB) salah satu inisiator pansus century mengatakan,"saya Berkeyakinan bahwa kebenaran itu akan ditunjukkan oleh Allah"

Maruarar Sirait (PDIP),"kami memberikan apresiasi kepada ustad Hilmi karena konsistensinya.."

Bail Out Bermasalah, Hormat PDIP untuk PKS

VIVAnews. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih opsi C dalam rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, pencairan dana bail out kepada Bank Century dinilai bermasalah. Usai memilih opsi C, PKS dapat penghormatan dari PDI Perjuangan.

"Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dan upaya penegakan hukum," kata juru bicara dari Fraksi PKS Eky Muqowwam dalam sidang paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Rabu 3 Maret 2010.

Spontan anggota DPR yang duduk barisan kursi dari Fraksi PDI Perjuangan berdiri. Termasuk Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Tim Sembilan desak Boediono dan Sri Mulyani mundur

Jakarta. Tim sembilan mendesak mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang saat ini menjabat wakil presiden (Wapres) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk berlapang dada mundur dari jabatannya. Desakan ini muncul pascapengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (3/3) malam.

Salah satu anggota tim Akbar Faisal dari Fraksi Hanura menyatakan, dalam Opsi C yang menang mutlak tadi malam, DPR merekomendasikan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus Century, termasuk memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Kami meminta sebuah sikap gentlemen, sebuah penyikapan yang tegas, sebagai seorang negarawan kepada para pihak, khususnya Boediono dan Sri Mulyani Indrawati untuk mempertimbangkan apa yang dihasilkan paripurna hari ini untuk barangkali menonaktifkan diri dulu supaya tidak mengganggu proses pemeriksaan yang dilakukan lembaga penegak hukum,” tutur Akbar Faisal yang juga menjadi anggota Pansus Century ini dalam keterangan pers usai rapat paripurna, Kamis (4/3) dini hari.

Kejari Hentikan Pemeriksaan Guru

SUKOHARJO. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) seluruh Sukoharjo mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, untuk menghentikan sementara pemeriksaan terhadap para guru sertifikasi, karena para guru tengah melakukan persiapan Ujian Nasional (UN).

Desakan itu disampaikan lewat surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo. MKKS yang melakukan desakan itu meliputi jenjang SMP, SMA, SMK.
Kasintel Kejari, Hary Wahyudi mengatakan, sejak beberapa minggu lalu, Kejari Sukoharjo telah menerima surat dari MKKS terkait penghentian sementara klarifikasi guru sertifikasi dalam kasus dugaan pungli gaji guru sertifikasi.

”Para kepala sekolah yang masuk dalam MKKS secara resmi mengajukan surat pada Kejari agar menghentikan sementara pemeriksaan pada guru karena beralasan sedang melakukan persiapan ujian nasional,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/3).

Sambung Rasa Jangan Dipolitisasi

SUKOHARJO. Program sambung rasa yang diselenggarakan oleh Pemkab Sukoharjo, sampai saat ini masih menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Pasalnya, acara tersebut dianggap telah dijadikan alat bagi Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto untuk tujuan politis.

“Program sambung rasa itu kan sebenarnya menggunakan dana APBD, sehingga tidak boleh dimuati unsur-unsur politis bagi kalangan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hasman Budiadi, Rabu (3/3).

Hasman yang juga anggota Komisi III DPRD Sukoharjo itu mengatakan, kalau memang benar program sambung rasa dijadikan sebagai ajang kampanye, lebih baik program tersebut dihentikan.

Sebab, jika dikembalikan ke konsep dan tujuan semula, program sambung rasa yang didanai dari APBD bertujuan untuk menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.
“Program ini memakai dana dari APBD, sehingga harus digunakan sebagaimana seharusnya, tidak dijadikan alat politik,” tegasnya.

Sampah Elektronik Mengancam Dunia

Catatan Workshop Media UNEP (Bagian I)

Lembaga PBB untuk lingkungan hidup UNEP (United Nation Environment Programme) pada 21-26 Februari di Bali menggelar Media Workshop: Reporting Green guna memperkenalkan dan mendiskusikan berbagai isu lingkungan termutakhir. Wartawan dari sedikitnya 15 negara mengikuti kegiatan itu, salah satunya wartawan Joglosemar, Heru Ismantoro yang hadir dengan fasilitasi UNEP. Berikut catatan kegiatan tersebut yang disajikan secara bersambung.

Problem lingkungan global dewasa ini semakin kompleks dan rumit untuk diantisipasi. Melonjaknya jumlah penduduk dunia menjadi pokok permasalahan terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, aktivitas manusia juga menghasilkan limbah yang ujung-ujungnya berpotensi mencemari dan merusak alam.

Setidaknya ada lima problem lingkungan yang patut dijadikan perhatian di abad ini. Kelimanya adalah perubahan iklim (climate change) yang berujung pada pemanasan global (global warming), kepunahan flora dan fauna akibat eksploitasi sumber daya alam yang membabi buta, persoalan limbah berbahaya dan beracun utamanya soal elektronic waste (e-waste), kerusakan lingkungan karena bencana dan konflik, dan persoalan tata kelola rejim lingkungan internasional (internasional environment governance). Dalam kesempatan tersebut UNEP mendorong dunia untuk melaksanakan konsep Ekonomi Hijau (Green Economy) sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Kesiapan Menghadapi Bencana

Kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi belakangan ini, sepatutnya memunculkan kekhawatiran akan terjadinya bencana. Bencana yang terjadi dan datang secara tiba-tiba sering kali membuat kita terpana dan tak bisa berbuat apa-apa. Banjir dan tanah longsor yang menimpa wilayah Bandung menyebabkan terengutnya banyak nyawa dan harta benda.

Dalam skala nasional, wilayah rawan bencana di Indonesia memang cukup luas. Tidak hanya ancaman banjir dan tanah longsor, negara ini mempunyai daerah potensi bencana yang terletak di sepanjang jalur gunung berapi yang melintang di Pulau Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi.

Meskipun demikian, kesadaran masyarakat akan hal ini masih rendah. Karena keserakahan manusia sendiri bencana menjadi makin kerap terjadi. Banjir dan tanah longsor misalnya, terjadi akibat sumber resapan air yang tidak terjaga. Ini sebagai dampak parah dari penggundulan hutan, penebangan pohon di sana-sini serta sistem sanitasi yang buruk.

Contoh kecil, pembukaan kawasan industri di kawasan pegunungan di Kabupaten Karanganyar yang notabene merupakan daerah resapan air, ternyata berdampak makro bagi wilayah sekitarnya. Juga penanganan terhadap ancaman banjir Bengawan Solo yang kini menjadi langganan, rupanya belum teridentifikasi secara maksimal oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Solo.

Tak Sekadar Proses Politik

Dua hari terakhir ini, tensi politik nasional meninggi menyusul diselenggarakannya Rapat Paripurna DPR RI untuk membahas kesimpulan akhir dari penyelidikan kasus Bank Century yang dilakukan Pansus Century. Lobi-lobi intensif dilakukan para politisi di kubu yang pro bailout dan kubu kontra bailout.

Kubu yang pro yang dipelopori Partai Demokrat dengan didukung sepenuhnya oleh PKB tetap bersikukuh bahwa bailout Bank Century tidak menyalahi aturan. Sementara di kubu yang lain yang dipelopori PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura dan PKS menyatakan bahwa bailout salah dan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Maka nama-nama tokoh nasional seperti Wapres Boediono yang kala itu sebagai Gubernur BI dan Menkeu Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Ketua KSSK disebut sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab atas proses bailout tersebut.
Penyebutan nama-nama yang harus bertanggung jawab dalam kasus Century oleh lembaga DPR ini menarik dan perlu mendapat perhatian. Lembaga DPR adalah lembaga politik, sehingga penyebutan nama-nama yang harus bertanggung jawab itu adalah proses politik. Ini merupakan hasil lembaga politik.